Jenis Media: Politik

  • BKPSDM Jember: Jangan Ragukan Kualitas 11 PPPK Pengadaan Barang dan Jasa

    BKPSDM Jember: Jangan Ragukan Kualitas 11 PPPK Pengadaan Barang dan Jasa

    Jember (beritajatim.com) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta masyarakat tidak meragukan kualitas dan kapasitas sebelas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilantik menjadi pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa oleh Bupati Hendy Siswanto.

    Sebelas orang itu dilantik di Pendapa Wahyawibawagraha, 20 Maret 2024. Kepala BKPSDM Suko Winarno mengatakan, mereka sudah melewati empat tes pada perekrutan PPPK tahun lalu, yakni uji kompetensi manajerial, uji kompetensi sosio kultural, kompetensi teknis bidang, dan wawancara.

    “Semua materi tes itu diujikan melalui CAT (Computer Assisted Test), dan untuk jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa ini, materi di dalamnya termasuk pendalaman terkait pengadaan barang dan jasa,” kata Suko.

    Dengan demikian, lanjut Suko, PPPK yang lulus seleksi fungsional pengadaan barang dan jasa tak perlu diragukan lagi. “Karena memang yang bersangkutan sudah memenuhi standar atau passing grade yang ditetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” katanya.

    Pemkab Jember membuka 15 formasi untuk pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa dalam seleksi PPPK tahun lalu. “Tapi hanya terisi 11. Ini berarti ada empat yang tidak terisi. Ini menunjukkan bahwa panitia seleksi nasional menjaga kualiitas dan kompetensi melalui CAT dengan benar,” kata Suko.

    Pernyataan Suko ini menjawab somasi yang dilayangkan Mohammad Husni Thamrin, seorang pegacara di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (29/3/2024). Ia menggugat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 11 orang pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Pengangkatan ini telah melanggar aturan Undang-Undang Admistrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” kata Thamrin. Pejabat itu seharusnya diangkat dari aparatur sipil negara bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Sertifikat pengadaan barang dan jasa diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

    Thamrin berharap bupati mengganti sebelas orang tersebut agar program pengadaan barang dan jasa dapat berjalan semestinya. “Saya khawatir pelelangan yang dilakukan pejabat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini berpotensi untuk digugat dan dibatalkan segala putusannya,” katanya. [wir]

  • Alumni S2 Unair Jadi Incaran Parpol di Pilkada Gresik 2024

    Alumni S2 Unair Jadi Incaran Parpol di Pilkada Gresik 2024

    Gresik (beritajatim.com) – Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Gresik masih beberapa bulan lagi. Namun, sejumlah nama mulai muncul di permukaan. Salah satunya alumni S2 Universitas Airlangga (Unair) dr Titin Ekowati yang juga Dirut Rumah Sakit Wates Husada (RSWH) Balongpanggang.

    Selain menahkodai RSWW, ibu muda ini juga tercatat sebagai pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gresik bidang hukum serta
    aktif di beberapa kegiatan sosial, termasuk dalam kepengurusan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Condrodipo

    “Iya ada beberapa parpol yang sudah mendekati. Termasuk PKB,” tuturnya, Minggu (30/03/2024).

    Meski demikian dr Titin sapaan akrabnya belum tertarik terjun ke dunia politik. Selain itu, keluarganya juga belum memberikan restu untuk bertarung menjadi pejabat publik. Ditambah lagi pertimbangan anak-anak ada yang masih kecil butuh perhatian lebih.

    “Saya konsentrasi saja untuk mengurus rumah sakit,” kata koordinator Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) wilayah Gresik,” ungkapnya.

    Sebelumnya, secara terpisah Ketua DPD Partai Golkar Gresik Ahmad Nurhamim kepada awak media mengaku parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di Gresik sudah melakukan komunikasi politik jelang Pilkada 2024. Tetapi, belum ada nama yang mengerucut siapa yang akan diusung diajang Pilkada nanti.

    “Komunikasi sudah berjalan tapi masih dalam tahap inventarisasi siapa yang berpotensial diusung di Pilkada Gresik,” ujarnya.

    Ahmad Nurhamin mengatakan, menjelang Pilkada akan ada kejutan siapa nama yang diusung oleh partainya.

    “Kalau bupati petahana berpasangan dengan dr Asluchul Alif sudah kami prediksi dan itu bukan kejutan,” pungkasnya. [dny/ian]

  • Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto berharap semua partai politik bisa menilai obyektif capaian kinerjanya selama memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia percaya bisa merangkul semua partai politik untuk mengusung dan mendukungnya dalam pemilihan kepala daerah pada November 2024.

    “Saya berharap ada satu obyektivitas,” kata Hendy. Dia mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat.

    Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

    Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya, ditulis Sabtu (30/3/2024).

    Hendy mengakui dengan keterbatasan waktu dan banyaknya persoalan, kinerjanya tak maksimal. “Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

    Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Hendy untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya. “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” katanya.

    Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

    Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

    Dengan semua capaian sejak Februari 2021 ini, Hendy menyatakan siap mencalonkan diri kembali dalam pilkada. “Insyaallah kami akan berusaha semaksimal mungkin, pencalonan ini lebih baik lagi ke depannya. Kami siap untuk maju lagi, dan itu pun jika masyarakat menginginkan,” katanya.

    Hendy masih berharap semua partai akan mendukungnya kembali untuk memperpanjang masa kekuasaan hingga 2029. “Saya melamar seluruh partai yang ada. Kami berniat memajukan Jember,” katanya.

    “Silakan teman-teman partai menilai saja, apa yang dirasakan masyarakat kayak begini. Kira-kira apakah saya layak mendapat rekom. Tapi saya tetap meminta kepada seluruh ketua DPD, DPC, dan ketua umum. Saya akan datangi untuk memberikan rekom kepada saya,” kata Hendy.

    “Kami tidak akan sungkan-sungkan menanyakan dan meminta seluruh partai. Gerindra nyalonin saya aja. Ngapain, ke siapa lagi? Apa yang kami bangun sekarang cocok tidak, begitu saja tawarannya. Kalau ada yang perlu dievaluasi, itu hak prerogatif partai. Tapi saya menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Saya menawarkan diri, karena memang untuk Jember,” kata Hendy.

    “Tidak menutup kemungkinan saya juga minta ke PDIP untuk mendukung saya, karena dulu pertama kali mencalonkan bupati saya juga melamar ke PDIP. Pakai surat, karena kami bukan kader partai. Sekarang kami menawarkan hasil yang sudah kami kerjakan seperti ini,” kata Hendy. [wir]

  • Masuk Bursa Calon Bupati Blitar, Hengky Kurniawan Mengaku Siap Jika Direstui Partai

    Masuk Bursa Calon Bupati Blitar, Hengky Kurniawan Mengaku Siap Jika Direstui Partai

    Blitar (beritajatim.com) – Selebriti sekaligus Mantan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan kian santer dibicarakan bakal maju di Pilkada Blitar 2024 mendatang. Nama Hengky pun disebut-sebut masuk bursa sebagai calon Bupati Blitar.

    Hengky Kurniawan pun akhirnya angkat bicara soal isu yang berkembang di Bumi Penataran tersebut. Melalui Juru Bicaranya sekaligus mantan Ketua Tim Pemenangan Caleg pada pemilu 2014, Hengky mengaku siap untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar jika restui oleh partai.

    “Kalau tanggapan Mas Hengky sendiri soal mau di Blitar atau Bandung Barat, sebagai kader partai beliau bersedia ditempatkan di mana saja. Artinya kalau mau di kota atau kabupaten Blitar ya oke, kalau di Kabupaten Bandung Barat juga oke. Saya yakin Mas Hengky punya pemikiran yang rasional. Jadi saya tahu beliau itu orang yang sangat memilih dan memilah. Semoga ke depan kalau harapan kita ya di Blitar saja,” kata Ahrian Festyananda, Juru Bicaranya sekaligus mantan Ketua Tim Pemenangan Caleg pada pemilu 2014, Hengky Kurniawan.

    Sebagai kader PDIP, lanjut Ahrian, Hengky Kurniawan mengaku siap diterjunkan dimana saja jika diberikan mandat oleh partai politik. Termasuk jika dirinya ditugasi maju sebagai Cabup Blitar 2024-2029.

    Ahrian, menyebut, Hengky sendiri sebenarnya relatif berpotensi untuk ikut Pilkada di Kabupaten Blitar. Hal ini tergambar di mana Hengky sendiri sebelumnya telah memimpin Kabupaten Bandung Barat dengan cakupan wilayah yang kecamatannya sama-sama banyak seperti di Kabupaten Blitar.

    “Melihat potensinya ya di Kabupaten Blitar, karena memang sudah terbiasa dengan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri banyak kecamatan sama halnya dengan Kabupaten Blitar. Secara ini sepertinya dia akan memilih Kabupaten Blitar. Tetapi keputusan tetap ada di Mas Hengky dan penugasan partai,” ungkap pria yang biasa dipanggil Rian.

    Diketahui untuk Pilkada serentak tahun ini akan digelar akhir bulan November. Meski masih beberapa bulan lagi, atmosfer pencalonan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Blitar sudah mulai bergolak.

    Jika benar maju, maka Hengky bakal bersaing dengan incumbent Rini Syarifah yang telah menyatakan bakal maju kembali sebagai Calon Bupati Blitar periode 2024-2029. Tentu pertarungan antara Hengky dan Mak Rini pun akan sangat ketat.

    Nama Hengky yang telah populer di Blitar sebagai artis dan Mantan Bupati Bandung Barat, bukan tidak mungkin bakal menyulitkan langkah Mak Rini kembali maju sebagai Bupati Blitar periode 2024-2029. (owi/ian)

  • Pemkab Tuban Siapkan Ratusan Miliar untuk Infrastruktur Jalan

    Pemkab Tuban Siapkan Ratusan Miliar untuk Infrastruktur Jalan

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menyiapkan anggaran ratusan miliar untuk infrastruktur jalan tahun ini. Anggaran sebesar Rp100-200 miliar tersebut akan difokuskan untuk pembangunan jalan poros desa.

    Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky mengatakan meski tahun ini difokuskan untuk jalan poros desa, semua proyek infrastruktur tetap digarap. Termasuk pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan yang menjadi kewenangan Pemkab Tuban.

    “Kita garap semuanya, jadi ada beberapa masukan dari teman-teman desa mengingat memang peraturannya tidak diizinkan lagi pemerintah daerah masuk ke jalan lingkungan,” ucap Halindra.

    Namun demikian, Halindra memastikan infrastruktur di luar kewenangan Pemkab Tuban tetap akan dibereskan. Sementara jalan poros desa memang sudah menjadi target pada tahun ini.

    “Anggaran yang disiapkan hampir kurang lebih sekitar Rp100 sampai 200 miliar lebih untuk infrastruktur jalan ya,” ujar Halindra.

    Sedangkan terkait proses pengerjaannya, kata dia, hal itu menyesuaikan kondisi. Misalnya, jika jalan masih aspal dan diperlukan pengecoran, maka akan ditingkatkan.

    “Ada yang kita lebarkan sesuai dengan kebutuhan transportasi. Yang tidak (ditingkatkan), yang sudah harus upgrade, dan sebagainya,” tutup dia. [ayu/beq]

  • TPS 5 Mojongapit Jombang Terseret Sengketa Pilpres di MK

    TPS 5 Mojongapit Jombang Terseret Sengketa Pilpres di MK

    Jombang (beritajatim.com) – TPS (Tempat Pemungutan Suara) 5 Desa Mojongapit Kecamatan/Kabupaten Jombang Jawa Timur ikut terseret dalam sengketa Pilpres (Pemilihan Presiden) yang didaftarkan ke MK (Mahkamah Konstitusi).

    TPS tersebut menjadi salah satu lokus. Dengan adanya gugatan tersebut atau permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari paslon (pasangan calon) itu, KPU Jombang menjadi termohon. Sehingga KPU Jombang belum menetapkan perolehan kursi DPRD Jombang hasil Pileg 2024.

    “Kami (KPU Jombang) sebagai termohon. Penggugatnya adalah paslon 03. Lokusnya di TPS 5 Desa Mojongapit Jombang. Data dan alat bukti sudah kami siapkan. Bahkan kemarin divisi teknis dan divisi hukum sudah mengirim data-data tersebut ke Jakarta,” ujar Ketua KPU Jombang Abdul Wadud Burhan Abadi, Sabtu (30/3/2024).

    Burhan menegaskan bahwa pihaknya sudah menyiapakan alat bukti sebagai jawaban atas sengketa itu. Dia kemudian merinci bahwa yang dipersoalkan oleh kubu 03 bukan hasil. Tapi lebih pada persoalan administrasi. Utamanya soal DPT (Daftar Pemilih Tetap).

    Saat itu disampaikan bahwa yang hadir di TPS dan memberikan suara 100 persen atau 221 orang. “Memang itu ada kekeliruan penulisan data pemilih. Namun saat itu sudah diperbaiki di tingkat kecamatan,” kata Burhan.

    Dalam perbaikan di kecamatan tersebut juga disertakan formulir D kejadian khusus. Formulir itu menjelaskan bagaimana sesungguhnya data yang benar. “Kami kemarin diundang KPU (ke Jakarta) untuk menyampaikan persiapan. Di antaranya menyiapkan alat bukti yang meliputi data hasil, daftar hadir, kronologi, serta semua yang dibutuhkan. Ini untuk menghadapi sidang PHPU,” tegasnya.

    Apa dampak sengketa itu? “Dampaknya penetapan kursi Pileg di Jombang menunggu proses PHPU ini. Kalau sudah selesai, insyallah hasil perolehan kursi DPRD Jombang segera kita tetapkan,” ujar Burhan memungkasi. [suf]

  • Polres Malang Pastikan BBM Aman Saat Mudik Lebaran 2024

    Polres Malang Pastikan BBM Aman Saat Mudik Lebaran 2024

    Malang (beritajatim.com) – Aparat Kepolisian Resor Malang melakukan pengecekan mendadak (sidak) terhadap sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Malang, Jumat (29/3/2024).

    Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kondisi bahan bakar minyak (BBM) agar pemudik, tidak dirugikan saat mengisi BBM ketika mudik lebaran Idul Fitri mendatang.

    Inspeksi mendadak dilakukan oleh personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di SPBU 54.651.75, Jalan Raya Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

    Pengecekan tersebut melibatkan pihak Depo Pertamina dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.

    Saat tiba di lokasi, petugas gabungan langsung memeriksa data tera BBM dari kantor SPBU. Data tera BBM kemudian dicek ulang pada pompa ukur bahan bakar minyak oleh petugas, dengan disaksikan oleh aparat kepolisian dan petugas tera. Selain itu, pengecekan juga dilakukan terhadap tangki tandon Penyimpanan BBM.

    Kanit II Tipidter Satreskrim Polres Malang, Iptu Aji Prakoso, menjelaskan bahwa pengecekan tera BBM tersebut bertujuan untuk memastikan timbangan, takaran, dan meteran yang digunakan sudah sesuai dengan dasar transaksi perdagangan.

    Hal ini juga dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik-praktik kecurangan dan untuk memastikan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

    “Guna mendukung kegiatan Operasi Ketupat 2024, sidak SPBU dilakukan untuk memastikan masyarakat aman ketika membeli BBM menjelang mudik lebaran Idul Fitri mendatang,” ujar iptu Aji di sela-sela kegiatan, Jumat (29/3/2024).

    Selain di SPBU Karanglo, pengecekan juga dilakukan di SPBU 54.651.27 Singosari dan SPBU 54.651.38 Karangploso. Hasil pengecekan terhadap ketiga SPBU tersebut menunjukkan bahwa tera ukur sudah sesuai dengan batas toleransi yang telah ditentukan oleh UPT Metrologi Legal Kabupaten Malang dari beberapa sampel nozzel dan jenis BBM yang berbeda.

    “Saat pemeriksaan juga tidak ditemukan endapan air pada tangki tandon Penyimpanan BBM, semuanya dalam batas normal,” tegasnya.

    Aji mengatakan, bahwa stok BBM di SPBU di wilayah Kabupaten Malang dipastikan aman selama bulan Ramadhan dan libur panjang Idul Fitri 1445 H. Pihaknya juga memberikan himbauan kepada pengusaha SPBU agar tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan konsumen atau masyarakat.

    Pihak kepolisian akan terus melakukan patroli dialogis secara intensif kepada SPBU untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas masyarakat Kabupaten Malang menjelang musim libur dan mudik Lebaran 1445 H.

    “Sehingga para pemudik dapat merasakan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara serta mendapatkan pelayanan yang baik saat mengisi BBM di masing-masing SPBU wilayah Kabupaten Malang,” pungkasnya. (yog/ted)

  • Bupati Lamongan Yuhronur Gelar Silaturahmi Bersama Forsekdes, Ini Maksudnya

    Bupati Lamongan Yuhronur Gelar Silaturahmi Bersama Forsekdes, Ini Maksudnya

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menggelar kegiatan silaturahmi bersama Forum Sekretaris Desa (Forsekdes) Kabupaten Lamongan, di GM Made, Lamongan.

    Dalam silaturahmi tersebut, Bupati Yuhronur mengajak Sekdes (Sekertaris Desa) se-Kabupaten Lamongan untuk bersinergi dalam membangun daerah.

    Ditegaskan pula oleh Yuhronur, pertumbuhan suatu daerah perlu dukungan antar unsur elemen masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kolaborasi dan sinergi pentahelix dalam pembangunan Kabupaten Lamongan.

    “Ada keterkaitan antara APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN. Sehingga kita harus selalu bersinergi, supaya keinginan dan cita-cita kita dalam melaksanakan pembangunan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya,” tutur Bupati Yuhronur, Jumat (29/3/2024).

    Bupati Lamongan saat menggelar kegiatan silaturahmi bersama Forsekdes, di GM Made, Lamongan.

    Selanjutnya di hadapan para Sekdes, Bupati Yuhronur menyebut bahwa Lamongan memiliki berbagai prestasi maupun capaian melalui berbagai indikator. Menurutnya, hal itu berkat dukungan dan kolaborasi pemerintah desa terhadap pembangunan daerah.

    “Terima kasih, bahwa selama ini program-program Pemkab Lamongan dapat berjalan dengan baik, dengan dukungan saudara-saudara sekalian pemerintahan yang ada di desa. Karena tanpa dukungan Pemerintah Desa tentu pembangunan tidak bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” tutur Yuhronur.

    “Ke depan, saya mohon doa restu dan dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan masa pemerintahan saya yang kira-kira sampai Februari ke depan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Yuhronur bahkan kembali mengenalkan 11 program prioritas pemerintah daerah, mulai dari Jamula (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) hingga Desa Berjaya.

    “Alhamdulillah, semua dapat terimplementasi dengan baik dengan adanya jalan-jalan, walaupun sampai sekarang masih belum 100 persen, jalan yang kita lakukan dengan konstruksi beton, tapi kita terus berikhtiar dan berupaya supaya jalan-jalan ini bisa 100 persen diperbaiki dengan konstruksi cbc (beton) karena wilayah Lamongan ini tidak kuat jalannya jika tidak dikontruksi beton. Untuk itu, akan terus kita lanjutkan,” paparnya.

    Tidak cukup itu, Yuhronur juga meminta kepada para Sekdes agar terus mengedukasi masyarakat akan program-program yang dilakukan pemerintah.

    “Kita tidak mungkin, anggaran kita hanya difokuskan untuk infrastruktur fisik atau jalan, karena semuanya jika dikonsentrasikan untuk jalan maka pemerintahnya akan lumpuh, kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena tugas pemerintah melayani masyarakat,” pungkasnya.[riq/ted]

  • Jelang Pilwali Surabaya 2024, Eri Cahyadi Akui Kesamaan Visi dengan PKS

    Jelang Pilwali Surabaya 2024, Eri Cahyadi Akui Kesamaan Visi dengan PKS

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali melakukan safari politik ke PKS. Selain silaturahmi, Eri juga melakukan komunikasi politik soal Pilwali 2024.

    Eri mengatakan safari politiknya ini tak hanya membahas soal pilkada, melainkan sinergi kekuatan Pemerintah Daerah sengan kader partai di DPRD Surabaya.

    “Selama ini PKS betul-betul bersinergi dengan Pemkot untuk memajukan Surabaya. Kami berharap sinergi tetap terjalan untuk kepentingan ummat jauh lebih besar dari pada pribadi kita masing-masing,” kata Eri, saat berbuka puasa bersama dengan jajaran kader PKS, di Hotel Palm Park Surabaya, Jumat (29/3/2024).

    Eri menyebut bahwa dia hanya membahas soal visi-misi yang sama untuk Kota Surabaya. Salah satunya dengan membangun Kampung Madani dengan akidah agama yang dikuatkan.

    “Ternyata apa yang saya sampaikan sama semua dengan dewan syariat pusat. Saya minta doa beliau agar Surabaya bisa wujudkan Kampung Madani,” ujarnya.

    Orang nomor satu di Surabaya itu juga menyampaikan dirinya dengan PKS 100 persen punya visi-misi yang sama.

    “Kampung Madani tersambung, ini itu tersambung,, Alhamdulillah berarti semuanya bisa sama dan tujuannya untuk ummat. Ketika memiliki tujuan yang sama, dasar niatan yang sama, semoga perjuangan kita bisa bersama,” bebernya.

    Lebih lanjut saat ditanya apakah nanti bakal berkoalisi dengan PKS? Eri pun tak menampik jika partai PKS mau berkoalisi dengannya.

    “Kalau koalisi semuamya, makhluk bisa saling melengkapi, saling memberikan informasi, arahan dan ketemu titik itu. Tidak bisa sendiri,” tuturnya.

    Ditempat yang sama, Ketua DPD PKS Surabaya, Johari Mustawan menyebut bahwa partainya sangat terbuka untuk berkoalisi mengusung kandidat Bakal Calon Wali Kota (Bacawalkot) di Pilkada Surabaya, termasuk Eri Cahyadi.

    “Termasuk dengan Pak Eri (koalisi Pilwali) dengan siapapun kita terbuka selama kita punya tujuan yang sama, membuat Surabaya menjadi lebih baik, lebih sejahtera, berkeadilan bagi semua warga Surabaya,” terangnya.

    Johari menambahkan bahwa nama Eri Cahaydi masuk dalam radar PKS. Sebab mempunya visi-mis yang sama dan terlebih lagi sosok Wali Kota Surabaya itu tipekal yang merangkul semua pihak.

    Meski begitu, Eri Cahyadi belum tentu masuk bursa Pilwali dari PKS lantaran harus mengikuti keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Meskipun, secara umum mempunyai visi-misi yang sama.

    “Tidak ada sebuah keraguan, tetap kita dalam masalah politik ada komunikasi-komunikasi yang lebih pak Wali ini bisa menaungi semua golongan masyarakat,” pungkas dia. [asg/but]

  • Masa Kerja Segera Habis, 4 PPK di Bojonegoro Pelanggar Etik Belum Disanksi

    Masa Kerja Segera Habis, 4 PPK di Bojonegoro Pelanggar Etik Belum Disanksi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Masa kerja badan adhoc yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera berakhir. Badan adhoc dibentuk sebagai perangkat penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilakukan pencoblosan pada 14 Februari lalu.

    Badan adhoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Masa kerja badan adhoc paling lama dibubarkan 2 bulan pasca pencoblosan.

    Namun, menjelang berakhirnya masa kerja badan adhoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro belum memberikan sanksi bagi para penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran. Ada 4 PPK di Kabupaten Bojonegoro yang dinyatakan melanggar etik dalam proses pencoblosan februari lalu.

    “Masa kerja badan adhoc (PPK) akan habis pada bulan Maret. Sehingga April 2024 sudah melakukan persiapan perekrutan,” ujar Ketua KPU Bojonegoro Fatkhur Rohman, Jumat (29/3/2024).

    Disinggung soal 4 PPK yang telah dinyatakan oleh Bawaslu Bojonegoro bersalah melakukan penggeseran suara saat proses rekapitulasi suara, pihaknya mengaku masih melakukan kajian dan mempelajari rekomendasi dari Bawaslu. “Masih kami pelajari, nanti kami sampaikan hasilnya,” ungkapnya.

    Petugas PPK yang dinyatakan bersalah dan melanggar etik itu untuk Kecamatan Padangan, Balen, Margomulyo, dan Kecamatan Bojonegoro. Para petugas itu dinyatakan melanggar etik sebab kecurangan yang dilakukan telah diperbaiki. Rekomendasi hasil putusan Bawaslu disampaikan ke KPU pada 14 Maret 2024.

    Fatkhur Rohman mengaku (hingga Kamis (28/3/2024) belum memberikan sanksi dengan alasan masih menimbang fatalitas pelanggaran yang dilakukan. Pada prinsipnya, proses kemarin sudah dilalui dan hasil pun sudah dikembalikan semua baik ditingkatan partai politik, saksi, dan semua yang berkepentingan.

    “Kami akan memproses mereka secara etik. Melihat kesalahan kemarin itu, banyak faktor. Karena ternyata kesalahan itu diketahui ketika proses finalisasi,” pungkasnya. [lus/but]