Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • DPC Gerindra Kota Blitar Tolak Budi Ari jadi Anggota Partai, Ini Alasannya

    DPC Gerindra Kota Blitar Tolak Budi Ari jadi Anggota Partai, Ini Alasannya

    Blitar (beritajatim.com) – Rencana bergabungnya Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari Setiadi, ke Partai Gerindra mendapat penolakan dari tingkat bawah.

    Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Blitar dengan tegas menolak Budi Ari bergabung dengan partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

    Sekretaris DPC Gerindra Kota Blitar, Tan Ngi Hing menyebut bahwa para kader Gerindra di seluruh daerah tidak rela jika Ketum Projo tersebut bergabung ke partainya.

    Menurut Tan Ngi Hing para kader merasa tidak nyaman dengan kehadiran Budi Ari di dalam keanggotaan Partai Gerindra.

    “Kami sebagai kader sejati merasa tidak rela dan tidak nyaman ketika ada orang-orang yang mencari panggung untuk kepentingan dirinya sendiri lebih baik bapak Budi Ari tetap berada di Projo dan nanti membantu pak Prabowo itu yang lebih baik,” ucap Tan Ngi Hing pada Sabtu (8/10/2025).

    Para kader yang ada di Bumi Bung Karno menilai rencana bergabungnya Budi Ari ke Partai Gerindra sarat kepentingan. Bahkan langkah tersebut dianggap oleh para kader sebagai manuver politik demi kepentingan pribadi Ketua Projo.

    “Saya lihat itu kepentingan sesaat, ketika pak Prabowo menang menjadi presiden dia (Budi Ari) ingin mencari panggung politik,” tegasnya.

    Para kader khawatir citra partai akan terbebani oleh berbagai kontroversi yang pernah melekat pada Budi Ari. Rekam jejak Mantan Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tersebut dikhawatirkan justru akan mencoreng citra partai Gerindra yang sudah cukup baik di mata rakyat.

    “Belakangan ini kan kita semua sudah mendengar soal rekam jejak Budi Ari, ini yang membuat para kader dan teman-teman tidak nyaman, ketika Gerindra sudah menang terus pak Budi Ari tiba-tiba ingin masuk ini yang jadi pertanyaan, ada apa ini,” ungkap Yohan Tri Waluyo, Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Gerindra Kota Blitar.

    Langkah penolakan ini pun direpresentasikan dengan deklarasi yang dihadiri oleh pengurus DPC, PAC serta sayap-sayap Partai Gerindra Kota Blitar. Seluruh kader pun sepakat untuk menolak kehadiran Budi Ari di dalam tubuh Partai Gerindra.

    “Kami tidak ingin perjuangan teman-teman kader ini terpecah belah dengan kehadiran pak Budi Ari,” tandasnya. (owi/ted)

  • IPR: Komisi Reformasi Polri bentuk responsif Prabowo terhadap aspirasi

    IPR: Komisi Reformasi Polri bentuk responsif Prabowo terhadap aspirasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang responsif terhadap aspirasi rakyat.

    “Ini memang salah satu aspirasi publik yang kuat, bahkan sempat menjadi tuntutan utama dalam demonstrasi bulan Agustus lalu. Dengan dibentuknya komisi ini, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa aspirasi publik tidak berhenti di jalanan, tetapi diubah menjadi mandat kenegaraan yang konkret,” ujar Iwan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Iwan, komisi tersebut memiliki peran penting untuk melakukan evaluasi objektif dan menyeluruh terhadap institusi Polri agar kembali menjadi penegak hukum yang profesional dan dipercaya rakyat.

    Ia menilai langkah Prabowo tersebut tidak bersifat reaktif, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk membangun supremasi hukum sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

    “Prabowo menegaskan bahwa hukum adalah pilar dari pembangunan nasional. Ini bukan reformasi kosmetik, melainkan upaya serius membangun rule of law yang adil,” ucapnya.

    Iwan juga mengapresiasi susunan anggota komisi yang terdiri atas tokoh-tokoh senior lintas latar belakang, mulai dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan menteri koordinator hingga jenderal purnawirawan serta pakar hukum.

    “Mereka adalah figur berintegritas dan berpengalaman. Presiden bahkan menyebut sebagian dari mereka sudah pantas beristirahat, tetapi masih dipanggil untuk mengabdi demi negara. Itu menunjukkan kesungguhan moral dari proses ini,” tutur Iwan.

    Lebih lanjut, Iwan menilai pelibatan langsung Kapolri aktif dan para mantan pejabat kepolisian menunjukkan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, bukan saling menyalahkan.

    “Kalau dijalankan dengan konsisten, komisi ini bisa menjadi tonggak pembaruan moral dan kelembagaan Polri. Presiden Prabowo sedang membangun sistem, bukan sekadar mengganti figur,” katanya.

    Dengan pelantikan komisi itu, Iwan mengatakan publik menaruh harapan besar bahwa agenda reformasi hukum dan penegakan keadilan akan benar-benar dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    Menurutnya, langkah Prabowo mengubah aspirasi publik menjadi mandat kenegaraan dinilai sebagai babak baru dalam memperkuat kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara.

    Diketahui, Presiden Prabowo melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11). Pembentukan komisi tersebut menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

    Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh tegaknya hukum yang adil.

    “Hukum boleh kita buat sebaik mungkin, selengkap mungkin. Tapi kalau penegakannya tidak baik dan tidak adil, tidak mungkin ada kepastian hukum. Keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law,” ujar Prabowo di hadapan para anggota komisi.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Partai Golkar puji upaya Menteri ESDM dalam penyelesaian proyek PT LCI

    Partai Golkar puji upaya Menteri ESDM dalam penyelesaian proyek PT LCI

    Jakarta (ANTARA) – Partai Golkar memuji upaya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam penyelesaian proyek pabrik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, yang sempat mangkrak selama 5-6 tahun sebelum akhirnya diselesaikan.

    “Menteri Bahlil sampai sepuluh kali bolak-balik ke Korea demi memastikan proyek ini jalan. Langkah tersebut menunjukkan keberanian dan keteguhan untuk mencari solusi di tengah kebuntuan yang telah berlangsung bertahun-tahun,” ujar Sekretaris Kebijakan DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan keberhasilan penyelesaian PT LCI merupakan bentuk nyata kepemimpinan yang melayani dan berani mengambil keputusan.

    “Suatu kepemimpinan yang efektif dalam memadukan kepentingan negara dan dunia bisnis,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan gaya kepemimpinan Menteri ESDM sangat dibutuhkan Indonesia dalam mempercepat hilirisasi dan pembangunan ekonomi.

    “Ketika itu menyangkut kepentingan bisnis yang memiliki dampak dalam mendorong kemajuan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian, maka Menteri Bahlil sangat proaktif dalam melayani kepentingan dunia usaha,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada 6 November 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional PT LCI sebagai pabrik petrokimia terbesar se-Asia Tenggara yang berlokasi di Cilegon, Banten.

    Sementara itu, Menteri ESDM memandang kehadiran PT LCI menjadi langkah penting dalam upaya mengurangi ketergantungan impor bahan baku petrokimia.

    Menurut Bahlil, keberadaan proyek LCI tidak hanya memberikan nilai ekonomi yang besar, tetapi juga memiliki makna strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Proyek ini menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan hilirisasi yang selama ini diarahkan oleh Presiden.

    PT LCI berdiri di atas lahan seluas 107,8 hektare atau sekitar 1,08 juta meter persegi, dan pembangunannya menelan investasi sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat.

    Dalam proyek tersebut, LCI menargetkan kapasitas produksi untuk sejumlah produk petrokimia strategis. Pabrik ini dirancang memproduksi 1.000 kiloton per tahun (kTA) ethylene, 520 kTA propylene, 350 kTA polypropylene, serta 140 kTA butadiene.

    Selain itu, fasilitas tersebut juga akan menghasilkan 400 kTA BTX (benzene/toluene/xylene) dengan menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diduga Sentil Jokowi, Denny Siregar Soroti Postingan Lawas Prabowo Subianto

    Diduga Sentil Jokowi, Denny Siregar Soroti Postingan Lawas Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial merespon kembali postingan lawas Prabowo Subianto di aplikasi X.

    Postingan tersebut ditulis Prabowo tertanggal 5 Oktober 2013 yang artinya 12 tahun silam.

    Prabowo dengan tulisan jenaka membahas soal pemimpin yang dianalogikan dalam jenis hewan.

    Pemimpin yang baik akan membuat bawahannya memiliki sofat serupa dengan pemimpinnya.

    Ditulisnya bahwa seribu kambing yang dipimpin satu harimau akan mengaum mengikuti pemimpinnya.

    “Seribu kambing dipimpin oleh seekor harimau akan mengaum semua,” katanya.

    Sebaliknya, jika pemimpin lemah memimpin ras yang lebih kuat, maka ras kuat akan ikut pemimpinnya.

    “Tetapi seribu harimau dipimpin kambing akan embeeeek semua,” sambungnya.

    Denny kemudian merespon unggahan ini dengan dua emoji tertawa tanpa meneruskan kalimatnya.

    Tidak diketahui maksud dari emoji tertawa yang diunggah Denny.

    Namun, postingan ini dengan ramai mendapat komentar netizen. Banyak yang berpendapat apa yang ditampilkan Prabowo kini jauh dari citra sebelumnya.

    “Kayaknya akunnya bukan beliau yang pegang lagi deh bang 😁😂,” katanya pegiat media sosial lain Jhon Sitorus.

    “Lho…benar benar terjadi.
    Ucapan adalah doa. Namun beliau mengetik. Kekuatan imajinasi pikiran ya ?,” kata lainnya. (Elva/Fajar)

  • Turnamen Futsal HUT NasDem Surabaya 2025 Dorong Spirit Sportivitas dan Solidaritas Kader Muda

    Turnamen Futsal HUT NasDem Surabaya 2025 Dorong Spirit Sportivitas dan Solidaritas Kader Muda

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai NasDem Kota Surabaya menggelar Turnamen Futsal Piala DPD NasDem Surabaya 2025 sebagai rangkaian peringatan HUT ke-14 Partai NasDem. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Sabtu–Minggu (8–9 November 2025), itu digelar di dua lokasi berbeda, yakni Lapangan SIER untuk babak penyisihan dan Lapangan Brawijaya untuk partai final.

    Turnamen bertema “Konsisten Membawa Arus Perubahan” tersebut diikuti 25 tim futsal dari jajaran DPC NasDem se-Kota Surabaya. Seluruh peserta merupakan kader muda berusia 18 hingga 40 tahun yang tampil penuh semangat dan menjunjung sportivitas sepanjang pertandingan.

    Ketua Panitia, Hari Santosa, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta dan dukungan dari berbagai pihak yang membuat kegiatan ini berjalan lancar. Ia menyebut turnamen futsal ini akan dijadikan agenda tahunan DPD NasDem Surabaya sebagai ruang pembinaan kader muda melalui olahraga.

    “Kami bersyukur kegiatan ini bisa terselenggara dengan antusiasme tinggi. Meski masih ada kekurangan, insyaallah ke depan akan kami jadikan agenda tahunan,” ujar Hari Santosa.

    Sekretaris DPD NasDem Surabaya sekaligus anggota DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menilai olahraga adalah sarana membentuk kedisiplinan, kerja sama, dan mental sehat kader partai. Ia menegaskan pentingnya pembinaan generasi muda melalui kegiatan positif yang menyalurkan energi dan semangat perubahan.

    “Yang paling penting itu al-aklus salim fil jismi salim, dalam tubuh yang sehat terdapat akal yang sehat. Dengan olahraga, kita siapkan generasi emas yang kuat dan sportif,” kata Imam.

    Ketua DPD Partai NasDem Surabaya, Saiful Ma’arif, yang membuka turnamen, mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas di setiap pertandingan. Ia menegaskan, kemenangan sejati hanya bermakna bila diraih dengan semangat fair play dan kebersamaan.

    “Turnamen ini tidak hanya mencari juara, tapi membangun kerja sama dan sportivitas. Juara tanpa fair play tidak indah. Saya berharap ajang ini melahirkan atlet futsal muda yang siap berprestasi di level lebih tinggi,” tutur Saiful.

    Panitia menyediakan hadiah uang tunai Rp5 juta untuk juara pertama, Rp3 juta untuk juara kedua, dan Rp2 juta untuk juara ketiga, masing-masing disertai trofi penghargaan. Namun lebih dari itu, turnamen ini menjadi momentum memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan antarkader muda NasDem di Surabaya.

    Suasana kompetitif dan semangat kebersamaan tampak dari dukungan peserta maupun suporter sepanjang pertandingan. Selain menjadi wadah penyaluran bakat olahraga, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi lintas DPC.

    “Kami ingin turnamen ini memperkuat solidaritas dan mempererat hubungan antar kader muda NasDem,” tutup Saiful. [asg/beq]

  • Trans Jatim Raih Penghargaan Inovasi Nasional, Ini Kata Khofifah

    Trans Jatim Raih Penghargaan Inovasi Nasional, Ini Kata Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jawa Timur kembali menorehkan prestasi nasional membanggakan. Kali ini, Gubernur Khofifah meraih Penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2025 Bidang Innovation Public Service dengan Subkategori Inovasi Transportasi Publik Berkelanjutan.

    Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah kepada Gubernur Khofifah dalam ajang Inovasi Membangun Negeri 2025 TV One yang diselenggarakan di Studio TV One. Jakarta, Jumat (7/11/2025) malam.

    Khofifah menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh TV One. Menurutnya, penghargaan ini merupakan pengakuan atas inovasi layanan transportasi publik yang dilakukan Pemprov Jawa Timur melalui Bus Trans Jatim.

    “Bus Trans Jatim telah melayani kawasan Gerbangkertosusila (GKS) dengan skema Buy The Service (BTS) sebanyak 7 koridor. Insya Allah akhir bulan ini akan kita tambah koridor B untuk wilayah Malang Raya,” ujar Khofifah setelah menerima penghargaan.

    Menurut Khofifah, kehadiran Trans Jatim berlandaskan prinsip no one left behind, yaitu memastikan seluruh masyarakat memiliki akses layanan transportasi yang adil, berkelanjutan, dan terjangkau. Hal ini juga mencakup akses mobilitas manusia, barang, dan jasa yang lebih cepat serta efisien.

    “Hingga tahun 2025, layanan Bus Trans Jatim melayani 5,9 juta pelanggan. Menempuh rute sepanjang 370.6 km tiap harinya dengan operasional 143 unit armada bus serta melibatkan 575 kru Transjatim,” ungkapnya.

    Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi. Banyak daerah mengusulkan agar wilayahnya dapat dilewati layanan Bus Trans Jatim.

    “Sangat banyak permintaan dari daerah, namun dengan tetap membangun ekosistem agar lebih terintegrasi,” katanya.

    Khofifah mengungkapkan, menurut penilaian tim Kemenhub RI, Trans Jatim saat ini memiliki sistem digital transportasi paling maju (advanced) di Indonesia. Hal ini terlihat melalui aplikasi Transjatim-AJAIB yang menyediakan beragam fitur seperti pembelian tiket, informasi rute, pelacakan posisi bus, Augmented Reality Bus Stop hingga Early Warning System dan rambu suara.

    Selain itu, terdapat pengembangan. LARAS (Layanan Ramah Trans Jatim) Al, yaitu sistem digital assistant berbasis kecerdasan buatan untuk membantu pengguna layanan.

    Demi keamanan, Trans Jatim juga didukung pemadam api otomatis. Yakni, teknologi Driver Safety Monitor Two Way Audio, dan Camera Al yang terhubung langsung dengan Jatim Transportation Control Center (JTCC). Sehingga, kondisi pengemudi bisa dipantau secara real time.

    “Layanan transportasi publik menjadi layanan yang strategis sebagai pendorong kegiatan dan mobilitas. masyarakat perkotaan, mendukung produktivitas masyarakat serta peningkatan aksesibilitas dan daya saing Jawa Timur sebagai gerbang ekonomi nasional,” jelasnya.

    Menurut Khofifah, inovasi layanan transportasi publik hanya akan optimal apabila dibangun melalui kolaborasi multipihak. Karena itu, ia mengajak kepala daerah di kabupaten/kota yang wilayahnya dilintasi Trans Jatim untuk mengembangkan layanan feeder agar jaringan transportasi semakin terhubung dan inklusif.

    “Kami juga mengajak kepala daerah di beberapa kabupaten yang wilayahnya dilewati bus TransJatim untuk membangun feeder sehingga masyarakat terkoneksi secara aman, nyaman dan tepat waktu,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Mlaku Bareng DPRD Jatim Sejalan dengan Kediri City Tourism, Mbak Wali: Kesempatan Mengenalkan Potensi Kota Kediri

    Mlaku Bareng DPRD Jatim Sejalan dengan Kediri City Tourism, Mbak Wali: Kesempatan Mengenalkan Potensi Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni melepas peserta Mlaku Bareng dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur dengan tema “Ayo Rangkulan Maneh, Jawa Timur Nyedulur lan Makmur”, Sabtu (8/11/2025). Kegiatan ini mengambil start dan finish di Tirtoyoso Park Kota Kediri, dan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah.

    Dalam sambutannya sebelum pemberangkatan, Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya karena kegiatan tersebut diikuti tidak hanya oleh warga Kota Kediri, tetapi juga masyarakat dari daerah sekitar seperti Blitar, Tulungagung, dan sekitarnya.

    “Alhamdulillah, ini suatu kehormatan bagi Pemerintah Kota Kediri bisa menjadi tuan rumah kegiatan Mlaku Bareng ini. Temanya sejalan dengan semangat kebersamaan dan program Pemerintah Kota Kediri, yaitu Kediri City Tourism. Melalui kegiatan ini, kami berkesempatan memperkenalkan potensi Kota Kediri sekaligus menumbuhkan tarikan ekonomi baru. Karena di acara ini juga berjejer stand UMKM yang turut meramaikan,” tutur Mbak Wali.

    Lebih lanjut, wali kota termuda di Indonesia ini berharap kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada jajaran DPRD Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas kepercayaannya menjadikan Kota Kediri sebagai tuan rumah. Semoga ke depan tidak bosan menyelenggarakan kegiatan di sini,” imbuhnya.

    Mlaku Bareng dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni menuturkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. “DPRD Provinsi Jawa Timur sangat mendukung penuh kegiatan seperti ini, dan mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk hidup sehat dan terus semangat dalam kebersamaan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua,” ujarnya.

    Pada Mlaku Bareng “Ayo Rangkulan Maneh, Jawa Timur Nyedulur lan Makmur”, para peserta yang beruntung bisa mendapatkan hadiah menarik seperti Paket Umroh, Motor Matic, Motor Bebek, Sepeda Listrik, Tablet, TV, gawai, dan doorprize menarik lainnya. Tak hanya itu, pada acara ini juga ada hiburan menarik dari Cak Sodiq, Sasa KDI, DJ Hakam, New Monata, dan lainnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur M. Ali Kuncoro, Kepala Bakorwil I Madiun R. Heru Wahono, Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo, Ketua PCNU Kota Kediri Abu Bakar Abdul Jalil, serta ribuan peserta Mlaku Bareng. [nm/beq]

  • Isu Pergantian Ketua DPC PDIP Gresik Menguat, DPP Disebut Siapkan Nama Pengganti

    Isu Pergantian Ketua DPC PDIP Gresik Menguat, DPP Disebut Siapkan Nama Pengganti

    Gresik (beritajatim.com) – Kabar mengenai rencana pergantian Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Gresik mulai santer terdengar di kalangan internal partai. Isu tersebut berembus menjelang pelaksanaan konferensi cabang (konfercab) dan turunnya surat rekomendasi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    Meski belum ada pernyataan resmi, rumor pergantian pimpinan di DPC PDIP Gresik disebut semakin menguat. Sekretaris DPC PDIP Gresik, Noto Utomo, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat dari DPP terkait pelaksanaan konferensi daerah (konferda).

    “Sampai saat ini kami masih menunggu turunnya surat rekomendasi, tidak hanya di Gresik tapi juga di Jawa Timur,” kata Noto kepada beritajatim.com, Sabtu (8/11/2025).

    Menurut Noto, surat dari DPP nantinya akan diteruskan ke DPD PDIP Jawa Timur sebagai dasar pelaksanaan konferda. Ia menilai rumor pergantian ketua belum memiliki dasar yang kuat karena belum ada keputusan resmi dari pusat. “Lah wong suratnya belum turun kok sudah ada informasi pergantian pimpinan, dasarnya apa,” ujarnya.

    Sementara itu, sumber internal partai yang enggan disebut namanya menyebutkan bahwa DPP dan DPD PDIP Jawa Timur telah menyiapkan langkah untuk melakukan penyegaran di tubuh partai, termasuk kemungkinan pergantian ketua DPC Gresik. “Suratnya sudah ada, tapi siapa yang akan dimunculkan atau dipertahankan, semua keputusan ada di DPP,” ungkap salah satu kader PDIP tersebut.

    Rumor yang beredar menyebut, DPP dan DPD PDIP telah menyiapkan calon pengganti ketua sebagai bagian dari strategi penyegaran kepemimpinan dan penguatan mesin partai di tingkat daerah, terutama menjelang agenda politik 2029. [dny/beq]

  • Usai KPK OTT Bupati Sugiri, Pemkab Tunda Gelaran Ponorogo Intimate

    Usai KPK OTT Bupati Sugiri, Pemkab Tunda Gelaran Ponorogo Intimate

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menunda sejumlah agenda resmi. Salah satunya adalah event Ponorogo Intimate, yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (8/11/2025) malam di Jalan Urip Sumoharjo.

    Event tersebut sejatinya menjadi perayaan penting setelah Ponorogo resmi bergabung dalam UNESCO Creative Cities Network (UCCN) tahun 2025 untuk kategori Crafts and Folk Art atau Kriya dan Seni. Namun, rencana penyelenggaraan perdana itu akhirnya ditunda tanpa kepastian waktu.

    “Ditunda,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperdagkum) Kabupaten Ponorogo, Ringga Heri Irawan, Sabtu (8/11/2025).

    Ringga menegaskan bahwa penundaan kegiatan tersebut tidak berkaitan langsung dengan OTT yang menjerat Bupati Sugiri. Ia menyebut alasan utama penundaan karena kesiapan teknis acara yang dinilai belum optimal. “Ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut,” ujarnya.

    Menurut Ringga, Ponorogo Intimate merupakan agenda besar yang membutuhkan persiapan matang karena melibatkan banyak unsur seni, kriya, dan pelaku UMKM lokal. Pihaknya memastikan kegiatan itu tetap akan digelar setelah semua kebutuhan terpenuhi.

    Diketahui, pada malam saat OTT KPK berlangsung, Jumat (7/11/2025), Pemkab Ponorogo juga seharusnya menggelar kegiatan pisah sambut Ketua Pengadilan Negeri di Pendopo Kabupaten Ponorogo. Namun, kegiatan tersebut juga tertunda menyusul adanya operasi penegakan hukum oleh KPK. [end/beq]

  • Bahlil Beri Bocoran Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    Bahlil Beri Bocoran Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan terkait pemilihan gubernur mendatang dilakukan oleh DPRD.

    Menurutnya, pemilihan gubernur, maupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar. Bahlil menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitus.

    “Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” kata Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra, dikutip pada Sabtu (8/11).

    Diketahui bahwa, wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlunya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.

    Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.

    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” ujar Cak Imin dalam Harlah ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center bulan Juli lalu. (Pram/fajar)