Jenis Media: Politik

  • Pemkab Sumenep Siapkan ‘Karpet Merah’ untuk Investor

    Pemkab Sumenep Siapkan ‘Karpet Merah’ untuk Investor

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor untuk berinvestasi di Sumenep.

    “Kami menyiapkan ‘karpet merah’ bagi para investor. Karena itulah kami menggelar Sumenep Investment Summit 2025,” kata Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, Senin (10/11/2025).

    Acara yang digelar di Pendopo Keraton Sumenep tersebut diikuti 200 peserta dari kalangan pengusaha, Kadin, Bank Indonesia peewakilan Jawa Timur, serta pihak-pihak terkait.

    “Sumenep ini tempat terbaik untuk berinvestasi. Kami memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam, mulai perikanan, peternakan, hingga migas. Bahkan perairan Sumenep ini merupakan wilayah tangkap ikan terbesar di Jawa Timur,” ujar Wabup.

    Ia memaparkan, saat ini Sumenep tengah mendorong pengembangan empat kluster ekonomi unggulan, yakni klaster industri kelautan dan perikanan terpadu, klaster pertanian dan peternakan modern, klaster energi dan sumber daya alam, serta klaster pariwisata dan ekonomi kreatif.

    “Kami optimis, empat klaster ini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang diyakini berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

    Wabup berharap melalui ‘Sumenep Investment Summit 2025’, akan terjalin kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Selain itu, diharapkan akan lahir kepercayaan dan optimisme baru, bahwa Sumenep tempat terbaik untuk berinvestasi, berinovasi, dan berkembang bersama. (tem/but)

  • DPRD Tuban dan Pemkab Setujui Bersama Tahun Anggaran 2026 Diproyeksikan Mengalami Penurunan

    DPRD Tuban dan Pemkab Setujui Bersama Tahun Anggaran 2026 Diproyeksikan Mengalami Penurunan

    Tuban (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menggelar rapat paripurna dalam rangka membahas 3 agenda bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab Tuban) yang turut dihadiri Bupati Tuban serta Wakil Bupati.

    Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, S.K.M mengatakan bahwa hari ini membahas 3 agenda yakni yang pertama penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026, yang kedua penyampaian kesimpulan banggar dan pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, ketiga persetujuan bersama dan penandatanganan berita acara antara Bupati dengan pimpinan DPRD Tuban tahun anggaran 2026.

    “Tiga agenda sudah kita selesaikan dengan baik. Pembahasannya sudah panjang mulai awal Oktober kemarin sampai hari ini persetujuan untuk anggaran tahun 2026,” ujar Sugiantoro. Senin (10/11/2025).

    Diketahui, tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi karena ada penurunan dana transfer dari pusat. Sehingga, pihaknya berharap kepada pemerintah daerah yang telah disampaikan dalam rapat paripurna ada penurunan anggaran sampai Rp600 sekian miliar, sehingga program skala pembangunan betul-betul di prioritaskan.

    “Jadi seperti yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kami berharap dan mendorong pemerintah untuk betul betul meningkatkan pendapatan asli daerah atau PADnya yang diproyeksikan sampai dengan Rp800 miliar bisa tercapai sehingga bisa memaksimalkan program prioritas yang ada,” imbuhnya.

    Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan bahwa memang betul tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi karena ada penurunan dana transfer dari pusat sekitar Rp530 miliar, yang biasanya APBD Kabupaten Tuban sekitar Rp3,4 Triliun tahun sebelumnya dan sekarang diproyeksikan sekitar Rp2,7 triliun.

    “Lalu, ada pendapatan estimasi di tahun 2025 terhadap Silpa kurang lebih Rp297 miliar, sehingga di tahun 2026 dana yang kita kelola kurang lebih Rp2,9 triliun,” tutur Mas Lindra sapanya.

    Menurutnya, dengan efisiensi ini pemerintah Kabupaten Tuban tidak ada niatan sedikit pun untuk menurunkan pelayanan publik di masyarakat, sehingga ketika ada anggaran-anggaran skala prioritas tetap berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan ada event event khususnya ekonomi kreatif.

    “Artinya semua anggaran yang kita kelola di tahun 2026 tidak ada sedikit pun kita mengurangi pelayanan kepada masyarakat yang kita efisiensi khusus internal pemerintah itu sendiri,” tambahnya.

    Nantinya, setelah ini bakal disetujui dan diusulkan kepada Provinsi untuk di lakukan fasilitasi, lalu kembali dan dilakukan numerik serta persetujuan kembali. “Hampir sebagian besar di internal banyak yang kita koreksi banyak yang kita pangkas,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Wabup Sidoarjo Takziah ke Rumah Korban Laka Sungai, Sampaikan Pesan Haru untuk Orang Tua

    Wabup Sidoarjo Takziah ke Rumah Korban Laka Sungai, Sampaikan Pesan Haru untuk Orang Tua

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Suasana duka menyelimuti kediaman Ahmad Daffa Anil (17), pelajar kelas 2 SMA yang meninggal dunia akibat musibah laka air di sungai Desa Sidokare.

    Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana datang langsung untuk melakukan takziah dan memberikan dukungan moril kepada keluarga korban di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Senin (10/11/2025).

    Kedatangan Hj. Mimik Idayana disambut hangat oleh orang tua korban, M. Nasrudin dan Nur Lailatul. Almarhum Ahmad Daffa Anil diketahui merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Selain bersekolah, korban juga dikenal sebagai santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Ikhlas Desa Sepande, Kecamatan Candi.

    Dalam kesempatan itu, Hj. Mimik Idayana menyampaikan bela sungkawa mendalam atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

    “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya terhadap keluarga korban. Semoga keluarga korban diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam musibah ini,” ujarnya.

    Wabup juga memberikan pesan kepada masyarakat, terutama para orang tua, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat bermain di luar rumah.

    “Saya mengingatkan kepada orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya dalam lingkup area bermain di sekitar rumah,” tegasnya.

    Ia menambahkan, peringatan tersebut sangat penting di tengah musim hujan yang tengah berlangsung. Menurutnya, sungai dan saluran air kerap menjadi tempat berisiko tinggi bagi anak-anak, sehingga diperlukan perhatian ekstra demi keselamatan bersama.

    Sementara itu, ibu korban, Nur Lailatul, dengan penuh ketegaran menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan empati yang diberikan oleh Wakil Bupati Sidoarjo.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Mimik Idayana yang masih peduli dengan saya dan keluarga,” ucapnya.

    Dengan suara bergetar, Nur Lailatul memohon doa agar putranya mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

    “Saya minta doanya agar anak saya diterima di sisi Allah SWT, diterima seluruh amal ibadahnya, dan diampuni dosa-dosanya,” tuturnya penuh haru. [isa/ian]

  • Pemkab Sampang Perketat Pengawasan Keberangkatan PMI Ilegal

    Pemkab Sampang Perketat Pengawasan Keberangkatan PMI Ilegal

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sampang, mulai memperketat pengawasan terhadap keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), menyusul meningkatnya kasus deportasi dari luar negeri.

    Dalam sepuluh bulan terakhir, tercatat 56 warga Sampang dideportasi dari Malaysia karena berangkat melalui jalur tidak resmi dan tanpa dokumen lengkap.

    Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sampang, Uriantono Triwibowo menyebut bahwa pihaknya telah melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam proses pengawasan di tingkat bawah.

    “Langkah ini bertujuan mencegah praktik perekrutan ilegal yang masih marak di beberapa wilayah, agar warga tidak mudah tergiur tawaran kerja dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

    Berdasarkan pemetaan, Kecamatan Sokobanah dan Banyuates menjadi daerah dengan jumlah calon PMI ilegal terbanyak.

    Kedua wilayah ini kini menjadi fokus utama kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta pemberian informasi mengenai prosedur pemberangkatan yang sah.

    Selain sosialisasi, kami juga membuka layanan konsultasi bagi warga yang berminat bekerja di luar negeri agar memahami proses resmi serta perlindungan hukum yang bisa mereka peroleh.

    “Kami berharap pendekatan ini dapat mengurangi jumlah pekerja migran asal Sampang yang berangkat tanpa prosedur resmi,” harapnya. [sar/ian]

  • ProMeg96 Jatim Kritik Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

    ProMeg96 Jatim Kritik Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

    Surabaya (beritajatim.com) – Barisan Pro Megawati (ProMeg)96 Jawa Timur mengkritik keputusan pemerintah yang resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto. Mereka menilai terdapat ironi dalam penghargaan tersebut, karena dasar peringatan perjuangan Hari Pahlawan belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang.

    “Memorial pengingat perjuangan para pahlawan yang gugur begitu banyak dalam merebut kemerdekaan lho belum ditetapkan secara undang-undang. Ini kok justru pemberian gelar untuk Pak Harto yang didahulukan,” ujar Ketua ProMeg96 Jatim, Jagad Hariseno usai menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman Posko Pandegiling, Surabaya, Senin (10/11/2025).

    Menurut Jagad, meski pemberian gelar pahlawan memiliki dasar hukum melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009, esensi peringatan 10 November sebagai tonggak sejarah perjuangan melawan penjajah justru belum dikukuhkan secara legislatif.

    “Undang-undang pemberian gelar itu ada, tapi dasar pengingat perjuangannya malah belum ditetapkan,” ucapnya.

    Jagad menilai bahwa peneguhan Hari Pahlawan sebagai memori kolektif bangsa jauh lebih penting untuk memastikan nilai perjuangan terus hidup di masyarakat. Dia menyebut bahwa penghormatan sejarah tidak boleh bergeser dari substansinya.

    “Peringatan ini-lah yang seharusnya dikuatkan melalui undang-undang,” ujar dia.

    Dia mengatakan, ProMeg96 lahir sebagai gerakan rakyat yang aktif menyuarakan perlawanan terhadap praktik kekuasaan yang dianggap sewenang-wenang pada masa Orde Baru. Karena itu, Jagad menilai pemberian gelar kepada Soeharto memiliki sensitivitas sejarah yang tidak bisa diabaikan.

    “Gerakan ini muncul sebagai gerakan rakyat yang aktif dalam menentang kesewenangan saat Rezim Orde Baru,” katanya.

    Jagad berharap keputusan ini tidak melupakan luka sejarah masyarakat dan perjuangan kelompok yang pernah mengalami tekanan politik pada masa tersebut.

    “Kami hanya ingin sejarah dilihat secara jernih, agar penghormatan kepada pahlawan tidak kehilangan maknanya,” tutupnya. [asg/ian]

  • Bupati Hamid Wahid Dorong Penguatan Sektor Peternakan Bondowoso Lewat Layanan Pengobatan Massal

    Bupati Hamid Wahid Dorong Penguatan Sektor Peternakan Bondowoso Lewat Layanan Pengobatan Massal

    Bondowoso (beritajatim.com) — Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa sektor peternakan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah.

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan pengobatan massal ternak, penyerahan bibit ikan, dan launching BUMDes Peternakan Ayam Petelur di Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Senin (10/11/2025).

    Menurut Bupati, dengan populasi 145.577 ekor sapi, Bondowoso termasuk dalam 10 besar kabupaten dengan populasi sapi terbanyak di Jawa Timur. Kecamatan Cermee sendiri memiliki 20.786 ekor sapi, sementara Desa Bajuran tercatat sekitar 1.200 ekor, disertai usaha ternak kambing dan domba.

    “Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Bondowoso mencapai 29,35 persen, dan subsektor peternakan menyumbang 4,94 persen. Data ini menegaskan bahwa peternakan memiliki potensi besar dan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hamid Wahid.

    Ia menjelaskan, kegiatan pengobatan massal ternak merupakan langkah penting untuk memperkuat pelayanan publik, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.

    Program ini melibatkan tenaga profesional peternakan seperti medik veteriner, paramedik, dan inseminator untuk memberikan layanan komprehensif, mulai dari pengobatan, inseminasi buatan, hingga pemeriksaan reproduksi ternak.

    Bupati Hamid Wahid juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso beserta seluruh petugas lapangan atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa terus digalakkan di wilayah lain agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa.

    “Ke depan, teknologi peternakan seperti inseminasi buatan bibit unggul Belgian Blue dan transfer embrio perlu terus dikembangkan agar produktivitas dan kesejahteraan peternak Bondowoso semakin meningkat,” tambahnya. (awi/ian)

  • Bondowoso Luncurkan Aplikasi ‘Talas Wangi’ untuk Cek Lahan Sawah yang Dilindungi

    Bondowoso Luncurkan Aplikasi ‘Talas Wangi’ untuk Cek Lahan Sawah yang Dilindungi

  • Diniyyah Puteri: Rahmah El Yunusiyyah pantas dapat gelar Pahlawan Nasional

    Diniyyah Puteri: Rahmah El Yunusiyyah pantas dapat gelar Pahlawan Nasional

    Kota Padang (ANTARA) – Pimpinan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang Fauziah Fauzan El Muhammady mengatakan sosok Rahmah El Yunusiyyah yang merupakan pendiri sekolah agama perempuan pertama di kawasan Asia itu pantas mendapat gelar Pahlawan Nasional atas kontribusi dan perjuangannya.

    “Alhamdulillah kita bersyukur hari ini Bunda Rahmah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Pimpinan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang Fauziah Fauzan El Muhammady saat dihubungi di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin.

    Menurut Fauziah Fauzan, pengusulan nama Rahmah El Yunusiyyah sebagai Pahlawan Nasional sudah diajukan sejak pemerintahan Presiden Soeharto, namun baru terwujud saat ini.

    Pada masa Presiden B.J. Habibie, perempuan kelahiran Tanah Minangkabau, 26 Oktober 1900 di Nagari (desa) Bukit Surungan, Kota Padang Panjang itu baru dianugerai Bintang Mahaputera Pratama.

    Keluarga dan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang terus berusaha dan kembali mengusulkan Rahmah El Yunusiyyah menjadi Pahlawan Nasional pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun baru berhasil menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana

    “Kemudian saat Presiden Jokowi kita usulkan lagi dan pada masa Presiden Prabowo Subianto nama Rahmah El Yunusiyyah resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” katanya.

    Fauziah Fauzan mengatakan tidak mengetahui persis penyebab nama Rahmah El Yunusiyyah baru ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional meskipun sudah diusulkan sejak zaman Presiden Soeharto.

    Dia menduga hal itu bisa jadi karena pertimbangan aspek prioritas dari pengusulan nama-nama lainnya.

    Menurut dia, perjuangan Rahmah El Yunusiyyah dalam mencerdaskan anak bangsa berangkat dari semangat perlawanan terhadap Belanda dan Jepang.

    Pada usia 23 tahun, Rahmah berhasil mendirikan sekolah agama islam perempuan pertama di Indonesia, bahkan di kawasan Asia yang dinamai Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang.

    Pada saat itu, Belanda melarang siapa saja menjalankan aktivitas pendidikan kecuali menggunakan kurikulum Belanda. Imbasnya, seluruh Al Quran, kitab-kitab dan buku-buku pelajaran yang ada di pondok pesantren disita oleh Belanda. Bahkan, Belanda melarang pernikahan dengan cara islam dan hanya boleh dengan aturan mereka.

    Setelah Belanda meninggalkan Tanah Minangkabau perjuangan Rahmah El Yunusiyyah berlanjut mengusir dan melawan kejamnya perlakukan tentara Jepang. Salah satu perlawanannya ialah mengembalikan perempuan Minangkabau yang diculik hingga ke Medan, Sumatera Utara.

    Anak bungsu dari pasangan Muhammad Yunus Al-Khalidiyah Bin Imanuddin dan Rafia ini juga berhasil membubarkan rumah-rumah prostitusi yang didirikan oleh tentara Jepang.

    Di Medan perang, Rahmah juga ikut mendirikan Batalyon Marapi yang menjadi cikal bakal terbentuknya TNI dari Ranah Minang.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tangis haru keluarga pecah usai Marsinah resmi dapat gelar Pahlawan

    Tangis haru keluarga pecah usai Marsinah resmi dapat gelar Pahlawan

    ANTARA – Aktivis buruh perempuan Marsinah dianugerahi gelar Pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11), atas perjuangannya terhadap hak-hak pekerja. Keluarga pun tak kuasa menahan tangis haru kala mengenang perjuangan Marsinah. (Suci Nurhaliza/Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rektor IPB Arif Satria tiba di Istana di tengah isu pelantikan BRIN

    Rektor IPB Arif Satria tiba di Istana di tengah isu pelantikan BRIN

    Jakarta (ANTARA) – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Arif Satria tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore, di tengah kabar pelantikan dirinya sebagai salah satu pejabat teras di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    “Saya dapat undangan jam 12.30 WIB dari Pak Sekretaris Kabinet,” kata Arif Satria saat ditanya awak media perihal maksud kedatangannya ke kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Arif Satria tiba sekitar pukul 14.30 WIB, mengenakan pakaian sipil lengkap warna gelap dan berkopiah, sambil menggenggam lengan putrinya yang masih berusia anak-anak.

    Ia berjalan menuju Istana Negara, Jakarta, melalui pintu pilar untuk memenuhi undangan tersebut.

    Saat ditanya apakah dirinya akan dilantik Presiden sebagai Ketua BRIN, Arif Satria tidak menjawab secara spesifik.

    “Saya dikasih penugasan sesuai bidangnya,” katanya.

    Prof. Dr. Arif Satria adalah Rektor IPB yang menjabat untuk periode kedua (2023–2028). Pria kelahiran 17 September 1971 ini merupakan Guru Besar Tetap di Fakultas Ekologi Manusia IPB dan dikenal sebagai ahli ekologi politik yang pemikirannya sering dirujuk dalam perumusan kebijakan nasional.

    Selain memimpin IPB, Arif Satria juga aktif dalam berbagai peran penting di tingkat nasional, termasuk menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2021-2026, pernah menjadi Ketua Umum Forum Rektor Indonesia (FRI), dan baru-baru ini terpilih sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi KPK pada 2024.

    Karier manajerialnya juga mencakup posisi sebagai Komisaris Utama PTPN Holding dari tahun 2018 hingga 2022.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.