Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Adu Panas Feri Amsari vs Loyalis Jokowi, Pemenang Pilpres Bukan Prabowo tapi Jokowi?

    Adu Panas Feri Amsari vs Loyalis Jokowi, Pemenang Pilpres Bukan Prabowo tapi Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Debat panas antara pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, dan loyalis Presiden ke-7, Jokowi, Mardiansyah Semar, mendadak mencuri perhatian publik.

    Perdebatan itu bermula ketika Feri menanggapi pernyataan Mardiansyah yang menyebut kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 tak lepas dari peran besar Jokowi.

    “Pernyataan bang Mardi ini menarik loh, beliau baru saja mengatakan bahwa yang menang sesungguhnya itu bukan Prabowo, tapi orang memilih Prabowo karena Jokowi,” ujar Feri Amsari dikutip pada Jumat (7/11/2025).

    Dikatakan Feri, pernyataan tersebut justru meragukan legitimasi kemenangan Prabowo di mata publik.

    “Sebuah statement yang meragukan keterpilihan pak Prabowo di mata publik. Jadi seolah-olah inilah jasa Jokowi, membuat Prabowo tergantung-gantung,” sindir Feri.

    Mendengar itu, Mardiansyah langsung menepis anggapan bahwa dirinya merendahkan kontribusi Prabowo.

    Ia menegaskan bahwa dukungan Jokowi merupakan faktor penting yang membuat pasangan Prabowo-Gibran menang telak.

    “Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa dukungan pak Jokowi yang menyebabkan dia menang. Dan itu di forum Gerindra dia sampaikan,” ujar Mardiansyah.

    Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menafikan peran Prabowo.

    “Jadi jangan kau geser ke situ, seolah-olah tidak kontribusi Prabowo, saya tidak bilang itu,” Mardiansyah menuturkan.

    “Tapi saya katakan dukungan pak Jokowi itu menyebabkan pak Prabowo menang satu putaran,” tambahnya.

    Namun Feri Amsari kembali menimpali dengan nada tegas. Ia menilai narasi seperti itu justru menunjukkan adanya ketergantungan politik antara pemerintahan Prabowo dan Jokowi.

  • Moderasi Beragama, Hj Ansari: Kemampuan Hidup Berdampingan dengan Perbedaan

    Moderasi Beragama, Hj Ansari: Kemampuan Hidup Berdampingan dengan Perbedaan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari menilai moderasi beragama bukan sekedar berbicara tentang keseimbangan dalam beragama, tetapi kemampuan hidup berdampingan dengan perbedaan tanpa kehilangan jadi diri keislaman.

    Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Literasi Keagamaan Moderat Berbasis Nilai-Nilai Islam Rahmatan Lil ‘Alamin di Lingkungan PTKI yang digelar Fakultas Tarbiyah UIN Madura sebagai pelaksana dari Direktorat Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Jum’at (7/11/2025).

    “Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperdalam pemahaman tentang moderasi beragama, sekaligus menjadikan sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama tidak hanya berbicara tentang keseimbangan dalam beragama, tetapi juga tentang kemampuan kita hidup berdampingan dengan perbedaan tanpa kehilangan jati diri keislaman,” kata Hj Ansari.

    Terlebih dalam kegiatan tersebut juga mengangkat beberapa sub tema yang diisi narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi, seperti materi ‘Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama untuk Persatuan Nasional’, ‘Strategi Dialog Lintas Iman di Tingkat Komunitas’ hingga ‘Pengembangan Kurikulum Berbasis Moderasi Beragama di PTKI’.

    “Seperti materi fiqh kebhinekaan menjadi landasan penting dalam membaca realitas sosial keagamaan Indonesia yang plural. Terlebih nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin juga harus diterjemahkan dalam konteks kehidupan modern yang penuh dinamika,” sambung anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.

    Selain itu, pihaknya juga menyoroti pentingnya membangun ruang dialog lintas iman di tingkat komunitas sebagai strategi nyata untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan memahami. “Dialog seperti ini tidak hanya terjadi di forum akademik, tetapi perlu dihidupkan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan sehari-hari,” ungkapnya.

    “Maka dari itu, juga sangat penting untuk kita refleksikan bersama dengan selalu komitmen menjadi agen moderasi beragama di lingkungan masing-masing. Melalui forum ini kami berharap kesadaran kolektif bisa tumbuh, sebab keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga melalui sikap toleran, inklusif, dan berkeadaban,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Bahlil tegaskan jasa Pak Harto dalam program transmigrasi

    Bahlil tegaskan jasa Pak Harto dalam program transmigrasi

    “Begitu indahnya kita melihat keragaman, saudara kita dari Jawa memiliki peran bagi kemajuan di Merauke. Yang menampilkan tarian tadi anak-anak (dari orang tua asal) Jawa-Merauke, Manado-Merauke – bahkan sudah bercampur semua suku Nusantara di tanah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya mengingat jasa Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto melalui program transmigrasi yang dinilainya berperan besar membentuk potret kebinekaan dan persatuan bangsa di Tanah Papua.

    “Begitu indahnya kita melihat keragaman, saudara kita dari Jawa memiliki peran bagi kemajuan di Merauke. Yang menampilkan tarian tadi anak-anak (dari orang tua asal) Jawa-Merauke, Manado-Merauke – bahkan sudah bercampur semua suku Nusantara di tanah ini. Itu bagian dari jasa Pak Harto dengan program transmigrasi. Potret persatuan Indonesia tercermin di Merauke. Papua Selatan provinsi NKRI. Itu semua proses yang panjang, jasa Pak Harto,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Papua Selatan di Merauke, Jumat.

    Bahlil menilai program transmigrasi yang digagas Soeharto bukan hanya menggerakkan pembangunan wilayah timur Indonesia, tetapi juga menanamkan semangat persaudaraan lintas suku dan daerah.

    Karena itu, menurutnya, sudah sepantasnya Partai Golkar memperjuangkan agar Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

    “Oleh karena itu, dengan catatan panjang, dengan kemajuan yang ditorehkan Pak Harto, yang menjaga persatuan Indonesia, menciptakan swasembada pangan, menjadikan Indonesia disegani di Asia, maka Partai Golkar mengusulkan Pak Harto menjadi pahlawan nasional,” ujarnya.

    Selain menyoroti warisan Soeharto, Bahlil menegaskan bahwa kehadirannya bersama jajaran pengurus pusat Partai Golkar juga menjadi simbol konsolidasi dan komitmen terhadap persatuan nasional.

    “Kami datang dengan formasi lengkap untuk menunjukkan bahwa kami siap melayani rakyat di seluruh Indonesia,” kata Bahlil.

    Musda Partai Golkar Papua Selatan menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi di wilayah timur Indonesia.

    Dengan semangat kebersamaan yang terinspirasi dari sejarah panjang pembangunan nasional, Partai Golkar menegaskan tekad untuk terus berkontribusi menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok negeri.

    Dalam kesempatan itu, Bahlil didampingi sejumlah petinggi Partai Golkar, antara lain Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji, Bendahara Umum Sari Yuliati, Wakil Ketua Umum Adies Kadir, Wakil Ketua Umum Emanuel Melkades Laka Lena, Ketua Muhammad Misbakhun, Ketua Puteri Komarudin, dan Ketua Mustafa Radja.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Ibu Setrika Anak Kandung, Hj Andari: Kedepankan Pendekatan Restoratif

    Kasus Ibu Setrika Anak Kandung, Hj Andari: Kedepankan Pendekatan Restoratif

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kasus seorang ibu berinisial SE (30) tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang berusia 7 tahun dengan cara menyetrika pada bagian tangan dan kaki di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, menjadi atensi publik, termasuk anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari.

    Kasus penganiayaan yang terjadi pada 18 Oktober 2025, akhirnya terbongkar setelah ayah kandung korban berinisial SI melapor ke polisi, di mana kasus yang menimpa anak laki-laki berusia 7 tahun tersebut ditangani serius oleh Unit PPA Polresta Pangkalpinang.

    Dari kasus tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendorong perlunya penyelesaian secara tepat dengan mengedepankan hukum restoratif. “Tentu kami sangat sedih mendengar kasus yang terjadi di Pangkal Pinang, terlebih pelaku merupakan orang yang seharusnya menjadi pelindung terdekat,” kata Hj Ansari di Pamekasan, Jum’at (7/11/2025).

    “Namun faktanya justru seorang ibu yang seharusnya menjadi pelindung justru bisa melakukan kekerasan dengan cara seperti itu, dan tentunya kami sangat prihatin karena kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, trennya terus meningkat,” ungkapnya.

    Dalam kasus tersebut, pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi opsi terbaik karena tidak melepaskan aspek hukum dan pada saat yang sama, sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan. “Ibu kandung sebagai pelaku tetap harus mendapat hukuman karena melakukan kekerasan, namun proses memulihkan korban dan membangun kembali hubungan keluarga agar lebih aman juga penting,” imbuhnya.

    “Namun kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berdiri sendiri, artinya ada banyak faktor yang melatarbelakangi, seperti ekonomi, sosial, budaya hingga relasi suami istri. Karena itu, regulasi seperti Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus diterapkan secara tepat,” tegasnya.

    Politisi perempuan yang juga tercatat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, juga menilai pendekatan keadilan restoratif sebagai opsi konkrit. “Dengan restoratif, ibu mengakui akan kesalahan yang diperbuat, serta bertanggung jawab dan ada kesediaan memperbaikinya demi masa depan anak. Sehingga perlu mediasi dengan melibatkan psikolog dan proses hukum tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik untuk anak atau best interest of the child,” jelasnya.

    “Secara umum kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi tanpa diawali niat jahat dari pelaku, tapi terkadang dipicu akumulasi stres, trauma, sosial dan konflik peran. Sehingga pemahaman akan undang-undang yang memberikan perlindungan juga harus dipahamkan secara lebih mengakar kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, Pihkanya juga menyatakan jika kasus tersebut dapat menjadi alarm pemahaman orang tua di Indonesia terhadap jaminan perlindungan anak masih belum kuat. “Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA perlu meningkatkan sosialisasi terkait regulasi dan membuat langkah pencegahan secara lebih strategis,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Soal gelar pahlawan, Gibran: Soeharto-Gus Dur beri sumbangsih besar

    Soal gelar pahlawan, Gibran: Soeharto-Gus Dur beri sumbangsih besar

    “Saya kira gelar untuk pahlawan ini sudah melalui proses dan tahapan yang panjang ya,”

    Salatiga, Jawa Tengah (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai Presiden Ke-2 RI Soeharto dan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid telah memberikan sumbangsih dan kontribusi yang besar untuk diberi gelar pahlawan nasional.

    Pernyataan Wapres Gibran itu menanggapi nama kedua mantan Presiden tersebut masuk dalam daftar calon pahlawan yang diserahkan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya kira gelar untuk pahlawan ini sudah melalui proses dan tahapan yang panjang ya,” kata Wapres Gibran saat ditemui usai meninjau Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

    Gibran mengatakan bahwa nama-nama calon pahlawan nasional yang diserahkan Dewan GTK telah melalui proses dan tahapan yang panjang.

    Selain itu, Gibran menilai Soeharto dan Gus Dur telah memberikan sumbangsih dan kontribusi yang besar untuk negara.

    “Apalagi beliau-beliau ini memberikan sumbangsih dan kontribusi besar untuk negara,” kata Gibran.

    Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Ke-2 RI Soeharto telah berjasa besar untuk swasembada pangan dan pengentasan kemiskinan.

    “Pak Harto beliau berkontribusi dan berjasa besar untuk pembangunan swasambada pangan, dan juga pengentasan kemiskinan,” kata Wapres.

    Sementara itu, Gus Dur dinilai sangat berkontribusi dalam masalah intoleransi, melindungi kaum minoritas dan perlindungan hak asasi manusia.

    “Gus Dur sangat berkontribusi sekali untuk penyelesaian masalah intoleransi, kebebasan untuk menunaikan ibadah, melindungi kaum minoritas, dan juga perlindungan hak asasi manusia,” kata Gibran.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto menerima 49 nama calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, termasuk ada nama Presiden Ke-2 RI Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto dan Presiden Ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid.

    Fadli Zon yang juga Menteri Kebudayaan itu menjelaskan dari 49 nama itu, sebanyak 24 nama di antaranya merupakan nama-nama yang masuk daftar prioritas.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU mengintensifkan kajian susun usulan konsep Pemilu pascaputusan MK

    KPU mengintensifkan kajian susun usulan konsep Pemilu pascaputusan MK

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyatakan pihaknya mengintensifkan kajian guna menyusun usulan soal konsep penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.

    Afifuddin seusai pelaksanaan Seminar Nasional tentang Pemilu di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan usulan yang dibuat oleh pihaknya nantinya disampaikan ketika DPR RI dan pemerintah mulai menggulirkan pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilu.

    “Kami sekarang sifatnya melakukan kajian diskusi terkait beberapa rencana opsi usulan. Karena apapun desain pemilu kita yang terdampak langsung diantaranya adalah penyelenggara,” kata Afifuddin.

    KPU RI saat ini masih terus menunggu dimulainya pelaksanaan revisi Undang-Undang tentang Pemilu oleh DPR RI dan pemerintah.

    Meski demikian, dia memandang bahwa pemisahan antara pemilu nasional dan daerah sebagai semangat memperbaiki proses tahapan dari pelaksanaan pasta demokrasi di Indonesia.

    “Kalau KPU sebenarnya pada saat pemilu adalah pelaksana dari undang-undang,” ucapnya.

    Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu ini terus berupaya menggencarkan pemanfaatan teknologi informasi karena dipandang lebih bisa menghemat biaya pelaksanaan pemilu ketimbang menggunakan cara konvensional.

    Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr Aan Eko Widiarto menyampaikan seminar nasional ini menjadi wadah bagi civitas academica menyumbangkan gagasan pelaksanaan pemilu setelah terbitnya putusan MK.

    Dia menyebut ketepatan dari pelaksanaan pemilu yang berjalan terpisah bergantung pada poin di dalam regulasi kepemiluan.

    “Jangan sampai undang-undangnya menciptakan ketidakpastian. Kami mendorong agar materi yang sudah diuji oleh MK dibungkus dengan baik di dalam undang-undang,” katanya.

    Ia menilai bahwa pemisahan ini berpotensi menjadi langkah perbaikan terhadap pelaksanaan pemilu.

    “Selama ini ketika memilihnya lima (jenis pemilihan) bisa blank, karena asal memilih. Kalau dipisah nasional dan lokal pertimbangannya lebih matang,” tutur dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenko Polkam sempat jenguk korban ledakan SMAN 72

    Wamenko Polkam sempat jenguk korban ledakan SMAN 72

    “Ada korban yang terjadi itu 20 orang. Ke-20 orang itu masih dirawat di rumah sakit dan saya meninjau ke sana, alhamdulillah sampai saat ini masih ditangani dengan baik,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan pihaknya sempat menjenguk korban ledakan SMAN 72 di rumah sakit, Jumat.

    Dia mengatakan para korban ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit.

    “Ada korban yang terjadi itu 20 orang. Ke-20 orang itu masih dirawat di rumah sakit dan saya meninjau ke sana, alhamdulillah sampai saat ini masih ditangani dengan baik,” kata Lodewijk saat ditemui awak media di kawasan SMAN 72, Komplek Perumahan TNI AL, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat.

    Lodewijk menjelaskan, seluruh korban merupakan murid dari SMAN 72. Beberapa diantaranya yakni anak dari prajurit TNI AL yang tinggal di kawasan yang sama.

    “Murid di sini termasuk ada 4 orang putra putri dari TNI AL,” kata Lodewijk.

    Lodewijk melanjutkan, hingga saat ini pihak kepolisian masih berada di lokasi untuk mencari tahu penyebab utama terjadinya ledakan.

    Dia meminta masyarakat untuk tenang dan tidak mengambil kesimpulan bahwa aksi ini merupakan bagian dari serangan terorisme.

    “Jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris. Kita belum sampai ke sana,” kata dia.

    Di saat yang sama, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan korban ledakan di SMAN 72, Kelapa Gadung, Jakarta Utara dilarikan ke puskesmas hingga rumah sakit oleh prajuritnya.

    Dalam keterangan pers yang Tunggul berikan kepada ANTARA di Jakarta, dijelaskan bahwa korban sempat dilarikan ke balai kesehatan setempat sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit.

    “TNI AL melaksanakan membantu pertolongan pertama evakuasi korban di lokasi insiden terjadinya ledakan ke Balai Kesehatan Komplek Perumahan TNI AL Kelapa Gading kemudian dirujuk RS Islam Cempaka Putih, RS Yarsi Cempaka Putih dan Puskesmas Kelapa Gading,” kata Tunggul.

    Namun demikian, Tunggul tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah korban yang dibawa personelnya ke rumah sakit. Dia juga tidak menjelaskan secara rinci berapa total korban akibat insiden ledakan tersebut.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kantor DPC PDIP Gresik Didatangi KPU Ada Apa ?

    Kantor DPC PDIP Gresik Didatangi KPU Ada Apa ?

    Gresik (beritajatim.com)– Menjelang tutup tahun 2025. Kantor DPC PDIP Gresik, tiba-tiba didatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Kedatangan lembaga penyelenggara pemilu di kandang banteng tersebut ternyata bersilaturrahmi sekaligus melakukan sosialisasi sistem informasi partai politik, atau lebih dikenal dengan nama sipol.

    Ketua DPC PDIP Gresik Mujid Riduan mengatakan, kedatangan KPU rangkaian silaturrahmi ke sejumlah partai politik yang terdaftar di Gresik.

    “Mereka KPU datang ke kantor kami melakukan pembenahan sipol. Tidak hanya di PDIP tapi juga di semua partai politik yang terdaftar di KPU,” katanya, Jumat (7/11/2025).

    Wakil Ketua DPRD Gresik itu menuturkan, pembenahan sipol harus segera dilakukan sebelum tutup tahun sebagai syarat peserta partai politik yang resmi terdaftar.

    “Aturannya tiga hari sebelum tutup harus sudah rampung bagi semua partai politik,” tuturnya.

    Mujid Riduan menambahkan, dirinya merinci beberapa aspek yang wajib diperbarui oleh partai di sipol. Salah satunya adalah pembaharuan data yang
    menjadi sarana utama bagi partai politik untuk mencerminkan dinamika internal secara akuntabel, termasuk perubahan kepengurusan atau penonaktifan anggota.

    “Pembenahan itu antara lain meliputi kepengurusan parpol pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, serta keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” imbuhnya.

    Sebagai informasi keberadaan sipol untuk melengkapi administrasi partai politik serta untuk memudahkan data anggota partai. Apa masih tercatat atau tidak. Sipol juga untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan transparansi proses kepesertaan partai politik dalam pemilu mendatang.

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Gresik, Ahmad Taufik menjelaskan selain PDIP. Institusinya juga melakukan hal yang sama pada partai politik yang lain.

    “Nanti bergiliran setelah DPC PDIP Gresik, kami juga silaturrahmi sekretariat partai politik yang dalam waktu dekat,” urainya. (dny/ted)

  • Rotasi Pejabat di Pemkab Sampang Tunggu Rekomendasi BKN

    Rotasi Pejabat di Pemkab Sampang Tunggu Rekomendasi BKN

    Sampang (beritajatim.com) – Rencana rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam waktu dekat akan segera direalisasikan.

    Proses pelantikan pejabat baru menunggu terbitnya rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang, Arif Lukman Hidayat menjelaskan, mutasi untuk pejabat eselon II, III, dan IV saat ini telah memasuki tahap finalisasi.

    Seluruh nama yang diusulkan sudah melalui proses seleksi dan verifikasi secara ketat.

    “Kami tidak bisa melakukan pengisian jabatan tanpa rekomendasi dari BKN. Rekomendasi tersebut menjadi dasar legalitas sebelum pelantikan dilakukan,” ujar Arif, Jum’at (7/11/2025).

    Meski terdapat sejumlah posisi yang masih kosong, Arif memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan normal.

    Untuk sementara, tugas jabatan yang belum terisi, dijalankan oleh pejabat pelaksana agar tidak menghambat proses administrasi dan pelayanan publik.

    Ia menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan, baik mutasi maupun pengganti pejabat yang memasuki masa pensiun, wajib melalui sistem I-MUT BKN. Sistem ini digunakan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. [sar/but]

  • Perihal Industri Rokok, DPRD Temanggung Timba Ilmu ke Pemkot Kediri

    Perihal Industri Rokok, DPRD Temanggung Timba Ilmu ke Pemkot Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri menerima kunjungan kerja (kunker) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Jumat (7/11). Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Disperdagin dengan agenda pembahasan Pengawasan Industri Kecil Menengah Rokok.

    Dikonfirmasi usai pertemuan, Moh Ridwan, Kepala Disperdagin Kota Kediri menyampaikan maksud dan tujuan kunker tersebut ialah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan dana cukai sekaligus pembinaan pelaku usaha yang bergerak di dunia pertembakauan di Kota Kediri. Ia menjelaskan, kegiatan pengawasan terhadap industri kecil menengah rokok di Kota Kediri dimulai dari perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sedangkan dari konteks pengawasan pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap industri melalui pelatihan-pelatihan.

    “Jadi harapannya dengan pembinaan seperti itu kegiatan bisa berjalan dengan lancar, kaidah-kaidah mulai dari teknis memproduksi, keamanan dan keselamatan kerja, manajerial kita bantu fasilitasi,” ucapnya. Upaya tersebut juga terjalin melalui kolaborasi bersama DPRD Kota Kediri. Dukungan berkaitan dengan penentuan kebijakan. “Dari sisi Pemkot kami berupaya agar pabrik rokok bisa survive, menjalankan aktivitas dengan kaidah yang ada,” kara Ridwan.

    Melalui pertemuan singkat tersebut, Dirinya berharapan agar antara Pemkot Kediri dengan DPRD Kabupaten Temanggung dapat berbagi data dan informasi mengenai pengawasan industri rokok.

    Di kesempatan yang sama, Riyadi Kaunaen, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung, menyampaikan maksud kehadiran Komisi D dalam rangka mencari referensi terkait industri rokok kecil menengah, baik dukungan pemerintah di bidang pelatihan, permodalan, pemasaran sebagai bekal untuk diimplementasikan di Kabupaten Temanggung. “Kami tadi sudah mendapat beberapa substansi materi, ternyata Kota Kediri juga luar biasa jadi nanti kita terapkan di Temanggung,” terangnya.

    Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, Ia mengutarakan industri rokok yang ada di Kota Kediri memiliki dukungan yang sangat baik dari pemerintah daerah, selain itu hasil cukai yang diterima pemerintah juga diperuntukkan untuk industri rokok kecil menengah di Kota Kediri. “Pengawasan terhadap rokok skala kecil menengah sangat penting dibahas karena masih banyak rokok ilegal. Bagi pengusaha supaya marketingnya luas dan cukai masuk ke pemerintah,” pungkasnya. [nm/but]