Jenis Media: Politik

  • Total Hadiah Rp114 Juta, Pemkot Kediri Siapkan Apresiasi Maksimal di Gerak Jalan Napak Tilas Kediri–Bajulan

    Total Hadiah Rp114 Juta, Pemkot Kediri Siapkan Apresiasi Maksimal di Gerak Jalan Napak Tilas Kediri–Bajulan

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri memaksimalkan pelaksanaan Gerak Jalan Napak Tilas Route Gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman Kediri–Bajulan Tahun 2025 dengan menyiapkan total hadiah uang penghargaan sebesar Rp114 juta. Kegiatan yang akan digelar pada Sabtu Legi, 20 Desember 2025 ini diharapkan mampu menarik partisipasi luas masyarakat sekaligus memberikan apresiasi nyata bagi para peserta.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri, Bambang Priambodo kepada pers, Jum’at (12/12) mengatakan besarnya hadiah yang disiapkan merupakan bentuk komitmen Pemkot Kediri dalam memaksimalkan penyelenggaraan kegiatan napak tilas agar semakin diminati masyarakat.

    “Gerak jalan napak tilas ini bukan sekadar lomba. Kami ingin peserta merasakan nilai perjuangan para pahlawan, sekaligus mendapatkan apresiasi yang layak atas usaha dan ketangguhan mereka,” ujarnya,

    Bambang menjelaskan, total hadiah Rp114 juta tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori perlombaan. Untuk kategori kelompok atau beregu, juara pertama akan menerima Rp10 juta, juara kedua Rp9 juta, dan juara ketiga Rp8 juta.

    Sementara pada kategori perorangan usia 16–30 tahun, juara pertama memperoleh Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, dan juara ketiga Rp3,5 juta. Nominal hadiah yang sama juga diberikan pada kategori perorangan usia 31–60 tahun, dengan rincian juara pertama Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, dan juara ketiga Rp3,5 juta.

    Selain hadiah juara utama, panitia juga menyiapkan hadiah nominasi terbaik sebagai bentuk apresiasi yang lebih luas. Sebanyak 10 nominasi terbaik kelompok atau beregu masing-masing akan memperoleh Rp3 juta, dengan total Rp30 juta. Sementara itu, 16 nominasi terbaik perorangan usia 16–30 tahun dan 16 nominasi terbaik perorangan usia 31–60 tahun masing-masing mendapatkan Rp1 juta, atau total Rp16 juta untuk setiap kategori. Seluruh hadiah uang tersebut akan ditransfer langsung ke rekening penerima sesuai ketentuan panitia.

    Gerak jalan napak tilas ini akan dimulai dari Balai Kota Kediri dan berakhir di Pesanggrahan Panglima Besar Jenderal Soedirman di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Sepanjang rute, panitia menyiapkan tujuh pos pelayanan yang dilengkapi layanan kesehatan, logistik, serta kesiapsiagaan evakuasi untuk memastikan keselamatan peserta.

    Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, instansi pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, hingga masyarakat umum dengan rentang usia 13 hingga 60 tahun, baik kategori perorangan maupun beregu.

    “Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi, namun kesiapan fisik, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi perhatian utama,” tegas Bambang.

    Meski menawarkan hadiah yang besar, kegiatan ini tetap mengedepankan nilai historis dan edukatif melalui tema “Menapak Jejak Perjuangan, Menjaga Alam Kediri” dengan tagline “Melangkah Bersama, Menuju Kota Kediri Mapan”.

    Melalui kegiatan ini, Pemkot Kediri berharap semangat perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dapat terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam membangun karakter kebangsaan. [nm/kun]

  • PAD Bangkalan Tembus Rp462 Miliar, Tapi Bertumpu pada Segelintir OPD

    PAD Bangkalan Tembus Rp462 Miliar, Tapi Bertumpu pada Segelintir OPD

    Beritajatim.com adalah media online berbasis di Surabaya, dan fokus pada pemberitaan di wilayah Jawa Timur. Sejak awal, beritajatim.com memegang teguh kaidah jurnalistik dalam pemberitaan, sehingga aspek akurasi, disiplin verifikasi, independen, melekat kuat di setiap berita Selengkapnya

  • DPP GAN: Prabowo Sedih, Rakyat Sedih, Prabowo Senang Rakyat Juga Harus Senang

    DPP GAN: Prabowo Sedih, Rakyat Sedih, Prabowo Senang Rakyat Juga Harus Senang

    Fajar.co.id, Jakarta — Refleksi setahun perjalanan organisasi Garuda Astacita Nusantara (GAN) telah digelar di Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025, kemarin.

    Wakil Ketua DPP GAN, Mukhtar Tompo menyampaikan GAN adalah organisaso relawan yang konsisten berjuang untuk Prabowo Subianto, bahkan sejak Pilpres 2019 lalu.

    ”Banyak Relawan militan pak Prabowo di seluruh pelosok Nusantara, yang paling riil itu di tahun 2019 dengan segala pengorbanan materiil dan in materiil,” kata Mukhtar Tompo.

    Meteka telah berhadapan dengan berbagai resiko perjuangan, baik secara fisik, Psikis dan politik. Jadi tak boleh ada pihak yang merasa terlalu pahlawan dan membuat pagar pembatas untuk akses ke Prabowo,

    “Karena sejatinya perjuangan itu ada di Grassroot. Prabowo sedih rakyat sedih, Prabowo tertawa senang rakyat juga harus senang dan tertawa,” katanya.

    Mukhtar dikenal sebagai Patriot pejuang prabwo khususnya pada tahun 2019. Gerakannya membuat heboh ketika menjadi tim Prabowo untuk kawasan timur Indonesia.

    Ia bahkan melakukan hijrah partai ke PAN menjadi Caleg DPR RI Dapil Sulsel 1 dengan Tagline “SAYA HIJRAH POLITIK KARENA INGIN GANTI PRESIDEN”.

    Gerakan ini memantik patriotisme dan militansi grassroot untuk Prabowo walau dirinya harus menuai berbagai resiko.

    Organisasi dibawah pimpinan Ketua Umum GAN, Muh Burhanuddin dan Sekretaris Jenderal DPP GAN, Erlambang Trisakti mengatakan visi besar mereka adalah mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Yakni untuk memajukan bangsa indonesia dan mensejahterahkan rakyat indonesia sebagaimana telah tertulis dalam ASTA CIITA. Lembaga ini konsisten menjalankan berbagai misi dan langkah taktis,” kata Mukhtar Tompo.

  • Sampang Hibahkan Tanah, BULOG Bangun Infrastruktur Pasca Panen Pertama di Madura

    Sampang Hibahkan Tanah, BULOG Bangun Infrastruktur Pasca Panen Pertama di Madura

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang bersama Perum BULOG secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang hibah tanah untuk pembangunan infrastruktur pasca panen BULOG.

    Direktur SDM dan Umum Perum BULOG, Sudarsono Hardjosoekarto, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas pasca panen ini merupakan bagian dari arahan Presiden RI untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, BULOG akan membangun 100 titik infrastruktur pasca panen berupa unit pengeringan (dryer), penggilingan (RMU), serta gudang atau silo padi dan jagung. Selama ini di Pulau Madura belum tersedia fasilitas modern tersebut,” terangnya, Sabtu (12/12/2025).

    Ia menambahkan, dengan adanya hibah tanah dari Bupati Sampang seluas 6.300 meter persegi, BULOG kini dapat membangun fasilitas lengkap ini di Madura, sehingga ke depan petani tidak perlu lagi membawa hasil panen ke luar pulau.

    “Lokasi hibah tanah yang berada di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dipilih karena posisinya strategis dan dapat menjangkau seluruh wilayah Madura. Di atas lahan tersebut akan dibangun unit pengeringan (dryer), unit penggilingan (RMU), serta gudang atau silo modern yang mampu mengolah padi dan jagung secara cepat, efisien, dan sesuai standar nasional,” imbuhnya.

    Sementara itu, Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah BULOG menghadirkan infrastruktur pangan strategis di Madura.

    “Kami berterima kasih kepada Perum BULOG yang terus memperjuangkan Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto. Pemerintah Daerah Sampang siap menyediakan lahan dan mendukung sepenuhnya pembangunan ini. Semua yang dilakukan ini demi kepentingan masyarakat, bukan hanya masyarakat Sampang tetapi seluruh Pulau Madura,” pungkasnya. [sar/kun]

  • Dua Inovasi Banyuwangi Raih Penghargaan Kompetisi Kovablik Jatim 2025

    Dua Inovasi Banyuwangi Raih Penghargaan Kompetisi Kovablik Jatim 2025

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dua inovasi Banyuwangi yakni Jagoan Tani dan I-Care, meraih penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Tahun 2025, yang diselenggarakan Pemprov Jawa Timur.

    Jagoan Tani menyabet predikat prestisius sebagai Top 9 Outstanding Public Service Innovations 2025. Sementara I-Care meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik.

    Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak kepada Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, di Surabaya dalam acara penyerahan Penghargaan Kovablik 2025, Jumat (12/12/2025).

    “Kami bersyukur inovasi Banyuwangi terus mendapatkan apresiasi positif, baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jatim. Prestasi ini semakin memotivasi kita untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima di Banyuwangi,” kata Mujiono.

    Wabup menjelaskan, inovasi Jagoan Tani sukses menyabet predikat prestisius sebagai Outstanding Public Service Innovations 2025. Predikat ini hanya diberikan kepada 9 inovasi terbaik dari ratusan inovasi yang ikut berkompetisi tahun ini.

    “Penghargaan ini menjadi kado indah bagi masyarakat Banyuwangi jelang peringatan Harjaba (Hari Jadi Banyuwangi) ke 254. Ini sekaligus melengkapi pencapaian, setelah kembali ditetapkan sebagai Daerah Terinovatif se-Indonesia untuk ke 8 kalinya oleh Kemendagri,” ujar Mujiono.

    Jagoan Tani adalah program inkubasi anak-anak muda daerah yang memiliki passion ke sektor pertanian. Jagoan Tani setiap tahunnya diikuti ratusan anak muda yang telah memiliki rintisan usaha untuk lebih mengembangkan bisnisnya.

    Program ini menghadirkan mentor-mentor berpengalaman dari kalangan praktisi hingga akademisi untuk scaling-up bisnis para peserta. Mereka juga dikoneksikan dengan perbankan, jaringan dunia usaha, hingga difasilitasi stimulus modal untuk pengembangan usahanya.

    “Dari Jagoan Tani lahir sekitar 4000 wirausaha muda di sektor agribisnis. Berbekal ilmu yang didapatkan selama inkubasi, mereka mampu menjalankan usaha di sektor pertanian secara lebih modern,” urainya.

    Sementara program I-Care, merupakan inovasi yang memfasilitasi rujukan cepat pasien stroke sehingga meningkatkan angka keberhasilan penanganan stroke di golden periode yakni sebelum 4,5 jam sejak serangan awal. Program ini diinisiasi RSUD Blambangan.

    Layanan I-Care menggabungkan edukasi, teknologi aplikasi dan gotong royong. Layanan I-Care bisa di akses dengan mudah di superApps Smart Kampung. Pasien bisa langsung membuka menu I-Care pada Smart Kampung, cek mandiri risiko stroke, kemudian memilih ambulance terdekat untuk segera menuju RS.

    “Tujuannya, mempercepat pasien tiba di rumah sakit. Dengan penanganan tepat di masa golden period, untuk mengurangi risiko cacat permanen hingga kematian pada penderita,” kata Mujiono.

    Untuk diketahui, dampak dari I-Care pada 2024 jumlah pasien stroke yang datang dalam golden period meningkat, sehingga angka kefatalan pasien stroke turun menjadi 16,18 persen dari sebelumnya sebesar 82 persen. Selain itu, sebanyak 83,82% pasien dapat kembali produktif dan bekerja seperti semula.

    Berkat keberhasilan ini, sejak 2023, I-CARE resmi menjadi percontohan nasional untuk layanan terintegrasi kegawatan stroke, serta 5 kali meraih penghargaan Diamond Status dari World Stroke Organization (WSO) untuk periode 2021–2025, serta Penghargaan Diamond Award Indonesia Health Care Innovation Award 2023. [tar/ian]

  • Bertemu Direksi InJourney, Bupati Ipuk Perkuat Ekosistem Pariwisata Banyuwangi

    Bertemu Direksi InJourney, Bupati Ipuk Perkuat Ekosistem Pariwisata Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus berupaya memperkuat peningkatan ekonomi daerah melalui kolaborasi. Salah satunya Ipuk bertemu jajaran direksi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, di Jakarta, untuk memperkuat ekostistem pariwisata di Banyuwangi.

    “Kami sudah bertemu direksi InJourney untuk menjajaki potensi yang bisa kita kerja samakan. Alhamdulillah, InJourney menyatakan siap mensupport ekosistem pariwisata di Banyuwangi,” ujar Ipuk, Sabtu (13/11/2025).

    Bupati Ipuk bertemu Direktur Utama InJourney, Maya Watono; Direktur Utama InJourney Airports Rizal Pahlevi; Wakil Direktur Utama InJourney Airports, Ahmad Syahir; serta jajaran direksi lainnya, di Jakarta pada Rabu (11/12/2025).

    Dalam diskusi tersebut, Ipuk memaparkan potensi dan program pembangunan daerah. Banyuwangi dikenal memiliki kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang terangkum dalam agenda tahunan melalui Banyuwangi Festival yang merupakan rangkaian event budaya, sosial, religi, hingga sport tourism.

    “Banyuwangi memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan lebih optimal jika didukung oleh pengelolaan profesional dan jaringan luas yang dimiliki InJourney,” kata Ipuk.

    “Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem pariwisata di Banyuwangi,” tambah Ipuk.

    Dalam peningkatan ekosistem pariwisata tersebut, potensi kerja sama yang dibahas meliputi pengembangan Bandara Banyuwangi untuk meningkatkan layanan dan aksesibilitas, amplifikasi destinasi dan even dalam Banyuwangi Festival, pemberdayaan pelaku UMKM, dan sektor terkait lainnya.

    Menanggapi hal itu, Dirut InJourney Maya Watono menyatakan siap untuk bekerja sama dengan Pemkab Banyuwangi untuk memperkuat ekosistem pariwisata Banyuwangi.

    “Tugas kami adalah sebagai katalis pembangunan destinasi. Kami siap bekerjasama dengan Pemkab Banyuwangi. Kita akan bersama-sama membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan di Banyuwangi,” jelasnya. [tar/ian]

  • Pemkot Mojokerto Perkuat Kapasitas Petani Jeruk, Siapkan Wisata Petik Jeruk di TBM

    Pemkot Mojokerto Perkuat Kapasitas Petani Jeruk, Siapkan Wisata Petik Jeruk di TBM

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat kapasitas petani jeruk melalui Pelatihan Budidaya Jeruk yang digelar di PLUT Maja Citra Kinarya. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas jeruk sekaligus menyiapkan wisata petik jeruk di kawasan Taman Bahari Mojopahit (TBM).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi bersama para petani jeruk yang sebelumnya digelar di Kantor Kelurahan Pulorejo pada November 2025 lalu. “Kita sudah diskusi awal di sana, kemudian saya tindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan panjenengan,” ungkapnya, Sabtu (13/12/2025).

    Yakni dengan melakukan kegiatan pelatihan di penghujung tahun. Wisata petik jeruk menjadi salah satu segmen penting dalam pengembangan kawasan TBM yang terintegrasi dengan wisata susur sungai. Meski luas lahan jeruk di Kota Mojokerto tergolong terbatas, Ning Ita (sapaan akrab, red), optimistis hasilnya dapat maksimal apabila dikelola dengan baik.

    “Artinya panjenengan sampun mendapatkan ilmu bagaimana supaya jeruk yang kita tanam di Bantaran Sungai Ngotok ini sesuai harapan kita bersama. Buahnya bisa lebat dan juga manis. Lahannya memang tidak luas, tapi kalau dikelola dengan baik, hasilnya bisa maksimal. Jeruk ini bisa menjadi kebanggaan sekaligus mendukung pariwisata Kota Mojokerto,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Mojokerto, Novi Raharjo menjelaskan bahwa, Pelatihan Budidaya Jeruk hari pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2025 lalu. Materi yang diberikan meliputi pengolahan lahan, perawatan tanaman, rekayasa tanaman, hingga pengendalian hama.

    “Panen pertama dan kedua biasanya masih masam atau kecut. Namun pada panen ketiga, kualitas buah bisa ditingkatkan menjadi lebih manis melalui berbagai intervensi dan rekayasa tanaman yang telah diajarkan oleh narasumber,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pada hari kedua pelatihan difokuskan pada konsep agrowisata, mengingat kebun jeruk berada di kawasan pariwisata TBM. Denganbtema agrowisata, artinya mengaitkan kegiatan pertanian dengan sektor pariwisata, karena lahan jeruk ini berada di kawasan Taman Bahari Mojopahit.

    Untuk semakin meramaikan kawasan TBM, Pemkot Mojokerto juga telah menggelar berbagai kegiatan dan event, mulai dari fun run hingga kegiatan kepramukaan. Saat ini, kawasan petik jeruk di bantaran Sungai Ngotok dikelola oleh enam kelompok petani jeruk, yang terdiri dari empat kelompok di sisi selatan sungai dalam kawasan TBM dan dua kelompok pengelola di sisi utara sungai.

    Dalam kegiatan tersebut, turut hadir dua anggota DPRD Kota Mojokerto dari Partai Gerindra yang ikut berdiskusi dan menyerap aspirasi para petani peserta pelatihan. [tin/ian]

  • Viral Video Pungli Satpol PP, DPRD Surabaya: Jangan Cukup Alasan Video Lama

    Viral Video Pungli Satpol PP, DPRD Surabaya: Jangan Cukup Alasan Video Lama

     

    Surabaya (beritajatim.com)– Video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan liar oleh oknum anggota Satpol PP Kota Surabaya terhadap pedagang kaki lima memantik reaksi keras DPRD Surabaya.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai peristiwa tersebut harus menjadi atensi serius Wali Kota Surabaya dan jajaran pimpinan Satpol PP.

    “Bukan soal itu video lama atau baru, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa disanggah tentang wajah Satpol PP Kota Surabaya yang masih jauh dari bersih dari perilaku pungli,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Sabtu (13/12/2025).

    Cak Yebe menegaskan klarifikasi bahwa video tersebut direkam setahun lalu tidak menghapus substansi persoalan. Menurut dia, praktik pungli tetap merupakan pelanggaran serius yang mencederai kepercayaan publik.

    “Sekalipun disebut video lama yang baru diviralkan, itu tidak mengubah kenyataan bahwa pungli masih terjadi dan harus ditangani secara serius,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Dia menyebut momentum viralnya video pungli tersebut semakin ironis karena terjadi di tengah komitmen Pemerintah Kota Surabaya memberantas pungli dan korupsi. Apalagi, video viral tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.

    “Ini ironis, di saat kita bicara komitmen pemberantasan pungli dan korupsi, justru muncul video yang menunjukkan praktik sebaliknya,” kata Cak Yebe.

    Cak Yebe mengingatkan bahwa semangat anti korupsi tidak boleh berhenti pada jargon semata. Komitmen tersebut, menurut dia, harus diwujudkan dalam tindakan riil dan konsisten dalam keseharian aparatur pemerintah.

    “Seperti yang saya sampaikan saat Hakordia, keberanian memberantas pungli dan menolak korupsi jangan hanya sebatas jargon, tapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari,” ujar Cak Yebe.

    Dia menegaskan bahwa setiap aparatur, baik ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya, yang terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas. Sanksi yang dijatuhkan, kata dia, harus memberikan efek jera.

    “Jika ada ASN maupun non-ASN Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli kepada masyarakat, harus ditindak tegas dengan sanksi yang memberatkan,” tegas Cak Yebe.

    Bahkan, Cak Yebe membuka opsi pemberian sanksi terberat berupa pemecatan tidak dengan hormat. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa.

    “Bila perlu sanksi pemecatan dengan tidak hormat agar timbul efek jera bagi pegawai yang lain,” kata dia.

    Sebaliknya, Cak Yebe mengingatkan agar penanganan kasus pungli tidak berhenti pada hukuman ringan. Menurut dia, sanksi berupa mutasi jabatan atau rotasi lokasi kerja tidak cukup untuk menunjukkan keseriusan pemerintah.

    “Kalau hanya sebatas jargon dan sanksi ringan seperti mutasi atau rotasi, saya menilai Pemkot Surabaya tidak benar-benar serius memberantas pungli dan korupsi,” ujar Cak Yebe.

    Cak Yebe menegaskan pemberantasan pungli merupakan prasyarat utama mewujudkan aparatur pemerintahan yang berintegritas. DPRD Surabaya, kata dia, akan terus mengawal komitmen tersebut agar benar-benar dijalankan.

    “Ini soal integritas aparatur dan kepercayaan publik, sehingga harus dibuktikan. Gak ngomong tok,” pungkas politisi penggemar olahraga domino dan jujitsu ini.[asg/ted]

  • Khofifah Tanam 5.000 Bibit Pohon di Lumajang, Dukung Alam Wujudkan Net Zero Emission 2060

    Khofifah Tanam 5.000 Bibit Pohon di Lumajang, Dukung Alam Wujudkan Net Zero Emission 2060

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri Puncak Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2025 di Bumi Perkemahan Glagah Arum, Desa Kandangtepus, Kecamatan. Senduro, Kabupaten Lumajang pada Jumat (12/12/2025).

    Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah bersama Bupati Lumajang serta berbagai elemen masyarakat  menanam sebanyak 5.000 bibit pohon.

    Secara khusus Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) Pengolah Gula Kelapa,  beberapa AEP lainnya serta 484.743 batang pohon kepada puluhan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Jawa Timur.

    Mereka yang mendapatkan bantuan adalah para KTH asal Kab. Lumajang, Kab. Probolinggo. Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi.

    Komitmen dukungan bagi KTH ini merupakan upaya hilirisasi komoditas agar memperoleh nilai tambah optimal. Sebagai hasilnya, pada tahun 2025 hingga tanggal 11 Desember pukul 15.00 WIB, catatan NTE KTH Jatim masih yang tertinggi secara nasional dengan catatan sebesar Rp 1.611.019.875.298,- setara dengan 48,29% NTE Nasional sebesar Rp. 3.336.417.088.760.

    Gubernur Khofifah mengatakan, momen ini menjadi wujud komitmen dan sinergitas Pemprov Jatim bersama seluruh elemen untuk terus cinta alam agar tercipta daya dukung alam dan lingkungan.

    Ia melanjutkan, kebiasaan penanaman pohon seyogyanya tidak hanya pada saat Hari Menanam Pohon Nasional, namun di berbagai kesempatan.

    Khofifah sendiri menuturkan bahwa kebiasaan menanam pohon telah dilakukannya bersama keluarga sejak tahun 1991 dimana setiap tahunnya di saat perayaan Hari Ulang Tahun dilakukan penanaman pohon.

    “Oleh sebab itu, saya mengajak semua, yang biasa ada even atau seremoni dimana biasanya bunga papan, bisa dikonversi menjadi pohon hidup. Sehingga hidup itu menghidupkan, _urip  gawe urup_ ,”tuturnya.

    Dengan kerja keras bersama yang lebih masif ini, Khofifah meyakini akan bisa memenuhi target nasional guna mencapai Indonesia Net Zero Emission 2060. Bahkan bisa dipercepat di 2050.

    “Pohon apapun. Walau memang saya lebih sering mengajak menanam mangrove karena mangrove bisa menyerap karbon dioksida lima kali lebih banyak dari yang lain,” lanjutnya.

    Komitmen Pemprov Jatim dalam memberikan daya dukung alam dan lingkungan disebut Khofifah juga mendapat dukungan dari berbagai pihak luar. Salah satunya melalui RISING Fellowship antara Pemerintah Indonesia dan Singapura terkait Carbon Captured, Carbon Trading dan Carbon Credit.

    “Apa yang diharapkan adalah apa yang kita tanam akan menjadi amal jariyah bagi kita dan yang lain. Atau bisa disebut Sedekah Oksigen yang paling alami dan bisa kita lakukan bersama-sama,” ucapnya.

    Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyebut bahwa kegiatan penanaman pohon juga bisa menjadi bagian mitigasi kebencanaan di wilayah-wilayah yang terkonfirmasi rawan bencana.

    Hal ini sejalan dengan misi Jatim Lestari, yaitu Jatim terus memperkuat kualitas Daerah Aliran Sungai melalui penyediaan bibit dan gerakan penanaman pohon. Ini merupakan langkah strategis untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi sebagaimana yang kita saksikan terjadi di berbagai daerah saat ini.

    Di akhir Gubernur Khofifah juga turut menghimbau masyarakat untuk selalu siap dan waspada di tengah ancaman bencana Hidrometeorologi di penghujung tahun. Ia berpesan agar masyarakat bisa rutin mengupdate terhadap berbagai warning dari BMKG maupun pihak-pihak lain.

    “Hindari titik-titik yang beresiko seperti pantai, atau yang ada potensi longsor dan hujan lebat dengan puting beliung. Pastikan seluruh anggota keluarga kita bisa berliburan dengan aman dan bahagia,” pungkasnya.

    Dalam momen Peringatan Hari Menanam Pohon tersebut juga diserahkan berbagai penghargaan kepada tokoh yang telah berkontribusi dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Diantaranya Anggota DPD RI Dapil Jatim Lia Istifhama dan Bupati Lumajang Indah Amperawati.

    Sedangkan bantuan AEP Pengolah Gula Kelapa dan AEP lainnya diantaranya diberikan kepada KTH Wana Tirta berupa 56 paket Alat Pengaduk Gula dan Wajan serta  KTH Sumbulatin Kab. Bondowoso berupa Huller, Roaster Kopi, Pulper dan Grinder masing-masing satu unit.

    Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Gubernur Khofifah.

    “Terima kasih Ibu Gubernur, atas nama masyarakat Lumajang. Ibu gubernur membantu dari bibit kelapa hingga AEP kelapanya,” ucapnya.

    Melalui kegiatan ini ia juga berharap dapat menginspirasi masyarakat agar dapat meningkatkan kebiasaan menanam pohon seperti yang dicontohkan oleh Gubernur Khofifah.

    “Kita ketiban rejeki, dimana Ibu Gubernur membagikan berbagai macam bibit pohon ada macadamia dan sebagainya. Beliau menyampaikan ini sedekah oksigen dan bisa ditiru masyarakat Jatim satu orang satu pohon satu tahun. Itu pesan beliau,” pungkasnya. (tok/ted)

  • 231 Desa di Ponorogo Terdampak, Ini Solusi Pencairan DD Tahap II

    231 Desa di Ponorogo Terdampak, Ini Solusi Pencairan DD Tahap II

    Ponorogo (beritajatim.com) — Kebuntuan pencairan Dana Desa (DD) tahap II, yang sempat menghantui 231 desa di Kabupaten Ponorogo akhirnya menemukan jalan keluar.

    Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membuka skema solusi, agar pekerjaan fisik desa yang terlanjur rampung tetap bisa dibayar, tanpa melanggar regulasi keuangan negara.

    Masalah ini bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang membatasi pencairan Dana Desa non-earmark hanya sampai 17 September 2025. Akibatnya, ratusan desa di Ponorogo gagal mencairkan DD tahap II, meski sebagian besar proyek infrastruktur telah selesai dikerjakan.

    Situasi tersebut membuat pemerintah desa kelimpungan. Tidak sedikit kepala desa terpaksa menalangi biaya proyek dengan berutang, sembari berharap ada kebijakan korektif dari pemerintah pusat.

    Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ponorogo, Anik Purwani, mengungkapkan bahwa seluruh desa terdampak mengalami persoalan serupa akibat regulasi tersebut.

    “Dalam PMK itu salah satu poinnya DD non-earmark (bukan peruntukan, -red) hanya bisa dicairkan sampai 17 September, sisanya tidak bisa dicairkan. Mayoritas pekerjaan fisik rampung, tinggal menanti administrasi dan pencairan,” kata Anik, Sabtu (13/12/2/25).

    Kebuntuan itu akhirnya terurai setelah pemerintah pusat menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan PDT, serta Kementerian Dalam Negeri. SKB ini menjadi landasan hukum baru yang memungkinkan desa melakukan penyesuaian anggaran.

    Salah satu poin krusial dalam SKB tersebut adalah izin menggeser anggaran Dana Desa earmark untuk menutup defisit non-earmark. Skema ini memberi ruang fiskal bagi desa agar kewajiban pembayaran proyek tidak terkatung-katung.

    “Mana yang bisa digeser (DD,-red), bisa dilakukan perubahan anggaran sampai pertengahan bulan ini,” jelasnya.

    Anggaran earmark yang dapat digeser meliputi sejumlah pos, antara lain penanganan stunting, operasional desa, penyertaan modal BUMDes, hingga program ketahanan pangan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan prioritas desa.

    Tak berhenti di situ, pemerintah juga menyiapkan opsi lanjutan apabila pergeseran anggaran belum mampu menutup seluruh kewajiban pembayaran. Utang yang terlanjur muncul dapat dibebankan ke anggaran desa tahun 2026, dengan batasan ketat.

    “Jika postur anggaran tersebut tak cukup tutupi defisit, utang tersebut dapat diambilkan dari anggaran desa tahun 2026. Syaratnya, pembayaran tidak diizinkan menggunakan alokasi DD 2026, melainkan menggunakan sumber anggaran lain seperti bagi hasil pajak maupun pendapatan lain,” tambah Anik.

    Skema ini dinilai menjadi jalan tengah agar desa tidak tersandera utang berkepanjangan. Selain itu, sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan penggunaan Dana Desa. Lebih jauh, Anik menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi evaluasi bersama, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

    “Ini pembelajaran semuanya saja, agar disiplin dalam kegiatan dan tidak difokuskan akhir tahun,” tegasnya.

    Dengan solusi yang kini terbuka, desa-desa di Ponorogo diharapkan dapat segera merampungkan administrasi. Kemudiam membayar kewajiban proyek, serta memulihkan stabilitas keuangan desa yang sempat terguncang akibat macetnya pencairan Dana Desa tahap II. (end/ted)