Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Gus Dur, Soeharto, hingga Marsinah resmi sandang gelar Pahlawan

    Gus Dur, Soeharto, hingga Marsinah resmi sandang gelar Pahlawan

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan kepada 10 tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11), yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Soeharto, hingga Marsinah. (Suci Nurhaliza/Cahya Sari/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nilai Investasi Lumajang di Triwulan III Capai Rp 1,9 Triliun, Ini Rincian Sektornya

    Nilai Investasi Lumajang di Triwulan III Capai Rp 1,9 Triliun, Ini Rincian Sektornya

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur mencatat nilai investasi daerah pada triwulan III mencapai Rp 1,9 triliun.

    Capaian investasi membanggakan ini menjadi buah manis dari penguatan sektor unggulan yang terus ditekankan Pemkab Lumajang.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, pihaknya terus menekankan komitmen daerah untuk menciptakan ekosistem investasi yang transparan, kondusif, dan berorientasi pada kemajuan masyarakat.

    Untuk itu pemerintah daerah terus menekankan penguatan sektor unggulan seperti agroindustri, hilirisasi produk pertanian, pariwisata berkelanjutan, serta industri kreatif berbasis potensi lokal, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang inklusif.

    “Investasi bukan sekadar angka, tetapi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Semua sektor harus memberikan manfaat nyata bagi ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah,” terang Indah, Senin (10/11/2025).

    Menurutnya, data realisasi hingga triwulan III 2025 yang mencatat nilai investasi sebesar Rp 1,989 triliun tersebar di sejumlah sektor.

    Seperti, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan industri pengolahan.

    Indah menilai penting untuk ada kolaborasi strategis lintas sektor antara pemerintah, investor, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang berintegritas, dan aman dari pungutan liar.

    “Tidak ada lagi pungli. Pelayanan publik harus prima, dan investor harus merasa aman dan didukung dalam menanamkan modalnya,” tegasnya.

    Nilai realisasi investasi yang fantastis telah membuktikan bahwa daerah Lumajang memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai pusat ekonomi berkelanjutan di Jawa Timur. Sebab, saat investor berkembang, pertumbuhan ekonomi lokal dinilai akan ikut meningkat.

    “Investasi harus menjadi alat transformasi ekonomi lokal. Ketika investor berkembang, masyarakat sejahtera, desa maju, dan Lumajang tumbuh sebagai daerah tangguh dan berdaya saing.” ungkap Indah. (has/ted)

  • Anggota DPR minta Kemenhut gandeng Polri jaga taman nasional

    Anggota DPR minta Kemenhut gandeng Polri jaga taman nasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggandeng Polri dalam rangka penegakan hukum dan penguatan perlindungan terhadap kawasan hutan dan taman nasional.

    Ia menegaskan tidak ada alasan bagi Kemenhut, khususnya Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) untuk menangani persoalan ini secara parsial dan sporadis, dan tidak melibatkan kepolisian dalam semua aspek penegakan hukum.

    “Dalam kondisi skala kejahatan sebesar ini, Ditjen Gakkum LHK terbukti tidak dapat bekerja sendiri. Kepolisian khususnya Bareskrim harus dilibatkan dan menjadi bagian integral, sistematis, dalam setiap penanganan kasus perambahan hutan dan tambang ilegal di kawasan hutan dan taman nasional,” kata Rajiv dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan Rajiv setelah polisi mengungkap penambangan pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Magelang, Jawa Tengah, yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp3 triliun.

    Menurut Rajiv, jika Ditjen Gakkum kesulitan mengimbangi kecepatan dan skala kerusakan yang terjadi, maka pelibatan kepolisian akan membuat pemberantasan tambang ilegal dan perambahan hutan berlangsung cepat dan efektif.

    “Angka ratusan perkara tambang ilegal yang sudah ditangani Bareskrim dan jajaran Polda menunjukkan bahwa Polri memiliki infrastruktur penegakan hukum yang sesungguhnya bisa menjadi force multiplier bagi Kemenhut,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Rajiv juga mengapresiasi kesigapan Polri dalam mengungkap kasus tersebut dan menyampaikan keprihatinan dengan perusakan taman nasional yang sudah berlangsung cukup lama tersebut.

    “Saya apresiasi gerak cepat Polisi yang berhasil mengungkap penambangan ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, yang berlangsung sudah cukup lama dan merusak ekosistem hutan,” kata Rajiv.

    Menurutnya, perambahan kawasan taman nasional tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena sudah banyak hutan dan taman nasional di Indonesia hancur akibat kurang cepatnya penegakan hukum oleh Kemenhut.

    “Persoalan utama hari ini bukan lagi sekadar ketiadaan aturan, melainkan kurangnya kesigapan dan lemahnya daya paksa penegakan hukum oleh Kementerian Kehutanan di lapangan,” ujarnya.

    Legislator asal Dapil Jawa Barat II ini juga mendorong Kemenhut melakukan pemutakhiran data dan menetapkan target pemulihan hutan secepatnya serta memperkuat Ditjen Gakkum.

    “Saya mengharapkan Kemenhut segera memutakhirkan data dan membuka peta nasional perambahan hutan dan tambang ilegal di kawasan hutan lindung dan taman nasional untuk periode 2020–2025, menetapkan target pemulihan yang terukur, serta memperkuat mandat dan sumber daya Ditjen Gakkum,” Kata Rajiv.

    Hutan lindung dan taman nasional adalah warisan ekologis bangsa; membiarkan perambahan dan tambang ilegal terus berlangsung di dalamnya sama saja dengan menggadaikan masa depan generasi yang akan datang.

    “Komisi IV DPR RI akan menggunakan seluruh fungsi pengawasan yang dimiliki untuk memastikan bahwa negara tidak abai dan penegakan hukum benar-benar berpihak pada kelestarian hutan Indonesia,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAL ajak keluarga pahlawan KRI Macan Tutul untuk tabur bunga di laut

    KSAL ajak keluarga pahlawan KRI Macan Tutul untuk tabur bunga di laut

    “Pada hari ini hadir juga tamu-tamu yang merupakan keluarga dari para pahlawan seperti yang dari KRI Macan Tutul,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengajak keluarga korban pahlawan KRI Macan Tutul untuk mengikuti upacara tabur bunga di Teluk Jakarta, Senin.

    “Pada hari ini hadir juga tamu-tamu yang merupakan keluarga dari para pahlawan seperti yang dari KRI Macan Tutul,” kata Ali kepada awak media di KRI Brawijaya-320 usai menggelar upacara tabur bunga.

    Ali mengatakan mereka diundang demi memberikan penghormatan setinggi tingginya atas jasa para pahlawan KRI Macan Tutul yang gugur dalam pertempuran di Laut Aru.

    Selain keluarga pahlawan KRI Macan Tutul, Ali juga mengundang keluarga mantan pejuang mulai dari matra TNI AD, AL hingga AU.

    Tidak ketinggalan beberapa pejabat hadir dalam acara tersebut, salah satunya Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

    Karena banyaknya tamu undangan yang hadir dalam acara, Ali lebih memilih menggunakan KRI Brawijaya-320 sebagai kapal utama yang membawa rombongan ke Teluk Jakarta.

    “Karena KRI Brawijaya ini juga berukuran besar, bahkan ukurannya lebih besar dari LPD. Panjangnya 145 meter, kemudian sehingga memuat banyak untuk tamu yang hadir,” kata Ali.

    Ali berharap dengan adanya kegiatan ini, prajurit TNI dan seluruh masyarakat dapat memperkuat jiwa nasionalisme dengan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Budi Arie Bawa Projo Masuk Gerindra, Hendri Satrio Bongkar Kemungkinan Settingan Politik Jokowi

    Budi Arie Bawa Projo Masuk Gerindra, Hendri Satrio Bongkar Kemungkinan Settingan Politik Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Hendri Satrio, menanggapi kabar Budi Arie bersama Projo yang dikabarkan akan merapat ke Partai Gerindra dan menjadi relawan untuk Prabowo Subianto.

    Dikatakan Hendri, dinamika ini tidak selalu seperti yang tampak di permukaan dan bisa menyimpan strategi politik terselubung.

    Baginya, publik kelihatan terlalu mudah percaya bahwa Projo benar-benar berseberangan dengan Presiden ke-7, Jokowi.

    “Terlalu biasa kalau kemudian percaya bahwa Projo berseberangan dengan Jokowi,” ujar Hendri di X @satriohendri (7/11/2025).

    Ia menambahkan, dalam dunia politik, hal-hal yang terlalu jelas justru bisa menjadi bagian dari pertunjukan atau drama politik.

    “Dalam politik, segala sesuatu yang terlalu kelihatan itu bisa jadi pertunjukan. Drama-drama,” kata Hendri.

    Hendri bahkan menduga adanya strategi tersembunyi di balik langkah Projo masuk ke Gerindra.

    “Politiknya ada di belakang, gimana kalau ternyata ini semua settingan aja pak Jokowi,” Hendri menuturkan.

    “Memang Projo sengaja dimasukkan ke Gerindra, supaya cita-cita Prabowo-Gibran dua periode terlaksana,” tambahnya.

    Ia menjelaskan bahwa saat ini ada beberapa tokoh yang siap menyaingi Gibran sebagai pendamping Prabowo, termasuk Purbaya dan tokoh-tokoh lainnya.

    “Sekarang kan ada Purbaya, ada tokoh-tokoh yang lain yang siap menyaingi Gibran sebagai pendamping pak Prabowo,” ucap Hendri.

    Hendri menekankan kemampuan Jokowi dalam memainkan strategi politik, sehingga masyarakat perlu berhati-hati menafsirkan langkah politik yang tampak.

  • Soeharto jadi Pahlawan, Tutut tanggapi pro-kontra stigma korupsi–HAM

    Soeharto jadi Pahlawan, Tutut tanggapi pro-kontra stigma korupsi–HAM

    Pro kontra itu biasa, masyarakat Indonesia kan macam-macam. Yang penting kita melihat apa yang telah dilakukan Pak Harto dari sejak muda sampai beliau wafat, semua perjuangannya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Putri Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti (Tutut Soeharto), menanggapi pro dan kontra penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada ayahandanya di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pernyataannya seusai agenda itu, Tutut yang didampingi sang adik, Bambang Trihatmodjo, menyebut pro dan kontra yang muncul di masyarakat sebagai hal yang wajar dan bagian dari dinamika demokrasi.

    “Pro kontra itu biasa, masyarakat Indonesia kan macam-macam. Yang penting kita melihat apa yang telah dilakukan Pak Harto dari sejak muda sampai beliau wafat, semua perjuangannya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Ia mengatakan, keluarga tidak memiliki dendam ataupun keberatan terhadap kritik yang muncul atas keputusan tersebut, yang terpenting adalah menjaga persatuan dan tidak bersikap berlebihan dalam menyikapi perbedaan pandangan.

    “Kami keluarga tidak merasa dendam, karena kan kita negara kesatuan. Boleh saja kontra, tapi jangan ekstrem. Kita jaga persatuan dan kesatuan,” kata Tutut.

    Tutut menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

    Ia menilai keputusan itu lahir dari penilaian atas rekam jejak dan kontribusi Soeharto bagi pembangunan Indonesia.

    “Terima kasih banyak kepada Pak Presiden. Karena beliau tentara, jadi tahu apa yang telah dilakukan bapak. Tapi beliau juga melihat aspirasi masyarakat,” ucapnya.

    Menanggapi pertanyaan mengapa gelar itu belum diberikan pada era presiden sebelumnya, Tutut menyebut bahwa saat itu pemerintah mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat.

    “Karena (Presiden sebelumnya) belum banyak kumpulkan (dukungan) supaya Pak Harto terpilih, juga untuk persatuan dan kesatuan Indonesia, supaya tidak ada yang marah. Sekarang rakyat sudah dewasa dan makin pintar,” ujarnya.

    Ditanya mengenai anggapan bahwa gelar tersebut dapat menghapus stigma terhadap Soeharto terkait isu korupsi dan pelanggaran HAM, Tutut menegaskan masyarakat kini dapat menilai sendiri.

    “Rakyat sudah makin pintar dan bisa melihat apa yang bapak lakukan. Kami tidak perlu membela diri, semua bisa terlihat kok,” katanya.

    Sebagai bentuk syukur atas penganugerahan gelar tersebut, keluarga berencana melakukan ziarah ke makam Soeharto di Astana Giribangun.

    “Kami bersyukur kepada Allah. Kalau Allah tidak izinkan, semua ini tidak akan terjadi,” demikian Tutut.

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan bidang perjuangan kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    “Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945,” demikian petikan informasi yang dibacakan di Istana Negara Jakarta.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Pasuruan Ajak Warga Kobarkan Semangat Kepahlawanan di Tengah Tantangan Zaman

    Bupati Pasuruan Ajak Warga Kobarkan Semangat Kepahlawanan di Tengah Tantangan Zaman

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara bendera memperingati Hari Pahlawan tahun 2025 dengan khidmat di halaman Kantor Bupati Pasuruan, Senin (10/11/2025). Momentum ini menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk meneladani semangat juang para pahlawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Upacara tersebut dipimpin oleh Dandim 0819 Pasuruan, Letkol Inf Boga Bramiko, sementara Bupati Pasuruan, H. Rusdi Sutejo bersama Wakil Bupati Shobih Asrori turut hadir memberikan penghormatan. Hadir pula unsur Forkopimda, Sekda, para kepala OPD, pelajar, serta tokoh masyarakat.

    Dalam amanatnya, Bupati Rusdi menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai perjuangan di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman. Menurutnya, semangat pahlawan harus menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan global saat ini.

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Karena tanpa pengorbanan mereka, kita tidak akan bisa berdiri tegak seperti sekarang,” ujar Mas Rusdi.

    Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai itu, kata dia, menjadi dasar dalam membangun Kabupaten Pasuruan yang maju dan sejahtera.

    “Semangat perjuangan tidak berhenti di masa lalu, tapi harus terus menyala dalam setiap langkah pembangunan hari ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Dandim 0819 Pasuruan Letkol Inf Boga Bramiko yang memimpin upacara membacakan amanat Menteri Sosial RI. Dalam amanat tersebut disebutkan bahwa perjuangan para pahlawan adalah wujud keikhlasan dan pengorbanan tanpa pamrih demi kemerdekaan bangsa.

    “Mereka tidak menuntut imbalan, tidak berebut jabatan, dan tidak mencari balasan. Semua yang dilakukan hanyalah demi kejayaan bangsa dan generasi mendatang,” terang Letkol Boga.

    Ia menambahkan, generasi muda harus mewarisi tiga nilai utama para pahlawan, yakni kesabaran, semangat kebangsaan, dan pandangan jauh ke depan. Nilai-nilai itu menjadi pedoman dalam menjaga keutuhan bangsa.

    Bupati Rusdi pun berharap peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum refleksi bersama untuk meneguhkan komitmen dalam berkarya bagi negeri. “Mari kita isi kemerdekaan dengan kerja nyata, disiplin, dan semangat gotong royong demi kemajuan Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Investasi di Kabupaten Pasuruan Tembus Rp9 T, Pemkab Fokus Tarik Investor Asing

    Investasi di Kabupaten Pasuruan Tembus Rp9 T, Pemkab Fokus Tarik Investor Asing

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam sektor investasi berkat kemudahan layanan perizinan yang diterapkan. Program percepatan perizinan tersebut sejalan dengan visi Bupati Pasuruan untuk menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif bagi pelaku industri maupun investor baru.

    Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan mencatat, hingga Oktober 2025 realisasi investasi telah mencapai Rp9 triliun dari target tahunan sebesar Rp11 triliun. Angka tersebut menunjukkan tren pertumbuhan positif dan memperkuat posisi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu destinasi investasi potensial di Jawa Timur.

    Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Pasuruan, Ridwan Haris, menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak lepas dari reformasi birokrasi dan penerapan sistem layanan terpadu yang cepat, transparan, dan akuntabel. “Kami berkomitmen mempercepat semua proses perizinan agar investor merasa nyaman berusaha di Pasuruan,” ujarnya.

    Ridwan menjelaskan, sektor perumahan menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi investasi tahun ini. Pengembangan kawasan hunian dinilai strategis karena sejalan dengan program prioritas pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    “Sektor perumahan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan mendukung pemerataan pembangunan,” katanya.

    Selain sektor perumahan, investasi pada program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Ganda (MBG) juga menunjukkan perkembangan signifikan. Kedua program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diadopsi oleh pemerintah daerah untuk memperluas akses hunian sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

    “Program MBR dan MBG tidak hanya memperluas akses perumahan, tapi juga mendorong ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pengembangan,” jelas Ridwan.

    Dukungan dari pemerintah pusat juga turut memperkuat capaian investasi di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah daerah kini tengah fokus menjajaki peluang kerja sama dengan investor asing untuk mempercepat pencapaian target tahunan. Salah satu negara yang menunjukkan minat adalah Cina, yang telah mengajukan sejumlah proposal kerja sama di sektor industri wilayah Pasuruan bagian timur.

    “Kami sudah menerima beberapa proposal kerja sama dari investor asal Cina. Ini menunjukkan kepercayaan global terhadap potensi ekonomi Kabupaten Pasuruan,” ungkap Ridwan optimistis.

    Selain memperluas promosi ke luar negeri, Pemkab Pasuruan juga meningkatkan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal agar ikut menjaga stabilitas investasi dan memperluas lapangan kerja. Ridwan meyakini, sisa target sebesar Rp3 triliun dapat tercapai sebelum akhir tahun 2025.

    “Melihat tren positif dan minat investor yang terus tumbuh, kami optimis target investasi 2025 bisa terlampaui,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Khofifah: Pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah sejak 2022

    Khofifah: Pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah sejak 2022

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan kepada aktivis buruh Marsinah telah diajukan sejak tahun 2022.

    Khofifah menjelaskan bahwa pengusulan tersebut dilakukan berbagai serikat buruh di Indonesia, termasuk dari Jawa Timur dan Jakarta. Proses pengajuan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

    “Marsinah itu dari tahun 2022, sudah pernah diajukan, cuma kelengkapannya itu memang masih sangat minim. Ketika May Day (Hari Buruh) itu, hampir serentaklah seluruh serikat buruh, termasuk yang di Jawa Timur, memasukkan salah satu rekomendasinya adalah pengajuan gelar Pahlawan Nasional,” ujar Khofifah saat menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Khofifah menuturkan usulan dari serikat buruh di Jakarta untuk gelar tersebut juga mendapat tanggapan yang positif dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Ketika di Jakarta, langsung mendapatkan respons dari Pak Presiden Prabowo. Kata Pak Presiden, ‘Oh iya, kalau itu saya juga dukung’. Kira-kira begitulah,” ucapnya.

    Sebagai tindak lanjut dari usulan itu, lanjut Khofifah, dibentuk posko Marsinah untuk melengkapi berbagai data primer dan dokumen pendukung. Upaya ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi dari sumber-sumber utama.

    Gubernur juga menilai TP2GD dan Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi sangat proaktif selama proses pengusulan dan pengumpulan data ini.

    “Kami kemudian mencarikan data-data primer. Karena kan tidak bisa di-googling gitu ya, jadi kita mesti ke beberapa media untuk mencari dokumen-dokumen supaya kita mendapatkan data primer,” imbuhnya.

    Selain Marsinah, terdapat sembilan tokoh lain yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 2025, yaitu:

    1. K.H. Abdurrahman Wahid (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)

    2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)

    3. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)

    4. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

    5. ⁠Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata)

    6. Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)

    7. Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

    8. Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata)

    9. Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia/Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Upacara Hari Pahlawan 2025 Tandai Awal Pemerintahan Kabupaten Ponorogo Usai OTT Bupati Sugiri

    Upacara Hari Pahlawan 2025 Tandai Awal Pemerintahan Kabupaten Ponorogo Usai OTT Bupati Sugiri

    Ponorogo (beritajatim.com) – Lapangan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menjadi saksi suasana khidmat peringatan Hari Pahlawan 2025 pada Senin (10/11/2025). Upacara tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran Pemkab Ponorogo, karena menjadi kegiatan resmi pertama pasca Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Upacara yang berlangsung sejak pagi itu dihadiri sejumlah pejabat Forkopimda, antara lain Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo, Dandim 0802 Letkol Arh Farauk Saputra, serta perwakilan instansi vertikal. Namun, absennya Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita menjadi perhatian banyak pihak.

    Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Ponorogo, Bambang Suhendro, menjelaskan bahwa Lisdyarita tengah berada di Surabaya untuk menghadiri proses administrasi penugasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    “Sebenarnya ada serah terima dari Gubernur. Nampaknya beliau (Lisdyarita-red) ada di sana di Surabaya,” ujar Bambang usai upacara Hari Pahlawan.

    Bambang memastikan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus dilakukan terkait status Lisdyarita sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Ponorogo. Berdasarkan aturan, jabatan Plt. dapat diberikan kepada wakil kepala daerah setelah kepala daerah definitif berstatus tersangka.

    “Dari bagian tata pemerintahan sudah berkomunikasi dengan Pemprov Jatim,” katanya.

    Meski Bupati Sugiri tengah menjalani proses hukum, Bambang menegaskan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Ia memastikan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Ponorogo tidak terganggu.

    “Tidak ada istilah berhenti, ya berjalan seperti sedia kala. Namun, ini menunggu petunjuk dari Plt. Bupati,” ungkapnya.

    Upacara Hari Pahlawan tahun ini pun menjadi simbol awal pemerintahan transisi di Ponorogo. Di tengah sorotan publik pasca operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Sugiri, jajaran Pemkab berupaya menunjukkan komitmen menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.

    Momentum tersebut juga diartikan sebagai refleksi nilai kepahlawanan — melanjutkan pengabdian dan tanggung jawab di tengah ujian integritas pejabat daerah. Meski tanpa kehadiran bupati maupun wakil bupati di lapangan, semangat Aparatur Sipil Negara (ASN) Ponorogo tetap terlihat dalam prosesi upacara.

    Pemerintah Kabupaten Ponorogo kini menanti keputusan resmi dari Gubernur Jawa Timur terkait penetapan Lisdyarita sebagai Plt. Bupati. Sementara itu, masyarakat berharap pemerintahan tetap berjalan efektif, terutama dalam memastikan pelayanan publik dan kebijakan prioritas daerah tidak terhenti. [end/beq]