Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Retret Gerindra Surabaya di Trawas, Siapkan Strategi Jelang Pemilu 2029 dan Mantapkan Soliditas Kader

    Retret Gerindra Surabaya di Trawas, Siapkan Strategi Jelang Pemilu 2029 dan Mantapkan Soliditas Kader

    Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan kader Partai Gerindra Surabaya dari seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) mengikuti retret konsolidasi di Ubaya Training Centre (UTC) Trawas, Mojokerto. Kegiatan ini menjadi ruang memperkuat solidaritas internal sekaligus menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029 dan kemungkinan pemekaran dapil di Kota Surabaya.

    Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, menyampaikan bahwa agenda retret ini tidak hanya bersifat penguatan organisasi. Dia menegaskan bahwa seluruh struktur partai perlu bergerak satu ritme dalam menata arah kerja politik menuju 2029.

    “Retret ini salah satu tujuannya membangun suasana demokrasi yang baik dan juga mensukseskan pemilu 2029 dengan meningkatkan perolehan suara dari Partai Gerindra, dan saya mengajak seluruh kader partai memaksimalkan perolehan suara,” ujar Cahyo di Trawas, Minggu (9/11/2025).

    Cahyo menambahkan bahwa target kursi legislatif ke depan harus benar-benar mencerminkan dukungan masyarakat secara luas. Dia berharap seluruh kader mampu membuka ruang partisipasi dan menyerap aspirasi secara lebih intens.

    “Pemilu ke depan maupun jumlah kursi yang diperebutkan semaksimal mungkin, dalam artian adalah jumlahnya betul-betul mampu menjaring suara dari semua kelompok masyarakat Surabaya,” lanjut Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

    Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menjelaskan bahwa peluang penambahan kursi DPRD Surabaya sangat ditentukan oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Dia menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membuka peluang penataan dapil yang baru.

    “Konsen kita adalah bagaimana jumlah kursi di DPRD Surabaya itu harus bertambah dulu. Saat ini kita ada 50 kursi. Fokus kita adalah menambah menjadi 55 kursi, dan salah satu syaratnya adalah jumlah penduduk Surabaya minimal 3 juta jiwa,” ujar Cak Yebe sapaan lekatnya.

    Cak Yebe menegaskan bahwa langkah teknis pengawalan data kependudukan menjadi hal krusial. Komisi A, kata dia, akan membentuk desk koordinasi bersama Dispendukcapil Surabaya dan KPU.

    “Harapan kami, Kota Surabaya ini sudah waktunya kursinya bertambah dari 50 jadi 55. Namun demikian itu bisa terjadi kalau jumlah penduduk Surabaya mencapai 3 juta,” tutur Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

    Sementara itu, Sekretaris DPC Gerindra Surabaya, Bahtiyar Rifai, menilai retret ini membawa dampak penting bagi soliditas partai hingga tingkat ranting. Dia menyebut suasana diskusi berjalan hangat dan penuh kesadaran kolektif.

    “Kegiatan ini menjadi momen menyamakan langkah. Kita ingin pengurus PAC sampai ranting merasakan satu napas perjuangan. Kalau soliditas terbentuk, kinerja politik juga akan lebih terarah,” ujar Bahtiyar.

    Bahtiyar menegaskan bahwa hasil retret ini harus benar-benar diterjemahkan dalam kerja nyata di lapangan. Dia menyebut kekompakan adalah modal utama menghadapi dinamika politik ke depan.

    “Kita pulang dari sini bukan hanya dengan semangat, tapi dengan tanggung jawab. Ada amanah yang harus diwujudkan bersama,” tutupnya. [asg/suf]

  • Front Pembebasan Rakyat dan Aktivis 98 Tolak Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional

    Front Pembebasan Rakyat dan Aktivis 98 Tolak Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali menuai penolakan. Front Pembebasan Rakyat (FPR), komunitas demokrasi partisipatoris yang beranggotakan sejumlah aktivis gerakan reformasi 1998 dari berbagai kampus, menyatakan sikap tegas menolak rencana tersebut.

    Mereka menilai bahwa pemberian gelar itu bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi mengaburkan sejarah pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi yang terjadi selama Orde Baru.

    FPR menyampaikan bahwa gelar Pahlawan Nasional seharusnya hanya diberikan kepada figur yang memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan hak asasi rakyat.

    Menurut mereka, masa kekuasaan Soeharto justru dibangun di atas prahara 1965, ditandai oleh pembungkaman kebebasan sipil, korupsi sistemik, serta kekerasan terstruktur terhadap masyarakat sipil dan lawan politik.

    Agus Wiryono, salah satu anggota FPR alumnus Unesa, mengatakan bahwa sejarah tidak boleh dipoles demi kepentingan politik sesaat.

    “Kami hidup dan menyaksikan sendiri bagaimana ruang demokrasi dicabut dari rakyat. Penangkapan tanpa proses hukum, pembredelan media, dan represi kampus adalah bagian nyata dari kehidupan di bawah pemerintahan Soeharto. Mengangkatnya menjadi Pahlawan Nasional sama saja menutupi luka dan rasa kehilangan para korban,” ujar Agus.

    Senada dengan itu, Heru Krisdianto aktivis 98 lulusan Unair, menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi.

    “Tahun 1998 bukan sekadar peristiwa politik, tapi jeritan rakyat yang sudah tidak sanggup lagi menahan penindasan. Banyak kawan kami dipenjara, diculik, atau hilang hingga kini tak kembali. Gelar pahlawan itu tidak pantas untuk orang yang kekuasaannya berdiri di atas ketakutan,” kata Heru.

    Sementara itu, aktivis jebolan UK Petra, Onny Wiranda, menambahkan bahwa penghormatan terhadap sejarah harus dilakukan melalui keberanian mengakui fakta, bukan dengan melupakan dan memutihkan masa lalu yang kelam.

    “Bukan soal dendam. Ini soal kebenaran dan rasa hormat kepada para korban. Kalau negara ingin memberi teladan, maka teladannya bukan mengangkat figur yang melanggar hak rakyat, tetapi menghormati mereka yang memperjuangkan keberanian, keadilan, dan kebebasan,” jelas Onny.

    FPR menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat luas untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan mengingat nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan dalam Reformasi 1998. Mereka menegaskan bahwa bangsa ini hanya bisa melangkah maju dengan cara berdamai dengan sejarah melalui pengakuan yang jujur, bukan dengan menghapus jejak penderitaan rakyat.

    Dengan sikap ini, FPR berharap suara publik yang menginginkan keadilan sejarah tetap dijaga, sekaligus menjadi pengingat bahwa gelar pahlawan bukan sekadar gelar simbolik, melainkan tanggung jawab moral tentang siapa yang patut dikenang sebagai teladan bagi generasi masa depan. [tok/suf]

    FRONT PEMBEBASAN RAKYAT

    Heru Krisdianto (Unair)
    Agus Wiryono (Unesa)
    Onny Wiranda (UK. Petra)
    Dandik Katjasungkana (Unair)
    Aldi Karmailis (Unair)
    Andri Arianto (Unair)
    Matius Eko Purwanto (UWM)
    Eusebius Purwadi (Unair)
    Opi Maharani Banong (STIESIA)
    Andre Hapsara (UWM)

    Didik Iskandar (UWKS)
    Abdi Edison (Untag)
    Didik Nurhadi (Unesa)
    Achmad Hilmi (Unitomo)
    Rinto M Siagian (Unitomo)
    Ferry Irawan (Unitomo)
    Nina Agustin (Unitomo)
    Singgih Prayogo (Unitomo)
    Mochamad Verie (UWK)
    Moh Rouf (Unesa)

    Mei Indarwanti (Unesa)
    Yudhit Ciphardian (UK. Petra)
    Dewa Made (UWKS)
    Agatha Retnosari (ITS)
    Triyana Damayanti (Unair)
    Tita Sinta (UWKS)
    Rosallyn (UWM)
    Edwin Suryaatmaja (Unesa)
    Pramono (Unipra)
    Riyanto (Unesa)

    Moch. Irvan (Unesa)
    Winda (ITATS)
    I Putu Agus Fitrian HK (Stiesia)
    Leonardus Sugianto (Stiesia)
    Michael Kusumosularso (ITATS)

  • Pemprov Jatim Raih Penghargaan Nusantaraya Award di ICCF 2025, Apa Kata Gubernur Khofifah?

    Pemprov Jatim Raih Penghargaan Nusantaraya Award di ICCF 2025, Apa Kata Gubernur Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berhasil meraih penghargaan Nusantaraya Award dalam ajang Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) 2025 yang berlangsung di Gedung Malang Creative Center (MCC) Kota Malang.

    Penghargaan berupa piala diserahkan langung oleh Ketua Umum ICCN yang disaksikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim Iwan mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

    Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan kepada Jawa Timur atas komitmen, dukungan dan inovasi dalam pengembangan ekosistem kreatif, khususnya dalam penguatan jejaring komunitas serta sinergi lintas pemangku kepentingan melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jatim No. 10 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

    “Alhamdulillah Jatim berhasil meraih penghargaan Nusantaraya Award dari ICCN. Salah satu alasan kuat adalah karena Jatim memiliki komitmen, dukungan dan inovasi dalam pengembangan ekosistem kreatif, khususnya dalam penguatan jejaring dan sinergi lintas pemangku kepentingan,” tutur Gubernur Khofifah saat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (9/11/2025).

    Lebih lanjut Gubernur Khofifah pun menegaskan investasi sektor ekonomi kreatif Jatim terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada periode Semester I – 2025 investasi sektor ekonomi kreatif di Jatim mencapai Rp 6,86 Triliun.

    “Yang meningkat 12,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp 6,08 triliun,” tegasnya.

    Tak hanya itu, posisi kuatnya ekonomi kreatif Jatim juga dapat dilihat dari data produktivitas ekspor luar negeri. Pada periode Semester I – tahun 2025, ekspor sektor ekonomi kreatif Jawa Timur telah tembus USD 12.887,01 juta. Capaian ini meningkat 4,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar USD 12.359,23 juta.

    “Dan Alhamdulillah Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai ekspor ekonomi kreatif terbesar di Indonesia, dengan komoditi utama berupa fesyen, kriya dan kuliner,” ujarnya.

    Lebih lanjut Khofifah pun menegaskan sektor ekonomi kreatif Jatim tak hanya disokong oleh pemodal besar. Melainkan justru banyak didukung juga oleh para pelaku UMKM. Hal ini karena sektor ekonomi kreatif berevolusi menjadi sektor paling menjanjikan dan populer di masyarakat.

    “Ekonomi kreatif sangat cepat pertumbuhannya. Dan ini membutuhkan perhatian bagaimana kita bisa membangun ekosistem yang tepat bagi para pelaku maupun investor,” tuturnya.

    Untuk itu, Khofifah mempersembahkan penghargaan ini pada seluruh penggerak ekonomi kreatif Jatim. Penghargaan yang diterima Jatim harus menjadi pelecut meningkatkan produktivitas. Dengan harapan besar turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.

    “Penghargaan ini bukanlah akhir perjuangan atau kerja keras kita. Melainkan jadi penyemangat untuk terus berjuang mewujudkan Jawa Timur yang memang surganya Ekonomi Kreatif,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, ICCF 2025 sendiri merupakan ajang bergengsi tahunan yang digelar oleh Indonesia Creative Cities Network (ICCN). Sedangkan ICCN adalah jejaring Kota dan Kabupaten kreatif di Indonesia yang berdiri sejak 2015.

    Dengan anggota lebih dari 260 kota/kabupaten, ICCN menjadi simpul kolaborasi lintas daerah untuk mendorong inovasi, menguatkan identitas budaya, dan memajukan ekosistem kreatif Indonesia.

    Turut hadir dalam gelaran (ICCF) 2025 Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. [tok/suf]

  • Gerakan Pangan Murah NasDem Bantu Warga Mojokerto Hadapi Harga Kebutuhan Pokok

    Gerakan Pangan Murah NasDem Bantu Warga Mojokerto Hadapi Harga Kebutuhan Pokok

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Partai NasDem Kabupaten Mojokerto dalam rangka HUT ke-14 menjadi angin segar bagi warga. Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, kehadiran pasar pangan murah ini langsung disambut antusias masyarakat Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu dan sekitarnya.

    Sejak pagi, warga terlihat antre tertib untuk mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok. Seperti beras SPHP, gula pasir, minyakita, telur ayam, bawang merah, bawang putih, daging, cabai rawit, dan sayuran dijual dengan harga terjangkau di Lapangan Pohkecik. Gerakan Pangan Murah tersebut terlaksana melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan ID Food.

    Salah satunya dengan menyediakan pangan murah yang bisa dijangkau semua kalangan. Ketersediaan komoditas yang dihadirkan juga disesuaikan dengan kebutuhan utama masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Senam Sehat dan HUT ke-14 Partai NasDem Kabupaten Mojokerto.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Mojokerto, Muhammad Habibur Rochman menegaskan bahwa manfaat bagi warga menjadi prioritas utama. “Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran partai. Gerakan Perubahan itu bukan slogan, tetapi aksi nyata,” ungkapnya, Minggu (9/11/2025).

    Anggota DPR RI ini menegaskan bahwa Partai NasDem akan terus menjadi motor penggerak perubahan di daerah. Menurutnya, selama 14 tahun Partai NasDem berdiri dan konsisten dengan tagline Gerakan Perubahan. Melalui kegiatan tersebut, NasDem berharap masyarakat merasakan kehadiran partai bukan hanya di masa Pemilu saja, tetapi juga di setiap momentum sosial dan ekonomi.

    Selain menghadirkan pasar murah, juga menyuguhkan bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan hiburan rakyat. Partai NasDem Kabupaten Mojokerto berharap kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di akar rumput.

    “Ini adalah bentuk nyata politik kemanusiaan. Kami bergerak bersama rakyat, untuk rakyat,” ujar Gus Habib, panggilan akrab Muhammad Habibur Rochman.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra yang turut hadir, mengapresiasi langkah Partai NasDem dalam membantu masyarakat menghadapi dinamika ekonomi. “Kegiatan ini menunjukkan kepedulian yang nyata. Semoga membawa keberkahan dan dapat terus berlanjut,” tuturnya.

    Lebih lanjut, bupati yang disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Partai NasDem yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Mojokerto. Partai NasDem Kabupaten Mojokerto telah memberikan kepedulian nyata kepada masyarakat dengan menghadirkan Gerakan Pangan Murah.

    “Semoga kegiatan seperti ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi amal baik. Mudah-mudahan di masa mendatang Partai NasDem semakin sukses dan menjadi partai pemenang di Mojokerto,” pungkas orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini. [tin/suf]

  • Rizal Fadillah: Cepat atau Lambat, Jokowi, Gibran, dan Prabowo akan Jadi Figur Paling Dibenci Rakyat

    Rizal Fadillah: Cepat atau Lambat, Jokowi, Gibran, dan Prabowo akan Jadi Figur Paling Dibenci Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M. Rizal Fadillah, menyebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan perubahan besar dari kepemimpinan sebelumnya.

    Dikatakan Rizal, publik melihat gaya kepemimpinan keduanya masih memiliki kesamaan dalam hal politik pencitraan dan lemahnya pemberantasan korupsi.

    “Wi and Wo ternyata sama dan sebangun alias sarua wae, yakni sama-sama munafik. Omong bohong, enteng janji dan mengingkari, serta khianat atas amanat. Ngeles dan pencitraan adalah bungkus kepalsuan,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Minggu (9/11/2025).

    Ia juga menaruh perhatiannya pada pemerintahan Prabowo yang terbilang sangat gemuk.

    “Berpolitik gemuk padahal kurus dan kurus padahal gemuk. Serasi seperti Abbott Costello cartoons. Film komedi Amrik yang laris tahun 60-an,” sebutnya.

    Rizal mengatakan, berdasarkan pengakuan Jokowi, 10 tahun memerintah, ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu telah membawa Indonesia ke era kegelapan.

    “Jokowi sendiri menyebut ruwet ruwet ruwet. Korupsi dahsyat dan aparat berkarat. Sangat kuat kolusi, korupsi, dan politik dinasti,” sesalnya.

    Tidak berhenti di situ, ia membeberkan adanya ketimpangan dalam aspek penegakan hukum.

    “Hukum mahal bagi rakyat tapi murah bagi pejabat dan konglomerat. Jokowi dan rezimnya menjajah bangsa dan rakyatnya sendiri,” tukasnya.

    Meskipun telah beberapa kali meyakinkan publik bahwa akan menjadi diri sendiri, tapi Rizal melihat, sulit membedakan gaya dan misi antara Jokowi dan Prabowo.

    “Maklum produk konspirasi bersama. Menang curang dengan menipu rakyat. Keduanya bekerja ala mafia. Harapan mengampuni Prabowo karena mampu memperbaiki hilang bertahap,” Rizal menuturkan.

  • 25 ribu lebih orang semarakkan Green Democracy Fun Walk DPD RI di GBK

    25 ribu lebih orang semarakkan Green Democracy Fun Walk DPD RI di GBK

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 25.538 orang ikut menyemarakkan Green Democracy Fun Walk yang dimulai dari Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 DPD RI.

    Ketua DPD RI Sultan B Najamudin yang melepas para peserta, mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan komitmen lembaganya dalam mengusung paradigma baru “Green Democracy” sebagai bentuk demokrasi yang sejuk, elegan, dan berwawasan lingkungan.

    “Hari ini kami tidak hanya jalan santai bersama masyarakat, tetapi juga menanam pohon damar sebagai simbol bahwa demokrasi hijau adalah demokrasi yang menyelamatkan bumi,” kata Sultan.

    Dia mengatakan Green Democracy merupakan simbol bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang manusia dan politik, tetapi juga tentang keberlanjutan bumi. Menurut dia, konsep Green Democracy akan menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan kelembagaan DPD RI ke depan.

    “Dari Green Democracy, kami akan turunkan menjadi Green Parliament, Green Legislation, Green Diplomacy, hingga Green Economy dan Green Education. Karena masa depan demokrasi harus bersinergi dengan masa depan bumi,” kata dia.

    Di Parlemen, dia mengungkapkan bahwa DPD RI telah menginisiasi penyusunan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis yang berkaitan dengan isu lingkungan, termasuk RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

    “Dunia tidak boleh hanya memanfaatkan isu iklim untuk keuntungan ekonomi. Regulasi setingkat undang-undang harus ada untuk mengorkestrasi isu besar ini,” katanya.

    Empat RUU usulan DPD yang masuk dalam Prolegnas 2025, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemerintah Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan.

    Berdasarkan pendaftaran, sebanyak 25 ribu peserta turut meramaikan acara yang baru pertama kali dilaksanakan oleh DPD RI ini. Acara Green Democracy Fun Walk DPD RI ini juga dihadiri beberapa menteri, antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wamenpora Taufik Hidayat, Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrullah serta Duta-duta besar negara sahabat seperti Chile, Belarus dan dubes lainnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Sigit Pinardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surya Paloh tegaskan belum ada PAW usai MKD beri sanksi Sahroni

    Surya Paloh tegaskan belum ada PAW usai MKD beri sanksi Sahroni

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa partainya belum berencana untuk melakukan penggantian antarwaktu (PAW) setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    “Sampai saat ini belum karena memang kita menghormati segala proses itu ya,” Surya usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu.

    Dia menjelaskan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh MKD DPR RI harus dihormati. Sebelumnya, kata dia, partai pun sebelumnya sudah menjatuhkan sanksi nonaktif kepada Sahroni dan Nafa Urbach.

    “Partai sudah memberikan nonaktif, MKD laksanakan prosesnya sebagaimana mekanisme yang ada di dewan,” kata dia.

    Sebelumnya, Partai NasDem menyatakan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai Anggota DPR RI, buntut adanya sorotan dari publik yang juga terkait dengan aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025. Selain dari NasDem, ada juga tiga legislator lainnya dari partai yang berbeda-beda.

    Kemudian MKD DPR RI pun memproses dugaan pelanggaran kode etik, menyusul adanya penonaktifan lima Anggota DPR RI tersebut.

    Hasilnya, MKD DPR RI menyatakan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach melanggar kode etik. Selain itu, Sahroni dihukum nonaktif selama enam bulan, dan Nafa selama tiga bulan, sejak mereka dinonaktifkan oleh partai.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surya Paloh sepakat pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto

    Surya Paloh sepakat pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sepakat atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terlepas dari kontroversinya.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut. Meski ada kekurangan, dia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    “Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti, keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” kata Surya Paloh usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu.

    Selama 32 tahun memimpin Indonesia, menurut dia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Namun jika ingin membawa gerakan perubahan, dia mengatakan bahwa faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

    “Saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, bagi NasDem melihat sisi positifnya saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT ke-14 NasDem, Ribuan Kader Jalan Sehat Rayakan Solidaritas dan Kepedulian Sosial

    HUT ke-14 NasDem, Ribuan Kader Jalan Sehat Rayakan Solidaritas dan Kepedulian Sosial

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suasana pagi Jakarta pada Minggu (9/10) dipenuhi lautan warna biru. Ribuan kader Partai NasDem tumpah ruah di jalanan, melangkah bersama dalam Funwalk HUT ke-14 Partai NasDem yang berlangsung meriah. Di bawah semangat “Seribu langkah, sejuta semangat”, acara ini bukan hanya sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga simbol dari solidaritas, kebersamaan, dan semangat perubahan yang menjadi napas partai restorasi tersebut.

    Ketua Panitia Funwalk, Nova Paloh, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang seremonial tahunan. Lebih dari itu, Funwalk menjadi simbol penyatuan hati seluruh kader NasDem dari berbagai tingkatan, dari DPP hingga DPW.

    “Funwalk ini bukan sekadar jalan sehat, tapi langkah nyata untuk menyatukan hati seluruh kader dari DPP, DPW, hingga fungsionaris partai. Kita ingin menunjukkan bahwa NasDem bukan hanya bicara politik, tapi juga peduli pada kehidupan yang sehat dan bermakna,” ujar Nova.

    Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-14 Partai NasDem, yang sejak awal diisi dengan berbagai kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, donor darah, dan pembagian sembako bagi masyarakat. Menurut Nova, ulang tahun partai bukan sekadar perayaan, melainkan momentum untuk menunjukkan kehadiran nyata partai di tengah rakyat.

    “Dari pengobatan gratis sampai jalan sehat, semua adalah bentuk kepedulian kita. Karena bagi NasDem, politik harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” tuturnya.

    Lebih dari seribu peserta memadati area kegiatan sejak pagi. Tak hanya berjalan santai, peserta juga disuguhi berbagai hiburan dan hadiah menarik — mulai dari sepeda listrik, televisi, kulkas, hingga grand prize mobil listrik Wuling EV, simbol komitmen NasDem terhadap energi bersih dan masa depan ramah lingkungan.

  • Shutdown Pemerintah AS, ribuan penerbangan terhenti

    Shutdown Pemerintah AS, ribuan penerbangan terhenti

    ANTARA – Krisisnya tenaga pengatur lalu lintas udara membuat lebih dari 1.000 penerbangan dibatalkan, sementara ribuan lainnya tertunda. Pemerintah AS terpaksa mengurangi lalu lintas udara di 40 lokasi akibat kekurangan petugas, di tengah penutupan pemerintah atau government shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika. (Rinto A Navis/Soni Namura/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.