Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • PDI Perjuangan berkomitmen perluas jaringan kader kesehatan

    PDI Perjuangan berkomitmen perluas jaringan kader kesehatan

    “Menjalankan fungsi kemanusiaan itu bukan elektoral. Elektoral itu pasti akan dapat ketika kita turun ke bawah, menyatu bersama rakyat,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan partainya sangat berkomitmen untuk memperluas jaringan kader kesehatan demi melayani masyarakat.

    Hal tersebut, kata Hasto, dilakukan PDIP bukan bertujuan untuk meningkatkan elektoral melainkan murni pengabdian kepada masyarakat.

    Penegasan Hasto ini disampaikan dalam acara seminar Pelatihan Relawan Kesehatan PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu.

    “Menjalankan fungsi kemanusiaan itu bukan elektoral. Elektoral itu pasti akan dapat ketika kita turun ke bawah, menyatu bersama rakyat,” jelas Hasto dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta.

    Dalam sambutannya, Hasto menilai kehadiran relawan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah yang sulit mendapatkan akses kesehatan berkualitas.

    Hasto kemudian mengulas soal perjalanannya yang baru saja mengunjungi Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, pulau terluar sisi Selatan Indonesia. Dia menggambarkan betapa krusialnya kehadiran relawan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan.

    Karenanya, dia meminta para relawan kesehatan PDI Perjuangan tidak hanya memberikan layanan bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga preventif (pencegahan) efektif.

    Dengan demikian, masyarakat bisa semakin paham tentang tata cara mengantisipasi penyakit sehingga angka kesehatan di Indonesia bisa meningkat.

    “Peran utama relawan adalah menjadi jembatan yang memahami kondisi pasien dan mengajarkan upaya preventif,” jelas dia.

    Untuk memecut semangat para kader kesehatan PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas mulia tersebut, Hasto memastikan kader kesehatan PDI Perjuangan mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Ibu Ketua Umum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap relawan kesehatan ini dalam upaya mendampingi pasien,” ujarnya.

    Di akhir sambutan, Hasto berharap relawan kesehatan ini akan menjadi jaring kemanusiaan yang siap membantu seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei: Kinerja Prabowo-Gibran di bidang keamanan puaskan masyarakat

    Survei: Kinerja Prabowo-Gibran di bidang keamanan puaskan masyarakat

    “Angkanya ada di 56,5 persen. Jauh di atas yang memberikan penilaian secara negatif,”

    Jakarta (ANTARA) – Tim survei Indikator Politik Indonesia mengatakan mayoritas responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tahun pertama menjabat dari sisi keamanan.

    Berdasarkan hasil survei yang dibacakan Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro di akun Youtube Indikator Politik Indonesia, Sabtu, dijelaskan sebanyak 55,6 persen masyarakat menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran baik atau sangat baik.

    “Angkanya ada di 56,5 persen. Jauh di atas yang memberikan penilaian secara negatif,” kata Bawono.

    Untuk diketahui, sebanyak 27,4 persen responden menyatakan kinerja Prabowo-Gibran di bidang keamanan hanya “sedang”.

    Sedangkan, 15 persen responden menyatakan kinerja di bidang menciptakan keamanan buruk atau sangat buruk. Angka tersebut terdiri dari 13,5 persen buruk dan 1,5 persen sangat buruk.

    Berdasarkan data ini, Bawono menilai masyarakat cukup puas dengan sistem keamanan negara selama Prabowo-Gibran menjabat.

    Untuk diketahui, survei dilakukan dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 27 Oktober 2025. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

    Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of eror 2,8 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengokohkan postur TNI yang berakar pada jati dirinya

    Mengokohkan postur TNI yang berakar pada jati dirinya

    Bondowoso (ANTARA) – Kekuatan atau postur TNI di era Presiden Prabowo Subianto terus memperlihatkan kelasnya sebagai kekuatan militer yang diperhitungkan, setidaknya di kawasan.

    Sesuai pemeringkatan kekuatan militer oleh Global Firepower/GFP-2025, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 13 dunia dan di Asia Tenggara menduduki peringkat tertinggi.

    Presiden Prabowo Subianto, yang berlatar belakang militer, terus menggenjot modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista, seperti pesawat tempur untuk TNI Angkatan Udara, kapal perang untuk TNI Angkatan Laut, dan tank untuk TNI Angkatan Darat.

    Tampilan terbaru dari modernisasi alutsista TNI adalah datangnya pesawat angkut multifungsi atau multimisi A400M. Pesawat yang akan bermarkas di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta ini merupakan jenis pesawat angkut untuk mobilisasi pasukan dan peralatan tempur.

    Meskipun masuk dalam klasifikasi sebagai pesawat angkut, A400M ini juga berfungsi untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur di udara serta dilengkapi senjata untuk melakukan penyerangan.

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan pesawat A400M menjadi ambulans udara, sehingga dapat berfungsi untuk menjalankan operasi kemanusiaan.

    Selain A400M, pemerintah Indonesia juga akan melanjutkan proyek pengadaan pesawat tempur TNI AU, yakni KF-21 Boramae, bekerja sama dengan Korea Selatan.

    Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri KTT APEC 2025, Gyeongju, Korea Selatan, telah membahas kelanjutan proyek kemitraan pertahanan tersebut dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

    Untuk TNI AL, kini ada wacana Indonesia akan memiliki kapal induk ringan. Sebelumnya, TNI AL juga telah memiliki kapal perang terbaru, seperti KRI Brawijaya 320, sebagai kapal perang terbesar se-Asia Tenggara.

    Bahkan, TNI AL juga tengah merancang pembuatan kapal selam tanpa awak, bekerja sama dengan PT PAL. Proyek pengadaan kapal selam ini juga membuktikan bahwa bangsa kita semakin menunjukkan kemampuannya menjadi negara industri untuk pengadaan alutsista canggih.

    Untuk TNI Angkatan Darat, Indonesia bekerja sama dengan Turki telah memproduksi tank Harimau. Tank generasi baru di kelas medium ini dilengkapi sistem persenjataan serta teknologi canggih.

    Selain alutsista, keunggulan utama sistem pertahanan Indonesia adalah prajuritnya yang dikenal tangguh dan disegani di seluruh dunia. Prajurit terbaik yang dimiliki TNI dan kemampuannya dikagumi dunia adalah prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Indonesia juga memiliki prajurit tangguh dari matra lain yang jarang terekspos, seperti Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, dan Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI AL.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Jatim Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo dan Sampaikan Permohonan Maaf ke Warga

    PDIP Jatim Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo dan Sampaikan Permohonan Maaf ke Warga

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Ia meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan tidak membuat spekulasi sebelum ada putusan pengadilan.

    “Kami menerima informasi bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo yang juga kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT,” ujar Said Abdullah di Surabaya, Sabtu (8/11/2025).

    Said menekankan bahwa PDI Perjuangan Jawa Timur tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, komitmen terhadap pemberantasan korupsi merupakan prinsip utama yang terus dijunjung tinggi oleh partai.

    “Kami menghormati kewenangan dan proses hukum yang dilakukan KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan,” katanya.

    Ia juga mengutip arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menegaskan pentingnya menjaga integritas serta tidak mengganggu lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

    “PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan Ibu Megawati, kami tidak akan mempengaruhi apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” tegasnya.

    Said menilai tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

    “Korupsi melukai kepercayaan rakyat. Kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK, dalam memberantas korupsi,” ucapnya.

    Dalam pernyataannya, Said juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa kader partainya tersebut. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah mandat yang wajib dijaga oleh setiap pejabat yang diusung partai.

    “Kami memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo. Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat,” tuturnya.

    Said memastikan bahwa kejadian ini akan dijadikan momentum evaluasi internal bagi PDI Perjuangan Jawa Timur. Ia menyebut pembinaan kader serta sistem rekrutmen kepala daerah akan diperkuat agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

    “Peristiwa ini akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah. Kami akan memperbaiki pembinaan kader dan memperhatikan kembali biaya politik agar tidak memicu praktik yang salah di kemudian hari,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Pimpinan Komisi VIII Singgih Januratmoko dukung Soeharto jadi pahlawan

    Pimpinan Komisi VIII Singgih Januratmoko dukung Soeharto jadi pahlawan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Singgih Januratmoko mendukung usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia (RI) Soeharto.

    Dukungan itu disampaikan dengan mempertimbangkan berbagai capaian dan kontribusi mendasar Soeharto bagi bangsa Indonesia, yang perlu dikaji secara obyektif, proporsional, dan berimbang.

    “Dari sisi historis, beliau adalah tokoh yang memimpin proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang pada masanya berhasil mengembalikan stabilitas nasional dan pondasi ekonomi bangsa yang sempat porak-poranda. Kita tidak boleh melupakan jasa beliau dalam pembangunan nasional melalui berbagai program yang terstruktur,” ujar Singgih dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Ia juga menekankan pentingnya melihat jasa dan kontribusi Soeharto secara komprehensif. Dalam masa kepemimpinannya selama lebih dari tiga dekade, Soeharto meletakkan dasar-dasar stabilisasi politik, swasembada pangan, dan pembangunan ekonomi nasional melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

    Pada 1984, Indonesia diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai negara yang berhasil mencapai swasembada beras, sebuah pencapaian di bidang ketahanan pangan yang memberikan dampak sosial dan ekonomi besar bagi jutaan rakyat.

    “Revolusi Hijau dan program Keluarga Berencana (KB) adalah dua dari banyak kebijakan strategis yang tidak hanya memajukan sektor pertanian tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ini adalah data dan fakta yang tidak terbantahkan,” katanya.

    Dari perspektif keagamaan, Singgih yang juga pernah aktif di Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), salah satu ormas Golkar, menegaskan peran Soeharto dalam menciptakan ruang yang harmonis bagi kehidupan beragama.

    Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan kebijakannya yang mendukung pembangunan rumah ibadah dan fasilitas keagamaan, pembentukan Forum Kerukungan Umat Beragama (FKUB) serta memfasilitasi hubungan yang konstruktif antara berbagai elemen umat beragama.

    “Stabilitas yang diciptakan pada era itu memungkinkan umat Islam dan pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah dengan tenang. Banyak kebijakan yang mendukung pengembangan dakwah dan pendidikan agama, yang turut membentuk karakter bangsa,” ujar Singgih.

    Sebagai wakil rakyat dari Partai Golkar, yang merupakan partai yang lahir dan besar pada era kepemimpinan Soeharto, Singgih mengatakan dukungan dari berbagai ormas, seperti Muhammadiyah dan NU, serta partai politik, termasuk Golkar, merupakan cerminan dari penilaian kolektif akan jasa-jasa besar beliau.

    “Dukungan yang luas ini menunjukkan bahwa banyak elemen bangsa melihat kontribusi positif almarhum Soeharto. Tentu, setiap periode kepemimpinan memiliki dinamika dan catatannya masing-masing. Namun, dalam menilai gelar pahlawan nasional, kita harus berani melihat jasa dan sumbangsih terbesarnya bagi tanah air, yang telah meletakkan dasar-dasar penting bagi Indonesia modern,” ungkapnya.

    Namun, ia juga menyadari bahwa setiap tokoh besar pasti memiliki dua sisi mata uang yang menuai pro dan kontra, penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto harus dipandang sebagai penghargaan atas jasa-jasa besarnya tanpa meniadakan kritik terhadap kekurangannya.

    “Sejarah harus dilihat secara utuh, jujur, dan berimbang. Gelar pahlawan nasional adalah bentuk apresiasi tertinggi negara atas kontribusi luar biasa yang melebihi panggilan tugas. Dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik (Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah),” tuturnya.

    Menurut Singgih, Partai Golkar meyakini bahwa penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah langkah tepat untuk rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan, memberikan apresiasi yang proporsional atas pengabdiannya demi kemajuan dan keutuhan NKRI.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPC Gerindra Kota Blitar Tolak Budi Ari jadi Anggota Partai, Ini Alasannya

    DPC Gerindra Kota Blitar Tolak Budi Ari jadi Anggota Partai, Ini Alasannya

    Blitar (beritajatim.com) – Rencana bergabungnya Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari Setiadi, ke Partai Gerindra mendapat penolakan dari tingkat bawah.

    Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Blitar dengan tegas menolak Budi Ari bergabung dengan partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

    Sekretaris DPC Gerindra Kota Blitar, Tan Ngi Hing menyebut bahwa para kader Gerindra di seluruh daerah tidak rela jika Ketum Projo tersebut bergabung ke partainya.

    Menurut Tan Ngi Hing para kader merasa tidak nyaman dengan kehadiran Budi Ari di dalam keanggotaan Partai Gerindra.

    “Kami sebagai kader sejati merasa tidak rela dan tidak nyaman ketika ada orang-orang yang mencari panggung untuk kepentingan dirinya sendiri lebih baik bapak Budi Ari tetap berada di Projo dan nanti membantu pak Prabowo itu yang lebih baik,” ucap Tan Ngi Hing pada Sabtu (8/10/2025).

    Para kader yang ada di Bumi Bung Karno menilai rencana bergabungnya Budi Ari ke Partai Gerindra sarat kepentingan. Bahkan langkah tersebut dianggap oleh para kader sebagai manuver politik demi kepentingan pribadi Ketua Projo.

    “Saya lihat itu kepentingan sesaat, ketika pak Prabowo menang menjadi presiden dia (Budi Ari) ingin mencari panggung politik,” tegasnya.

    Para kader khawatir citra partai akan terbebani oleh berbagai kontroversi yang pernah melekat pada Budi Ari. Rekam jejak Mantan Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tersebut dikhawatirkan justru akan mencoreng citra partai Gerindra yang sudah cukup baik di mata rakyat.

    “Belakangan ini kan kita semua sudah mendengar soal rekam jejak Budi Ari, ini yang membuat para kader dan teman-teman tidak nyaman, ketika Gerindra sudah menang terus pak Budi Ari tiba-tiba ingin masuk ini yang jadi pertanyaan, ada apa ini,” ungkap Yohan Tri Waluyo, Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Gerindra Kota Blitar.

    Langkah penolakan ini pun direpresentasikan dengan deklarasi yang dihadiri oleh pengurus DPC, PAC serta sayap-sayap Partai Gerindra Kota Blitar. Seluruh kader pun sepakat untuk menolak kehadiran Budi Ari di dalam tubuh Partai Gerindra.

    “Kami tidak ingin perjuangan teman-teman kader ini terpecah belah dengan kehadiran pak Budi Ari,” tandasnya. (owi/ted)

  • IPR: Komisi Reformasi Polri bentuk responsif Prabowo terhadap aspirasi

    IPR: Komisi Reformasi Polri bentuk responsif Prabowo terhadap aspirasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang responsif terhadap aspirasi rakyat.

    “Ini memang salah satu aspirasi publik yang kuat, bahkan sempat menjadi tuntutan utama dalam demonstrasi bulan Agustus lalu. Dengan dibentuknya komisi ini, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa aspirasi publik tidak berhenti di jalanan, tetapi diubah menjadi mandat kenegaraan yang konkret,” ujar Iwan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Iwan, komisi tersebut memiliki peran penting untuk melakukan evaluasi objektif dan menyeluruh terhadap institusi Polri agar kembali menjadi penegak hukum yang profesional dan dipercaya rakyat.

    Ia menilai langkah Prabowo tersebut tidak bersifat reaktif, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk membangun supremasi hukum sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

    “Prabowo menegaskan bahwa hukum adalah pilar dari pembangunan nasional. Ini bukan reformasi kosmetik, melainkan upaya serius membangun rule of law yang adil,” ucapnya.

    Iwan juga mengapresiasi susunan anggota komisi yang terdiri atas tokoh-tokoh senior lintas latar belakang, mulai dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan menteri koordinator hingga jenderal purnawirawan serta pakar hukum.

    “Mereka adalah figur berintegritas dan berpengalaman. Presiden bahkan menyebut sebagian dari mereka sudah pantas beristirahat, tetapi masih dipanggil untuk mengabdi demi negara. Itu menunjukkan kesungguhan moral dari proses ini,” tutur Iwan.

    Lebih lanjut, Iwan menilai pelibatan langsung Kapolri aktif dan para mantan pejabat kepolisian menunjukkan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, bukan saling menyalahkan.

    “Kalau dijalankan dengan konsisten, komisi ini bisa menjadi tonggak pembaruan moral dan kelembagaan Polri. Presiden Prabowo sedang membangun sistem, bukan sekadar mengganti figur,” katanya.

    Dengan pelantikan komisi itu, Iwan mengatakan publik menaruh harapan besar bahwa agenda reformasi hukum dan penegakan keadilan akan benar-benar dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    Menurutnya, langkah Prabowo mengubah aspirasi publik menjadi mandat kenegaraan dinilai sebagai babak baru dalam memperkuat kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara.

    Diketahui, Presiden Prabowo melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11). Pembentukan komisi tersebut menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

    Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh tegaknya hukum yang adil.

    “Hukum boleh kita buat sebaik mungkin, selengkap mungkin. Tapi kalau penegakannya tidak baik dan tidak adil, tidak mungkin ada kepastian hukum. Keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law,” ujar Prabowo di hadapan para anggota komisi.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Partai Golkar puji upaya Menteri ESDM dalam penyelesaian proyek PT LCI

    Partai Golkar puji upaya Menteri ESDM dalam penyelesaian proyek PT LCI

    Jakarta (ANTARA) – Partai Golkar memuji upaya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam penyelesaian proyek pabrik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, yang sempat mangkrak selama 5-6 tahun sebelum akhirnya diselesaikan.

    “Menteri Bahlil sampai sepuluh kali bolak-balik ke Korea demi memastikan proyek ini jalan. Langkah tersebut menunjukkan keberanian dan keteguhan untuk mencari solusi di tengah kebuntuan yang telah berlangsung bertahun-tahun,” ujar Sekretaris Kebijakan DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan keberhasilan penyelesaian PT LCI merupakan bentuk nyata kepemimpinan yang melayani dan berani mengambil keputusan.

    “Suatu kepemimpinan yang efektif dalam memadukan kepentingan negara dan dunia bisnis,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan gaya kepemimpinan Menteri ESDM sangat dibutuhkan Indonesia dalam mempercepat hilirisasi dan pembangunan ekonomi.

    “Ketika itu menyangkut kepentingan bisnis yang memiliki dampak dalam mendorong kemajuan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian, maka Menteri Bahlil sangat proaktif dalam melayani kepentingan dunia usaha,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada 6 November 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional PT LCI sebagai pabrik petrokimia terbesar se-Asia Tenggara yang berlokasi di Cilegon, Banten.

    Sementara itu, Menteri ESDM memandang kehadiran PT LCI menjadi langkah penting dalam upaya mengurangi ketergantungan impor bahan baku petrokimia.

    Menurut Bahlil, keberadaan proyek LCI tidak hanya memberikan nilai ekonomi yang besar, tetapi juga memiliki makna strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Proyek ini menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan hilirisasi yang selama ini diarahkan oleh Presiden.

    PT LCI berdiri di atas lahan seluas 107,8 hektare atau sekitar 1,08 juta meter persegi, dan pembangunannya menelan investasi sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat.

    Dalam proyek tersebut, LCI menargetkan kapasitas produksi untuk sejumlah produk petrokimia strategis. Pabrik ini dirancang memproduksi 1.000 kiloton per tahun (kTA) ethylene, 520 kTA propylene, 350 kTA polypropylene, serta 140 kTA butadiene.

    Selain itu, fasilitas tersebut juga akan menghasilkan 400 kTA BTX (benzene/toluene/xylene) dengan menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diduga Sentil Jokowi, Denny Siregar Soroti Postingan Lawas Prabowo Subianto

    Diduga Sentil Jokowi, Denny Siregar Soroti Postingan Lawas Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial merespon kembali postingan lawas Prabowo Subianto di aplikasi X.

    Postingan tersebut ditulis Prabowo tertanggal 5 Oktober 2013 yang artinya 12 tahun silam.

    Prabowo dengan tulisan jenaka membahas soal pemimpin yang dianalogikan dalam jenis hewan.

    Pemimpin yang baik akan membuat bawahannya memiliki sofat serupa dengan pemimpinnya.

    Ditulisnya bahwa seribu kambing yang dipimpin satu harimau akan mengaum mengikuti pemimpinnya.

    “Seribu kambing dipimpin oleh seekor harimau akan mengaum semua,” katanya.

    Sebaliknya, jika pemimpin lemah memimpin ras yang lebih kuat, maka ras kuat akan ikut pemimpinnya.

    “Tetapi seribu harimau dipimpin kambing akan embeeeek semua,” sambungnya.

    Denny kemudian merespon unggahan ini dengan dua emoji tertawa tanpa meneruskan kalimatnya.

    Tidak diketahui maksud dari emoji tertawa yang diunggah Denny.

    Namun, postingan ini dengan ramai mendapat komentar netizen. Banyak yang berpendapat apa yang ditampilkan Prabowo kini jauh dari citra sebelumnya.

    “Kayaknya akunnya bukan beliau yang pegang lagi deh bang 😁😂,” katanya pegiat media sosial lain Jhon Sitorus.

    “Lho…benar benar terjadi.
    Ucapan adalah doa. Namun beliau mengetik. Kekuatan imajinasi pikiran ya ?,” kata lainnya. (Elva/Fajar)

  • Turnamen Futsal HUT NasDem Surabaya 2025 Dorong Spirit Sportivitas dan Solidaritas Kader Muda

    Turnamen Futsal HUT NasDem Surabaya 2025 Dorong Spirit Sportivitas dan Solidaritas Kader Muda

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai NasDem Kota Surabaya menggelar Turnamen Futsal Piala DPD NasDem Surabaya 2025 sebagai rangkaian peringatan HUT ke-14 Partai NasDem. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Sabtu–Minggu (8–9 November 2025), itu digelar di dua lokasi berbeda, yakni Lapangan SIER untuk babak penyisihan dan Lapangan Brawijaya untuk partai final.

    Turnamen bertema “Konsisten Membawa Arus Perubahan” tersebut diikuti 25 tim futsal dari jajaran DPC NasDem se-Kota Surabaya. Seluruh peserta merupakan kader muda berusia 18 hingga 40 tahun yang tampil penuh semangat dan menjunjung sportivitas sepanjang pertandingan.

    Ketua Panitia, Hari Santosa, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta dan dukungan dari berbagai pihak yang membuat kegiatan ini berjalan lancar. Ia menyebut turnamen futsal ini akan dijadikan agenda tahunan DPD NasDem Surabaya sebagai ruang pembinaan kader muda melalui olahraga.

    “Kami bersyukur kegiatan ini bisa terselenggara dengan antusiasme tinggi. Meski masih ada kekurangan, insyaallah ke depan akan kami jadikan agenda tahunan,” ujar Hari Santosa.

    Sekretaris DPD NasDem Surabaya sekaligus anggota DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menilai olahraga adalah sarana membentuk kedisiplinan, kerja sama, dan mental sehat kader partai. Ia menegaskan pentingnya pembinaan generasi muda melalui kegiatan positif yang menyalurkan energi dan semangat perubahan.

    “Yang paling penting itu al-aklus salim fil jismi salim, dalam tubuh yang sehat terdapat akal yang sehat. Dengan olahraga, kita siapkan generasi emas yang kuat dan sportif,” kata Imam.

    Ketua DPD Partai NasDem Surabaya, Saiful Ma’arif, yang membuka turnamen, mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas di setiap pertandingan. Ia menegaskan, kemenangan sejati hanya bermakna bila diraih dengan semangat fair play dan kebersamaan.

    “Turnamen ini tidak hanya mencari juara, tapi membangun kerja sama dan sportivitas. Juara tanpa fair play tidak indah. Saya berharap ajang ini melahirkan atlet futsal muda yang siap berprestasi di level lebih tinggi,” tutur Saiful.

    Panitia menyediakan hadiah uang tunai Rp5 juta untuk juara pertama, Rp3 juta untuk juara kedua, dan Rp2 juta untuk juara ketiga, masing-masing disertai trofi penghargaan. Namun lebih dari itu, turnamen ini menjadi momentum memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan antarkader muda NasDem di Surabaya.

    Suasana kompetitif dan semangat kebersamaan tampak dari dukungan peserta maupun suporter sepanjang pertandingan. Selain menjadi wadah penyaluran bakat olahraga, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi lintas DPC.

    “Kami ingin turnamen ini memperkuat solidaritas dan mempererat hubungan antar kader muda NasDem,” tutup Saiful. [asg/beq]