Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • 18 KMP di Banyuwangi Sudah Beroperasi, Pemkab Dorong Percepatan Penyiapan Lahan

    18 KMP di Banyuwangi Sudah Beroperasi, Pemkab Dorong Percepatan Penyiapan Lahan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan progres positif. Hingga saat ini, sedikitnya 18 koperasi telah aktif menjalankan berbagai unit usahanya di sejumlah kecamatan.

    Sementara koperasi lainnya masih dalam tahap penyiapan lahan untuk pembangunan gerai usaha. Tanah yang digunakan untuk Koperasi Merah Putih sebagian besar berasal dari aset milik desa maupun pemerintah daerah.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi, Nanin Oktavianti, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong percepatan operasional seluruh koperasi tersebut melalui rapat koordinasi lintas sektor.

    “Kita rapat terkait penyiapan lahan, karena ditarget semua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencari lahan aset desa atau aset Pemda,” ujar Nanin.

    Menurutnya, setiap koperasi membutuhkan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk pembangunan fasilitas usaha. Nantinya, di atas lahan itu akan dibangun tujuh gerai atau toko yang dikelola sebagai unit usaha Koperasi Merah Putih.

    Saat ini, dari total koperasi yang telah terbentuk, sebanyak 18 di antaranya sudah beroperasi aktif dan tersebar di berbagai wilayah Banyuwangi. “Ada 18 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah ada usahanya, meskipun satu gerai,” terangnya.

    Beberapa koperasi yang telah beroperasi di antaranya berada di Kelurahan Tukang Kayu, Desa Kaliploso, dan Desa Taman Agung. “Ada juga di daerah Tukang Kayu, Kaliploso, Taman Agung yang mulai beroperasi,” jelas Nanin. [alr/beq]

  • 18 KMP di Banyuwangi Sudah Beroperasi, Pemkab Dorong Percepatan Penyiapan Lahan

    18 KMP di Banyuwangi Sudah Beroperasi, Pemkab Dorong Percepatan Penyiapan Lahan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan progres positif. Hingga saat ini, sedikitnya 18 koperasi telah aktif menjalankan berbagai unit usahanya di sejumlah kecamatan.

    Sementara koperasi lainnya masih dalam tahap penyiapan lahan untuk pembangunan gerai usaha. Tanah yang digunakan untuk Koperasi Merah Putih sebagian besar berasal dari aset milik desa maupun pemerintah daerah.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi, Nanin Oktavianti, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong percepatan operasional seluruh koperasi tersebut melalui rapat koordinasi lintas sektor.

    “Kita rapat terkait penyiapan lahan, karena ditarget semua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencari lahan aset desa atau aset Pemda,” ujar Nanin.

    Menurutnya, setiap koperasi membutuhkan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk pembangunan fasilitas usaha. Nantinya, di atas lahan itu akan dibangun tujuh gerai atau toko yang dikelola sebagai unit usaha Koperasi Merah Putih.

    Saat ini, dari total koperasi yang telah terbentuk, sebanyak 18 di antaranya sudah beroperasi aktif dan tersebar di berbagai wilayah Banyuwangi. “Ada 18 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah ada usahanya, meskipun satu gerai,” terangnya.

    Beberapa koperasi yang telah beroperasi di antaranya berada di Kelurahan Tukang Kayu, Desa Kaliploso, dan Desa Taman Agung. “Ada juga di daerah Tukang Kayu, Kaliploso, Taman Agung yang mulai beroperasi,” jelas Nanin. [alr/beq]

  • Diserang Bertubi-tubi, PSI: Kekuatan Pak Jokowi Bersumber dari Masyarakat Akar Rumput

    Diserang Bertubi-tubi, PSI: Kekuatan Pak Jokowi Bersumber dari Masyarakat Akar Rumput

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah ramainya perdebatan publik soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), Jubir PSI, Dian Sandi Utama, menegaskan posisi partainya akan selalu membela Presiden ke-7, Jokowi.

    Dikatakan Dian, kekuatan politik Jokowi tidak lahir dari elit, melainkan dari dukungan masyarakat bawah yang selama ini menjadi basis loyalitasnya.

    “Kekuatan Pak Jokowi bersumber dari masyarakat akar rumput, mayoritas anak desa seperti saya,” ujar Dian di X @DianSandiU, Kamis (6/11/2025).

    Ia menegaskan, berbagai hinaan atau serangan bertubi-tubi yang dialamatkan kepada Jokowi tidak akan berpengaruh.

    Alasannya cukup masuk akal, karena masyarakat desa memahami dengan cara berpikir yang berbeda dari kalangan elit perkotaan.

    “Kalian hina seperti apa saja, itu tidak berpengaruh. Kalian tidak bisa mengerti cara berpikir orang desa,” tegasnya.

    Terkait isu yang menyeret Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang kini harus menanggung beban utang proyek Kereta Cepat, Dian meminta publik tidak mengaitkannya dengan tuduhan pelindungan terhadap Jokowi.

    “Beneran mau buka-bukaan proyek bermasalah yang dilanjutkan dan diselesaikan Pak Jokowi?,” timpalnya.

    Dian bilang, pernyataan Prabowo yang meminta masyarakat tidak lagi mempermasalahkan polemik Whoosh bukan berarti bentuk pembelaan terhadap Jokowi.

    “Pak Prabowo menyampaikan jangan dipermasalahkan lagi, karena memang tidak menemukan ada masalah, bukan melindungi,” kuncinya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta agar persoalan pembayaran utang proyek Kereta Cepat tidak dibawa ke ranah politik.

  • Prabowo tegaskan tidak di bawah kendali Jokowi dalam menakhodai negara

    Prabowo tegaskan tidak di bawah kendali Jokowi dalam menakhodai negara

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak pernah berada di bawah kendali Presiden RI ke-7 Joko Widodo, dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah. Di sisi lain, Kepala Negara pun menilai saat ini budaya politik yang tidak sehat juga mulai tumbuh, salah satunya ketika seorang pemimpin dipuji saat masih berkuasa namun direndahkan saat lengser. (Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BURT DPR: Parlemen Remaja hadirkan generasi muda melek politik

    BURT DPR: Parlemen Remaja hadirkan generasi muda melek politik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan urusan Rumah Tangga (BURT) Desy Ratnasari menilai program Parlemen Remaja 2025 sebagai langkah inovatif dalam mengenalkan kehidupan politik dan parlemen kepada generasi muda.

    Menurutnya, kegiatan ini mampu menumbuhkan antusiasme, pemikiran kritis, serta semangat berpartisipasi politik di kalangan pelajar.

    “Menurut saya ini adalah program yang baik, inovatif, bisa melibatkan anak-anak untuk tahu bagaimana keadaan di parlemen, dan memberikan pengetahuan kepada mereka melalui metode yang sesuai dengan gaya mereka,” kata Desy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya usai mengikuti kegiatan Parlemen Remaja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Desy mengaku terkesan dengan semangat para peserta yang menurutnya memiliki pemikiran kritis dan rasa ingin tahu tinggi. Ia berharap program ini dapat menjadi wadah lahirnya generasi penerus politikus Indonesia yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

    “Semoga ini menjadi cikal bakal para penerus politikus kita yang ada, yang hadir hari ini. Mereka lebih baik dari yang ada hari ini, lebih memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia, dan membangun negara Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa depan. Itu betul awal daripada bibit-bibit baik untuk generasi masih Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Desy juga menyoroti pentingnya literasi digital bagi generasi muda. Ia menilai anak muda kini sudah akrab dengan media sosial sehingga perlu dibekali kebiasaan dan pemahaman yang bijak dalam penggunaannya.

    “Hanya tinggal kita sebagai orang tua atau stakeholder yang membangun legasi yang bisa memberikan payung hukum kepada mereka sehingga mereka bijak dalam bermedia sosial dan juga dilindungi dari penyalahgunaan AI,” tegasnya.

    Ia juga mendorong DPR agar memperkuat regulasi pemanfaatan AI di ruang digital. Ia menegaskan, kebijakan tersebut penting agar anak muda tak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga memahami batas etika dan hukum di dalamnya.

    Anggota Komisi Informasi DPR RI ini menilai Parlemen Remaja dapat menjadi wadah aman dan edukatif bagi remaja dalam mengenal dunia politik. Ia mengatakan, selama ini banyak generasi muda yang ingin mengetahui lebih jauh tentang politik, namun masih diliputi rasa khawatir untuk benar-benar terlibat secara aktif.

    “Parlemen remaja ini menurut saya adalah wadah untuk bisa mengedukasi mereka, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi mereka, sehingga mereka tahu jalan mana yang harus mereka tapaki dalam konteks bermedia sosial dan berkecimpung di dalam dunia politik, pengetahuan politik praktis dan awal sebagai pemula,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

    Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

    “Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif dalam upaya mediasi perdamaian konflik di Sudan,

    Sukamta menyampaikan hal itu menyusul usulan pemerintah Sudan melibatkan Turki dan Qatar sebagai mediator tambahan dalam negosiasi damai antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

    “Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons keterangan Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali di Jakarta, Rabu (5/11), yang menyampaikan bahwa Sudan menginginkan mediasi yang lebih inklusif.

    Menurut Sukamta, Indonesia memiliki posisi strategis dan modal diplomasi yang kuat untuk turut berkontribusi dalam proses tersebut.

    “Indonesia dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam diplomasi internasional, pendukung kuat penyelesaian konflik secara damai, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika,” katanya.

    Ia juga menegaskan, langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia serta kontribusi diplomasi RI dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi.

    “Kami di Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan jalur diplomasi bilateral maupun forum multilateral, termasuk di PBB, OKI, dan ASEAN Plus Framework. Indonesia dapat bertindak sebagai bridge-builder atau fasilitator untuk memastikan proses mediasi berjalan inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Sudan,” imbuhnya.

    Dia menyebut konflik yang telah berlangsung sejak April 2023 itu telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar, termasuk korban jiwa, instabilitas politik, serta gelombang pengungsi.

    Untuk itu, Sukamta menekankan urgensi penyelesaian konflik ini, mengingat dampak kemanusiaan yang terus memburuk.

    Laporan PBB, kata dia, menyebutkan jutaan warga Sudan telah mengungsi dan akses bantuan kemanusiaan menjadi terbatas akibat situasi keamanan yang tidak stabil.

    “Prioritas terpenting saat ini adalah perlindungan warga sipil. Kita harus memastikan jalur kemanusiaan dibuka, bantuan internasional dapat masuk, dan kekerasan segera dihentikan. Indonesia dapat menjadi suara moral dan mediator terpercaya dalam proses ini,” ucapnya.

    Ia lanjut menyerukan pentingnya solidaritas global untuk mendukung tercapainya perdamaian jangka panjang di Sudan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR: Adies-Uya aktif kembali setelah putusan MKD diumumkan paripurna

    DPR: Adies-Uya aktif kembali setelah putusan MKD diumumkan paripurna

    Belum tau (jadwal rapat paripurna), kan nanti harus Rapim dan Bamus jadwal paripurna itu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan Adies Kadir dan Uya Kuya bakal aktif kembali menjadi Anggota DPR RI setelah putusan MKD DPR RI soal kasus kode etik disampaikan/diumumkan di rapat paripurna selanjutnya.

    “Ya (aktif kembali), nanti diumumkan dulu di paripurna,” kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan Pimpinan MKD DPR RI telah berkirim surat ke Pimpinan DPR RI mengenai putusan tersebut. Menurut dia, semua putusan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna.

    Adapun rapat paripurna itu akan digelar setelah adanya rapat pimpinan (Rapim) dan rapat Badan Permusyawaratan (Bamus), namun dia belum bisa memastikan jadwal rapat paripurna selanjutnya.

    “Belum tau (jadwal rapat paripurna), kan nanti harus Rapim dan Bamus jadwal paripurna itu,” kata dia.

    Sebelumnya (5/11), MKD DPR RI menjatuhkan putusan terhadap lima Anggota DPR RI yang sebelumnya dinonaktifkan oleh partainya masing-masing karena menuai sorotan publik terkait dengan adanya aksi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

    MKD memutuskan bahwa Adies Kadir dan Uya Kuya tidak melanggar kode etik dan diaktifkan kembali menjadi Anggota DPR RI. Kedudukannya di DPR RI pun akan dipulihkan, termasuk Adies Kadir yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

    Sementara itu, Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio, diputuskan melanggar kode etik dan dihukum untuk tetap nonaktif dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Sahroni dihukum nonaktif selama 6 bulan, Eko Patrio selama 4 bulan, dan Nafa Urbach selama 3 bulan.

    MKD menyatakan bahwa putusan itu merupakan hasil musyawarah dari para anggota dan pimpinan MKD. Putusan itu pun bersifat final dan mengikat yang tidak bisa diganggu gugat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nafa, Eko dan Sahroni Lolos dari Pemecatan, Aktivis Neni Nur Hayati: Drama Politik di Indonesia

    Nafa, Eko dan Sahroni Lolos dari Pemecatan, Aktivis Neni Nur Hayati: Drama Politik di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tiga nama anggota DPR RI nonaktif yang santer dengan kontroversinya beberapa waktu lalu lolos dari sanksi pemecatan.

    Mereka adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Hendro Purnomo dinyatakan bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik.

    Mahkamah Kehormatan Dewan DPR sebelumnya menyidangkan aduan untuk lima anggota nonaktif termasuk Uya Kuya dan Adies Kadir.

    Uya dan Adies dinyatakan tidak bersalah atas kasus pelanggaran kode etik tersebut. Keduanya langsung aktif kembali sebagai anggota DPR RI. Sementara tiga lainnya tetap dinonaktifkan.

    Nafa urbach non-aktif selama 3 bulan, Eko Hendro Purnomo non-aktif selama 4 bulan, dan Ahmad Sahroni dihukum non-aktif selama 6 bulan. Berarti kelimanya lolos dari sanksi pemecatan.

    Keputusan ini langsung ditanggapi oleh aktivis Neni Nur Hayati dalam unggahnnya di Threads. Dia menyebut kejadian ini sebagai drama politik Indonesia.

    Menurutnya politik saat ini memiliki banyak tipu daya muslihat. Dia menuding para elite saat melakukan kesalahan tetap dilindungi.

    Berbeda dengan para aktivis yang bersuara lantang menuntut keadilan. Bukannya suaranya didengar, menurut Neni justru dibungkam bahkan dikriminalisasi.

    “Drama politik di Indonesia. Penuh tipu muslihat. Kalau para elite yang melakukan kesalahan memang bebal, sementara para aktivis yang ikut demo dan menuntut keadilan malah dikriminalisasi dan dibungkam,” tulisnya dikutip Kamis (6/11/2025).

    Neni melihat ini sebagai salah satu cara yang menciderai demokrasi. Lebih dari itu dia merusak dan perlahan mematikan.

  • Isu Reshuffle Besar-besaran Desember 2025, Ferdinand PDIP: Memang Perlu Dibongkar

    Isu Reshuffle Besar-besaran Desember 2025, Ferdinand PDIP: Memang Perlu Dibongkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemanggilan mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan ke Istana Kepresidenan, di tengah panasnya polemik Kereta Cepat Whoosh mendadak disusul dengan isu perombakan kabinet.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Desember mendatang Presiden Prabowo Subianto kembali akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

    Kabarnya, sejumlah Menteri yang yang dianggap tidak menunjukkan kinerja maksimal bakal ditendang.

    Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut kabinet yang ada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo memang mesti dibongkar.

    “Memang sudah perlu dibongkar, dievaluasi dan dilakukan reshuffle terhadap banyak pejabat yang menurut saya tidak berguna sampai saat ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (6/11/2025).

    Dikatakan Ferdinand, ada banyak Menteri yang tidak jelas kinerjanya. Dan, diperkuat oleh hasil survei sejumlah lembaga beberapa waktu lalu.

    “Tidak pernah muncul, tidak pernah terberitakan dan tidak pernah menyampaikan apa yang dia lakukan,” sebutnya.

    Ferdinand mengaku, belum ada hasil kerja nyata yang nampak dari anak buah Prabowo Subianto dalam satu tahun pertamanya.

    “Di tengah masyarakat ini, kinerja-kinerja kabinet ini, saya perhatikan masih banyak menteri-menteri kita ini yang menikmati jabatannya tanpa kinerja. Ampun dah,” sesalnya.

    Bukan hanya Menteri, ia juga menaruh perhatiannya pada Wakil-wakil Menteri yang jumlahnya tidak sedikit.

    “Ya saya secara pribadi mendukung Pak Prabowo melakukan resafel kabinetnya secara besar-besaran,” Ferdinand menuturkan.

  • Terima Parlemen Remaja 2025, Puan: DPR terbuka tapi tak boleh sembarangan

    Terima Parlemen Remaja 2025, Puan: DPR terbuka tapi tak boleh sembarangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani saat menerima rombongan pelajar yang tergabung dalam Program Parlemen Remaja 2025 mengatakan bahwa Gedung DPR RI atau kompleks parlemen bersifat terbuka karena merupakan rumah rakyat, tetapi tidak boleh sembarangan.

    Puan menjelaskan bahwa Gedung DPR RI termasuk area objek vital yang merupakan milik negara dan dilindungi oleh negara sehingga tidak boleh ada orang-orang yang sembarangan masuk karena ada aturan-aturan yang perlu ditaati.

    “Memang nggak boleh sembarangan dalam tanda kutip tuh ‘masuk-masuk’ saja, harus ada aturannya, harus daftar, harus menyatakan kepentingannya untuk datang. Menyatakan saya siapa, kemudian mau ngapain,” kata Puan saat berbicara di hadapan rombongan siswa SMA yang mengikuti Program Parlemen Remaja 2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut Puan, DPR RI ingin membuka gedung secara terbuka, tetapi dalam artian membuka untuk kegiatan yang positif.

    Membuka DPR RI, tambah Puan, bukan berarti membuka gerbang secara terbuka begitu saja dan semua orang boleh masuk tanpa permisi.

    “Rumah kalian saja kan kalau mau masuk kan ketok-ketok dulu, harus permisi kan, enggak bisa cuman ada orang mau bertamu ke rumah kalian, terus ya masuk masuk saja,” katanya.

    Untuk itu, Puan meminta para pelajar itu membagikan pengalamannya selama berada di Gedung DPR RI untuk program tersebut sesuai dengan fakta yang ada.

    Jika ada kekurangan, dia pun meminta untuk menyampaikannya di forum dengan DPR RI.

    “Saya berharap ya ini diadakannya parlemen remaja itu bukan datang-datang aja, terus pulang-pulang aja, tapi memang nantinya tuh ada solidaritas di antara kita yang kalau susah saling tolong, kalau senang bisa sama-sama, kalau perlu ada bantuan kita bantu,” katanya.

    Puan juga mempersilakan para pelajar itu untuk menyampaikan aspirasi, tetapi dengan cara yang sopan.

    Menurut dia, aspirasi bisa disampaikan secara substansial tanpa ada makian. “Substansi silakan, tapi sopan tuh ya jangan teriak-teriak, menuding-nuding, misalnya gitu. Namanya sama orang tua, ya jagalah sopan santun,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.