Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Desa Canggu Kediri Wakili Jatim di Ajang Kampung Pancasila Nasional 2025

    Desa Canggu Kediri Wakili Jatim di Ajang Kampung Pancasila Nasional 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, terpilih mewakili Jawa Timur dalam ajang bergengsi Kampung Pancasila tingkat nasional tahun 2025. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen masyarakat desa dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus mengembangkan inovasi di sektor pertanian dan perikanan.

    Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Canggu, Moh Saikhuabadi, mengatakan pencapaian ini bukan hal yang mudah. Pihaknya harus melalui serangkaian seleksi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga akhirnya lolos ke tingkat nasional.

    “Alhamdulillah bisa dilaksanakan Kampung Pancasila tingkat nasional. Jadi, ini enggak semena-mena langsung seperti ini. Untuk tahun kemarin, kami juga mulai dari awal dan nanti kan tingkat kabupaten, terus lolos eh provinsi, baru untuk tahun ini di tingkat nasional,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan penilaian oleh tim Mabesad, pada Kamis (6/11/2025).

    Tahun ini, ajang Kampung Pancasila diikuti oleh 45 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Penilaian meliputi aspek ketahanan pangan, kemandirian desa, pembinaan masyarakat, hingga pelestarian budaya lokal. Desa Canggu menonjol dengan tiga sektor unggulan: hidroponik sayur, hidroponik melon, dan budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila.

    “Seluruh kegiatan ini kami jalankan secara mandiri. Kami hanya mempresentasikan apa yang benar-benar kami lakukan di bidang pertanian dan perikanan,” jelas Saikhuabadi.

    Ia menambahkan, program hidroponik di Desa Canggu mulai beroperasi sejak tahun 2024, dimulai dengan greenhouse melon pada awal tahun, kolam bioflok pada Agustus 2024, hidroponik sayur pada Desember 2024, dan fasilitas terbaru yang diresmikan Juli 2025. Melalui ajang ini, pihaknya berharap Desa Canggu semakin dikenal dan dapat memperluas jaringan pemasaran produk lokal.

    “Harapannya nanti ee setelah ada Kampung Pancasila ini, tadi masukan dari Bapak penilai, harapannya bisa ditindak lanjuti dan juga kami lebih dikenal masyarakat lebih luas lagi,” ungkapnya.

    Dandim 0809/Kediri, Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int, M.H, turut memberikan apresiasi atas pelaksanaan penilaian di Desa Canggu. Ia menilai apa yang dipresentasikan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

    “Harapannya tentunya dari 45 peserta seluruh Indonesia tingkat nasional, ya harapannya juara satu. Dan insyaallah, saya optimis kita bisa mendapatkan juara satu Kampung Pancasila,” katanya.

    Menurutnya, penilaian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketahanan pangan, pembinaan karang taruna, hingga kesiapsiagaan terhadap bencana. “Kemudian tadi di Desa Canggu sendiri, beliau menilai ketahanan pangan, mulai dari sektor perikanan, kemudian ada hidroponik, bioflok, dan juga melihat cagar budaya, salah satu cagar budaya, yaitu peninggalan Candi Suruwono,” imbuhnya.

    Pemimpin tim penilai dari Mabesad, Brigjen TNI Edy Rochmatullah, juga mengaku terkesan dengan sinergi masyarakat Desa Canggu. “Jadi, kami baru melihat sekilas, tapi Alhamdulillah ini sudah bisa memberikan gambaran, bagaimana penyambutan dari depan, Pak Kades bisa sinkronisasi, mengerahkan kerja sama anak-anak sekolah menyambut kita semua. Berarti ini menandakan yang menyambut saya ini dari semua tokoh FKUB agama di daerah bisa bersatu, sinergi itulah yang kami harapkan,” ujarnya.

    Ia menilai Desa Canggu telah memenuhi berbagai indikator penilaian, mulai dari ketahanan pangan, pembinaan masyarakat, hingga pengembangan UMKM. “Harapannya nanti jadi ikon, jadi contoh daerah lain untuk meniru seperti Kampung Pancasila yang sudah dilaksanakan di Desa Canggu ini. Ini menjadi motivasi bagi yang lain,” tutup Brigjen Edy.

    Kegiatan penilaian Kampung Pancasila merupakan agenda tahunan TNI Angkatan Darat, dan hasil akhir lomba akan diumumkan pada Agustus mendatang di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. [nm]

  • Soal Isu Gibran Dibuang ke Papua, Kader PSI: Itu Bentuk Kepanikan Lawan Politik

    Soal Isu Gibran Dibuang ke Papua, Kader PSI: Itu Bentuk Kepanikan Lawan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dedy Nur menyebut, tudingan bahwa Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka sedang diasingkan ke Papua merupakan bentuk kepanikan politik dari pihak lawan.

    Dikatakan Dedy, tuduhan itu bukan sekadar serangan personal, melainkan cerminan ketakutan politik yang cukup beralasan.

    “Sebenarnya, ada ketakutan politik yang cukup beralasan dari lawan politik,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (6/11/2025).

    Ia menuturkan, sosok Gibran kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata.

    Bagi Dedy, putra sulung Presiden ke-7, Jokowi, itu telah menjelma menjadi figur politik baru yang punya daya tarik kuat di kalangan masyarakat.

    “Sebab, sosok Gibran telah menjelma menjadi Jokowi 2.0, dengan energi individual yang kuat dan gaya komunikasi yang tidak banyak bicara,” katanya.

    Justru karena sikap tenang dan diam Gibran, kata Dedy, lawan-lawan politiknya kini kehilangan arah.

    “Dalam dunia politik, yang tidak bisa dipahami adalah senjata paling mematikan, dan mereka kini kebingungan harus menyerang dari sisi mana lagi,” tegasnya.

    Dedy menyebut tuduhan politik bahwa Gibran sedang dikirim atau diasingkan hanyalah bentuk kebingungan dari mereka yang merasa terancam oleh popularitas sang wakil presiden.

    “Tuduhan politik bahwa Gibran sedang diasingkan hanyalah bentuk kebingungan dari para lawan,” ucapnya.

    Kata Dedy, banyak pihak mulai menyadari bahwa kehadiran Gibran di pentas nasional bisa menjadi batu sandungan bagi ambisi politik mereka di masa depan.

    “Lawan yang mungkin menyadari bahwa ambisi politik mereka di masa depan bisa terhambat jika sosok ini terus menjadi bahan pembicaraan di hampir semua lapisan masyarakat,” Dedy menuturkan.

  • Seskab: Peresmian LCI tonggak perkuat hilirisasi industri nasional

    Seskab: Peresmian LCI tonggak perkuat hilirisasi industri nasional

    Dalam bidang investasi, Presiden menyoroti peran investasi asing yang membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan peresmian pabrik Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri nasional.

    “Acara peresmian ini menandai beroperasinya salah satu proyek industri petrokimia yang menjadi tonggak penting dari upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri nasional, ” kata Teddy saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

    Pabrik yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto tersebut (6/11) merupakan salah satu proyek industri petrokimia berskala besar dengan nilai investasi mencapai 3,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp62,4 triliun.

    Seskab Teddy mengatakan proyek ini sebagai salah satu investasi petrokimia terbesar di kawasan Asia Tenggara.

    Teddy berharap keberadaan pabrik LCI dapat mendorong pertumbuhan industri hilir, memperkuat neraca perdagangan, serta memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.

    Presiden Prabowo, kata Seskab Teddy, menekankan bahwa pembangunan nasional yang besar hanya dapat diwujudkan dengan kepercayaan yang didapat baik dari masyarakat maupun dunia internasional.

    “Dalam bidang investasi, Presiden menyoroti peran investasi asing yang membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia harus menjadi negara yang memegang teguh komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang aman, adil, dan bersahabat bagi investor asing maupun domestik.

    “Intinya, itu yang ingin saya sampaikan, kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama,” kata Prabowo saat meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11).

    Presiden Prabowo mengatakan kehadiran investasi asing merupakan bentuk kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

    Menurut Prabowo, investasi besar seperti yang dilakukan Lotte Chemical menjadi bukti bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra yang layak dan memiliki prospek ekonomi yang kuat.

    Proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE) di Cilegon, Banten, merupakan pabrik naphtha cracker pertama yang dibangun di Indonesia dalam 30 tahun terakhir.

    Pabrik ini akan menghasilkan beragam produk petrokimia yang menjadi bahan baku utama berbagai industri, seperti otomotif, plastik, elektronik, hingga alat kesehatan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR dukung Menkeu Purbaya perkuat KIHT atasi rokok ilegal

    Komisi XI DPR dukung Menkeu Purbaya perkuat KIHT atasi rokok ilegal

    “Pembinaan akan memberi jalan yang lebih realistis bagi mereka,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI DPR RI mendukung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperkuat Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang bakal mengedepankan pembinaan guna mengatasi rokok ilegal.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai langkah tersebut ini merupakan strategi pemberantasan rokok ilegal yang lebih konstruktif dan berorientasi jangka panjang, karena banyak pelaku usaha kecil ingin beroperasi secara legal tetapi kurang akses dan pendampingan.

    “Pembinaan akan memberi jalan yang lebih realistis bagi mereka,” kata Misbakhun di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan pendampingan dan pengintegrasian KIHT akan mendorong rokok ilegal masuk ke dalam sistem, sehingga akan memberi kepastian usaha sekaligus berkontribusi pada penerimaan negara.

    “Intinya adalah mengintegrasikan mereka ke dalam sistem, bukan membuat mereka semakin terpinggirkan. Dengan begitu, negara dan pelaku usaha sama-sama diuntungkan,” kata dia.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa optimalisasi KIHT adalah hal penting sebagai instrumen pembinaan. Menurut dia, kawasan tersebut sebagai ruang transisi yang menyediakan lingkungan produksi legal, fasilitas bersama, dan pendampingan teknis.

    “KIHT adalah jembatan dari sektor gelap ke industri resmi. Dengan tata kelola terpusat, pengawasan dan kapasitas produksi bisa meningkat tanpa beban biaya besar,” katanya.

    Untuk itu, menurut dia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu lebih ketat melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran rokok ilegal.

    “Pelaku usaha yang ingin berubah harus difasilitasi, tetapi yang melanggar tetap harus ditindak tegas. Ini soal menjaga keadilan dan kepatuhan dalam industri,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Kami (2/10) tengah menyiapkan pemberdayaan terhadap pengusaha kecil yang selama ini memproduksi serta memasarkan rokok secara ilegal. Hal tersebut bertujuan demi menciptakan pasar yang adil bagi industri rokok.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bawaslu Jabar hadirkan sistem digital untuk pengawasan Pemilu

    Bawaslu Jabar hadirkan sistem digital untuk pengawasan Pemilu

    ANTARA – Bawaslu Jawa Barat terus berinovasi dengan meluncurkan Siwasdatif, sistem pengawasan digital berbasis partisipasi masyarakat. Aplikasi ini mempermudah masyarakat melaporkan perubahan data pemilih, sekaligus memperkuat transparansi pemilu. Inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi.
    (Dian Hardiana/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Jokowi soal usulan Soeharto dan Gus Dur jadi pahlawan nasional

    Respons Jokowi soal usulan Soeharto dan Gus Dur jadi pahlawan nasional

    ANTARA – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pengusulan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Jokowi menyebut Soeharto dan Gus Dur memiliki peran dan jasa terhadap negara sehingga patut dihargai. (Denik Apriyani/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Gresik Luncurkan JDIH dan e-Asmara: Aspirasi Kini Tak Perlu Surat, Cukup Klik

    DPRD Gresik Luncurkan JDIH dan e-Asmara: Aspirasi Kini Tak Perlu Surat, Cukup Klik

    Gresik (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat, DPRD Gresik meluncurkan dua layanan digital baru, yakni Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta e-Asmara (Kamis Aspirasi), Kamis (6/11/2025).

    Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, mengatakan bahwa kedua layanan ini merupakan langkah konkret untuk mempermudah akses publik terhadap informasi hukum daerah. Melalui JDIH, masyarakat dapat memberikan masukan terhadap berbagai produk hukum daerah, seperti peraturan daerah (Perda), keputusan DPRD, hingga risalah sidang dan hasil rapat.

    “Adanya JDIH, masyarakat bisa mengetahui dan mengakses seluruh produk hukum yang telah disahkan secara mudah, cepat, dan terbuka. Ini juga menjadi wadah bagi kami untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan peraturan yang ada,” katanya.

    Selain menyediakan akses digital melalui situs resmi JDIH DPRD Gresik, pihaknya juga membuka layanan e-Asmara atau Kamis Aspirasi, sebagai inovasi layanan publik untuk menampung aduan dan keluhan masyarakat secara digital.

    Aplikasi tersebut dapat menjadi sarana bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi, baik terkait pelayanan publik maupun berbagai permasalahan masyarakat. “Kedua layanan itu tidak hanya berfungsi sebagai pusat dokumentasi hukum, tetapi juga sebagai media komunikasi dua arah antara dewan dan warga,” ungkap Syahrul.

    Masih menurut M. Syahrul Munir, kehadiran JDIH dan e-Asmara akan semakin mempermudah pelayanan karena seluruh aspirasi maupun aduan masyarakat kini terdokumentasi dalam sistem digitalisasi. Dengan demikian, proses penanganannya bisa lebih cepat dan transparan.

    “Selama ini pengaduannya harus berkirim surat dulu baru diproses di tiap komisi sesuai permasalahannya. Namun dengan sistem digitalisasi, masyarakat setiap saat bisa menyampaikan aspirasinya,” paparnya.

    Terkait peluncuran layanan ini, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, M. Zaifudin, menuturkan bahwa pihaknya berharap masyarakat lebih aktif menyampaikan pandangan, kritik, maupun usulan terhadap produk hukum yang berlaku, termasuk melalui platform e-Asmara. “Fungsi kami di legislasi menampung aduan dan bisa memantau langsung melalui dua sistem layanan digitalisasi ini,” pungkasnya. [dny/kun]

  • Dapat ‘Catatan’ dari KPK, Wali Kota Blitar Beberkan Jurus Tutup Celah Korupsi

    Dapat ‘Catatan’ dari KPK, Wali Kota Blitar Beberkan Jurus Tutup Celah Korupsi

    Blitar (beritajatim.com) – Predikat Kota Blitar sebagai daerah percontohan Kota Antikorupsi kini memasuki babak pembuktian yang sesungguhnya. Meski berhasil meraih nilai istimewa 92,15 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tantangan terbesar justru dimulai setelah penetapan tersebut, yakni menjaga konsistensi agar predikat itu tidak sekadar berhenti di atas kertas.

    Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa keberhasilan Kota Blitar tidak hanya diukur dari angka atau penghargaan semata. KPK meminta kepada Pemkot Blitar untuk terus konsisten mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang jauh dari korupsi.

    “Percontohan kota antikorupsi bukan hanya soal nilai, tapi soal keberlanjutan. Harapannya, tidak ada praktik korupsi di Blitar dari semua sektor,” ujar Ibnu, Kamis (6/10/2025).

    Ibnu juga mengingatkan bahwa aparat penegak hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam memberantas korupsi. Ia menekankan pentingnya peran media dan masyarakat sebagai pengawas eksternal untuk menjaga keterbukaan informasi dan mengawasi setiap kebijakan publik di lingkup Pemkot Blitar.

    “Media punya peran besar dalam membangun budaya antikorupsi. Melalui pemberitaan, publik bisa tahu bagaimana pencegahan dan penindakan berjalan,” imbuhnya.

    Menanggapi peringatan KPK tersebut, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menilai capaian ini harus menjadi dorongan untuk terus memperkuat sistem pelayanan yang transparan. Pria yang akrab disapa Mas Ibin ini membeberkan langkah nyata Pemkot Blitar untuk menutup celah penyimpangan, salah satunya melalui digitalisasi dan sistem pembayaran non-tunai. “Kami akan memperbanyak sistem e-money agar semua transaksi pemerintah lebih terbuka dan tercatat langsung ke kas daerah,” katanya.

    Selain itu, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) juga diandalkan untuk mendukung keterbukaan layanan. Melalui pusat pelayanan terpadu ini, masyarakat bisa mengakses berbagai kebutuhan administrasi secara langsung tanpa harus melalui praktik perantara atau calo yang rawan pungli. [owi/kun]

  • Ketua DKPP ungkap dasar hukum enggan komentari putusan

    Ketua DKPP ungkap dasar hukum enggan komentari putusan

    “DKPP tidak boleh menggunakan putusan untuk mencari popularitas pribadi. Karena itu ketika ada putusan yang menarik, kalau kami muncul di TV, di media online, di radio, di media cetak, dikhawatirkan itu akan ditaksirkan sebagai upaya untuk mencari po

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan anggota DKPP terikat aturan hukum yang membatasi anggota DKPP untuk tidak memberikan komentar atas putusan sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

    “DKPP tidak boleh menggunakan putusan untuk mencari popularitas pribadi. Karena itu ketika ada putusan yang menarik, kalau kami muncul di TV, di media online, di radio, di media cetak, dikhawatirkan itu akan ditaksirkan sebagai upaya untuk mencari popularitas pribadi,” kata Heddy di Jakarta, Kamis.

    Heddy mengatakan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 159 ayat (3). Huruf (c) dalam ayat (3) berbunyi “(Angota DKPP wajib) bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi.

    Heddy mengapresiasi tingginya perhatian publik atas kerja DKPP, terutama terkait putusan perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

    Ia mengungkapkan ketika kasus yang diputus oleh DKPP adalah kasus yang menyita perhatian publik, banyak yang meminta komentar kepada dirinya selaku Ketua DKPP.

    Namun, Heddy berharap publik memaklumi bahwa dirinya tidak bisa berkomentar karena terikat dengan undang-undang.

    “DKPP tidak pernah akan memberi komentar terhadap putusan yang sudah kita bacakan di persidangan. Jadi itu yang saya minta untuk dimaklumi selama ini,” ujarnya.

    Namun ia menegaskan DKPP sangat terbuka bagi publik yang ingin menggali informasi lebih dalam soal sidang dan putusan DKPP.

    Sidang DKPP telah disiarkan secara terbuka di media sosial sehingga masyarakat bisa menyaksikan langsung jalannya sidang KEPP.

    “Kalau kurang jelas minta ke bagian humas, kalau perlu videonya juga ada, pertimbangan hukumnya segala macam,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen PDIP dorong sekolah pelayaran dan riset lokal di NTT

    Sekjen PDIP dorong sekolah pelayaran dan riset lokal di NTT

    …Anak-anak muda di wilayah selatan ini harus punya visi samudera, agar mereka punya kemampuan untuk mengelola seluruh sumber daya maritim kita

    Kupang (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pentingnya penguatan sektor maritim nasional dengan mendorong pendirian sekolah pelayaran dan pusat riset lokal di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Ketika perjalanan dari Kupang ke sini (Rote Ndao, Red) banyak aspirasi yang kami terima. Mereka mengharapkan adanya sekolah pelayaran untuk mendidik anak-anak kita di sini,” katanya di Rote Ndao dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis sore.

    Hal ini disampaikan Hasto saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan kantor partai di Kabupaten Rote Ndao, wilayah terluar Indonesia bagian selatan.

    Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut potensi kekayaan laut Indonesia mencapai 1,3 triliun dolar AS per tahun, yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran bagi rakyat di kawasan pesisir dan kepulauan.

    Ia menegaskan, Kantor PDIP di Rote Ndao akan difungsikan sebagai pusat pendidikan politik sekaligus pusat visi kemaritiman, agar generasi muda memiliki kesadaran dan kemampuan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

    “Anak-anak muda di wilayah selatan ini harus punya visi samudera, agar mereka punya kemampuan untuk mengelola seluruh sumber daya maritim kita,” ujar Hasto.

    Di sela kegiatan, Hasto bersama Bupati Rote Ndao Paulus Henuk turut menyaksikan tradisi pacuan kuda Hus, pacuan kuda hias khas masyarakat Rote yang melibatkan anak-anak dan remaja sebagai joki.

    Ia menilai tradisi tersebut mencerminkan semangat muda dan energi pergerakan rakyat.

    “Ini sangat penting karena energi pergerakan partai muncul dari kaum muda,” ujarnya.

    Selain potensi kemaritiman, Hasto juga menyoroti nasib pohon lontar atau tuak yang dikenal sebagai “pohon kehidupan” masyarakat Rote, namun kini sulit dibudidayakan.

    Ia menugaskan Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Steven Andranacus, untuk berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta universitas lokal guna melakukan riset pengembangan tanaman tersebut.

    “Kita punya BRIN. Maka Bung Stevano segera kerja sama dengan universitas bagaimana pohon kehidupan ini yang berguna bagi rakyat bisa dibudidayakan kembali,” katanya.

    Mengutip pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Hasto kembali menegaskan bahwa Rote Ndao bukan halaman belakang, melainkan halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Wilayah-wilayah perbatasan kita justru harus diubah paradigmanya menjadi halaman depan Republik Indonesia,” tegasnya.

    Hasto juga menekankan pentingnya menjadikan Rote sebagai pusat kebijakan strategis yang memperkuat hubungan antara Indonesia dan Australia.

    “Kantor partai harus menjadi pusat pengembangan kebijakan strategis, termasuk merancang hubungan dengan pemerintah pusat dan Australia agar wilayah ini menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

    Sementara itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menilai kehadiran PDIP dan pembangunan kantor partai di daerahnya menjadi momentum sinergi yang positif.

    “Kehadiran partai politik seperti PDI Perjuangan ini menjadi berkah bagi pemerintah daerah. Ini membuka peluang bagi kami untuk bersinergi dan membangun konsolidasi strategis yang menjadi modal membangun Rote,” kata Paulus.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.