Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Baru Dua SPPG Pemasok MBG di Lumajang Kantongi SLHS

    Baru Dua SPPG Pemasok MBG di Lumajang Kantongi SLHS

    Lumajang (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Lumajang mencatat baru dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Kedua SPPG itu berlokasi di Kecamatan Pasrujambe dan Kelurahan Kepuharjo.

    Ketua Tim Kerja Penyehatan Lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Lumajang, Arie Risdiyanti, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 28 SPPG yang telah mendaftar untuk memperoleh SLHS. Dari jumlah tersebut, tujuh SPPG di antaranya akan segera menerima sertifikat tersebut dalam waktu dekat.

    “Untuk yang SPPG sudah dapat sertifikasi ada dua, tapi InsyaAllah ada tujuh SPPG lagi yang diserahkan,” terang Arie, Sabtu (8/11/2025).

    Menurut Arie, sejumlah SPPG masih dalam proses pengujian higienitas yang meliputi kualitas air dan pengambilan sampel pendukung lainnya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi penerima manfaat di wilayah Lumajang agar makanan yang disalurkan benar-benar aman dikonsumsi.

    Selanjutnya, Dinkes akan melakukan pengambilan sampel di beberapa SPPG untuk menguji kualitas makanan secara berkala. Evaluasi dilakukan maksimal satu bulan sekali sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap keamanan pangan di fasilitas publik tersebut.

    “Rencananya dari kami begitu, sebulan sekali atau beberapa bulan sekali kami melakukan uji sampel. Dan setiap enam bulan itu, SPPG wajib melakukan pengujian di laboratorium,” ungkap Arie.

    Sebelumnya, diberitakan bahwa dari total 24 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Lumajang, baru tujuh di antaranya yang sedang dalam tahap penyelesaian Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kedua sertifikat tersebut—SLF dan SLHS—menjadi komponen penting dalam menjamin kelayakan bangunan publik dan kebersihan penyedia makanan yang ditetapkan oleh pemerintah. [has/beq]

  • Bupati Sidoarjo Resmi Kukuhkan Pengurus Dekranasda Sidoarjo

    Bupati Sidoarjo Resmi Kukuhkan Pengurus Dekranasda Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi resmi mengukuhkan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 2025–2030 dalam acara yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

    Pengukuhan tersebut turut dihadiri oleh Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian RI dan Sekjen Dekranasda RI Ir. Reni Yanita M.Si, Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kementerian Perindustrian RI Budi Setiawan, S.T., M.M, Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Ibu Arumi Bachsin Emil Dardak, S.E., Ketua Dekranasda Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816/Sidoarjo, Sekda Sidoarjo, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta para pelaku UMKM dan perajin lokal.

    Bupati Subandi menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Ia menegaskan bahwa pengukuhan ini merupakan penegasan komitmen dan legalitas bagi Dekranasda untuk menjalankan peran strategis dalam memajukan industri kerajinan serta ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo.

    Dengan pengukuhan ini, Dekranasda resmi menjadi mitra yang sah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong pertumbuhan sektor kerajinan dan UMKM.

    “Dekranasda memiliki tugas mulia untuk membina, mendampingi, serta membuka akses bagi para perajin, khususnya pelaku UMKM, agar dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produknya. Dengan dukungan pelatihan, permodalan, dan pemasaran, produk-produk lokal Sidoarjo harus mampu menembus pasar nasional hingga internasional,” ujar Bupati Subandi.

    Bupati Subandi mengajak seluruh pengurus yang baru dikukuhkan untuk terus berinovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam memperkuat sektor kerajinan daerah. Menurutnya, sinergi antara Dekranasda, pemerintah daerah, pelaku usaha, perajin, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ekonomi daerah yang tangguh dan berdaya saing.

    “Sidoarjo memiliki potensi luar biasa. Kita punya batik khas Sidoarjo dengan motif unik, bordir yang halus dan bernilai seni tinggi, serta produk kulit Tanggulangin yang telah dikenal luas. Dengan pembinaan berkelanjutan dan dukungan akses pasar, para perajin kita bisa naik kelas dan mandiri secara ekonomi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Dekranasda Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi yang baru dikukuhkan menyampaikan komitmen untuk menjadikan Dekranasda sebagai wadah yang aktif, inovatif, dan berdaya guna dalam memberdayakan para perajin lokal.

    “Dekranasda akan terus berupaya menjaga ciri khas budaya Sidoarjo dan mengembangkannya melalui karya-karya kreatif yang bernilai jual tinggi. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong UMKM agar lebih maju dan berdaya saing,” terangnya.

    Acara pengukuhan pengurus Dekranasda dan pembukaan Jambore Batik Jatim ke-4 Tahun 2025 berlangsung khidmat dan ditutup dengan peninjauan stan produk-produk unggulan kerajinan lokal Sidoarjo oleh Bupati bersama jajaran Dekranasda. (isa/ted)

  • Wapres minta proyek Bendungan Jragung dikawal untuk ketahanan pangan

    Wapres minta proyek Bendungan Jragung dikawal untuk ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga terkait agar penyelesaian proyek Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dikawal untuk ketahanan pangan dan energi di wilayah sekitar.

    Hal itu disampaikan Wapres Gibran usai meninjau progres Bendungan Jragung yang kini sudah rampung 89,3 persen di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat

    “Hari ini kita di Bendungan Jragung, Kabupaten Semarang progresnya sudah 89 persen. Tahun depan udah jadi. Ini saya mohon agar tetap dikawal dari kementerian terkait, dari balai terkait, dari kepala daerah, karena ini sangat penting sekali untuk ketahanan pangan, energi dan reduksi banjir,” kata Gibran melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Gibran menjelaskan bahwa penyelesaian meminimalkan banjir, terutama di Semarang menjadi perhatiannya.

    Sebelum meninjau Bendungan Jragung, pada pekan sebelumnya Gibran juga turut melihat progres pembangunan kolam retensi Terboyo di Jalan Raya Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari proyek Giant Sea Wall.

    Gibran menilai progresnya sudah cukup baik, walaupun pengaktifan mesin pompa masih harus diperhatikan.

    “Minggu lalu kita ke Semarang Kota, kita cek progres dari pembangunan kolam retensi ‘Giant Sea Wall dan mengecek pengaktifan beberapa mesin pompa karena kemarin cukup parah, tapi kita lihat progresnya cukup baik,” kata Gibran.

    Adapun menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (BBWS PJ) Sudarto, pembangunan Bendungan Jragung diperkirakan rampung pada November 2026.

    Proyek dengan anggaran Rp3,09 triliun itu dapat menampung sekitar 90 juta meter kubik air dengan luas 52 hektare.

    “Manfaatnya adalah satu untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu mengairi irigasi seluas 4.500 hektare, dan menambah luas tanam kurang lebih 475 hektare,” kata Sudarto.

    Sementara untuk ketahanan air, Bendungan Jragung dapat menyediakan air baku untuk tiga kota/kabupaten, yakni Semarang, Demak dan Grobogan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik, dari Komite Reformasi Polri hingga Soeharto jadi pahlawan

    Politik, dari Komite Reformasi Polri hingga Soeharto jadi pahlawan

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa berita yang berkaitan dengan isu politik terjadi sepanjang Jumat (7/11), dari mulai Komite Reformasi Percepatan Polri hingga reaksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal Soeharto menjadi pahlawan.

    Berikut rangkaian berita politik yang menarik berdasarkan pilihan ANTARA:

    1. Prabowo lantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Jimly

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore, yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie.

    Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Baca di sini

    2. Prabowo terima surat kepercayaan 12 duta besar negara sahabat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari negara sahabat.

    Penyerahan surat kepercayaan tersebut dilaksanakan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat siang.

    Baca di sini

    3. Presiden Prabowo: Prioritaskan penanganan korban ledakan SMA 72

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar penanganan terhadap para korban ledakan di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi prioritas utama.

    “Beliau tadi pertama bereaksi untuk prioritas ke korban, penanganan korban,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

    Baca di sini

    4. Dasco soroti pengaruh medsos saat respons ledakan di SMAN 72

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti pengaruh media sosial terhadap adanya siswa yang diduga memicu terjadinya ledakan di SMAN 72 Jakarta, hingga mengakibatkan puluhan siswa menjadi korban.

    Dia pun meminta kepada sekolah-sekolah untuk mengimbau kepada para siswanya untuk berhati-hati dalam menerima informasi dari media sosial.

    Baca di sini

    5. Soal gelar pahlawan, Gibran: Soeharto-Gus Dur beri sumbangsih besar

    Salatiga, Jawa Tengah (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai Presiden Ke-2 RI Soeharto dan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid telah memberikan sumbangsih dan kontribusi yang besar untuk diberi gelar pahlawan nasional.

    Pernyataan Wapres Gibran itu menanggapi nama kedua mantan Presiden tersebut masuk dalam daftar calon pahlawan yang diserahkan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD RI rayakan HUT ke-21 lewat Green Democracy Fun Walk di GBK

    DPD RI rayakan HUT ke-21 lewat Green Democracy Fun Walk di GBK

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menggelar Green Democracy Fun Walk di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Minggu (9/11).

    Acara ini menjadi puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI, sekaligus wujud komitmen lembaga tersebut sebagai institusi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

    Bertema “Dari Daerah Kita Bersatu, untuk Indonesia Maju”, kegiatan ini diharapkan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, lembaga negara, serta komunitas masyarakat.

    “Ajak teman-teman, keluarga, ramai-ramai, kita sehat bersama melangkah bersama dan kita ciptakan demokrasi yang makin hijau,” ajak Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Jumat (7/11).

    Sultan menekankan bahwa Fun Walk ini bukan sekadar olahraga bersama, melainkan simbol kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah.

    “Kegiatan ini bukan sekedar olahraga bersama, tetapi bentuk nyata dari semangat kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, acara ini menunjukkan solidaritas DPD RI yang hadir, mendengar, dan berjalan bersama masyarakat. Ini sejalan dengan misi DPD RI sebagai wakil daerah untuk memperkuat demokrasi yang hijau dan berkelanjutan.

    Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal memaparkan detail teknis acara. Persiapan dimulai dengan kampanye pra-event bertajuk “Langkah Segera Dimulai” melalui media sosial resmi DPD RI.

    Kampanye ini memanfaatkan video teaser, animasi countdown, serta konten influencer Gen Z untuk menarik minat publik, khususnya kalangan muda.

    Selain itu, aktivasi booth pra-event digelar di pusat perbelanjaan fX Sudirman. Booth ini tidak hanya memperkenalkan fungsi dan peran DPD RI, tetapi juga mendistribusikan kupon doorprize dengan total hadiah ratusan juta rupiah.

    Pada hari pelaksanaan, peserta akan memulai Fun Walk pukul 06.00 WIB dari Plaza Timur GBK. Rute sejauh 5 kilometer dilengkapi zona tematik, termasuk parade pelajar, tarian daerah, dan pertunjukan musisi lokal.

    Di garis akhir, peserta disuguhi expo UMKM, hiburan musik, serta pembagian doorprize dan grand prize berupa paket umrah.

    Puncak acara adalah prosesi simbolis penanaman pohon Rasamala dan Tabebuya di area Taman Anggrek GBK, dipimpin oleh pimpinan DPD RI bersama duta besar, kepala daerah, dan perwakilan kementerian.

    “Atas arahan pimpinan DPD RI, kegiatan ini juga harus tetap memenuhi unsur penghijauan dan harmonisasi alam berkelanjutan, maka setiap satu peserta yang hadir berarti satu pohon baru ditanam, satu harapan baru tumbuh untuk Indonesia yang hijau,” kata Iqbal.

    Green Democracy Fun Walk merupakan bagian dari serangkaian kegiatan HUT ke-21 DPD RI. Sebelumnya, telah digelar ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’ di empat sub-wilayah (Bengkulu, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah).

    Acara dilanjutkan dengan DPD Award pada 28 Oktober sebagai apresiasi bagi local hero, serta Pemilihan Duta DPD RI pada 3 November yang melibatkan anak muda sebagai corong aspirasi daerah.

    Melalui serangkaian ini, DPD RI terus memperkuat peran sebagai jembatan antara daerah dan pusat, sambil mempromosikan demokrasi yang partisipatif dan ramah lingkungan.

    Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kodam XII/Tanjungpura dan TDM perkuat sinergi amankan perbatasan

    Kodam XII/Tanjungpura dan TDM perkuat sinergi amankan perbatasan

    Pontianak (ANTARA) – Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura bersama Markas 1 Divisyen Tentera Darat Malaysia (TDM) memperkuat komitmen kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

    “Fokus utama sinergi kedua institusi pertahanan tersebut adalah pemberantasan penyelundupan, perdagangan manusia, dan perlintasan ilegal yang masih menjadi ancaman di kawasan perbatasan. Di mana komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Lawatan Timbal Balas (LTB) Siri,” kata Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael di Markas 1 Divisyen TDM, Kuching, Sarawak, Malaysia, Jumat.

    Kedatangan Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Jamallulael bersama sejumlah pejabat utama kodam setempat disambut Panglima 1 Divisyen TDM Mayor Jenderal Dato Khairul Anuar bin Abd Aziz beserta seluruh jajaran.

    Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda rutin kerja sama antara kedua institusi pertahanan dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat dan Sarawak.

    Dalam sambutannya, Mayjen Jamallulael menekankan pentingnya peningkatan pertukaran informasi dan komunikasi cepat antara TNI dan TDM.

    Menurut dia, kerja sama yang solid akan memperkuat upaya pencegahan terhadap berbagai kejahatan lintas batas.

    “Kami menekankan perlunya upaya bersama memberantas kegiatan ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan perlintasan ilegal. Kolaborasi yang erat menjadi kunci menghadapi dinamika ancaman di wilayah perbatasan,” katanya.

    Ia menjelaskan kegiatan Lawatan Timbal Balas ini tidak hanya menjadi simbol persahabatan antar-angkatan bersenjata kedua negara, tetapi juga sarana strategis memperkuat koordinasi di lapangan, termasuk melalui patroli bersama atau Joint Border Patrol yang selama ini telah berjalan efektif.

    “Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap koordinasi yang baik dalam pelaksanaan patroli terkoordinasi. Sinergi ini sangat membantu menciptakan stabilitas dan rasa aman bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” kata dia.

    Ia berharap, melalui kegiatan ini hubungan antara Kodam XII/Tanjungpura dan Divisyen 1 TDM akan semakin erat dan berkelanjutan, tidak hanya dalam konteks keamanan tetapi juga kesejahteraan masyarakat perbatasan.

    “Harapan kami, kerja sama ini dapat terus diperkuat agar mampu memberikan dampak nyata bagi stabilitas kawasan dan persaudaraan abadi antara Indonesia dan Malaysia,” katanya.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Mojokerto Kukuhkan Tim OPOP, Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

    Pemkab Mojokerto Kukuhkan Tim OPOP, Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis masyarakat. Kali ini langkah tersebut menyasar lingkungan pondok pesantren melalui pengukuhan Tim Penguatan dan Pengembangan Program One Pesantren One Product (OPOP).

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, secara langsung mengukuhkan Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemkab Mojokerto. Program OPOP merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan mendorong pesantren menghasilkan produk unggulan khas dari lingkungan pesantren.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pondok pesantren (ponpes) memiliki potensi ekonomi yang besar, karena selain menjadi pusat pendidikan agama, juga menjadi ruang tumbuhnya kreativitas dan pemberdayaan ekonomi santri.

    “Program OPOP untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui inovasi produk unggulan yang lahir dari lingkungan pesantren itu sendiri,” ungkapnya, Jumat (7/11/2025).

    Ia memastikan Pemkab Mojokerto siap memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan usaha pesantren. Dukungan tersebut mencakup pembinaan produksi, fasilitasi perizinan usaha, promosi, hingga pemasaran produk ke masyarakat yang lebih luas.

    “Pemkab Mojokerto berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi pengembangan OPOP. Mulai dari pembinaan, fasilitasi perizinan, hingga promosi dan pemasaran. Kami juga mendorong agar setiap pesantren memiliki jejaring usaha antar pesantren, sehingga terbentuk ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan saling menguatkan,” jelasnya.

    Gus Barra berharap Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP yang baru dikukuhkan mampu menyusun langkah kerja yang terkoordinasi dan tepat sasaran dengan mengedepankan kerja sama baik dengan pemerintah daerah maupun antar ponpes. Ia juga meminta agar penyusunan program dilakukan secara optimal.

    “Ke depan, tim ini hendaknya menyusun program-program kegiatan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dan stakeholder lain. Program ini akan berjalan optimal jika tumbuh dan berkembang dari pesantren itu sendiri,” pesannya.

    Pengukuhan Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP diikuti sekitar 30 perwakilan pondok pesantren dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Melalui program ini, pesantren diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai syariah. (tin/kun)

  • Prabowo nilai keberhasilan suatu negara apabila ada kepastian hukum

    Prabowo nilai keberhasilan suatu negara apabila ada kepastian hukum

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai keberhasilan suatu negara bergantung pada adanya kepastian hukum atau rule of law yang ditegakkan secara adil.

    “Kita pahami bersama, bahwa keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law, kepastian hukum. Ini kunci daripada keberhasilan sebuah negara,” kata Prabowo saat memberi arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

    Menurut Presiden, pembangunan fisik dan ekonomi tidak akan mencapai hasil optimal apabila hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik.

    Prabowo menilai pelajaran dari sejarah menunjukkan bahwa penegakan hukum yang kuat menjadi dasar kemajuan sebuah negara.

    Presiden menyampaikan keberadaan suatu bangsa dan negara dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap warganya melalui kepastian hukum. Struktur hukum, baik pidana maupun perdata, disebutnya, harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

    “Bagian terpenting daripada the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses,” ucapnya.

    Presiden menegaskan inti dari keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada kemampuan negara menyelenggarakan kekuasaan hukum yang pasti serta menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.

    Oleh karena itu, dirinya membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menghadirkan perbaikan terhadap lembaga penegak hukum.

    Prabowo juga membuka peluang untuk mengkaji institusi-institusi lainnya demi perbaikan di masa yang akan datang.

    “Jadi saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa, dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo pada Jumat sore melantik 10 anggota Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka.

    Sepuluh anggota tersebut adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie selaku ketua, yaitu Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kapolri Periode 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008–2013 Mahfud MD, Kapolri Periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Azis, dan Kapolri Periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra dukung usulan Soeharto dan Gus Dur jadi Pahlawan Nasional

    Gerindra dukung usulan Soeharto dan Gus Dur jadi Pahlawan Nasional

    ANTARA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, Jumat (7/11), mendukung usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Soeharto, dan Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ia menilai keduanya memiliki jasa yang besar terhadap Republik Indonesia, mulai dari bidang perekonomian hingga penanaman sikap pluralisme atau menghargai keberagaman.(Cahya Sari/Fahrul Marwansyah/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gus Ipul Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2025-2030, Budisatrio Djiwandono Resmi Pimpin

    Gus Ipul Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2025-2030, Budisatrio Djiwandono Resmi Pimpin

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul secara resmi menyerahkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 259/HUK/2025 tentang Pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Tingkat Nasional Masa Bakti 2025-2030 kepada Ketua Umum PNKT Budisatrio Djiwandono. Penyerahan dilakukan di Gedung GAB, Kementerian Sosial, Jumat (7/11/2025).

    Seremoni tersebut berlangsung di hadapan para pengurus PNKT yang tengah mengikuti orientasi nasional.

    “Syukur Alhamdulillah, hari ini Pengurus Nasional Karang Taruna masa bakti 2025-2030 sudah sah, sudah ditandatangani dan sudah akan bekerja dari hari ini juga. Pada hari ini disaksikan dan dinobatkan oleh Pak Menteri Sosial, Pak Wamen,” ujar Budisatrio Djiwandono.

    Budisatrio memaparkan sejumlah langkah dan program strategis Karang Taruna di hadapan para pengurus baik secara langsung maupun daring. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan penuh dari Kementerian Sosial.

    “Kami siap menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, tentu dengan harapan bahwa wujud kesejahteraan sosial itu nanti benar-benar bisa hadir dan ke depan keadilan sosial di seluruh Indonesia benar-benar bisa hadir melalui program intervensi langsung maupun program-program pemberdayaan ke depan,” kata Budisatrio.

    Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah merapikan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga desa. Ia juga menyiapkan program kaderisasi agar para kader Karang Taruna tidak hanya menjadi penggerak kesejahteraan sosial, tetapi juga berdaya dalam bidang ekonomi.

    “Karang Taruna selama ini sudah banyak yang menjalankan usaha-usaha UMKM di daerah-daerah, kita akan inventarisir, kita akan perkuat dan harapannya bisa menjadi kader yang mandiri, berdaya dan membawa nilai tambah bagi diri sendiri dan bagi keluarga mereka ke depan,” ujarnya.

    Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Gus Ipul berharap program kerja yang dirancang Budisatrio dapat selaras dengan program Kementerian Sosial, terutama dalam mendukung visi Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menegaskan, Karang Taruna memiliki peran strategis dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat.

    “Karena kader-kader Karang Taruna itu tersebar di desa-desa yang bisa kita ajak untuk turut serta melakukan pemutakhiran data,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, Karang Taruna merupakan wadah penting untuk memberdayakan kader sekaligus masyarakat. Ia mengapresiasi rencana aksi yang disusun PNKT karena dinilai detail dan terarah.

    “Jadi saya ucapkan terima kasih sudah disusun satu rencana strategis yang lengkap,” ujarnya.

    Gus Ipul juga berharap para kader Karang Taruna di seluruh Indonesia dapat terus digerakkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kaderisasi dan pelatihan. Ia menyebut Karang Taruna akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung program Kemensos.

    Saat ini, pilar Kemensos terdiri atas pekerja sosial, pendamping keluarga harapan, pendamping rehabilitasi sosial, Tagana, pelopor perdamaian, dan tenaga kesejahteraan sosial tingkat kecamatan.

    “Nanti bergabung dengan pramuka dan lain-lain menjadi satu kesatuan, saling menguatkan, gandeng tangan, melakukan pemberdayaan masyarakat di desa-desa,” kata Gus Ipul. [tok/ian]