Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Relawan Gibran BerKopyah Hormati Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Relawan Gibran BerKopyah Hormati Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mengaku akan menghormati permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang sidangnya masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kalau dari kami, kami mengikuti saja sidang MK, hormati prosesnya. Tetapi nanti ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, itu sudah selesai semua dan harus bersatu semua pihak. Tak ada lagi 01, 02 atau 03,” tegas Gus Ubaid kepada wartawan usai Tasyakuran dan Buka Bersama di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat (29/3/2024) malam.

    Mengenai isu bagi-bagi jatah menteri untuk kabinet pemerintahan ke depan, menurut Pengasuh Ponpes Kaliwining Jember ini, adalah hal wajar.

    “Tetapi itu kan hak prerogatif dari Pak Prabowo Presiden terpilih. Saya berharap sesuai mottonya Pak Prabowo yang ingin meneruskan kinerja Pak Jokowi yang baik selama ini. Yang belum baik, bisa digenjot lagi,” tuturnya.

    Terkait beberapa menteri yang akan menjadi saksi di sidang MK, Gus Ubaid mempersilakan. “Itu kan ada aturan mekanismenya yang harus izin presiden dulu. Saya pikir Presiden Pak Jokowi mungkin akan memberikan izin. Kalau dibilang ada pelanggaran, saya kira nggak ada ya. Ini sebuah demokrasi di negara kita,” tukasnya.

    Relawan GBK memberikan sumbangsih suara yang lumayan besar bagi kemenangan Prabowo-Gibran hingga sekali putaran.

    “Alhamdulillah, khususnya kami menggenjot suara di basis pesantren Jatim dan Jateng, Bali juga. Kalau di Jatim maksimal di beberapa pesantren, Alhamdulillah kan tahu sendiri selisihnya mutlak. Namun, itu kan nggak sepenuhnya juga dari kami. Ada peran Pak Jokowi effect. Masyarakat sudah paham kinerja pemerintahan saat ini dan mengaku puas. Ada juga peran Bu Khofifah, Mas Emil dan kekuatan mesin parpol pendukung serta seluruh relawan,” pungkasnya. [tok/but]

  • Pemkot Surabaya Rencana Sulap THR dan TRS Jadi Venue Konser Internasional

    Pemkot Surabaya Rencana Sulap THR dan TRS Jadi Venue Konser Internasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menyulap bekas lahan Taman Remaja Surabaya (TRS) dan Taman Hiburan Rakyat (THR) menjadi venue konser bertaraf Internasional.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, sebelumnya kedua tempat bersejarah Kota Pahlawan itu sudah mendapatkan investor untuk dijadikan wahana wisata. Tetapi, dalam penghitungannya investor tersebut merubah konsep untuk membuat venue konser.

    “Ada kemarin investor yang ingin membuat tempat hiburan tapi ketika dihitung dia tidak mampu dengan jumlah yang diajukan. Tapi diubah menjadi tempat konser, ini masih kita hitung,” kata Eri Cahyadi.

    Selain salah satu investor tersebut, Eri menyebut tawaran serupa juga datang dari empat investor lainnya, mengingat Kota Surabaya belum memiliki tempat-tempat khusus yang ditujukan untuk konser musik.

    “Banyak investor yang mengajukan untuk tempat konser karena tempat konser di Surabaya ini tidak ada. Kalau ingin mendatangkan yang bertaraf Internasional kapasitasnya harus beribu-ribu dan yang sekarang belum mencukupi,” terangnya.

    Kendati demikian, pihaknya masih melakukan perhitungan dengan penawaran para investor. Eri menyadari bahwa sejauh ini Kota Surabaya belum memiliki venue konser bertaraf internasional seperti halnya Jakarta.

    “Kalau mau mendatangkan yang besar-besar (artis besar) memangkan harus tempatnya memenuhi, kita belum punya itu. Jadi ini masih kami hitung dan pertimbangkan,” imbuhnya.

    Ditanya mengenai alasan investor sebelumnya mundur untuk menjadikan bekas lahan THR dan TRS sebagai tempat hiburan. Eri menjelaskan, hal tersebut terkait perhitungan investasi yang kurang sesuai dengan permintaan Pemkot Surabaya.

    “Itu bukan karena sewa. Saya mintanya tiket masuknya Rp 25 ribu, kalau tiket masuknya dijadikan Rp 100 ribu kan jadi mahal. Sehingga ketika saya minta masuknya Rp 25 ribu maka investasinya harus dihitung tidak hanya terhadap tanahnya,” jelas Eri. [asg/but]

  • Upaya Cegah DBD, Pemkot Mojokerto Kerja Bakti Massal

    Upaya Cegah DBD, Pemkot Mojokerto Kerja Bakti Massal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto secara serentak di masing-masing RW se-Kota Mojokerto menggelar kerja bakti, Jumat (29/3/2024). Kerja bakti massal ini sebagai upaya Pemkot Mojokerto dalam rangka mencegah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).

    Secara langsung Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro memimpin kerja bakti yang berlangsung di Jalan Kelud Gang 8 RT 01 RW 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Bersama warga, Mas Pj (sapaan akrab, red) turut kerja bakti dan memeriksa jentik nyamuk.

    Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini menuturkan, bahwa kasus DBD di Jawa Timur saat ini mengalami lonjakan dan cara paling efektif untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran DBD adalah dengan memperkuat Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 MPlus.

    “Untuk mencegah DBD diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk terbiasa menanamkan budaya hidup bersih pada diri sendiri dan lingkungan masing-masing. Kami berharap kerja bakti massal ini dapat menjadi titik balik untuk meningkatkan kesadaran seluruh warga Kota Mojokerto dalam bergotong-royong menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing,” katanya.

    Dalam kerja bakti massal sore ini  yang menjadi target utama Mas Pj adalah membersihkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat perindukan nyamuk seperti barang-barang bekas yang sekiranya dapat menjadi tempat penampungan air hujan. Sehingga diharapkan sudah tidak ada lagi tempat untuk jentik nyamuk berkembang biak.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesP2KB) Kota Mojokerto, dr Farida Mariana menyampaikan, kegiatan preventif PSN 3M Plus meliputi menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, mendaur ulang berbagai barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

    “Sementara Plus-nya antara lain dengan melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, menanam tanaman yang dapat menangkal nyamuk seperti lavender, serai, dan daun mint, memeriksa tempat-tempat yang digunakan untuk penampungan air (1 rumah 1 jumantik), memberikan larvasida pada penampungan air yang susah untuk dikuras serta meletakkan pakaian yang telah digunakan dalam wadah yang tertutup,” terangnya.

    Terkait fogging atau pengasapan, dr Farida menegaskan, bukan merupakan solusi terbaik untuk mencegah DBD. Menurutnya banyak efek samping dari pengasapan karena nyamuk semakin kebal sehingga lebih sulit untuk dibasmi dan hanya membunuh nyamuk dewasa, jentiknya masih hidup.

    “Fogging juga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Di samping itu, juga berbahaya bagi manusia, seperti  karsinogenik penyebab kanker, merusak paru-paru, menurunkan sistem kekebalan tubuh bahkan dapat merusak gen dan kromosom pada janin sehingga janin rentan kecacatan,” pungkasnya. [tin/but]

  • KPK: 6 Menteri dan 3 Wakil Menteri Belum Lapor Harta Kekayaan

    KPK: 6 Menteri dan 3 Wakil Menteri Belum Lapor Harta Kekayaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Jelang berakhirnya penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2023 pada 31 Maret 2024, ternyata banyak penyelenggara negara/wajib lapor (PN/WL) yang belum menyampaikan pelaporannya. Di antaranya enam menteri dan tiga wakil menteri kabinet Presiden Joko Widodo pwr Kamis (28/4/2024) kemarin.

    “Data menunjukkan masih ada 6 Menteri dan 3 Wakil Menteri yang belum melaporkan harta kekayaannya dalam rentang waktu yang sama,” ujar Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Isnaini.

    Selain itu, lanjut Isnaini, pada tingkat Gubernur, masih ada 4 Gubernur dan 5 Pj Gubernur yang belum lapor. Sayangnya, Isnaini tidak mengungkap nama-nama menteri, wakil menteri, juga para gunernur dan pejabat gubernur yang dimaksud.

    “(Padahal) skor tertinggi untuk tingkat kepatuhan LHKPN diraih jajaran Eksekutif dengan skor 94,49%,” ujarnya.

    Hal ini berbeda dengan legislatif di tingkat pusat masih rendah tingkat pelaporannya. Legislatif pusat yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, jadi posisi sampai tadi siang itu baru sekitar 29,55% yang baru lapor.

    Perlu diketahui, pada periode 2022, tingkat penyampaian LHKPN per 31 Desember 2023 sendiri mencapai 98,90% dari 371.096 Wajib LHKPN. Berdasarkan jumlah tersebut Wajib LHKPN yang sudah patuh secara lengkap melengkapi Surat Kuasa mencapai 95.88% (meningkat 0.41% pada periode yang sama di tahun lalu dengan capaian 95,47%).

    “Sekarang ini ada 407.366 wajib lapor LHKPN di tahun periodik 2023. Jumlah itu naik 371 dari tahun sebelumnya. Dari (407.366) yang sudah lapor itu sekitar 92,18% atau sebanyak 375.495 itu penyelenggara negara,” kata Isnaini.

    Dia menegaskan, LHKPN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas bagi PN/WL dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya secara terbuka. Masyarakat juga bisa turut serta mengawasi fluktuatif kekayaan PN/WL ini.

    “Jika dirasa ada yang tidak wajar, masyarakat bisa langsung melaporkan kepada KPK dengan menyertakan bukti terkait,” ujar Isnaini. [hen/but]

  • Anggota KPPS di Jombang Terima Santunan dari KPU

    Anggota KPPS di Jombang Terima Santunan dari KPU

    Jombang (beritajatim.com) – Tiga anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kabupaten Jombang menerima santunan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Mereka didera sakit saat menjalankan tugasnya pada Pemilu 14 Februari 2024.

    Santunan tersebut diserahkan bersamaan dengan acara buka bersama di aula KPU Jombang, Jumat (29/3/2024). Selain itu, KPU Jombang juga memberikan santunan untuk 10 anak yatim yang didatangkan dari Panti Asuhan Addurun Nafis.

    Tentu saja, para anggota KPPS itu mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU Jombang. Mereka yang mendapatkan santunan adalah Rohmawati (50), saat Pemilu bertugas di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 4 Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben.

    Kemudian Fahmi Ainur Rofiq (27), anggota KPPS yang bertugas di TPS 19 Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang, serta Julia Komsatin, anggota KPPS yang bertugas di TPS 3 Desa/Kecamatan Wonosalam. Rohmawati dan Fahmi hadir secara langsung di aula KPU. Sedangkan Julia diwakili kerabatnya.

    “Terima kasih saya sampaikan kepada KPU Jombang yang memberikan santunan ini. Tentu sangat bermanfaat bagi kami dan keluarga,” kata Rohmawati, warga Desa Pojokkulon, usai menerima santunan sebesar Rp8,5 juta.

    Rohmawati mengatakan bahwa dirinya jatuh sakit saat bertugas. Dia menderita asam lambung. Karena penyakitnya, wanita berkacamata minus ini sempat menjalani perawatan di RSUD Ploso Jombang. “Asam lambung saya kambuh saat bertugas,” katanya.

    Hal senada diungkapkan Fahmi Ainur Rofiq (27), anggota KPPS lainnya. Fahmi berkisah, saat itu pengitungan suara di TPS 19 Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang kurang tiga kotak. Namun tiba-tiba badan Fahmi drop. Dia muntah-muntah. Fahmi kemudian dibawa ke rumah sakit.

    Berdasarkan analisa dokter, Fahmi terkena DBD (Demam Berdarah Dengue). Dia juga menjalani perawatan di rumah sakit. “Terima kasih untuk KPU Jombang yang hari ini memberikan santunan kepada kami,” kata warga Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang ini.

    Anak yatim yang mendapat santunan dari KPU Jombang

    Ketua KPU Kabupaten Jombang Abdul Wadud Burhan Abadi menjelaskan bahwa pihaknya memberikan santunan bagi penyelenggara badan adhoc yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit pada saat penyelenggaraan Pemilu 2024.

    “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat, kepada stakeholder, yang telah membantu KPU menyukseskan Pemilu, sehingga berjalan sangat baik,” kata Burhan.

    Burhan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) terkait pemberian santuan bagi badan adhoc. “Hari ini tiga orang yang kita santuni. Sebelumnya, kami juga sudah memberikan santunan kepada penyelenggara yang meninggal. Jumlahnya empat orang,” ujar Burhan.

    Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jombang Rita Darmawati menambahkan, anggota KPPS yang sakit sebenarnya ada empat orang. Namun satu orang tidak memenuhi syarat. Karena berkasnya kurang lengkap.

    Rita mengungkapkan bahwa jumlah penyelenggara Pemilu di Jombang yang sakit sebanyak 111 orang. Namun mereka sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. “Nah, yang empat ini tidak tercover BPJS. Sehingga kita beri santunan. Dari empat orang, tiga yang memenuhi syarat,” kata Rita.

    Rita mengungkapkan, anggota KPPS yang sakit dibagi menjadi beberapa kategori. Yaitu, kategori sedang adalah KPPS yang dirawat selama tujuh hari. Kemudian kategori ringan menjalani perawatan selama lima hari.

    “Untuk sakit berat santunannya sebesar Rp16 juta, kemudian sakit sedang sebesar Rp8,5 juta dan sakit ringan sebesar Rp8.250.000. Sedangkan penyelenggara yang meninggal santunan Rp36 juta ditambah biaya pemakaman Rp10 juta,” pungkas Rita. [suf]

  • Baru 29,5 % Anggota DPR dan DPD yang Lapor Harta Kekayaan

    Baru 29,5 % Anggota DPR dan DPD yang Lapor Harta Kekayaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR dan DPD masih rendah dalam kepatuhan melaporkan harta kekayaan. Menurut Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Isnaini, hingga Kamis (28/3/1024) baru 29,55% yang baru menyerahkan LHKPN.

    “Legislatif pusat ini ya terdiri dari MPR, DPR, DPD, jadi posisi sampai tadi siang itu baru sekitar 29,55% yang baru lapor,” kata Isnaini.

    Menurutnya, pelaporan LHKPN periodik tahun 2023 menjelang batas akhir pelaporan yakni pada 31 Maret 2024. “Mungkin ini karena kesibukan para anggota legislatif itu dalam pemilu kemarin jadi belum sempat melaporkan LHKPN-nya,” ujar Isnaini.

    Kemudian terkait kewajiban pelaporan LHKPN bagi para Anggota Legislatif yang baru terpilih dalam Pemilu 2024 lalu, Isnaini menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 yang salah satu poinnya mewajibkan para calon legislatif terpilih baik dari DPR, DPRD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk melaporkan LHKPN ke instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KPK.

    “Jika laporan sudah sesuai ketentuan, kita akan memberikan tanda terima pada para calon legislatif. Tanda terima itu menjadi salah satu persyaratan bagi calon terpilih untuk diusulkan namanya ke Presiden atau ke Menteri Dalam Negeri. Artinya, jika mereka tidak mendapat tanda terima dari KPK, mereka tidak diusulkan menjadi calon legislatif terpilih,” kata Isnaini. [hen/aje]

  • KPU Bojonegoro Belum Tentukan Penetapan Caleg DPRD Terpilih

    KPU Bojonegoro Belum Tentukan Penetapan Caleg DPRD Terpilih

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro belum bisa memberikan kepastian terkait penetapan calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten yang terpilih dalam Pemilu 2024.

    Ketua KPU Bojonegoro Fatkhur Rohman mengungkapkan, belum ditetapkannya caleg terpilih dalam Pemilu 2024 lalu karena masih menunggu surat register dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut ada atau tidaknya sengketa pemilu di daerah tersebut.

    “MK nanti memberikan surat kepada KPU RI, dan diteruskan ke KPU Kabupaten. Mana saja daerah yang tidak ada gugatan di MK. Dasar itu yang nanti akan dijadikan penetapan,” ujarnya, Jumat (29/3/2024).

    Komisioner KPU Bojonegoro dua periode itu menambahkan, jika daerah tersebut tidak ada gugatan atau sengketa pemilu, maka bisa ditetapkan lebih cepat. “Setelah mendapat surat dari MK itu, KPU bisa menetapkan caleg DPRD kabupaten terpilih,” imbuhnya.

    Sementara berdasarkan Pasal 41 PKPU Nomor 6 Tahun 2024, penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi parpol di suatu dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.

    Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Parpol pada Dapil yang bersangkutan.

    Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka. [lus/aje]

  • Musrenbang Lamongan: Pondasi Songsong Indonesia Emas 2045

    Musrenbang Lamongan: Pondasi Songsong Indonesia Emas 2045

    Lamongan (beritajatim.com) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025 dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pondasi untuk menyongsong Indonesia Emas.

    Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat memberikan arahan pada kegiatan Musrenbang, di Aula Gajah Mada Gedung Pemkab Lantai 7.

    “Perencanaan ini akan dijadikan pondasi serta spirit dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan ke depan. Sehingga tidak hanya menciptakan kejayaan Lamongan yang berkeadilan, melainkan juga berkontribusi dalam mewujudkan program nasional Indonesia emas 2045,” tutur Bupati Yuhronur, Jumat (29/4/2024).

    Orang nomor satu di Lamongan ini juga menerangkan bahwa ada dua puluh isu strategis yang harus diperhatikan dalam rancangan RPJPD Kabupaten Lamongan 2025-2045.

    Kedua puluh isu itu antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat, pemenuhan kualitas kesehatan, jaminan kesejahteraan dan perlindungan sosial, pembangunan daya saing pemuda, pariwisata, insfrastruktur, dan lainnya.

    Menurut Yuhronur, isu strategis tersebut harus dituntaskan sehingga mampu merealisasikan visi maju, harmonis, dan berkelanjutan.

    “Ada 20 isu yang jadi perhatian kita, juga ada tujuh indikator sasaran yang harus diwujudkan yakni pertumbuhan ekonomi, daya saing SDM, kapasitas penanganan bencana berkualitas, kualitas lingkungan hidup semakin baik, tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan berkurang, serta daya saing yang terus meningkat,” paparnya.

    Dalam hal ini, Bupati Yuhronur juga menerima pokok pikiran (Pokir) dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur, yang mana di dalam pokir itu terdapat 8 preferensi.

    Adapun 8 preferensi itu masing-masing meliputi bidang isnfrastruktur (pembangunan tembok penahan tanah, pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi pertanian dan pemukiman, menanggulangi masalah banjir, penerangan jalan umum), kesehatan (meningkatkan pelayanan dan sarana dan prasarana.

    Lalu pendidikan (membangun atau rehab gedung sekolah dan lainnya), ekonomi (penigkatan pengawasan dan pembinaan usaha mikro, memfasilitasi sisi manajemen pemasaran), pariwisata (mengelola sarana dan prasaranan tempat parker di lokasi wisata).

    Serta pertanian (pemberdayaan kelompok tani, ketersediaan pupuk subsidi dan alsintan modern, penanganan hama sawah), dan sosial (pengawasan penyaluran bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran).

    Ditambahkan oleh Yuhronur, transformasi pembangunan berkelanjutan di Lamongan akan terwujud jika ada sinergi yang kuat dari seluruh kalangan mulai pemerintah, stakeholder, akademisi, hingga masyarakat.

    “Contoh dari tranformasi Lamongan ialah aktivasi Lapangan Gajah Mada, operasional ringroad utara Lamongan, pembangunan flyover ringroad selatan, dan lainnya,” imbuhnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Sigit Panoentoen dalam arahannya mengatakan bahwa Kabupaten Lamongan harus dengan sungguh menyusun rencana aksi pembangunan dalam Musrenbang.

    Pasalnya, Sigit menilai, Lamongan menjadi bagian dari daerah Gerbangkertosusila plus di Jawa Timur, yang mana daerah tersebut sebagai pusat utama rencana pengembangan kawasan industri, sentra investasi yang bersifat capital insensice dan memerlukan SDM yang berkualitas tinggi.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Kabupaten Lamongan yang berhasil melampaui indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Timur. Pada tahun 2023 IPM Lamongan berada pada angka 75.29,” bebernya.

    Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lamongan Sujarwo mepaporkan, Musrenbang ini menghasilkan usulan dalam SIPD RI sebanyak 12.855 usulan. Dia menuturkan, pembangunan pada tahun 2025 ini bertajuk ‘Menguatkan stabilitas sosial, ekonomi, dan pengembangan industri sektor unggulan melalui perluasan pasar dan daya saing regional’.

    “Tahun 2025 ada enam rancangan awal prioritas pembangunan meliputi peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi, penguatan kualitas dan kuantitas produksi komoditas unggulan Umkm, peningkatan stabilitas sosial, dan lainnya,” tutupnya.[riq/aje]

  • Halindra Maju ke Pilkada Tuban, Sosok Wabup Jadi Kejutan

    Halindra Maju ke Pilkada Tuban, Sosok Wabup Jadi Kejutan

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky optimis pada Pemilihan Daerah (Pilkada) 2024 yang akan direncanakan tanggal 27 November mendatang pihaknya maju kembali.

    Namun, hingga saat ini pihaknya belum memilih Wakil Bupati yang akan mendampinginya.

    Hal itu dipastikan Mas Lindra sapaan Bupati Tuban yang akan kembali maju untuk mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Kabupaten Tuban.

    “Mohon doanya ya untuk masyarakat Tuban,” ucap Mas Lindra.

    Saat berkali-kali ditanyai soal bakal gandengannya, ia belum memberikan keterangan dan alih-alih disuruh menunggu.

    “Insyaallah pasti saya maju lagi, kalau soal Wabup ya nanti lah,” terang dia.

    Diketahui, Wakil Bupati Tuban saat ini H. Riyadi dan ada kemungkinan besar Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky maju ke Pilkada 2024 tanpa H. Riyadi.

    Menurutnya, sosok yang akan menemaninya maju dalam Pilkada 2024 akan menjadi kejutan, sehingga ia tidak mau terburu-buru dalam mengumumkan orang yang akan menjadi wakilnya tersebut.

    “Tunggu tanggal mainnya saja, nggak usah kesusu (tidak usah terburu-buru),” pungkasnya. [ayu/aje]

  • Meski Punya Incumbent, PDIP Ogah Asal Usung Cawali Blitar

    Meski Punya Incumbent, PDIP Ogah Asal Usung Cawali Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – PDIP tidak ingin gegabah menentukan calon Wali Kota Blitar yang bakal diusung pada Pilkada 2024 mendatang. Meski sudah banyak nama berseliweran, namun PDIP tidak ingin asal tunjuk. Bahkan PDIP juga memiliki incumbent pula.

    Hal itu dilakukan demi mempertahankan posisi Wali Kota Blitar tetap berasal dari PDIP. Saat ini PDIP masih melakukan pembahasan namun belum menemukan nama yang bakal diusung pada Pilwali 2024 mendatang.

    “Kami sudah komunikasi, tapi belum sampai pada siapa nama yang akan kita usung. Sebatas komunikasi kelembagaan saja,” kata Syahrul Alim, Ketua DPC PDIP Kota Blitar, Jumat (29/03/24).

    Padahal jika ingin cepat, PDIP bisa saja menunjuk incumbent yakni Santoso yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Blitar. Namun tampaknya tidak semudah itu, PDIP benar-benar ingin mempetimbangkan matang-matang siapa calon yang bakal diusung di Pilwali Blitar 2024 mendatang.

    PDIP saat ini masih mencermati perkembangan kondisi dan situasi politik usai pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada Februari lalu. Sehingga meski Pilkada kurang dari beberapa bulan saja, namun PDIP belum memunculkan nama yang bakal dicalonkan.

    “Lalu soal koalisi, kalau instruksi dari ketua umum, dengan siapapun boleh selama memang memiliki visi yang sama dengan PDI Perjuangan. Tujuannya agar bisa berjalan bersama beriringan serta komitmen dalam mendampingi kepentingan wong cilik,” tambah Syahrul.

    Ketua DPC PDIP Kota Blitar menjelaskan untuk dapat memunculkan figur yang benar-benar dikehendaki dan diterima seluruh kalangan masyarakat, pihaknya membutuhkan waktu untuk mencermati dan mempertimbangkan setiap opsi dan kemungkinan yang ada.

    Syahrul mengaku, DPC PDI Perjuangan Kota Blitar tidak ingin asal dalam mengusung siapa yang akan bertarung di Pilwali 2024. Ia ingin memberikan yang terbaik dan mampu membawa Kota Blitar lebih maju dengan komitmen kerakyatan yang selama ini dipegang teguh oleh PDI Perjuangan.

    “Tokoh yang diusung nanti pasti yang dikehendaki rakyat dan bisa membawa kota Blitar lebih maju,” tegasnya.

    Patut dinanti siapa yang bakal mendapatkan rekom dari PDIP untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar 2024 mendatang. Apakah sang incumbent Santoso atau justru ada nama lain yang bakal mendapatkan rekomendasi.

    Nama Syahrul sendiri sebetulnya juga berpeluang untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar. Ketua DPC PDIP Kota Blitar itu juga mengaku siap jika diberikan mandat oleh partai.

    Ketua DPRD Kota Blitar itu mengaku keputusan maju atau tidaknya dirinya di Pilwali 2024 ini tergantung dari keputusan DPP. Jika dirinya menerima rekomendasi untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar, maka ia tidak bisa mengelak.

    “Saya masih menunggu keputusan dari DPP,” pungkasnya. [owi/aje]