Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Peneliti: Jika pahlawan diukur dari dampaknya, Soeharto layak dinilai

    Peneliti: Jika pahlawan diukur dari dampaknya, Soeharto layak dinilai

    “Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat in

    Jakarta (ANTARA) – Wacana mengenai penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka penilaian sejarah yang menyeluruh.

    Peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS) Yusup Rahman Hakim dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan pembacaan terhadap kontribusi Soeharto sebaiknya dilakukan berdasarkan dampak kebijakan publik dan pembangunan jangka panjang, bukan semata pada persepsi politik yang terfragmentasi.

    Menurut Yusup, sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penguatan kapasitas negara, terutama dalam bidang pendidikan dasar, pembangunan administrasi pemerintahan, dan ketahanan pangan.

    “Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini,” kata Yusup.

    Ia menyatakan perluasan akses pendidikan dasar saat itu mendorong mobilitas sosial yang lebih luas dan memunculkan kenaikan tingkat literasi penduduk.

    Sementara, keberhasilan mencapai kecukupan pangan pada pertengahan 1980-an memperkuat kemandirian ekonomi desa dan memperbaiki kesejahteraan petani.

    Kendati demikian, Yusup menekankan bahwa catatan kritis pada masa tersebut, seperti pembatasan ruang demokrasi dan praktik korupsi dalam lingkar kekuasaan tetap harus dicatat sebagai bagian integral dari sejarah Indonesia.

    “Pengakuan terhadap kontribusi tidak berarti menghapus kritik. Sejarah harus dicatat lengkap, dengan capaian dan konsekuensinya. Dari sanalah bangsa ini belajar,” ujarnya.

    Yusup melanjutkan bahwa mekanisme penetapan gelar pahlawan nasional sudah memiliki kerangka hukum dan proses verifikasi yang berlapis sehingga diskusi publik mengenai Soeharto sebaiknya dilakukan secara terbuka dan berbasis kajian.

    “Diskusi mengenai Soeharto sebagai pahlawan nasional sah untuk dibahas selama penilaiannya berpijak pada data, bukan sekadar opini yang saling menegasikan,” ujar Yusup.

    Menurutnya, kedewasaan berdemokrasi tercermin ketika masyarakat mampu membaca sejarah secara berimbang, tanpa terjebak glorifikasi maupun penolakan total.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto menerima 49 nama calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, termasuk ada nama Soeharto dan Presiden Ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

    Fadli Zon yang juga Menteri Kebudayaan itu menjelaskan dari 49 nama itu, sebanyak 24 nama di antaranya merupakan nama-nama yang masuk daftar prioritas.

    Selain Soeharto dan Gus Dur, tokoh lain yang diusulkan, antara lain aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah; ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR sebut kenaikan tarif Tol MBZ belum cerminkan keadilan

    Komisi V DPR sebut kenaikan tarif Tol MBZ belum cerminkan keadilan

    “Ini tidak adil, karena yang menikmati jalan MBCKM justru mobil kecil, sedangkan kendaraan logistik yang berperan untuk perekonomian malah menanggung beban tarif lebih besar,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menilai kenaikan tarif pasca penambahan ruas MBZ Cikampek (MBCKM) masih belum mencerminkan keadilan bagi pengguna jalan.

    Menurut dia, tarif kendaraan golongan I naik hampir Rp5.000, sementara golongan III dan IV naik sekitar Rp7.000 ke atas.

    “Ini tidak adil, karena yang menikmati jalan MBCKM justru mobil kecil, sedangkan kendaraan logistik yang berperan untuk perekonomian malah menanggung beban tarif lebih besar,” kata Robert di Jakarta, Jumat.

    Dia menilai ketimpangan tarif tersebut bisa berdampak pada kenaikan biaya logistik nasional yang akhirnya berpengaruh pada harga kebutuhan masyarakat. Karena itu, Komisi V DPR RI meminta adanya peninjauan ulang agar kebijakan tarif lebih berimbang.

    “Kalau tarif angkutan naik, otomatis harga barang ikut terdampak. Maka harus ada keadilan dalam penetapan tarif tol,” katanya.

    Selain soal tarif, dia juga mengungkapkan bahwa fasilitas pendukung seperti rest area di ruas tol layang sepanjang 37 kilometer tersebut masih terbatas.

    “Harusnya sebelum naik tol ada area persiapan seperti pengisian bahan bakar atau toilet. Ini belum tersedia dengan baik,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengakui keberadaan Tol MBZ cukup efektif dalam mengurai kemacetan di jalur utama Cikampek. Namun, dia tetap menekankan agar pengelola memperhatikan aspek keadilan tarif, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jimly: Komite Reformasi Polri rapat perdana 10 November di Mabes Polri

    Jimly: Komite Reformasi Polri rapat perdana 10 November di Mabes Polri

    “Insyaallah hari Senin, jam 1 (siang, red.), kami akan mengadakan rapat pertama di Kantor Polri, Kantor Kapolri. Nah, komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tetapi Bapak Presiden (Prabowo Subianto, red.) tidak memberi batasan waktu. Minimal

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengumumkan rapat perdana komite yang dia pimpin itu dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 November 2025 di Mabes Polri, Jakarta.

    Dalam rapat itu, Jimly menjelaskan seluruh anggota Komite, yang berjumlah 10 orang akan berembuk untuk menyusun rencana kerja dalam jangka pendek, termasuk untuk mendengar langsung dari internal Polri mengenai langkah-langkah perbaikan dan reformasi yang telah mereka jalankan.

    “Insyaallah hari Senin, jam 1 (siang, red.), kami akan mengadakan rapat pertama di Kantor Polri, Kantor Kapolri. Nah, komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tetapi Bapak Presiden (Prabowo Subianto, red.) tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai kebutuhan,” kata Jimly saat jumpa pers selepas acara pelantikan dan pengarahan dari Presiden Prabowo kepada Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam.

    Jimly melanjutkan Komite Percepatan Reformasi Polri ingin mendengar berbagai masukan dari masyarakat, kelompok akademisi dan praktisi, organisasi masyarakat sipil baik dalam forum-forum yang dibuat secara khusus maupun dari kanal-kanal sosial media. Oleh karena itu, dalam rapat perdana Komite pada Senin minggu depan itu,, anggota-anggota bakal bertukar pikiran salah satunya mengenai cara terbaik menyerap aspirasi masyarakat.

    Pasalnya, Jimly menjelaskan pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat, termasuk dari tuntutan massa demonstrasi yang turun ke jalan di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus 2025. Tuntutan untuk mereformasi Polri juga disuarakan sejumlah tokoh bangsa, Gerakan Nurani Bangsa, yang menemui langsung Presiden Prabowo di Istana.

    “Jadi, ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti bilamana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang. Jadi tim ini, tim hebat ini. Jadi, bukan tim biasa sehingga kami ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja berakibat harus mengubah undang-undang. Nah itu kita juga hrus siap, tetapi belum pasti ya, belum pasti,” ujar Jimly.

    Presiden Prabowo melantik 10 anggota Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat. Dalam acara pelantikan itu, Presiden juga menetapkan Jimly sebagai ketua komite merangkap anggota.

    Sementara itu, sembilan anggota lainnya, yaitu Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kapolri Periode 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008–2013 Mahfud MD, Kapolri Periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz, dan Kapolri Periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus memperkuat upaya mitigasi bencana kebakaran di kawasan permukiman padat. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat pemadam kebakaran kepada warga Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra saat agenda Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR). Adapun bantuan yang diberikan meliputi satu unit kendaraan pemadam kebakaran roda tiga, 35 unit alat pemadam api ringan, serta satu set jaket tahan api yang diperuntukkan bagi relawan.

    Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto yang akrab disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Mojokerto dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, terutama wilayah yang sebelumnya dinilai berpotensi rawan kebakaran.

    “Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas permukiman, terutama di wilayah yang dikategorikan rawan kumuh atau berisiko tinggi terhadap bencana termasuk kebakaran pemukiman,” ungkapnya di Kantor Pemerintah Desa Kepuhanyar, Jumat (7/11/2025).

    Gus Barra juga memberikan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang berperan aktif dalam Program Penanganan Kumuh Terpadu. Termasuk dalam pembentukan serta pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa Kepuhanyar tersebut.

    “Kami mengapresiasi BPBD yang ikut menangani program penanganan kumuh terpadu dan juga atas terbentuknya relawan REDKAR. Relawan ini ke depan harus dibekali kemampuan dan pengetahuan untuk menanggulangi kebakaran,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin menjelaskan bahwa program tersebut berjalan seiring dengan sejumlah program lain seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan peningkatan drainase. Program tersebut bagian dari Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu tahun 2025.

    “Selain Rutilahu dan drainase, arahan dari Bupati juga jelas, bahwa potensi kebencanaan harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” jelasnya.

    Program Penanganan Kumuh Terpadu merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang salah satu fokusnya yaitu penyediaan fasilitas dan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran permukiman. Beberapa titik sasaran program ini di Kabupaten Mojokerto juga telah dikunjungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada, Minggu (2/11/2025) lalu.

    Dengan adanya pembentukan relawan REDKAR serta dukungan fasilitas pemadaman, Pemkab Mojokerto berharap masyarakat dapat lebih sigap dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran di lingkungan permukiman. [tin/ian]

  • Titiek Soeharto: Terima kasih Kapolri ikut perbaiki pendidikan

    Titiek Soeharto: Terima kasih Kapolri ikut perbaiki pendidikan

    “Terima kasih Pak Kapolri sudah ikut serta memperbaiki pendidikan di Indonesia ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyampaikan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo karena ikut memperbaiki pendidikan di Indonesia lewat pembangunan SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar, Jawa Tengah.

    “Terima kasih Pak Kapolri sudah ikut serta memperbaiki pendidikan di Indonesia ini,” katanya saat meninjau SMP Kemala Bhayangkari di Karanganyar, Jumat, dilansir dari keterangan resmi.

    Titiek juga mengaku terkesan dengan fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut, salah satunya pendingin ruangan untuk kenyamanan para siswa.

    “Yang luar biasanya lagi sekolahnya semuanya ber-AC (air conditioner). Saya rasa tidak semua kelas di negeri ini ada AC-nya. Belum tentu di Jakarta ada sekolah yang ber-AC juga, ini luar biasa,” ucapnya.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Presiden RI Prabowo Subianto yang turut memberikan fasilitas bagi sekolah tersebut.

    “Kami berterima kasih bahwa ada kelas yang saat ini sudah mendapatkan fasilitas dari Bapak Presiden terkait dengan program pelayanan terpusat dengan menggunakan Interactive Flat Panel, ada dua,” ujarnya.

    Selain itu, dukungan lain yang diterima sekolah ini mencakup perlengkapan laboratorium biologi dan fisika.

    Menurutnya, bantuan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

    “Bantuan lab IPA untuk biologi, kemudian fisika, tentunya ini sangat membantu dalam program sekolah yang ada,” katanya.

    Adapun pembangunan SMP Kemala Bhayangkari dimulai sejak Februari 2025 dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Juliati Sigit Prabowo.

    Proyek pendidikan ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Kemala Bhayangkari dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kesehatan, RS Jati Husada Karanganyar, PMI Karanganyar, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

    Sekolah tersebut telah memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa gedung baru tersebut layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar mulai tahun ajaran 2025/2026.

    SMP Kemala Bhayangkari mengusung program unggulan berupa penguatan karakter kebhayangkaraan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pembinaan peserta didik.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes Merah Putih di Jatim Diapresiasi, Pengamat Ini Ungkap Peran Khofifah

    Kopdes Merah Putih di Jatim Diapresiasi, Pengamat Ini Ungkap Peran Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa meraih Anugerah Program Ekonomi Terpuji dalam kategori Penguatan Ekonomi Desa melalui Koperasi Merah Putih di ajang detikJatim Awards 2025.

    Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Khofifah memperkuat ekonomi perdesaan lewat pembentukan 100% Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang kini telah berdiri di 8.494 desa dan kelurahan di seluruh Jawa Timur.

    Pengamat Politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt menilai saat ini Jatim menjadi provinsi yang paling all out mendukung program-program andalan Prabowo Subianto.

    “Saya melihat di bawah kepemimpinan Khofifah, Jatim sangat linier mendukung dan mensukseskan program unggulan Prabowo, di samping Khofifah juga memiliki programnya sendiri. Jadi Khofifah sangat komitmen menjalankan semua program pemerintah pusat,” kata Baihaki saat dikonfirmasi media, Jumat (7/11/2025).

    Komitmen Khofifah, kata Baihaki terlihat dalam banyaknya jumlah Koperasi Desa Merah Putih di Jatim yang sudah terbentuk badan hukumnya hingga beberapa telah beroperasi.

    “Saya lihat progres Kopdes Merah Putih di Jatim berjalan dengan baik dan di luar dugaan sudah ada lebih dari 200 Kopdes atau Kelurahan Merah Putih di Jatim yang beroperasi dan memiliki omzet yang cukup baik walaupun itu baru terbentuk,” jelasnya.

    “Beberapa kali Pemprov Jatim menggelar pelatihan untuk pengurus Kopdes Merah Putih, termasuk memberi bantuan dalam membuat badan hukum. Jika tidak ada perhatian ini saya kira belum tentu Kopdes Merah Putih bisa berjalan baik di Jatim,” tambahnya.

    “Selain itu juga saya lihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jatim berjalan baik ya, relatif tanpa ada kejadian luar biasa. Bahkan di Jatim ini menu MBG saya lihat sangat bagus dibanding daerah lain. Ada juga Sekolah Rakyat yang berjalan dengan baik di Jatim berkat komando Khofifah,” lanjutnya.

    Lebih lanjut Baihaki mengungkap faktor politik Khofifah yang berada dalam satu barisan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024 lalu juga menjadi kunci keberhasilan program pemerintah pusat di Jatim.

    “Kepemimpinan Khofifah ini sangat baik, di samping fokus mensukseskan program Pemprov Jatim bersama Emil Dardak, Khofifah juga bisa mensukseskan program pemerintah pusat. Ini juga tak lepas dari sisi politis di mana Khofifah adalah pendukung bahkan ahli strategi pemenangan Prabowo di Jatim saat Pilpres 2024 lalu,” jelasnya.

    “Bisa saya analisa, Khofifah ini gubernur yang paling sinergi dengan pemerintah pusat, dan membantu program itu benar-benar sampai ke masyarakat. Jadi Jatim ini lengkap, program Pemprov jalan, program pusat jalan, program kabupaten/kota juga jalan,” tandasnya. (tok/ian)

  • Komisi X DPR RI minta aparat selidiki tuntas ledakan di SMA 72 Jakarta

    Komisi X DPR RI minta aparat selidiki tuntas ledakan di SMA 72 Jakarta

    “Saya sangat berduka atas peristiwa ini. Tidak seharusnya lingkungan pendidikan menjadi tempat yang menimbulkan ancaman bagi keselamatan siswa dan guru. Saya mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas insiden ini dan memastikan kejadian serupa ti

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinan mendalam atas ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat ini dan meminta aparat keamanan menyelidiki tuntas insiden tersebut.

    Hetifah, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, menyatakan bahwa dirinya mengutuk keras ledakan itu. Oleh sebab itu, dia mendesak seluruh aparat terkait segera menyelidiki penyebab ledakan demi memastikan keamanan dunia pendidikan.

    “Saya sangat berduka atas peristiwa ini. Tidak seharusnya lingkungan pendidikan menjadi tempat yang menimbulkan ancaman bagi keselamatan siswa dan guru. Saya mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas insiden ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” kata ketua komisi urusan pendidikan itu.

    Ia juga menekankan pentingnya pemulihan kondisi fisik dan psikologis para korban, baik siswa maupun tenaga pendidik yang terdampak. Pascainsiden, kata dia, dukungan moral dan pendampingan emosional sangat dibutuhkan agar proses belajar segera pulih.

    “Selain memastikan penanganan medis yang optimal, penting juga memberikan pendampingan psikologis agar warga sekolah dapat pulih dari trauma dan kembali merasa aman di lingkungan sekolahnya,” ucapnya.

    Kemanan sekolah, imbuh dia, harus menjadi prioritas nasional. Untuk itu, Hetifah mendorong pemerintah daerah dan seluruh satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan serta prosedur keselamatan di lingkungan sekolah.

    “Sekolah seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak kita. Karena itu, setiap pihak harus memastikan protokol keamanan dijalankan dengan serius,” dia berpesan.

    Hetifah lebih lanjut menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya.

    “Kita percayakan kepada aparat untuk mengungkap penyebab kejadian ini secara profesional dan transparan. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan dan pemulihan para korban,” demikian Ketua Komisi X DPR RI.

    Diketahui, sebuah ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta yang berlokasi di Kelapa Gading pada Jumat siang. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyatakan ledakan itu bersumber dari speaker.

    Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebut sebanyak 54 orang mengalami luka-luka dalam ledakan tersebut.

    Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan TKP dengan memberikan garis polisi. Sterilisasi juga telah dilakukan oleh penjinak bom.

    Di samping itu, Polda Metro Jaya membuka dua posko, yakni di RS Yarsi dan RS Islam Cempaka Putih, tempat para korban dilarikan.

    “Guna membantu keluarga-keluarga korban, untuk mencari anak-anak didiknya yang sedang dirawat,” kata Asep saat konferensi pers di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Adapun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya benda yang menyerupai senjata api di lokasi ledakan. Namun, polisi masih menyelidiki temuan senjata itu.

    “Kita belum bisa memastikan rakitan atau pabrikan, tapi benar ada benda seperti senjata,” kata Budi saat dikonfirmasi.

    Hingga saat ini, Polda Metro Jaya masih mendalami penyebab ledakan tersebut.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSPSI yakin pembentukan DKBN jadi solusi atasi masalah buruh

    KSPSI yakin pembentukan DKBN jadi solusi atasi masalah buruh

    “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan DKBN karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah cukup luar biasa sekarang,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).

    Lembaga di bawah Presiden Prabowo Subianto tersebut diyakini menjadi solusi dalam mengatasi masalah buruh.

    “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan DKBN karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah cukup luar biasa sekarang,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Gedung DPP KSPSI, di Jakarta, Jumat.

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri itu mengungkapkan bahwa saat ini persoalan PHK di tanah air cukup memprihatinkan. Terkini, upaya PHK terhadap 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana.

    Namun, upaya tersebut bisa dibatalkan dan ratusan buruh dipastikan dapat kembali bekerja mulai Senin (10/11). Pembatalan itu dilakukan usai perusahaan mencabut surat PHK pada Jumat hari ini.

    Pembatalan PHK itu terjadi seusai inspeksi mendadak (sidak) oleh pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyusul laporan serikat pekerja soal pelanggaran perjanjian kerja bersama (PKB) dalam proses efisiensi yang dilakukan perusahaan.

    “Saya sendiri tidak memberi tahu siapapun sebelumnya, bahkan jajaran saya tidak tahu akan ada sidak dan benar, kita menemukan adanya pelanggaran PKB karena efisiensi dilakukan tanpa perundingan dengan serikat pekerja,” ungkapnya.

    Andi Gani menjelaskan PHK sepihak terhadap buruh dilakukan tanpa komunikasi, bahkan lewat surat elektronik (email/surel) email.

    “Saya bersyukur atas langkah cepat Pak Dasco dan pemerintah. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar perjanjian kerja bersama dihormati,” ucapnya.

    Selain isu Multistrada, Andi Gani juga menyinggung kasus serupa di PT Danbi International, Garut, di mana 1.500 buruh di-PHK sepihak setelah perusahaan tutup mendadak. KSPSI berhasil memenangkan gugatan di pengadilan untuk menyita aset perusahaan sebagai ganti pesangon.

    Untuk itu, ia meyakini permasalahan perburuhan tersebut bisa segera dituntaskan jika DKBN sudah terbentuk.

    Lebih lanjut, ia membocorkan bahwa Presiden Prabowo dalam waktu sangat dekat akan segera mengumumkannya.

    Menurutnya, struktur kepengurusan sudah ada. DKBN akan terdiri atas tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia dan juga akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menghadapi isu PHK.

    “Akan duduk pimpinan buruh di sana, lalu akan duduk akademisi dari universitas-universitas yang mempunyai keberpihakan kepada perjuangan buruh dan keselamatan buruh,” ungkapnya.

    Nantinya, DKBN tidak hanya mengurus persoalan serikat pekerja, upah minimum, dan PHK. Namun, lebih luas lagi seperti membahas kesejahteraan, pendidikan anak-anak buruh, dan juga buruh sendiri.

    DKBN dipastikan memiliki landasan hukum yang kuat karena menjadi badan di bawah Presiden secara langsung.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI gelar Solidarity Run for Palestine sebagai dukungan perjuangan

    DPR RI gelar Solidarity Run for Palestine sebagai dukungan perjuangan

    “Kita bisa mendukung dari banyak cara di gedung, di demo, di diplomasi, tapi juga lewat hal-hal kecil seperti lari, menyumbang pakaian bekas, donasi, dan tentu doa,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Solidarity Run for Palestine 2025 sebagai wujud dukungan rakyat dan Parlemen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

    Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa aksi solidaritas ini bukan hanya sekadar kegiatan olahraga, melainkan bentuk nyata kepedulian dan komitmen bangsa Indonesia untuk terus berdiri di sisi rakyat Palestina.

    “Kita bisa mendukung dari banyak cara di gedung, di demo, di diplomasi, tapi juga lewat hal-hal kecil seperti lari, menyumbang pakaian bekas, donasi, dan tentu doa,” kata Mardani di dalam kegiatan yang diikuti hingga 1.000 peserta itu di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan semangat solidaritas lintas kalangan ini menunjukkan bahwa dukungan Indonesia bagi Palestina tidak hanya datang dari ruang-ruang diplomasi resmi, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat.

    “Kita ketuk semua pintu, kita ajak semua kalangan. Ada yang suka lari, kita ajak lari untuk Palestina. Ada yang suka demo, kita ajak demo untuk Palestina. Ada yang suka diplomasi, kita ajak diplomasi untuk Palestina,” kata dia.

    Ia juga menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan wujud konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan.

    “Apa yang kita lakukan mungkin kecil, tapi jika dilakukan bersama, akan menjadi suara besar dunia yang menyerukan agar hentikan kekejaman Zionis Israel,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saifudin Ditunjuk Jadi Plt Direktur Operasional Perumda Delta Tirta Sidoarjo

    Saifudin Ditunjuk Jadi Plt Direktur Operasional Perumda Delta Tirta Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Delta Tirta Sidoarjo (PDTS) resmi menunjuk Saifudin, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Operasional. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo, menyusul posisi tersebut kosong setelah Slamet Setiawan, SH, MM dinyatakan berhalangan tetap dan tidak lagi dapat menjalankan tugas.

    Kebijakan ini diambil untuk menjamin keberlanjutan roda perusahaan daerah serta memastikan pelayanan publik air bersih tetap berjalan optimal tanpa gangguan.

    “Penunjukan Plt ini merupakan kewenangan KPM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Tujuannya agar keberlangsungan kepemimpinan direksi tetap terjaga dan stabilitas layanan publik tidak terganggu,” ujar Dwi Hari Suryadi, Direktur Utama PDTS, Jumat (7/11/2025).

    Dwi Hari menegaskan, posisi Direktur Operasional memiliki peran vital karena bersinggungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

    “Jabatan ini sangat penting untuk memastikan sistem produksi dan distribusi air berjalan lancar,” tambahnya.

    Terkait pengisian jabatan definitif, Dwi menyebut prosesnya merupakan kewenangan penuh KPM dan akan dilakukan sesuai ketentuan perundangan.

    “Penetapan direktur definitif akan dilakukan secara transparan, berbasis kompetensi, dan mengacu pada PP 54/2017. Masa jabatan direksi periode ini berakhir Juni 2026,” jelasnya.

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat Bupati Sidoarjo dalam mengambil keputusan strategis tersebut.

    “Saya mengapresiasi keputusan Pak Bupati yang segera menunjuk Plt Direktur Operasional, sehingga pelayanan publik tidak terganggu,” imbuh Dwi Hari.

    Sementara itu, Saifudin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang PDTS Taman, akan merangkap sebagai Plt tanpa mengubah posisi strukturalnya. Dalam peran barunya, ia bertanggung jawab terhadap koordinasi operasional, mulai dari proses produksi hingga distribusi air bersih.

    “Tugas Plt ini kami jalankan sesuai prinsip penunjukan pelaksana tugas. Fokus utama kami adalah memastikan layanan kepada pelanggan tetap optimal,” pungkas Saifudin. [isa/but]