Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Surya Paloh ucapkan selamat atas gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Surya Paloh ucapkan selamat atas gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada keluarga besar Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah.

    “Kami ucapkan selamat kepada keluarga besar Pak Harto, atas pemberian gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah kepada Pak Harto,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa.

    Hal itu disampaikan Paloh usai memimpin upacara peringatan 14 tahun Partai NasDem.

    Sebelumnya, Surya Paloh juga telah menekankan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut.

    Meski ada kekurangan, ia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    Menurutnya, selama 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan, namun peran Pak Harto juga harus dihargai bersama.

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional berlangsung di Istana Jakarta, Senin (10/11), diawali dengan prosesi mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan yang dipimpin langsung Presiden.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.

    Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:

    1. K.H. Abdurachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.
    2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah.
    3. Marsinah – Jawa Timur
    4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.
    5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.
    6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.
    7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.
    8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.
    9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.
    10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR tekankan audit berbasis risiko saat uji kelayakan KAP

    Anggota DPR tekankan audit berbasis risiko saat uji kelayakan KAP

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Torino menyoroti sejumlah aspek teknis dan metodologis dalam pelaksanaan audit yang dipaparkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan.

    Harris dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa menilai jadwal audit yang dipaparkan dalam presentasi terbilang sangat padat dan perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kualitas pemeriksaan.

    Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan (fit and proper test) terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan sebagai salah satu calon pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/11).

    “Presentasi Bapak mengatakan bahwa timeline-nya adalah 1 Maret sampai 30 Mei. Timeline-nya ini sangat ketat, Pak. Bagaimana menjamin substansi dari uji SPI dan kepatuhan tetap terjaga di tengah jadwal yang sangat ketat tersebut?” ujar Harris.

    Lebih lanjut, Harris juga menyoroti penggunaan perangkat lunak Atlas yang disebutkan dalam presentasi calon auditor. Ia mempertanyakan fungsi perangkat tersebut dan kompatibilitasnya dengan sistem yang digunakan oleh BPK.

    “Kalau saya baca dari slide-nya, Bapak menggunakan satu software yang namanya Atlas. Fungsi Atlas itu buat apa, Pak? Apakah ini audit internal Bapak, dan apakah kompatibel nanti dengan SAKTI-nya BPK?” tanya Legislator Dapil Jawa Tengah IX itu.

    Harris juga mengulas mengenai rencana pelaksanaan audit secara paralel terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kepatuhan. Menurutnya, strategi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kelolosan kesalahan jika tidak diawasi secara ketat.

    “Bapak tadi menyebutkan pelaksanaan audit dilakukan secara paralel, di mana Bapak memastikan tidak ada risiko kelolosan kesalahan? Detection risk-nya seperti apa ketika Bapak akan menangani 46 satuan kerja di BPK?” ujarnya.

    Selain itu, ia juga menyoroti peningkatan jumlah partner dari enam menjadi delapan orang serta kepemilikan berbagai izin profesi oleh KAP Budiandru dan Rekan. Ia meminta penjelasan terkait struktur quality review internal yang diterapkan untuk memastikan standar audit tetap seragam di seluruh tim.

    Tak hanya itu, Harris juga meminta kejelasan terkait pendekatan risk-based audit yang diusung calon auditor tersebut.

    “Dokumen Anda menyinggung soal risk assessment secara umum, tetapi tidak dijelaskan apa resiko terbesar yang dihadapi di BPK. Bisa disebutkan kira-kira tiga akun yang paling berisiko dalam audit laporan keuangan BPK?” katanya.

    Uji kelayakan tersebut merupakan bagian dari proses seleksi yang dilakukan Komisi XI DPR RI terhadap sejumlah KAP yang diusulkan untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2025.

    Proses itu bertujuan memastikan independensi, profesionalisme serta kesiapan teknis dan manajerial KAP yang akan ditunjuk.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taufiq MS: Penganugerahan Pahlawan Nasional Harus Jadi Refleksi, Ada Ironi Marsinah dan Soeharto

    Taufiq MS: Penganugerahan Pahlawan Nasional Harus Jadi Refleksi, Ada Ironi Marsinah dan Soeharto

    Surabaya (beritajatim.com) – Politisi muda Surabaya, Taufiq MS, mengajak publik menjadikan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tahun ini sebagai bahan refleksi sejarah. Menurutnya, ada ironi ketika nama Marsinah, aktivis buruh yang gugur karena melawan represi, bersanding dengan Soeharto, yang berkuasa pada masa ketika penindasan itu terjadi.

    “Ada ironi sejarah di sana. Di satu sisi, kita memuliakan korban perjuangan buruh; di sisi lain, kita juga memuliakan penguasa pada masa ketika suara buruh dibungkam,” ujar Taufiq, yang juga Ketua IKA FISIP UINSA, Selasa (11/11/2025).

    Ia menilai publik pasti menangkap kontras tersebut sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Situasi itu, kata Taufiq, perlu menjadi renungan bersama agar penghargaan pahlawan tidak berhenti pada seremoni semata. “Ini paradoks yang perlu menjadi bahan refleksi bersama,” tambahnya.

    Meski demikian, Taufiq menyampaikan apresiasi terhadap penganugerahan gelar pahlawan kepada seorang kiai asal Madura yang dikenal sebagai guru KH Hasyim Asy’ari. Ia menyebut keputusan itu menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan pertempuran.

    “Pemerintah telah menunjukkan sikap berkeadilan sejarah. Bahwa pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan tempur, tetapi juga para kiai dan guru bangsa yang menanamkan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemerdekaan,” kata politisi muda dari Partai NasDem tersebut.

    Taufiq juga memberi penghormatan terhadap penganugerahan gelar pahlawan untuk Marsinah, aktivis buruh perempuan yang gugur karena perjuangannya. Ia menyebut figur Marsinah sebagai simbol keberanian perempuan dan keteguhan kelas pekerja melawan ketidakadilan.

    “Marsinah adalah simbol perjuangan kelas pekerja dan keberanian perempuan melawan ketidakadilan. Dia pantas mendapatkan gelar itu, bahkan mungkin sudah lama layak,” ujarnya.

    Taufiq menegaskan, penghormatan kepada para pahlawan harus diwujudkan melalui kebijakan dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Menurutnya, semangat keadilan sosial adalah fondasi yang tidak boleh dilepaskan dari makna kepahlawanan.

    “Semangat para kiai dan aktivis seperti Marsinah adalah napas bangsa ini. Jangan sampai penghargaan itu berhenti sebagai simbol dan mengaburkan makna perjuangan,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Baleg DPR sepakat BPIP akan bina naturalisasi calon WNI dalam RUU BPIP

    Baleg DPR sepakat BPIP akan bina naturalisasi calon WNI dalam RUU BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan memiliki tugas tambahan untuk pembinaan naturalisasi bagi calon Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

    Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa tugas tersebut termuat dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf p pada RUU tersebut. Di poin itu, kata dia, BPIP melakukan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila bagi calon Warga Negara Indonesia.

    “Kita sepakat bahwa naturalisasi calon warga negara Indonesia harus diberikan pembinaan ideologi Pancasila, itu kita sepakati dulu,” kata Bob saat rapat pembahasan RUU BPIP di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Namun, dia mengatakan bahwa hal-hal teknis mengenai poin tersebut akan dibahas di Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), termasuk soal BPIP yang tugas menyelenggarakan atau BPIP hanya menyiapkan materi pendidikannya saja.

    “Nanti yang menyelenggarakan Kemenkum atau BPIP, itu nanti dirumuskan dalam Timus, Timsin, termasuk tata bahasa,” kata dia.

    Menurut dia, pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI itu merupakan tugas umum yang diberikan kepada BPIP, selain sebagai lembaga yang membantu Presiden.

    Sementara itu, anggota Baleg DPR RI Putra Nababan menyetujui perlu adanya pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI, termasuk bagi para atlet olahraga. Sebab, dia mengatakan bahwa saat ini cukup banyak proses naturalisasi yang dilakukan.

    Namun, dia mengatakan pihak yang menyelenggarakan pembinaan itu harus diperjelas terlebih dahulu dalam RUU tersebut.

    “Tapi dalam konteks ini BPIP atau badan ini, mereka sifatnya hanya sebagai penyelenggara atau memberikan materi didiknya, materi ajarnya, atau sebagai apa? Ini yang perlu kita ketahui,” kata Putra.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang BPIP untuk disusun di masa sidang ini.

    Dia mengatakan bahwa saat ini alas hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

    Menurut dia, keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

    “Dulu kan proses pembentukannya mulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres gitu ya, nah terus kemudian ada Keppres, kemudian dibentuklah badan,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NasDem Rayakan HUT ke-14, Surya Paloh Tekankan Optimisme dan Gerakan Perubahan

    NasDem Rayakan HUT ke-14, Surya Paloh Tekankan Optimisme dan Gerakan Perubahan

    “Memang kita maksudkan inilah suasana kita. Nah, suasana yang memang kita pikir, walaupun dalam suasana sederhana seperti ini, tidak kurang artinya betapa kita bersyukur dan bersukahati karena kita telah seperti apa yang saya katakan bisa mencapai seperti apa yang telah kita capai pada hari ini,” ucapnya.

    Menurut Paloh, perjalanan kebangsaan saat ini sarat dengan perjuangan dan tantangan, namun NasDem akan terus konsisten membawa arus perubahan sebagai cita-cita perjuangan politiknya.

    “Ya memang, kita berpikir suasana perjuangan kebangsaan kita pun hari ini penuh dengan struggle, perjuangan itu sendiri yang memang bagi kita mengambil tema tetap konsisten dalam arus membawa gerakan arus perubahan itu menginspirasi tidak hanya bagi para kader NasDem untuk bisa benar-benar merasakan denyut nadi arti misi perjuangan besarnya partai ini dan memberikan arti, implikasi, konsekuensi yang mereka harus jalankan sebagai kader dan anggota partai ini,” jelasnya.

    Paloh menegaskan, semangat optimisme harus terus dijaga untuk menatap masa depan partai yang lebih baik. Di usia ke-14 Tahun, NasDem menatap hari esok, tetap bergerak terus dengan penuh optimisme.

    “Partai ini tetap harus konsisten membawa misi perjuangan tadi. Yang kedua, dia tetap harus menghadirkan terus-menerus, sikap dan ucapan maupun perbuatan yang lebih bisa memberikan nuansa memberikan motivasi, ajakan memperkuat rasa persatuan kita dalam kehidupan kebangsaan kita,” terangnya.

    Surya Paloh juga menekankan kesiapan Partai NasDem untuk menghadapi Pemilu 2029 dengan semangat dan strategi yang matang.

  • Ibas: Indonesia bisa jadi jembatan untuk terciptanya perdamaian dunia

    Ibas: Indonesia bisa jadi jembatan untuk terciptanya perdamaian dunia

    “Kemajuan sejati terjadi ketika kita bekerja bersama, baik di bidang pendidikan, budaya, teknologi hijau, hingga pembangunan ekonomi yang inklusif,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan Indonesia harus berperan sebagai jembatan peradaban dunia dalam upaya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan kolaborasi global.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pidato pembuka World Peace Forum ke-9, yang digelar di Gedung MPR RI, Jakarta, dengan tema “Indonesia as a Bridge of Civilizations: From Dialogue to Global Collaboration, Strengthening Values and Creating Harmony” seperti dikutip siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

    “Kemajuan sejati terjadi ketika kita bekerja bersama, baik di bidang pendidikan, budaya, teknologi hijau, hingga pembangunan ekonomi yang inklusif,” ujar Ibas dalam siaran pers tersebut.

    Menurut Ibas, Indonesia memiliki modal kuat dalam menerapkan konsep memelihara perdamaian antar umat.

    Modal kuat itu muncul dari suasana harmonis dan sikap toleransi antar umat beragama, suku dan ras yang telah terjalin di Indonesia hingga saat ini.

    “lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah yang bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika,” kata dia.

    Melalui politik luar negeri “Seribu Kawan, Tanpa Musuh” (Thousand Friends, Zero Enemy), Indonesia berperan aktif sebagai jembatan antara Utara dan Selatan, Timur dan Barat, Dunia Islam dan Dunia Barat.

    “Kami tidak mengklaim punya semua jawaban, tapi kami berkomitmen untuk terus belajar, berbagi, dan berjalan bersama komunitas global menuju perdamaian dan saling pengertian,” tutur Ibas.

    Ibas melanjutkan, status Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Indonesia juga mendukung untuk penguatan Wasatiyyat Islam (Islam yang moderat, adil, dan penuh kasih sayang) sebagai agenda global.

    Ia menyampaikan bahwa Indonesia telah membahas hal ini dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal OKI di Jeddah pada Desember 2024.

    “Dunia membutuhkan Islam yang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Islam yang menumbuhkan harapan, bukan perpecahan,” tegasnya.

    Dengan status negara muslim yang mampu memelihara kerukunan penduduk dengan lintas ras, agama dan budaya, Ibas yakin Indonesia dapat menjadi jembatan untuk menyebarkan perdamaian dunia

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T

    Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalokasikan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 4,576 triliun. Sementara pendapatan direncanakan Rp 4,394 triliun.

    Demikian nota pengantar yang dibacakan Bupati Muhammad Fawait, dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (10/11/2025) malam.

    Sektor pendapatan direncanakan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,376 triliun dan pendapatan transfer Rp 3,026 triliun.

    Sementara belanja operasi dialokasikan Rp 3,762 triliun, belanja modal Rp 345 miliar, belanja tidak terduga Rp 15 miliar, belanja transfer Rp 453 miliar, penerimaan pembiayaan Rp 182,6 miliar.

    Pagu terbesar untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan yakni Rp 1,541 triliun dan bidang pendidikan sebesar Rp 1,375 triliun. Berikutnya adalah urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yakni Rp 221,079 miliar.

    Besarnya alokasi pagu bidang kesehatan tak lepas dari bidang ini sebagai prioritas. PesertaUniversal Health Coverage di Jember hingga 1 Oktober 2025 mencapai 2.592.381 orang atau 98,74 persen dari total. penduduk.

    “Ke depan, Pemkab Jember menargetkan 100 persen cakupan UHC agar seluruh penduduk tanpa terkecuali untuk mendapatkan perlindungan kesehatan,” kata Bupati Fawait.

    Salah satu pengembangan dari Universal Health Coverage (UHC), menurut Fawait, adalah pelayanan home care bagi masyarakat yang mengidap penyakit kronis hingga disabilitas. “Layanan home care akan dilaksanakan pada 1 Januari 2026,” katanya.

    Pemkab Jember akan mempersiapkan kendaraan khusus, tenaga kesehatan, dan alat komunikasi. “Dengan demikian masyarakat yang tidak bisa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, bisa berkomunikasi dengan dokter melalui handphone untuk berkonsultasi,” kata Fawait.

    Nantinya, lanjut Fawait, tim tenaga kesehatan akan mendatangi rumah pasien. “Dengan demikian, tidak ada lagi warga yang terpinggirkan dari akses layanan medis hanya karena kendala finansial. Keberhasilan Jember dalam mendekati cakupan penuh UHC mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam menempatkan kesehatan sebagai prioritas pembangunan,” katanya. [wir]

  • Ibas tegaskan RI jadi jembatan perdamaian dunia di World Peace Forum

    Ibas tegaskan RI jadi jembatan perdamaian dunia di World Peace Forum

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan perdamaian dunia ketika berbicara dalam World Peace Forum ke-9 yang dihelat di Jakarta.

    Ibas, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan kelompok etnis dan ratusan bahasa, tetapi masyarakat hidup dalam persatuan.

    “Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa, namun kami berdiri sebagai satu bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kami berkomitmen menjembatani perbedaan demi perdamaian dan kemanusiaan,” kata dia.

    Indonesia, imbuh Ibas, terus mengedepankan politik luar negeri “seribu teman, nol musuh” sebagai bentuk diplomasi aktif dan terbuka terhadap semua pihak.

    Ia menekankan pentingnya menjadikan dialog antarbangsa tidak hanya sebagai ajang pertukaran ide, tetapi juga sebagai dasar aksi nyata untuk mengatasi tantangan global, seperti disinformasi, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, hingga ketidakadilan sosial.

    Di sisi lain, Ibas juga mengutarakan urgensi memperkuat nilai-nilai dasar yang menjadi panduan bersama, termasuk Pancasila, moderasi beragama, serta nilai-nilai budaya ketimuran yang menekankan harmoni dan tanggung jawab.

    World Peace Forum ke-9 dengan tema “Considering Wasatiyyat and Tionghoa for Global Collaboration” dibuka pada Senin (10/11). Pembukaan berlangsung di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Ibas turut mengajak seluruh peserta untuk menjadikan World Peace Forum sebagai momentum memperkuat kerja sama antarbangsa demi mewujudkan dunia yang damai, adil, dan sejahtera.

    “Mari kita bangun dunia yang berlandaskan kepercayaan, keadilan, dan harmoni. Indonesia siap menjadi jembatan peradaban dan mitra perdamaian bagi dunia,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pajak Tambang Blitar Bocor, Bapenda Putar Otak Kejar Target Rp1,8 Miliar

    Pajak Tambang Blitar Bocor, Bapenda Putar Otak Kejar Target Rp1,8 Miliar

    Blitar (beritajatim.com) – Waktu yang tersisa bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tinggal 2 bulan lagi. Dengan target ambisius sebesar Rp1,8 miliar, Bapenda kini harus tancap gas agar bisa mengejar sisa 20 persen di tengah temuan adanya kebocoran di sejumlah pos pengawasan.

    Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaningayu Dewi, mengungkapkan bahwa hingga awal November 2025 ini, capaian pajak MBLB telah memasuki 80 persen dari target total Rp1,8 miliar yang ditetapkan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Jumlah tersebut termasuk lompatan besar, mengingat sebelumnya pendapatan dari sektor ini hanya di kisaran Rp364 juta setahun.

    “Targetnya pada PAK ini jadi Rp1,8 miliar. Kami optimis bisa memenuhi target dalam 2 bulan ini,” ujar Ayu.

    Kondisi yang dialami oleh Bapenda Kabupaten Blitar sebenarnya cukup pelik. Pasalnya, dari hasil monitoring di lapangan masih ada kebocoran dari pos pengawasan MBLB

    “Faktornya, di Blitar sisi selatan sebelah timur itu banyak truk lewat membawa komoditas tambang namun belum ada pos pengawasan. Hal itu yang membuat penambang tidak bisa menunjukkan STP (Surat Tanda Pengambilan) untuk kebutuhan pembayaran pajaknya,” ungkapnya.

    Untuk menambal kebocoran tersebut, Bapenda menerapkan dua strategi jitu yakni menggeser pos yang tidak efektif dan menambah pos baru di titik rawan. Salah satu contoh sukses adalah pergeseran pos di Dusun Menjangan Kalung, Desa Slorok, Garum. Akibat ada proyek pembangunan jalan, pos terpaksa dipindah.

    “Ternyata dengan hal itu, (pos baru) lebih efektif untuk menagih STP kepada penambang. Lokasi pos yang baru itu lebih mendekati lokasi tambang,” jelas Ayu.

    Tak berhenti di situ, Bapenda merencanakan penambahan pos pengawasan baru yang akan beroperasi mulai Desember. Lokasi yang disasar adalah titik simpul yang ramai dilewati truk tambang.

    “Rencananya di Kecamatan Kademangan, Gandusari, Nglegok, dan Binangun. Ini bisa berubah, karena pos pengawasan ini sifatnya portable. Tentu membaca ada titik simpul yang dilewati truk, di situ kami tempatkan,” tegasnya.

    Untuk memperkuat pengawasan, Bapenda juga menggagas pembentukan Tim Pengawas MBLB yang melibatkan Forkopimda dan stakeholder terkait. Langkah ini diambil untuk mencegah kebocoran dan mengoptimalkan pengendalian pajak MBLB yang potensi PAD-nya terbukti masih banyak bocor. [owi/beq]

  • Menkeu Purbaya Tegaskan Redenominasi Rupiah Bukan Tahun Depan dan Kewenangan Penuh Bank Sentral

    Menkeu Purbaya Tegaskan Redenominasi Rupiah Bukan Tahun Depan dan Kewenangan Penuh Bank Sentral

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan redenominasi rupiah atau penghilangan tiga angka nol mata uang menjadi kewenangan mutlak Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (BI). Dia juga memastikan langkah penyederhanaan nilai tukar, misalnya mengubah Rp1.000 menjadi Rp1, dipastikan tidak akan terjadi tahun ini maupun tahun depan, 2026.

    “Itu kebijakan bank sentral. Dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya,” kata Purbaya di Universitas Airlangga Surabaya, ditulis Selasa (11/11/2025).

    Purbaya menyebut timeline implementasi redenominasi tidak berada di bawah kendalinya. “Nggak tahun depan, saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral,” tegasnya.

    Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah yang diinisiasi oleh Menkeu Purbaya sempat disorot publik. Rencana ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Redenominasi sendiri merupakan langkah memotong nilai nominal uang (misal Rp1.000 jadi Rp1) tanpa mengubah nilai intrinsik atau daya beli masyarakat. [ipl/beq]