Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Masuk Bursa Pilkada Kediri 2024, Ketua HIPMI: Saya Serahkan ke Warga

    Masuk Bursa Pilkada Kediri 2024, Ketua HIPMI: Saya Serahkan ke Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Kediri Tintus Radityo Kusumo masuk dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kediri tahun 2024. Namanya tembus dalam 10 besar bakal calon Wali Kota Kediri 2024 dalam situs pollingkita.com.

    Dari total 7.068 suara, Tintus mendapatkan 89 suara atau sekitar 3 persen. Dia berada satu level dibawah pengusaha perhotelan ternama Kediri Adi Suwono yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Kediri.

    Tintus menanggapi secara diplomatis hasil polling tersebut. Menurutnya, setiap orang memiliki keinginan menjadi kepala daerah, termasuk dirinya. Tapi harus bisa mengukur kemampuan diri.

    “Saya serahkan ke masyarakat semua itu,” jawab Tintus disela agenda HIPMI Kota Kediri berbagi takjil dan buka bersama (bukber) beberapa hari lalu.

    Tintus mengaku, hanya sebatas keinginan dan belum memiliki wacana lebih serius untuk mengikuti bursa Pilkada Kediri, baik di kota maupun Kabupaten Kediri. Selain itu, belum ada satu pun partai politik yang berkomunikasi denganya.

    “Kalau keinginan ada. Pasti setiap orang ingin menjadi kepala daerah, itu ada. Tapi kita harus mengukur kemampuan diri kita masing-masing,” ucapnya diplomatis.

    Namun, atas nama Ketua HIPMI Kota Kediri, Tintus sebenarnya tidak ingin hanya menjadi pendukung atau sekedar penonton dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Dia merasa bangga apabila ada diantara keluarga besar HIPMI Kota Kediri bisa menjadi kepala daerah di daerahnya sendiri.

    Sekedar diketahui, polling tentang Bakal Calon Wali Kota Kediri 2024 dalam situs pollingkita.com ini dibuat sejak 17 Februari 2024 pukul 17.09 WIB lalu. Polling ini memiliki opsi jawaban dan sudah menerima 7.68 suara.

    Ada ketentuan bagi peserta polling yaitu, tidak diperkenankan melakukan pemilihan berulang kali. Pemeriksaan duplikasi berdasarkan pada alamat IP pemilih. Pihak situs tidak mentoleransi setiap kecurangan yang dilakukan dan akan menganulir semua suara yang berindikasi dilakukan oleh bot. [nm/aje]

  • Disnaker Ponorogo Terima Aduan 1 Karyawan ke Posko Pengaduan THR

    Disnaker Ponorogo Terima Aduan 1 Karyawan ke Posko Pengaduan THR

    Ponorogo (beritajatim.com) – Ada laporan aduan karyawan di posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ponorogo. Salah satu karyawan mengadu, bahwa perusahaan tempat dirinya bekerja tidak akan membayarkan THR di Lebaran Idul Fitri 1445 hijriah.

    “Posko sudah menerima 1 aduan karyawan yang tidak saya sebutkan nama dan perusahaannya. Bahwasanya karyawan itu mengadu kalau tidak akan mendapatkan THR dari perusahaannya,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Ponorogo, Sunaryo, Jumat (29/03/2024).

    Disnaker Ponorogo pun langsung menindaklanjutinya, yakni dengan melakukan pemanggilan kepada perusahaan tersebut. Kedua belah pihak (perusahaan dan karyawan) dimediasi oleh Disnaker Ponorogo. Hingga akhirnya dicapai kesepakatan bahwa perusahaan itu akhirnya membayar THR karyawannya tersebut.

    “Setelah kita lakukan mediasi, akhirnya perusahaan mau membayarkan THR karyawannya,” katanya.

    Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap perusahaan mempunyai kewajiban dalam membayar THR kepada karyawan. Jika tidak, sanksi pun menanti untuk perusahaan tersebut. Lebih lanjut, Sunaryo berharap perusahaan di bumi reog  untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Hal itu guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja.

    “Perusahaan harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak karyawan,” katanya.

    Untuk diketahui, perusahaan wajib memberikan THR sebesar 1 kali gaji, untuk karyawan yang telah bekerja minimal 12 bulan. Sementara untuk karyawan yang masa kerjanya belum genap 12 bulan, juga tetap memperoleh THR. Namun, nominal THR-nya tidak sampai 1 kali gaji. Ada perhitungannya lagi, terkait dengan pembayaran THR untuk karyawan yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    “Jadi menurut aturan, perusahaan harus memberikan THR sebesar 1 kali gaji, untuk karyawan yang sudah bekerja 12 bulan,” pungkas Sunaryo. [end/aje]

  • Lebaran Fly Over Aloha Sidoarjo Dibuka Mulai 2 – 19 April, Berikut Rekayasa Lalin

    Lebaran Fly Over Aloha Sidoarjo Dibuka Mulai 2 – 19 April, Berikut Rekayasa Lalin

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Meskipun belum resmi dibuka, Flyover Djuanda akan difungsionalisasikan saat mudik lebaran 1445 H. Fungsionalisasinya yaitu dengan melaksanakan rekayasa arus lalu lintas pada tanggal 2 April 2024 pukul 10.00 WIB dan akan di tutup kembali pada 19 April 2024 pukul 10.00 WIB.

    Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengatakan rekayasa arus lalu lintas Flyover Djuanda tersebut dibuka untuk memperlancar jalur mudik lebaran 2024 ini.

    “Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali sudah mengumumkan dan berkoordinasi dengan kami terkait adanya rekayasa arus lalu lintas untuk mudik nanti,” ucap Gus Muhdlor Jum’at, (29/3/2024).

    Alumni SMPN 4 Sidoarjo itu menambahkan dalam pelaksanaannya, BBPJN Jawa Timur Bali juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo dan pihak Kepolisian untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini.

    “Rekayasa arus lalu lintas ini diharapkan dapat memperlancar akses pemudik dalam perjalanan mereka menuju kampung halaman saat merayakan Lebaran tahun ini,” ujarnya.

    Gus Muhdlor juga menegaskan agar masyarakat tetap patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk keselamatan bersama.

    “Tetap berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk keselamatan bersama,” himbaunya.

    Berikut rekayasa lalu lintas Flyover Djuanda :

    1. Dari arah Sidoarjo menuju Sidoarjo : lewat Frontage Sidoarjo – Surabaya sisi luar putar balik depan RS Mitra Keluarga atau melewati frontage Sidoarjo – Surabaya sisi dalam putar balik SPBU

    2. Dari arah Sidoarjo ke Surabaya : melewati frontage Sidoarjo – Surabaya sisi luar

    3. Dari arah Sidoarjo menuju ke Bandara Juanda : melewati Flyover A ke arah Juanda [isa/aje]

  • Keputusan MK Buka Kesempatan Bupati Jember Selesaikan Janji

    Keputusan MK Buka Kesempatan Bupati Jember Selesaikan Janji

    Jember (beritajatim.com) – Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati dan wali kota hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Bupati Hendy Siswanto di Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya.

    “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” kata Hendy, ditulis Jumat (29/3/2024).

    Hendy mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

    Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Kami baru bekerja secara fisik, murni, hanya dua tahun. Maka dua tahun ini yang bisa diperoleh sekarang. Namun tidak bisa maksimal juga. Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

    Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

    Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

    Hendy mengatakan, masih banyak yang harus dilakukannya selama sisa masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman. “Kami mau menggratiskan pupuk organik sebesar-besarnya untuk teman-teman petani,” katanya.

    Hendy juga ingin mewujudkan pembangunan pelabuhan. “Transportasi untuk jalan tol sulit ini. Bagaimana kita bisa membuat pelabuhan. Hasil produksi kita kan sangat besar. Kalau yang lain, seperti jalan-jalan desa, sudah kami perbaik semua. Ini secara bertahap (pembangunan jalan) di seluruh Kabupaten Jember harus selesai semua,” katanya.

    Pembangunan jalan di Jember harus dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran. “Jalan desa sampai gunung akan kami perbaiki, dengan pola strategi anggaran yang ada. Oleh karena itu pekerjaan rumah kami belum selesai,” kata Hendy.

    Hendy ingin memperbaiki tempat-tempat wisata, terutama akses jalan menuju lokasi tersebut. Jalan sepanjang 15 kilometer di kawasan Bandealit, Taman Nasional Meru Betiri, segera diperbaiki tahun ini.

    Hendy menganggap penyelesaian perbaikan jalan tidak terlalu sulit. “Karena fondasi kami sudah ada semua sekarang. Perangkatnya ada semua. Tidak mulai dari nol seperti saat saya awal menjabat. Tinggal meneruskan saja. Tapi juga harus berhati-hati, karena kalau kita tidak betul-betul piawai, kembali ke nol lagi,” katanya. [wir]

  • Ini Fokus DPRD Jatim untuk Indonesia Emas 2045

    Ini Fokus DPRD Jatim untuk Indonesia Emas 2045

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Jatim saat ini sedang fokus menggodok rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur yang diproyeksikan untuk tahun 2025-2045.

    RPJPD Jatim ini sebagai upaya untuk mewujudkan misi Indonesia Emas 2045, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman kepada Instruksi No. 1/2024 tentang pedoman penyusunan RPJPD Tahun 2024-2045.

    Untuk itu, Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJPD Jatim 2025-2045, Dr Sri Untari Bisowarno,M.AP., menjelaskan, bahwa visi RPJPD tersebut akan diselaraskan dengan visi pemerintah pusat perihal Indonesia Emas 2045, yaitu negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan.

    “Visi RPJPD Jatim akan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 yakni sama-sama memuat konsep maju dan berkelanjutan, hal ini dimaksudkan agar visi nasional dan visi daerah soal Indonesia Emas 2045 tidak berseberangan,” ujar Sri Untari kepada media usai kunjungan di Kantor Bappenas.

    Perempuan yang juga Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini menambahkan, bahwa RPJPD Jatim mengandung 5 sasaran visi, 8 misi, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan.

    “Semua RPJPD baik itu provinsi maupun kabupaten/kota harus mengandung angka 5, 8, 17, dan 45 sebagai perwujudan dari simbol pancasila, yang lahir pada 17 Agustus 1945. Selain itu konteks kata maju dan berkelanjutan itu juga harus ada dalam setiap elemen RPJPD,” tambahnya.

    Sementara itu, rancangan awal RPJPD Jatim turut memuat arah pembangunan Provinsi Jawa Timur yang telah dielaborasi dengan arah kebijakan per tahapan pembangunan 2025-2045.

    “Arah pembangunan Jatim akan berfokus terhadap aspek transformasi sosial, transformasi ekonomi, tata kelola, stabilitas, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Arah pembangunan ini demi membentuk lingkungan dan SDM Jatim yang lebih berkualitas untuk generasi masa depan,” jelasnya.

    Karenanya, agar proses pembahasan dan proyeksi penyusunan RPJPD ini lancar dan sesuai target, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini melakukan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan konsultasi dan sharing.

    “Kita bekerjasama dengan Bappenas untuk membentuk RPJPD ini, mengingat RPJPD harus ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045 sehingga diperlukan persamaan pandangan dengan pusat untuk bisa dikombinasikan, sehingga kita memutuskan konsultasi langsung dengan Bappenas,” pungkas Untari. [tok/suf]

  • Ada 5 PPPK Banyuwangi Putus Kontrak, Ini Alasannya

    Ada 5 PPPK Banyuwangi Putus Kontrak, Ini Alasannya

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ribuan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan perpanjangan kontrak. Total, ada 2.131 PPPK bakal melanjutkan pengabdian sebagai aparatur sipil negara (ASN).

    Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, mengatakan, sebenarnya jumlah PPPK yang lolos seleksi pada formasi 2021 sebanyak 2.136 orang. Namun yang mendapatkan SK perpanjangan kontrak hanya sebanyak 2.131 orang.

    “Ada 5 orang yang tidak kita perpanjang (kontraknya). Alasannya, satu orang meninggal dunia, dua orang pensiun, dan dua orang masih terlibat kasus hukum,” jelas Ilzam, Jumat (29/3/2024).

    Para penerima SK itu, kata Ilzam, adalah PPPK dari tenaga guru, teknis, dan kesehatan. Rata-rata sekitar 85 persen merupakan tenaga guru. Ribuan PPPK tersebut telah menjalani kontrak kerja selama 2 tahun, yang berakhir pada Februari 2023.

    “Saat ini kita perpanjang selama tiga tahun, berlaku hingga 2026 mendatang. Gajinya juga naik karena ada kenaikan gaji berkala yang per dua tahun,” ujar Ilzam.

    Bagi mereka yang mendapatkan perpanjangan kontrak kerja, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berpesan agar bersyukur dan bekerja keras. Termasuk, mampu menjadi bagian dalam percepatan program pembangunan di Banyuwangi.

    “Ke depan, PPPK kita libatkan dalam berbagai upaya penanganan kemiskinan. Dan itu akan menjadi penilaian perpanjangan kontrak,” terang Bupati Ipuk. [rin/suf]

  • Pj Gubernur Jatim Ajak ASN dan Masyarakat Giatkan Tadarus

    Pj Gubernur Jatim Ajak ASN dan Masyarakat Giatkan Tadarus

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono bersama seluruh jajaran pegawai ASN Pemprov Jatim memperingati Malam Turunnya Alquran atau Nuzulul Qur’an 1445 Hijriah di Masjid Raya Islamic Centre, Surabaya, Kamis (28/3/2024) malam.

    Melalui peringatan Nuzulul Qur’an, pihaknya berharap seluruh masyarakat bisa lebih mencintai Alquran dan aktif membacanya tidak hanya di Bulan Suci Ramadhan. Dengan membaca dan mengamalkan Alquran akan semakin mendekatkan diri dengan sang penciptanya Allah SWT.

    “Ketika kita dekat dengan Allah, hidup akan lebih damai, tentram dan bahagia dunia akherat. Saya merasa bahagia, para pejabat kepala perangkat daerah hadir untuk memperingati malam Nuzulul Qur’an, sehingga semua sejajar tidak bisa membedakan mana umaroh, mana ulama mana bu kadis, mana bu nyai,” urainya.

    Menurut dia, Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh istimewa dan penuh keberkahan. Ditambah lagi 17 Ramadhan adalah Bulan dan tanggal yang penuh istimewa di mana turunnya wahyu Allah dengan surat Al-Alaq Ayat 1-5.

    “Kita semua hari ini mendapat pencerahan, dimulai dari perintah membaca Alquran yang memiliki manfaat sebagai pegangan hidup setiap muslim,” ungkapnya.

    Di Bulan Suci Ramadhan ini, pihaknya mengajak ASN dan juga masyarakat untuk terus menggiatkan diri untuk tadarus dan menjadikan bulan ini mengkhatamkan Alquran.

    “Rasanya khatam Alquran dalam satu bulan adalah hal yang biasa. Bahkan, one day one juzz sudah jadi kebiasaan menyambut Bulan Suci Ramadhan. Jika tidak bisa one day one juzz, maka satu hari satu ayat atau satu hari satu lembar,” jelasnya.

    Pemprov Jatim, sebut Adhy, terus menggemarkan Alquran kepada seluruh ASN melalui Tadarus Online yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Masjid Kantor Gubernur dan Mushola Gedung Negara Grahadi Surabaya.

    “Kegiatan ini kami lakukan secara rutin setiap Bulan Ramadhan, sehingga menumbuhkan gemar membaca serta menumbuhkan kecintaan kepada Alquran,” sebutnya.

    Sementara itu, peringatan Nuzulul Qur’an terasa istimewa dimana dilakukan pengundian umroh kepada 15 Wajib Pajak. Lebih lanjut Adhy menyebutkan, pemerintah telah menyediakan 50 paket umrah gratis bagi para wajib pajak. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak.

    “Kita ingin memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang sudah membayar pajak kendaraaan bermotor, walaupun tahunnya lama. Tadi ada yang tahun 2000, ada juga 2001,” katanya.

    “Terima kasih kepada para wajib pajak, pemerintah telah menyediakan total 50 paket umroh gratis. Dan, Alhamdulillah hari ini kita lakukan 15 undian umroh,” pungkasnya. [tok/suf/*]

  • Jelang Lebaran, Kontrak Kerja PPPK Banyuwangi Diperpanjang

    Jelang Lebaran, Kontrak Kerja PPPK Banyuwangi Diperpanjang

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menjelang lebaran, ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuwangi bisa bernafas lega. Mereka tersenyum lebar lantaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi baru saja memperpanjang kontraknya.

    Tapi, ada syaratnya yaitu mereka kudu bekerja keras di masa perpanjangan kontrak berikutnya. Setidaknya ada 2.131 PPPK yang mendapatkan perpanjangan kontrak tersebut.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, pihaknya sengaja memberi perpanjangan kontrak PPPK, lantaran ingin pembangunan terus meningkat. Meskipun, keterbatasan fiskal daerah masih membekap.

    “Harapannya agar honorer yang telah diangkat PPPK bisa bekerja keras bersama kami menuntaskan masalah pembangunan,” kata Bupati Ipuk.

    Ribuan PPPK tersebut berasal dari formasi tahun 2021. Mereka mendapatkan perpanjangan kontrak setelah menjalani kontrak kerja selama 2 tahun. “Mereka akan diperpanjang kontrak selama 3 tahun ke depan,” ungkapnya.

    Langkah itu, kata Ipuk, diambil lantaran pihaknya ingin ASN membantu percepatan penanganan program Banyuwangi. Termasuk mengenai masalah pendidikan dan kesehatan.

    “Bapak ibu harus banyak bersyukur. Masih ada ribuan honorer yang belum diangkat. Untuk itu, kami berharap PPPK terus meningkatkan kerjanya,” ujarnya.

    Tak hanya itu, lanjut Ipuk, tenaga PPPK juga harus turut mendukung penuntasan kemiskinan. Program tersebut merupakan salah satu prioritas kerja utama Banyuwangi. “PPPK kita libatkan dalam berbagai upaya penanganan kemiskinan. Dan itu akan menjadi penilaian perpanjangan kontrak,” tegasnya.

    Banyuwangi telah menetapkan tujuh prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa. Di antaranya adalah penuntasan anak miskin tidak/putus sekolah, penanganan bumil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni. [rin/suf]

  • 72 Pendaftar KPU Pamekasan Dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi

    72 Pendaftar KPU Pamekasan Dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 72 orang pendaftar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Periode 2024-2029 dinyatakan lolos seleksi hasil penelitian administrasi bakal calon komisioner, Kamis (27/3/2024).

    Hal tersebut berdasar Pengumuman Timsel Calon Anggota KPU Pamekasan, Nomor 11/TIMSELKK-GEL. 13-BA/02/35-1/2024 tentang Hasil Penilaian Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota KPU Pamekasan, Periode 2024-2029.

    “Berdasar hasil penilaian dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU, terdapat sebanyak 72 orang terdaftar dinyatakan lolos dan memenuhi syarat administrasi,” kata anggota Timsel KPU Jatim 1 Zona Madura, Abdul Gaffar, Kamis (27/3/2024).

    Dari jumlah tersebut, total terdapat sebanyak 13 orang terdaftar di aplikasi Siakba dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. “Total pendaftar untuk calon anggota KPU Pamekasan, dalam Siakba terdata sebanyak 85 orang. Sebanyak 72 orang di antaranya dinyatakan memenuhi syarat,” ungkapnya.

    “Dari total 72 orang yang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat administrasi, 5 orang di antaranya merupakan calon anggota yang saat ini tercatat sebagai komisioner KPU Pamekasan,” sambung dosen IAI Al-Khairat Pamekasan.

    Seperti diketahui, pendaftaran calon komisioner KPU Jatim 1 Zona Madura, secara resmi dibuka sejak sejak 8-19 Maret 2024 lalu. Dilanjutkan penelitian administrasi dilakukan sejak 8-26 Maret 2024.

    Dilanjutkan penetapan hasil penelitian administrasi dilakukan pada 27 Maret 2024, dan pengumuman hasil penelitian administrasi pada 28-30 Maret 2024.

    Selanjutnya seleksi tertulis dan tes psikologi dimulai pada 31 Maret hingga 5 April 2024, penetapan seleksi tertulis dan tes psikologi pada 6-7 April 2024, pengumuman tertulis dan tes psikologi pada 8-9 April 2024, serta masukan dan tanggapan dari masyarakat mulai 8-13 April 2024.

    Tes kesehatan mulai 16-23 April 2024, wawancara mulai 17-24 April 2024, penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara pada 25 April 2024, pengumuman hasil seleksi pada 25-26 April 2024, serta penyampaian nama calon anggota pada 26-28 April 2024 mendatang.

    Sementara terdapat puluhan pendaftar sebagai bakal calon anggota KPU lain di Madura, yang dinyatakan lolos hasil penilaian dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Periode 2024-2029.

    Jumlah tersebut meliputi sebanyak 78 orang di Bangkalan, sebanyak 94 untuk KPU Sampang, serta sebanyak 100 orang calon di KPU Sumenep. [pin/ian]

  • Pemkot Malang Bakal Jadikan Kawasan Soehat Seperti Kayutangan Heritage

    Pemkot Malang Bakal Jadikan Kawasan Soehat Seperti Kayutangan Heritage

    Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Malang merasa perlu mengembangkan destinasi tematik serupa Kayutangan Heritage yang berada disepanjang jalan Basuki Rahmat, Klojen, Kota Malang.

    Kali ini kawasan yang dibidik sepanjang jalan Soekarno-Hatta, Lowokwaru, Kota Malang. Daerah yang akrab dengan nama Soehat ini dianggap potensi karena merupakan sentra kuliner di Kota Malang.

    Disisi lain, kawasan Soehat adalah area yang banyak dihuni oleh mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Soehat akan disulap menjadi Kayutangan Heritage untuk kalangan milenial.

    “Saya coba bangun di tempat itu untuk jujukan mahasiswa. Jadi ada kolonial di Kayutangan dan ada Milenial di Soehat,” ujar Wahyu.

    Saat ini ide itu masih berupa rencana. Namun, Pemkot Malang telah menyiapkan skenario perombakan fasilitas umum mulai memperluas pedestrian hingga penambahan ornamen lainnya agar semakin gemerlap.

    “Kami akan rombak, pinggirnya kami perluas. Kapan akan dilakukan, sabar dulu. Saya sudah buat pondasinya, ada tahapannya nanti. Jadi kami tata untuk mengimbangi Kayutangan,” ujar Wahyu.

    Sementara itu, Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan menyebut rencana membuat Kayutangan Heritage jilid II untuk memecah konsentrasi wisatawan agar tidak menumpuk di kawasan Kayutangan. Sebab dimomen tertentu saat ramai wisatawan berimbas pada kepadatan lalu lintas di kawasan Kayutangan.

    “Jadi di sana nanti akan dipermak pak Pj Wali Kota Malang. Sepanjang Soehat akan dibikin lebih bagus. Jadi orang tak hanya terpusat di Kayutangan tapi juga akan ke Seohat. Soehat tak perlu kita jual itu sudah menjadi sentra. Jadi dengan ini, UMKM akan semakin hidup dan wisatawan bisa menyebar, tidak menumpuk di Kayutangan,” ujar Arif. (luc/ian)