Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Koperasi Merah Putih Kelurahan Ngadirejo, Jumat (12/11/2025). Koperasi ini menjual berbagai produk sembako, kerajinan, makanan, minuman, pakaian, dan studio foto.

    Saat ditemui, Mbak Wali menyampaikan apresiasi atas hadirnya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Ngadirejo yang menghadirkan beragam layanan dan produk. “Koperasi ini tidak hanya menjual sembako, tapi juga obat-obatan, produk konveksi, kerajinan hingga menyediakan studio foto. Ini menurut saya menarik sekali,” tuturnya.

    Wali Kota Kediri juga menjelaskan bahwa koperasi ini telah berkolaborasi dengan tenaga farmasi untuk mendampingi layanan apotek. Selain itu, banyak potensi lokal yang diangkat melalui koperasi ini, mulai dari bahan pokok, kerajinan tangan, hingga produk sandang hasil karya enam penjahit lokal dari warga Kelurahan Ngadirejo ini. Anak-anak muda pun turut dilibatkan melalui pengelolaan studio foto dan pengembangan e-commerce untuk mempromosikan produk-produk gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo ini.

    “Koperasi ini bisa menjadi percontohan bagi koperasi lain yang masih bingung menentukan arah. Bisa menjadi studi tiru, saling belajar, dan berkolaborasi. Bahkan sudah bekerja sama dengan SPPG,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Ngadirejo Abu Nur Arifin menceritakan proses terbentuknya koperasi ini. “Pada bulan September, kami mendapat surat tugas untuk membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dengan bimbingan Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, kami bisa berjalan pelan-pelan dan Alhamdulillah bisa terlaksana koperasi ini melalui swadaya masyarakat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ketua KKMP Ngadirejo ini juga menerangkan bahwa dalam koperasi ini ada iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela. Dengan menggandeng beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Ngadirejo, mereka juga ikut berinvestasi, dalam pembentukan koperasi sehingga bisa melakukan renovasi dan belanja produk yang dijual.

    “Di koperasi ini, ada empat gerai yaitu gerai UMKM, gerai sembako, gerai sandang, dan gerai digitalisasi. Ini saling berkaitan dan mampu memperkuat bisnis koperasi. Strategi ini juga tidak lepas dari peran pemangku wilayah. Ketegasan lurah dalam menggandeng dan berkomunikasi dengan masyarakat membuat semua ikut bergerak,” ungkapnya.

    Hadir dalam kegiatan ini Ketua Dekopinda Kota Kediri Firdaus, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, anggota DPRD Kota Kediri Afif Fachrudin Wijaya, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Eko Lukmono, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Ngadirejo Heru Sugiarto, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Wali Kota Kediri Raih Apresiasi dari Menteri Hukum Republik Indonesia

    Wali Kota Kediri Raih Apresiasi dari Menteri Hukum Republik Indonesia

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menerima apresiasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas dukungan dan komitmennya dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, Kamis (11/12/2025).

    Apresiasi ini diberikan pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA, Surabaya, di mana Kota Kediri menjadi satu dari 38 kabupaten/kota yang menerima Piagam Penghargaan atas terbentuknya Posbakum di wilayahnya. Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Usai menerima penghargaan, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa hadirnya Posbakum merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan keadilan.

    “Pelaksanaan Posbakum di Kota Kediri sudah kami koordinasikan dengan para lurah. Harapannya, keberadaan Posbakum ini dapat mempermudah edukasi serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat,” jelasnya.

    Selain Posbakum, Mbak Wali juga menerangkan bahwa Pemerintah Kota Kediri memiliki berbagai program terkait layanan hukum. Di antaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Selain itu, terdapat pula program Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) serta sosialisasi hukum yang rutin dilaksanakan di tiap kelurahan.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menegaskan siap melaksanakan arahan dari Menteri Hukum RI bahwa Posbakum sebagai solusi awal yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), untuk kasus-kasus ringan yang tidak dapat diselesaikan melalui Aparat Penegak Hukum (APH). “Jadi masalah masalah ringan yang berkaitan dengan hukum bisa diselesaikan di Posbakum,” pungkasnya. [nm/but]

  • Wali Kota Kediri Tegaskan Penguatan Gizi: SPPG Garda Depan Program MBG

    Wali Kota Kediri Tegaskan Penguatan Gizi: SPPG Garda Depan Program MBG

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat komitmen terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui dialog yang dipimpin Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Forkopimda dengan koordinator dan ahli gizi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dialog berlangsung di Ruang Joyoboyo, Jumat (12/12/2025).

    “Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program dari Bapak Presiden Prabowo. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah bahwa baik anak-anak, balita, ibu hamil dan ibu menyusui mendapat akses makanan yang sehat dan bergizi. Di sini lah SPPG memiliki peran penting,” ujarnya.

    Mbak Wali menjelaskan SPPG juga berperan dalam mendukung pendataan penerima manfaat, memastikan distribusi makanan berjalan baik, serta mengedukasi masyarakat mengenai gizi seimbang. Setiap SPPG diharapkan mampu menyajikan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi penerima. Dimana hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan menekan stunting.

    Beberapa hal penting juga ditekankan wali kota termuda ini dalam arahannya. Pertama, kualitas makanan harus terus dijaga. Makanan yang disajikan harus bersih, aman, dan sesuai standar. Kedua, ketika mendirikan SPPG ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dimana prosedur pendirian hingga sarana prasarana harus dipenuhi. Lalu SPPG juga harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    Dari 29 SPPG yang berdiri di Kota Kediri, 27 diantaranya telah memiliki SLHS. SPPG ini tersebar di tiga kecamatan. Dengan rincian, 17 SPPG di Kecamatan Mojoroto, 6 SPPG di Kecamatan Kota, dan 6 SPPG di Kecamatan Pesantren. SPPG harus memiliki SOP yang jelas seperti yang sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional.

    Ketiga, perlunya kolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan program MBG berjalan baik. Di Kota Kediri ada lebih dari 1.100 penerima manfaat. Mulai ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 46 kelurahan. Perlu adanya kolaborasi untuk menyukseskan program ini. Keempat, berkaitan dengan sampah. Dengan jumlah 29 SPPG butuh dukungan agar bisa mengelola sampah yang dihasilkan. Apalagi saat ini jumlah sampah di Kota Kediri berada di kisaran 150 ton per hari. Diharapkan SPPG dapat melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik.

    “Makanan yang disajikan harus dijaga kehigienisannya. Semua harus aman karena program ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya. Kita harus pastikan semua berjalan aman dan sesuai aturan,” jelasnya.

    Mbak Wali juga berharap hadirnya SPPG ini juga melibatkan UMKM lokal untuk membantu proses produksi. Serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga ada multiplier effect yakni menyehatkan anak-anak dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Lalu SPPG juga harus melakukan edukasi bisa dilakukan melalui media sosial. “Saya harap Bapak Ibu di sini bekerja dengan penuh integritas dan semangat pengabdia untuk memberikan yang terbaik bagi penerima manfaat. Teruslah memberikan kontribusi yang positif bagi Kota Kediri dan Indonesia,” pungkasnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Kepala Kejaksaan Negeri Raden Roro Theresia, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, perwakilan Forkopimda, Kepala Bakesbangpol Didik Catur, Ketua dan Anggota Satgas SPPG, para koordinator dan ahli gizi SPPG, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Koalisi Permanen, Begini Ketakutan Ahmad Doli Kurnia

    Koalisi Permanen, Begini Ketakutan Ahmad Doli Kurnia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul pembentukan koalisi permanen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disuarakan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia masih terus menjadi perdebatan.

    Ide itu bahkan belakangan menuai dukungan dari Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi. Malah, dia menyarankan agar koalisi permanen masuk pembahasan di RUU Pemilu.

    “Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, harus masuk di pasal di UU Pemilu,” ujar Viva Yoga.

    Merespons wacana yang berkembang itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebutkan perlu pengkajian secara matang ketika berencana memasukkan ketentuan koalisi permanen dalam Undang-Undang Pemilu.

    “Menurut saya, harus hati-hati kemudian memasukkan itu secara formal,” kata Doli menjawab awak media seperti dikutip Jumat (12/12).

    Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan komunikasi antarpartai menjadi tak fleksibel ketika koalisi permanen terbentuk.

    Sebab, kata Doli, koalisi biasanya terbentuk sebelum pelaksanaan pemilu. Setelah kontestasi, partai masih perlu berkomunikasi dengan kubu seberang.

    Itu nanti bisa mengarah kepada terjadi kekakuan politik, tidak adanya kelenturan di dalam menyusun visi dan program bersama itu,” ujarnya.

    Toh, kata anggota Baleg DPR RI itu, Indonesia selama ini tidak pernah menerapkan koalisi permanen, karena kerja sama politik biasanya temporer.

    Doli mengatakan dinamisnya perpolitikan di Indonesia yang membuat koalisi tidak pernah permanan, melainkan temporer.

    “Partai politik itu juga tentu akan mengikuti perkembangan tentang cara memulai visi, misi, cara program yang harus dia sampaikan kepada publik dalam perode tertentu,” kata dia.

  • Mangkir Lagi, Sekda Tulungagung Tak Hadiri Pelantikan

    Mangkir Lagi, Sekda Tulungagung Tak Hadiri Pelantikan

    Tulungagung (beritajatim.com) – Sekda Tulungagung, Tri Hariadi kembali tak hadir dalam pelantikan pejabat tinggi pratama yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Jabatan Tri Hariadi sebagai Sekda dicopot dan dipindah menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

    Seharusnya Tri Hariadi dilantik kemarin sore. Namun karena sedang dinas luar kota Tri tidak dapat hadir dalam pelantikan tersebut. Prosesi pelantikan rencananya dilakukan hari ini. Namun hingga tiga jam Tri Hariadi tidak datang sehingga prosesi pelantikan batal dilakukan.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Soeroto mengatakan sejak kemarin pihaknya tidak dapat berkomunikasi langsung oleh Tri Hariadi.

    Namun dari informasi melalui sekretaris pribadi, diketahui Tri Hariadi sudah pulang dari dinas luar kota kemarin petang. Pihak Pemkab kemudian mengirim surat undangan pelantikan hari ini melalui sekretarisnya. Namun ditunggu hingga tiga jam Tri Hariadi tidak hadir dalam acara tersebut.

    “Kita sudah mengirim undangan pelantikan kemarin sore melalui sekretaris pribadinya namun hingga tiga jam ditunggu tidak hadir,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Pelantikan tersebut rencananya dilakukan pukul 08.00 WIB. Setelah dituggu selama 3 jam hingga pukul 11.00 WIB Tri Hariadi tidak juga muncul. Pihaknya sudah berusaha menghubungi melalui telepon namun nomor tidak diaktifkan. Mereka juga berusaha mendatangi rumah Tri Hariadi dan ternyata dalam kondisi kosong terkunci.

    “Kami tidak tahu alasan mengapa tidak datang ke sidang ini, kondisi rumah juga kosong dan terkunci, kita telpon juga tidak aktif,” tuturnya.

    Soeroto mengakui bahwa peristiwa ini baru pertama kali terjadi di Tulungagung. Pihaknya belum bisa berkomentar banyak dan akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Bupati Gatut Sunu. Selain itu, pihaknya juga akan berkonsultasi lebih lanjut ke Gubernur Jawa Timur untuk menyikapi persoalan tersebut.

    “Akan kami kaji kembali. Nanti tentunya kami akan minta pertimbangan kepada Bapak Bupati untuk langkah-langkah selanjutnya,” pungkasnya. [nm/ted]

  • Gresik Darurat Kantong Parkir! Truk Bertonase Besar Picu Macet di Semua Arah

    Gresik Darurat Kantong Parkir! Truk Bertonase Besar Picu Macet di Semua Arah

    Gresik (beritajatim.com) – Masalah kekurangan kantong parkir kembali menjadi sorotan di berbagai kota besar di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Gresik. Sebagai daerah kawasan industri dan tujuan investasi, lalu-lalang kendaraan bertonase besar mengalami lonjakan. Kondisi ini tak sebanding dengan kapasitas parkir yang tersedia.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik, Khusaini mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengatasi persoalan kemacetan dengan menerapkan jam operasional kendaraan bertonase besar di wilayah Gresik.

    “Kami baru memiliki satu kantong parkir di wilayah utara. Tepatnya di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu,” katanya, Jumat (12/12/2025).

    Khusaini menambahkan, rencananya tahun depan pihaknya akan menambah lagi satu kantong parkir guna mengurai kemacetan mengingat satu tempat yang tersedia belum mampu mengatasi persoalan macet.

    “Kita masih mencari lokasi yang strategis, lokasi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kantong parkir. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kantong parkir baru selain yang ada di Ngawen, Kecamatan Sidayu, Gresik,” imbuhnya.

    Sementara itu, secara terpisah Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi menuturkan, dirinya mengapresiasi terkait kebutuhan lahan parkir dan penerapan larangan jam operasional untuk kendaraan bertonase besar.

    “Kalau sudah ada tambahan kantong parkir lagi, orang tua yang mengantarkan anak ke sekolah atau berangkat kerja tidak lagi terhambat kendaraan besar seperti dump truck. Ini sangat membantu,” tuturnya.

    Politisi dari Partai PKB ini menyatakan masih banyak truk yang melanggar aturan pada sore hari. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya kantong parkir yang memadai di wilayah Gresik Selatan, sehingga kendaraan besar tetap berjalan dan menimbulkan potensi kemacetan.

    “Wilayah Gresik Selatan memang butuh tempat parkir. Dulu sebenarnya sudah ada beberapa tawaran lokasi di Wringinanom atau Legundi. Jika tidak diberi lahan parkir, mereka akan terus protes dan biasanya berhenti di dekat akses tol Cerme, Kedamean, hingga Mengganti,” urainya.

    Komisinya mendorong pemerintah daerah mencarikan lahan parkir, bisa dengan sewa, kerja sama, atau skema lainnya. “Kami siap mendukung karena ini penting untuk mendukung kebijakan jam operasional dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” tutupnya. [dny/kun]

  • Pemkab Jombang Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra

    Pemkab Jombang Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang Warsubi secara simbolis melepas pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatra, Jumat (12/12/2025).

    Pelepasan bantuan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang ini merupakan bentuk nyata solidaritas dan kepedulian seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap sesama yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana.

    Bantuan yang dikirimkan berasal dari hasil gotong royong dan uluran tangan sukarela dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Jombang. Selain itu, sejumlah pihak juga turut serta menyumbangkan barang dan logistik yang dibutuhkan oleh para korban di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, serta segenap Kepala Perangkat Daerah, menyampaikan pesan penting bahwa bantuan yang dikirimkan kali ini bukan hanya berupa barang, tetapi juga simbol harapan dan semangat untuk para korban bencana.

    “Bantuan ini adalah uluran tangan sukarela dari seluruh Perangkat Daerah. Kami berharap, bantuan ini bukan sekadar barang, melainkan harapan dan semangat di tengah situasi sulit yang dialami korban bencana,” ujar Bupati Warsubi.

    Bantuan yang dikirimkan mencakup berbagai kebutuhan darurat yang esensial, antara lain bahan makanan pokok, obat-obatan, peralatan sanitasi, terpal, selimut, serta berbagai kebutuhan darurat lainnya.

    Bupati Warsubi berharap bantuan tersebut dapat segera sampai dan dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana serta membantu memulihkan semangat mereka.

    Logistik bantuan ini akan dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dan akan diteruskan ke lokasi-lokasi yang paling terdampak di Sumatra. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu dan tepat sasaran.

    Di akhir sambutannya, Warsubi mengajak seluruh hadirin untuk berdoa bersama agar bencana yang menimpa masyarakat Sumatera segera mereda. “Mari kita doakan bersama, semoga bencana ini segera mereda, masyarakat yang terdampak dapat segera pulih dan bangkit kembali, serta seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan cepat, lancar, dan efektif,” ajaknya.

    Bupati Warsubi juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Perangkat Daerah yang telah bekerja sama dalam mengorganisir dan mengirimkan bantuan ini.

    “Semangat kebersamaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Pemkab Jombang menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat Jombang untuk terus peduli dan mendukung sesama yang sedang menghadapi kesulitan,” pungkasnya. [suf]

  • 6 Anak PMI Gresik di Malaysia Bakal Dipulangkan, Biaya Ditanggung Pemkab

    6 Anak PMI Gresik di Malaysia Bakal Dipulangkan, Biaya Ditanggung Pemkab

    Gresik (beritajatim.com) – Secara bertahap, anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Gresik yang mengikuti orang tuanya bekerja di Malaysia akan dipulangkan ke kampung halaman. Langkah ini diambil sebagai upaya menyelamatkan hak dasar anak-anak yang terancam terlantar dan berpotensi tidak memiliki status kewarganegaraan.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Zainul Arifin, mengatakan sebelumnya terdapat lima anak yang akan dipulangkan. Namun jumlah itu bertambah menjadi enam anak.
    “Nantinya ada enam anak PMI yang akan dipulangkan. Tapi tanggal pastinya masih belum ditentukan,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Zainul menjelaskan, anak-anak tersebut masuk daftar pemulangan karena berpotensi menjadi stateless akibat tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah.

    Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa pemulangan dilakukan atas dasar kemanusiaan.

    “Jika dibiarkan di Malaysia tanpa status kewarganegaraan, masa depan mereka akan berada dalam ancaman serius,” tegasnya.

    Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu menambahkan bahwa setibanya di Gresik, anak-anak tersebut akan langsung difasilitasi untuk bersekolah. Sementara para orang tua akan diberikan pelatihan agar mampu mandiri secara ekonomi.

    “Kita tidak boleh apatis. Tanpa identitas, mereka tidak bisa bekerja, bisa dikejar aparat karena ilegal, bahkan berisiko menjadi korban human trafficking,” imbuhnya.

    Gus Yani mengungkapkan bahwa saat meninjau langsung kondisi PMI Gresik di Malaysia, ditemukan kasus anak laki-laki yang dipaksa bekerja di kebun sawit dengan upah tidak layak, sementara anak perempuan menghadapi risiko yang lebih besar.

    “Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur sudah setuju, Dubes di Jakarta juga oke. Saya pun sudah bertemu Datuk Duta Malaysia di Jakarta, dan beliau mengatakan misi ini sangat bagus,” ungkapnya.

    Pemkab Gresik memastikan seluruh biaya pemulangan akan ditanggung pemerintah, mulai dari tiket perjalanan hingga pengurusan dokumen, termasuk biaya SPRP sebesar 50 dolar atau 50 ringgit. Pemerintah daerah juga memastikan anak-anak dapat kembali bersekolah dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan sejumlah pondok pesantren. [dny/but]

  • Pemkab Bangkalan Gelar Lelang Akbar, Ribuan Aset Daerah Siap Dijual

    Pemkab Bangkalan Gelar Lelang Akbar, Ribuan Aset Daerah Siap Dijual

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan menggelar lelang besar-besaran Barang Milik Daerah (BMD) dalam waktu dekat.

    Ribuan barang yang sudah tidak terpakai resmi dilepas ke publik sebagai bagian dari penataan aset sekaligus upaya mengoptimalkan nilai ekonomis barang daerah.

    Kepala BPKAD Bangkalan, Ahmad Hafid, mengatakan lelang ini merupakan langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

    “Lelang ini segera kami laksanakan. Semua barang telah melalui proses penetapan status dan penghapusan sesuai ketentuan. Masyarakat bisa mengikuti secara terbuka dan legal,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Hafid menjelaskan terdapat dua kelompok besar barang yang akan dilelang, yakni 39 unit kendaraan dinas dari 14 perangkat daerah serta sebanyak 4.467 unit barang scrap dari 21 perangkat daerah.

    Barang scrap terdiri dari besi tua, logam campuran, elektronik rusak, hingga peralatan kantor yang sudah tidak berfungsi namun masih memiliki nilai ekonomis. Semua barang telah diverifikasi dan dinyatakan siap dilepas ke publik.

    Pemkab memastikan seluruh informasi mengenai daftar barang, jadwal, hingga mekanisme lelang akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah. Khusus kategori scrap, pendaftaran peserta sudah dibuka mulai hari ini melalui situs lelang.go.id.

    “Begitu pengumuman lelang terbit, semua daftar barang bisa langsung diakses masyarakat. Prosesnya terbuka dan mengikuti sistem lelang negara,” jelas Hafid.

    Informasi lengkap juga akan tersedia melalui lelang.go.id, website resmi Pemkab Bangkalan bangkalankab.go.id, serta website BPKAD bpkad.bangkalankab.go.id. Untuk memudahkan masyarakat, Pemkab turut membuka layanan tanya jawab melalui Sakera Center di nomor 0821-6265-1863.

    Sementara itu, lelang kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, hingga roda enam masih menunggu jadwal dari KPKNL dan direncanakan berlangsung pada minggu ketiga Desember.

    Hafid mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan ini sekaligus turut mendukung profesionalisasi pengelolaan aset daerah. [sar/but]

  • Cahyo Harjo Kawal Penyaluran KIP Jawara, Ratusan Ibu Surabaya Terima Modal Usaha Produktif

    Cahyo Harjo Kawal Penyaluran KIP Jawara, Ratusan Ibu Surabaya Terima Modal Usaha Produktif

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengawal langsung penyaluran program Bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Jawa Timur Sejahtera atau Jawara di Convention Hall Arief Rahman Hakim, Jumat (12/12/2025). Dalam kegiatan ini, ratusan ibu-ibu dari 31 kecamatan di Kota Surabaya menerima bantuan modal usaha produktif.

    Cahyo menyebut program Jawara ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Program ini secara spesifik menyasar perempuan, terutama ibu-ibu yang menghadapi tantangan ekonomi, agar mereka tetap produktif dan berdaya.

    “Alhamdulillah hari ini kami menyaksikan sekaligus mengawal penyaluran program KPM Jawara kepada ratusan ibu-ibu di Kota Surabaya dari 31 kecamatan, dan sebagian penerimanya merupakan aspirasi kami sebagai anggota Komisi E dari daerah pemilihan Surabaya,” kata Cahyo Harjo Prakoso.

    Lebih lanjut, Cahyo menjelaskan bahwa KIP Jawara merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur. Program ini bertujuan menghadirkan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi. Bantuan ini ditujukan untuk membantu perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk ibu tunggal dan perempuan dengan kerentanan ekonomi lainnya.

    “Pemerintah provinsi memandang perlu hadir untuk ibu-ibu yang menghadapi tantangan ekonomi dan kehidupan. Harapannya mereka tetap produktif, berdaya, dan mampu menjaga kualitas serta ketahanan keluarganya,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Dalam program ini, setiap penerima manfaat (KPM Jawara) mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp3 juta. Dana tersebut wajib digunakan untuk kebutuhan produktif dan bersifat berkelanjutan. Selain bantuan modal, penerima juga mendapat pendampingan selama enam bulan dari Dinas Sosial Jawa Timur.

    “Pendampingan ini penting agar bantuan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas usaha, tidak habis pakai, dan bisa berkembang secara berjenjang,” kata alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Pada sesi penyaluran di Surabaya kali ini, tercatat lebih dari 500 ibu-ibu menerima bantuan KPM Jawara. Program serupa juga telah disalurkan sebelumnya di sejumlah wilayah Surabaya seperti Rungkut dan kawasan lainnya.

    Cahyo menambahkan, meskipun Kota Surabaya memiliki kapasitas fiskal yang kuat, kehadiran program Pemprov Jawa Timur tetap dibutuhkan. Tujuannya adalah memastikan pemerataan manfaat program sosial dan ekonomi hingga ke tingkat bawah.

    “Ini bukti bahwa pemerintah provinsi hadir tanpa melihat batas wilayah. Program ini sangat penting dan akan terus kami kawal agar jumlah penerima manfaat meningkat dari tahun ke tahun,” pungkas politisi muda ini. [asg/beq]