Jenis Media: Politik

  • Menko Polkam minta personel TNI-Polri di Papua jaga kesehatan

    Menko Polkam minta personel TNI-Polri di Papua jaga kesehatan

    Jayapura (ANTARA) – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta personel TNI-Polri yang bertugas di Papua agar selalu menjangan kesehatan dan semangat dalam melaksanakan tugas.

    “Jangan melakukan pelanggaran saat bertugas di Papua dan selalu beretika dan kultur yang baik karena bila itu terjadi akan sangat mengganggu saat melaksanakan tugas,” kata Menko Polkam Djamari Chaniago kepada ANTARA di Jayapura, Kamis.

    Menko Polkam Djamari Chaniago juga mengingatkan agar personel TNI-Polri selalu siap saat bertugas karena kesiapan pasukan itu untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya masyarakat di Papua.

    Dari laporan yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri komandan di lingkungan TNI-Polri, khususnya yang bertugas di daerah rawan gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Menko Polkam menyatakan puas dengan apa yang sudah dikerjakan TNI-Polri di Papua dan berharap hal itu dapat terus dijaga.

    “Walaupun demikian diharapkan agar ke depan lebih baik lagi karena apapun yang dikerjakan personel TNI-Polri semata-mata demi bangsa dan negara,” ujarnya.

    Terkait penanganan KKB , Menko Polkam mengatakan “Apa yang dilakukan sudah baik terutama menyangkut KKB dan tinggal melanjutkan”..

    “Jangan sampai ada kesan terjadi sesuatu yang dapat merugikan apa yang sudah dikerjakan dan tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku serta sopan santun,” ujarnya lagi.

    Menko Polkam Djamari Chaniago yang berkunjung selama dua hari ke Jayapura, sebelumnya menyerahkan dia tali asih kepada tokoh masyarakat dan pelajar yang dipusatkan di Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kotaraja.​​​​​​​

    Menko Polkam Djamari Chaniago, pada Rabu (5/11), melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan TNI-Polri yang berada di wilayah kerja Kodam XVII Cendrawasih dan Polda Papua di Jayapura.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Polkam minta personel TNI-Polri di Papua jaga kesehatan

    Menko Polkam: PYCH tumbuhkan kreativitas generasi muda Papua

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) merupakan fasilitas yang dapat menumbuhkan kreativitas untuk generasi muda dari Papua.

    “Di tempat ini, ide-ide besar, inovasi, serta semangat kewirausahaan anak muda Papua berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang nyata,” kata Djamari Chaniago saat peninjauan di Gedung PYCH, Jayapura, seperti dikutip siaran pers resmi Kemenko Polkam, Kamis.

    Menurut Djamari, sumber daya manusia di Papua memiliki potensi yang besar untuk menjadi agen penggerak kemajuan daerah dan bangsa.

    Kemajuan itu bisa diciptakan dengan melahirkan pemikir, pekerja seni ataupun pelaku usaha kreatif yang andal di berbagai bidang.

    Dengan kehadiran PYCH ini, diharapkan seluruh potensi sumber daya manusia anak muda di Papua dapat dibina dan terfasilitasi dengan baik demi kemajuan bersama.

    Djamari melanjutkan kini proses pembangunan dan pengelolaan gedung akan dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

    “BIN tidak hanya menjalankan fungsi intelijen, tetapi juga memperlihatkan wajah humanisnya, yakni membangun kepercayaan, memupuk potensi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan di wilayah timur Indonesia,” ujarnya.

    Oleh karenanya, Djamari berharap BIN dapat mempercepat pembangunan PYCH agar segera bisa digunakan oleh kalangan anak muda dari Papua.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bamsoet dorong pemerintah perkuat pertahanan siber negara

    Bamsoet dorong pemerintah perkuat pertahanan siber negara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera memperkuat pertahanan siber negara dengan menjalani dua langkah strategis.

    Langkah pertama, yakni meratifikasi United Nations Convention Against Cybercrime yang baru saja disahkan Majelis Umum PBB, dan kedua adalah mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

    Dua langkah tersebut, menurut Bamsoet (sapaan akrabnya) di Jakarta, Kamis, harus dijalankan agar Indonesia memiliki pondasi hukum yang kokoh dalam menghadapi ancaman kejahatan siber lintas negara.

    “Kita tidak bisa tinggal diam. Indonesia harus segera meratifikasi konvensi itu dan mempercepat pembentukan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai perangkat hukum nasional,” kata Bamsoet dalam keterangannya.

    Menurut laporan Cybersecurity Ventures yang dimiliki Bamsoet, tercatat perkiraan total kerugian akibat kejahatan siber global akan mencapai 10,5 triliun dolar AS pada tahun 2025.

    Lebih parah lagi, kejahatan siber kini tidak hanya berbentuk peretasan atau pencurian data, tetapi menyerang infrastruktur strategis negara, seperti bandara, rumah sakit, jaringan listrik dan sistem keuangan.

    “Serangan siber sudah menjadi alat geopolitik baru. Negara yang tidak siap bisa lumpuh tanpa satu pun peluru ditembakkan. Karena itu, keamanan siber bukan lagi urusan teknis, tapi soal kedaulatan,” jelas Bamsoet.

    Ia mendorong pemerintah agar bergerak cepat melakukan dua langkah strategis tersebut demi memastikan keamanan data nasional sekaligus menjaga infrastruktur strategis negara.

    “Bayangkan bila sistem perbankan diretas atau jaringan listrik dan bandara lumpuh bersamaan. Dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Karenanya RUU KKS harus segera disahkan agar negara memiliki dasar hukum yang tegas untuk melindungi infrastruktur strategis tersebut,” ujarnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSI Akhirnya Buka Mulut Soal Beredarnya Isu Gibran dan Jokowi Berduet di Pilpres 2029

    PSI Akhirnya Buka Mulut Soal Beredarnya Isu Gibran dan Jokowi Berduet di Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali diterpa kabar bohong alias hoaks. PSI menegaskan Ahmad Ali tidak pernah mengusulkan kepada para relawan agar Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi berduet di Pilpres 2029.

    “Tidak pernah ada pernyataan itu dari Bang Ahmad Ali. Konten atau poster yang bilang beliau mengusulkan duet Mas Gibran dan Pak Jokowi adalah hoax. DPP PSI mematuhi arahan Pak Jokowi agar mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran dua periode,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman di Jakarta, dikutip pada Kamis (6/11).

    Dalam beberapa waktu terakhir sejumlah akun media sosial menyebar kabar tersebut bahwa Ahmad Ali mengusulkan kepada para relawan agar Gibran dan Jokowi berduet di Pilpres 2029.

    Andy menegaskan, PSI tidak akan segan untuk mengambil langkah tegas kepada pihak yang membuat dan menyebarkan kabar bohong tersebut.

    “Kabar bohong atau hoax adalah racun yang mengotori ruang publik dan merusak demokrasi kita,” pungkas Andy.

    Senada dengan penegasan PSI, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan gambar klaim tersebut ke dalam Google Lens, disebutkan bahwa, Wakil Ketua Umum DPP PSI menyatakan bahwa tidak pernah ada pernyataan dari Ahmad Ali seperti yang dinarasikan pada unggahan tersebut.

    Konten atau poster yang menyatakan Ahmad Ali mengusulkan duet Gibran dan Jokowi adalah hoaks. (Pram/fajar)

  • Bertemu Penasihat Presiden Federasi Rusia, Khofifah Bahas Kolaborasi Bidang Maritim dan Pendidikan

    Bertemu Penasihat Presiden Federasi Rusia, Khofifah Bahas Kolaborasi Bidang Maritim dan Pendidikan

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Penasihat Presiden Federasi Rusia, H.E. Nikolai Patrushev, bersama delegasi tingkat tinggi Dewan Maritim Federasi Rusia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (5/11/2025) malam.

    Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia termasuk Jatim dan Rusia, khususnya dalam pengembangan sektor maritim, pendidikan, dan penelusuran sejarah diplomasi kedua negara.

    Delegasi Federasi Rusia terdiri atas Kepala Direktorat Kepresidenan untuk Kebijakan Maritim Nasional Sergey Vakhrukov, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov, sejumlah Wakil Menteri, pimpinan korporasi strategis, hingga akademisi universitas maritim.

    Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, yang dinilainya membuka ruang kerja sama strategis antara Jawa Timur dan Federasi Rusia, terutama pada sektor maritim, pendidikan, dan penelusuran sejarah diplomasi kedua negara.

    “Kami ingin menyampaikan terima kasih dengan waktu yang sangat pendek di Jatim Delegasi Tinggi Rusia memberikan kesempatan kami untuk mendapatkan berbagai informasi strategis pada pertemuan siang hari ini,” ujarnya.

    “Kami ingin menindaklanjuti kerja sama dengan Federasi Rusia apakah investasi untuk dermaga atau shipbuilding, peningkatan sumber daya manusia, dan penelusuran sejarah Rusia dan Indonesia,” tambahnya.

    Pada pertemuan itu, Khofifah menyoroti posisi Jawa Timur sebagai simpul konektivitas nasional, khususnya dalam mendukung logistik dan distribusi kebutuhan wilayah Indonesia timur.

    Ia menyebut bahwa 80 persen logistik Indonesia timur dipasok dari Jawa Timur. Karena itu, penguatan industri maritim, galangan kapal, hingga pengembangan SDM maritim menjadi hal krusial.

    “Pemerintah pusat memang menempatkan industri maritim ada di Surabaya dan wilayah lain di Jawa Timur. Dari jalur tol laut secara nasional ada 39 jalur tol laut 21 di antaranya ada dari Tanjung perak Surabaya. Sekarang Jawa Timur sedang bersiap, kita menyebut gerbang baru Nusantara,” ungkapnya.

    “Indonesia bagian timur tidak bisa disambung dengan perjalanan darat seperti kereta api, oleh karena itu untuk konektivitas Indonesia bagian timur memang membutuhkan transportasi laut selain tentu transportasi udara,” tegas Khofifah menambahkan.

    Masih kaitannya dengan bidang kemaritiman, Khofifah juga menegaskan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Maka dari itu, ia mendorong adanya penguatan dalam pendidikan kemaritiman di Jawa Timur.

    “Dari sisi pendidikan kita membutuhkan sumber daya manusia yang bisa menguasai sektor maritim, itu menjadi penting bagi Jawa Timur,” katanya.

    Kemampuan Jawa Timur untuk menyuplai Indonesia bagian timur tidak lepas dari berbagai potensi yang dimiliki Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,23 persen (y-o-y), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur bahkan menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 14,44% terhadap PDB Nasional dan sebesar 25,36 persen terhadap PDRB Pulau Jawa.

    “Luasan Jawa Timur dibanding dengan 5 provinsi lain di Jawa ada 36,23 persen, Jawa Timur ini daerah paling luas di antara 6 provinsi di Jawa. Pertumbuhan ekonomi Jatim kalau secara nasional dari 38 provinsi, maka Jawa Timur kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 14,44 persen,” jelasnya.

    Selain kerja sama maritim, Rusia membuka peluang kolaborasi dalam penelusuran sejarah hubungan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Rusia menawarkan pembangunan monumen untuk memperingati dukungan rakyat Rusia terhadap perjuangan kemerdekaan RI.

    “Kami menyambut baik, kalau ada monumen tentu mengingatkan kembali bahwa Rusia punya peran besar di awal kemerdekaan RI,” katanya.

    Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari Yang Mulia Penasihat Presiden Rusia dan seluruh tim yang telah berkenan berkunjung ke Jawa Timur. Ia berharap perjalanan ini bisa mencapai sukses dan membawa manfaat bagi kedua negara.

    “Kami optimis, pertemuan hari ini membuka ruang baru bagi penguatan hubungan antara Jawa Timur dengan Federasi Rusia. Melalui dialog yang konstruktif dan kehadiran delegasi tingkat tinggi, kami melihat peluang besar untuk membangun kolaborasi yang lebih strategis,” harapnya.

    Sementara itu, Penasihat Presiden Rusia Nikolai Patrushev menyampaikan bahwa Rakyat Rusia memiliki peran dalam mendukung rakyat Indonesia membela kedaulatannya dan memfasilitasi mengusir penjajah tentara bersenjata Belanda.

    “Untuk memperingati peristiwa historis ini saya mengusulkan membangun bersama monumen kapal selam pasopati untuk melestarikan kenangan mengenai kerja sama erat antara kedua negara kita,” kata H.E. Mr. Nikolai Patrushev.

    Ia juga bersedia melakukan kerja sama bilateral di berbagai proyek dengan Jawa Timur serta peluang kerjasama pembangunan infrastruktur dan pembangunan kapal. Karena ia menilai ekonomi maritim sangat penting bagi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

    Tak hanya itu, H.E. Nikolai Patrushev juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat, keramah-tamahan dan informasi yang telah diberikan. Ia pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas berbagai usulan kerjasama yang diberikan Gubernur Khofifah.

    “Saya sangat senang dengan suasana ramah-tamah yang diberikan kepada rombongan saya di semua tempat yang saya dan rombongan kunjungi. Saya yakin bahwa kerja sama antara kedua negara kita akan konstruktif dan menguntungkan bagi kedua rakyat kita,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Bandingkan Gibran dengan Politisi Muda AS, Chusnul Chotimah: Sama-sama Muda, tapi yang Satu Berisi, Satunya Kosong

    Bandingkan Gibran dengan Politisi Muda AS, Chusnul Chotimah: Sama-sama Muda, tapi yang Satu Berisi, Satunya Kosong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Chusnul Chotimah kembali menarik perhatian publik lewat pernyataannya di media sosial.

    Ia membandingkan Zohran Mamdani, politisi muda asal Amerika Serikat, dengan Wapresnya Gibran Rakabuming Raka.

    “Sama-sama muda, tapi yang satu (Zohran) berisi, yang satu (Gibran) kosong,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (6/11/2025).

    Untuk diketahui, nama Zohran Kwame Mamdani kini tengah menjadi sorotan publik Amerika Serikat.

    Politisi muda berdarah Uganda-India itu berhasil menapaki karier politik yang gemilang di New York dengan gagasan progresif yang berpihak pada masyarakat kelas pekerja.

    Lahir di Kampala, Uganda, 18 Oktober 1991, Mamdani tumbuh dalam keluarga akademisi dan seniman ternama.

    Ayahnya, Mahmood Mamdani, dikenal sebagai profesor bidang ilmu sosial dan politik, sedangkan ibunya, Mira Nair, merupakan sutradara film asal India yang mendunia lewat karya Monsoon Wedding.

    Lingkungan keluarganya yang multikultural membuat Zohran terbiasa berpindah antara Kampala, Delhi, hingga New York, sebelum akhirnya menetap di Amerika Serikat.

    Zohran menempuh pendidikan di Bronx High School of Science, salah satu sekolah terbaik di New York, lalu melanjutkan kuliah di Bowdoin College, Maine, dan meraih gelar sarjana bidang Africana Studies pada 2014.

    Ketertarikannya terhadap isu keadilan sosial tumbuh sejak masa kuliah, ketika ia aktif mengadvokasi kesetaraan ekonomi dan hak-hak minoritas.

    Setelah lulus, ia bekerja sebagai konselor pencegahan penyitaan rumah di wilayah Queens, membantu keluarga berpenghasilan rendah agar tidak kehilangan tempat tinggal.

  • Perubahan Besar di Dunia Politik, HNW Sebut Pro Zionis Israel Mulai Tumbang

    Perubahan Besar di Dunia Politik, HNW Sebut Pro Zionis Israel Mulai Tumbang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., menyebut adanya perubahan besar di dunia politik.

    Hal ini menyusul beberapa kemenangan yang didapatkan dalam Pemilu di beberapa negara.

    Mereka membuktikan oligarki dan lobi pro Zionis Israel perlahan-lahan bahkan satu per satu tumbang di dunia perpolitikan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Hidayat Nur Wahid memberikan beberapa contoh besar.

    Diantaranya ada, kemenangan Zohran Mamdani yang terpilih sebagai walikota New York dan beberapa contoh lainnya.

    “Kemenangan Zohran Mamdani Jadi Wali Kota New York, Catherine Connoly sebagai Presiden Irlandia dan Partai 66 menangi Pemilu di Belanda, HNW dari @FPKSDPRRI,” tulisnya dikutip Kamis (6/11/2025).

    Lebih jauh, Wakil Ketua MPR RI itu dengan tegas mengatakan adanya perubahan besar di dunia politik.

    HNW, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa kemenangan Zohran diraih di tengah masifnya konspirasi oligarki pro Zionis dan kampanye Islamofobia terhadap dirinya karena latar belakangnya sebagai seorang Muslim.

    Yaitu Oligarki Pro-Zionis Israel berhasil ditumbangkan oleh politisi Pro-Gaza/Palestina.

    “Dunia Demokrasi Mulai Berubah, Oligarki Pro-Zionis Israel Dikalahkan oleh Politisi Pro-Gaza/Palestina,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • KPU Kota Kediri Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Ponpes Wali Barokah Pasca Pilkada 2025

    KPU Kota Kediri Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Ponpes Wali Barokah Pasca Pilkada 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melanjutkan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah Kediri. Kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi dan memastikan akurasi data pemilih di lokasi khusus pasca-pelaksanaan Pilkada.

    Rombongan KPU terdiri dari Nia Sari (Divisi Perencanaan Data), Ro’ihaatul Janah (Divisi SDM & Sosialisasi), Adib Seimatus Sofie (Divisi Teknis), dan Imam Murofid (Divisi Hukum).

    Sambutan Ketua KPU diwakili Nia Sari yang menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar Ponpes Wali Barokah dalam menyukseskan Pilkada Kota Kediri. “Kami berterima kasih kepada Pondok Pesantren Wali Barokah atas kerja sama yang baik. Pelaksanaan Pilkada di Kota Kediri berjalan lancar dan sukses, tanpa adanya gugatan,” ujar Nia.

    Ia juga menyebutkan adanya satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus di lingkungan Ponpes Wali Barokah. “Alhamdulillah santri Wali Barokah tergolong aktif melakukan pemungutan suara, menunjukkan dukungan pondok terhadap proses demokrasi di lokasi TPS khusus pondok ini,” ujarnya.

    Dalam pemaparannya, Nia menjelaskan progres PDPB KPU Kota Kediri yang merujuk pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, dengan DPT Pilkada sebelumnya sebanyak 222.265 pemilih. Total pemilih saat ini (pasca-pleno Oktober) mencapai 228.080 pemilih, mengalami kenaikan 5.815 pemilih.

    “Dari total tersebut, terdapat 1.388 pemilih dari lokasi khusus, termasuk Lapas, Ponpes Al-Amin, dan Ponpes Wali Barokah yang sebelumnya tercatat 231 pemilih,” lanjutnya.

    Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi KPU RI untuk mengkoordinasikan data terkini di lokasi khusus.
    “Harapan kami, apabila dari 231 pemilih tersebut kini sudah tidak lagi berada di Kota Kediri, pihak Pondok dapat memberikan informasi kepada kami agar nama-nama tersebut dapat dihapus dari DPT,” tegas Nia.

    Ia menambahkan, KPU dijadwalkan akan melaksanakan pleno penutupan DPT akhir tahun 2025 pada awal Desember.

    Sementara itu, Ketua Ponpes Wali Barokah, H. Sunarto, menyambut baik langkah KPU dan menyatakan komitmennya untuk memastikan partisipasi santri dalam setiap pesta demokrasi.

    “Kami ingin terus mendorong agar para santri yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa pemilu merupakan kegiatan konstitusional yang wajib dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, tantangan utama terletak pada pergerakan santri yang cukup tinggi, sehingga data perlu selalu diperbarui.

    “Kami selalu berupaya agar penyelenggaraan pemilu berlangsung aman, lancar, dan partisipasi pemilih bisa meningkat,” tambahnya.

    Menanggapi permintaan pemutakhiran data 231 pemilih, pihak Ponpes Wali Barokah siap melakukan verifikasi ulang.
    “Kami akan mereview kembali data tahun 2024 yang masuk di TPS khusus. Kami akan melakukan penyisiran ulang, dan jika diperlukan, kami siapkan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy,” jelas H. Sunarto.

    Ia memohon waktu sekitar satu minggu untuk menyiapkan data tersebut agar seluruh santri yang memenuhi syarat usia dapat tercatat dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada dan Pilpres berikutnya.

    “Semoga waktu yang diberikan untuk pemutakhiran data pemilih di TPS khusus cukup untuk menyelesaikannya. Sehingga data tersebut bisa segera menyerahkannya kepada pihak KPU,” tutupnya. [nm/ian]

  • 30 Pegawai Imigrasi Ponorogo Raih Penghargaan Nasional Anugraha Wira Wibawa Dharmesti

    30 Pegawai Imigrasi Ponorogo Raih Penghargaan Nasional Anugraha Wira Wibawa Dharmesti

    Ponorogo (beritajatim.com) – Kinerja gemilang jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Sebanyak 30 pegawai menerima penghargaan Anugraha Wira Wibawa Dharmesti dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam pelayanan publik.

    Penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Surabaya. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Darori, mewakili Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jatim, menyerahkan langsung penghargaan kepada enam perwakilan pegawai berprestasi dari Kantor Imigrasi Ponorogo.

    Dalam arahannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat transformasi pelayanan publik.
    “Penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan pengingat agar kita terus berkomitmen memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Agus, Kamis (6/11/2025).

    Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-510.SA.05.03 Tahun 2025, satu pegawai Imigrasi Ponorogo menerima Anugraha Wira Wibawa Dharmesti Lokatara atas prestasi luar biasa dalam membantu penangkapan DPO warga negara Amerika Serikat dalam kasus penculikan.

    Sementara itu, 29 pegawai lainnya menerima Anugraha Wira Wibawa Dharmesti Pratama karena kontribusi mereka dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penilaian diberikan berdasarkan capaian pada aspek Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) tahun 2024.

    Prestasi ini semakin menegaskan dedikasi Kantor Imigrasi Ponorogo dalam memberikan pelayanan prima. Tahun sebelumnya, instansi ini telah meraih predikat WBBM dari Kementerian PANRB, penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik 2024, serta Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM dari Kementerian Hukum dan HAM.

    Pada tahun 2025, Kantor Imigrasi Ponorogo juga dipercaya mewakili Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Lomba Kabupaten Sehat Tingkat Nasional kategori Tatanan Perkantoran Sehat, serta mengikuti Kompetisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran 2025. [end/beq]

  • Koperasi Merah Putih Bojonegoro Desak DPRD Turun Tangan Atasi Krisis Pendanaan

    Koperasi Merah Putih Bojonegoro Desak DPRD Turun Tangan Atasi Krisis Pendanaan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Bojonegoro mendesak DPRD setempat untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan pendanaan yang mengancam keberlangsungan koperasi. Tanpa kejelasan dukungan finansial, koperasi-koperasi ini khawatir tak bisa terus beroperasi.

    Desakan tersebut disampaikan langsung perwakilan KDMP dalam audiensi bersama Komisi B DPRD Bojonegoro, Rabu (5/11/2025). Mereka membawa delapan tuntutan konkret yang dinilai penting agar koperasi tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

    Juru Bicara KDMP se-Bojonegoro, Sugianto, menegaskan bahwa koperasi-koperasi ini merupakan wadah pemberdayaan ekonomi rakyat yang seharusnya mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah. “Salah satu tugas DPRD adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Inilah aspirasi kami,” ujarnya.

    Delapan tuntutan tersebut meliputi:

    Dukungan Alokasi CSR — KDMP meminta agar Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, baik daerah maupun swasta, dapat dialokasikan untuk permodalan dan pemberdayaan anggota koperasi.
    Penyertaan Modal APBD — Mereka mengusulkan adanya alokasi dana penyertaan modal langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Kredit Bunga Rendah — KDMP mendesak DPRD melobi bank-bank Himbara agar menurunkan suku bunga kredit produktif menjadi sekitar 3–4 persen, lebih rendah dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai 6 persen.
    Dukungan ASN — Pemerintah diharapkan memberikan dukungan moral dan menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja di KDMP yang sudah beroperasi.
    Kemitraan Strategis — KDMP meminta dibentuk Nota Kesepahaman (MoU) khusus dengan program Badan Gizi Nasional (BGN) atau Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Hak Prioritas — Pemberian hak istimewa dalam penyediaan barang dan jasa dengan mitra-mitra strategis.
    Kelonggaran Administrasi — Mereka berharap hasil pengecekan SLIK OJK atau BI terhadap pengurus dan pengawas koperasi tidak menjadi hambatan, mengingat sistem koperasi berbeda dengan usaha perorangan.
    Pengawasan Berkala — DPRD diminta melakukan monitoring dan evaluasi rutin agar KDMP tetap berjalan sesuai regulasi.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah realistis. Ia menekankan bahwa dana CSR merupakan program sosial yang sepenuhnya menjadi kebijakan masing-masing perusahaan, sementara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki prioritas program sendiri.

    “Meski demikian, kami berharap masukan ini dapat ditindaklanjuti,” kata Lasuri.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak selalu mengetahui besaran anggaran CSR perusahaan di wilayahnya. Karena itu, ia mengusulkan agar DPRD menjadwalkan audiensi bersama perusahaan-perusahaan di Bojonegoro yang berpotensi memberikan CSR.

    “Ini catatan untuk berbagi. Pengentasan kemiskinan harus berjalan, dan KDMP juga harus bisa berjalan. Untuk penyertaan modal langsung ke KDMP, mekanismenya hanya bisa melalui BUMD dengan Perda, dan prosesnya lama,” tegas politisi PAN tersebut. [lus/beq]