Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Survei Indikator ungkap elektabilitas Eman-Dena 64,6%, Karna-Koko 30,1%

    Survei Indikator ungkap elektabilitas Eman-Dena 64,6%, Karna-Koko 30,1%

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pilbup Majalengka 2024

    Survei Indikator ungkap elektabilitas Eman-Dena 64,6%, Karna-Koko 30,1%
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada Pilkada Kabupaten Majalengka di periode 16-19 Oktober 2024. Adapun hasil survei menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Eman Suherman-Dena sebesar 64,6 %, sedangkan Karna-Koko sebesar 30,1%. 

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi menyebutkan berdasarkan dua survei terakhir di Majalengka (September dan Oktober 2024) terlihat ada trend peningkatan elektabilitas Eman Suherman sedangkan inkumben Karna Sobahi cenderung stagnan.

    Hasil survei per Oktober tersebut dapat dilihat secara grafis bahwa Paslon Eman-Dena memiliki Tren Menanjak jika dibandingkan hasil survei pada bulan September yaitu sebesar 53,2%. 

    Sedangkan paslon Karna-Koko berdasarkan grafik hasil survei elektabilitasnya cenderung menurun, dimana pada bulan september hasil survei paslon Karna-Koko sebesar 34,9 %. 

    Berdasarkan data survei tersebut selama sebulan dari september 2024 hingga oktober 2024, bahwa Paslon Eman-Dena elektabilitas naik sebanyak 11,4%, sedangkan paslon Karna-Koko mengalami penurunan elektabilitas sebesar 4,8 %.

    “Kenapa terjadi stagnasi karena persepsi publik masyarakat Majalengka terhadap pak Karna kurang positif, misalnya terkait isu korupsi, kemudian juga soal isu ekonomi. Itu yang menjelaskan elektabilitas pak Karna cenderung stagnan bahkan cenderung disalip sejal bulan lalu oleh lawannya Eman Suherman,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (7/11). 

    Faktor terbesar responden dalam memilih pasangan Eman-Dena yaitu perhatiannya terhadap masyarakat. Sebesar 30,1% Responden menyatakan bahwa Paslon Eman-Dena memiliki perhatian terhadap masyarakat.

    “Alasan perhatian pada rakyat menjadi variabel yang sangat penting untuk dipilih sangat tinggi sebesar 28 persen. Hampir 3 dari 10 orang di Majalengka memilih Calon Bupati karena faktor ini. Dari 28 persen orang di Majalengka yang memilih variabel ini lebih banyak pak Eman sebesar 30 persen,” jelas Burhanuddin Muhtadi.

    Pada survei kali ini responden pada simulasi surat suara yang menjawab tidak tahu atau rahasia hanya sebesar 3,8 persen.

    Meskipun demikian Burhanuddin menjelaskan survei tersebut memiliki margin of error 4,9 persen dengan asumsi random sampling.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Airin minta masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani di Pilkada

    Airin minta masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani di Pilkada

    Doakan kami tetap amanah dan istiqomah dalam membangun BantenSerang (ANTARA) – Calon Gubernur Provinsi Banten nomor urut 1 Airin Rachmi Diany meminta kepada masyarakat untuk dapat memilih sesuai dengan hati nurani di Pilkada serentak 2024.

     

    “Menggerakkan hati masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih sesuai dengan hati nurani nya masing-masing. Karena satu suara sangat berarti untuk Banten,” kata Airin saat debat kedua Pilkada Banten, diikuti secara daring di Serang, Kamis.

     

    Airin juga meminta doa kepada seluruh masyarakat agar tetap istiqomah dengan tujuan ikut dalam Pilkada Gubernur Banten sebagai bentuk rasa syukur dan nikmat agar selalu bersama memberikan kebermanfaatan kemaslahatan bagi masyarakat.

     

    “Doa-doa yang diberikan tentunya menjadi penguat bagi saya dan Pak Ade, tentu tantangan nya tidak mudah dalam pilkada ini tapi sekali lagi semoga masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati nurani nya masing-masing,” katanya.

     

     

    Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Banten Ade Sumardi mengatakan Airin-Ade berkeinginan untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita pendiri Banten. Bagaimana melayani rakyat dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi keluhan rakyat didengarkan dan diberikan solusi terbaik.

     

    “Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dan Banten maju bersama. Doakan kami tetap amanah dan istiqomah dalam membangun Banten,” katanya.

     

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • BSSN targetkan literasi keamanan siber masuk kurikulum pendidikan

    BSSN targetkan literasi keamanan siber masuk kurikulum pendidikan

    Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (tengah) didampingi Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel (kiri) dan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sulistyo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    BSSN targetkan literasi keamanan siber masuk kurikulum pendidikan
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Kamis, 07 November 2024 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menargetkan literasi keamanan siber masuk kurikulum pendidikan pada masa 100 hari awal kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menjelaskan bahwa target tersebut untuk mendukung Astacita keempat, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

    “Output yang dicapai dan diharapkan adalah terselenggaranya koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan kurikulum materi literasi keamanan siber, terlaksananya literasi digital kepada siswa sekolah di semua tingkat terkait keamanan siber,” kata Hinsa pada rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, untuk mendukung Astacita keempat, Hinsa mengatakan bahwa lembaganya menargetkan pelaksanaan seminar atau lokakarya bagi siswa sekolah di semua tingkatan dengan topik keamanan siber dan sandi.

    “Kemudian meningkatnya literasi digital terkait keamanan siber dan sandi kepada mahasiswa, serta memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tren post-quantum cryptograpghy (PCQ) kepada praktisi dan akademisi secara daring,” jelasnya.

    Pada kesempatan itu, Hinsa menjelaskan bahwa BSSN juga mendukung Astacita ketiga, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    Astacita ketujuh juga didukung oleh BSSN melalui program-program pada 100 hari awal kerja Presiden dan Wapres Prabowo-Gibran.

    Astacita ketujuh adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    Sumber : Antara

  • BNPT: Maknai Hari Pahlawan dengan teruskan perjuangannya

    BNPT: Maknai Hari Pahlawan dengan teruskan perjuangannya

    Menghargai jasa pahlawan juga berarti menggunakan teknologi untuk mempromosikan persatuan, kebersamaan, dan nilai-nilai patriotismeJakarta (ANTARA) – Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengingatkan generasi muda akan pentingnya memaknai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November dengan meneruskan perjuangan mereka di era digital.

    “Generasi muda harus dapat mewakili semangat para pahlawan dalam dunia digital. Saya berharap agar mereka dapat terus menginspirasi dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa di tengah kemajuan zaman. Hari Pahlawan bukan sekadar peringatan, melainkan ajakan untuk terus menyambung semangat juang para pahlawan bangsa di era modern ini,” ujar Irfan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, menggunakan teknologi dengan bijak untuk membangun persatuan, patriotisme, dan cinta tanah air merupakan bagian dari menghargai jasa pahlawan.

    “Dunia digital itu tanpa batas, dua sisi, tinggal bagaimana anak-anak Gen Z kita ini dibekali pengetahuan agar tidak mengabaikan nilai-nilai positif dari teknologi. Menghargai jasa pahlawan juga berarti menggunakan teknologi untuk mempromosikan persatuan, kebersamaan, dan nilai-nilai patriotisme,” ujarnya.

    Baca juga: 15 ucapan keren untuk memperingati Hari Pahlawan 2024

    Dia pun menantang generasi muda untuk menunjukkan rasa cinta kepada NKRI dan kebanggaan terhadap Tanah Air dengan memulai dari hal-hal sederhana, seperti menghafal Pancasila hingga mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam dunia digital.

    Dia juga mengajak masyarakat untuk meresapi prinsip cinta Tanah Air sebagian dari iman (hubbul wathan minal iman) sebab menurutnya keduanya tidak bisa dipisahkan.

    “Kalau negara Indonesia kacau, lalu bagaimana rakyatnya akan melaksanakan ibadah? Beriman berarti mencintai Tanah Air, tidak hanya tanah tempat kita hidup, tetapi juga tanah tempat para pahlawan berjuang dan gugur,” ucapnya.

    Dia lantas berkata,”Tanpa persatuan, keamanan, dan kestabilan, bangsa ini tidak akan mampu mendukung kebutuhan rakyatnya.”

    Baca juga: Meutia Hatta ajak sebarkan pemikiran dan sikap teladan para pahlawan

    Dia kemudian menyinggung pula soal fenomena “pahlawan kesiangan”, yakni mereka yang memanipulasi sejarah dan mengaku-ngaku sebagai pahlawan demi popularitas dan kepentingan pribadi.

    “Zaman berganti, tentu kita harus memiliki sumber yang akurat agar siapa pun yang mau memutar balikkan sejarah harus membaca secara keseluruhan. Memahami sejarah secara utuh adalah penting untuk menghindari penyesatan informasi yang dapat merusak pemahaman generasi muda tentang perjuangan dan nilai-nilai para pahlawan,” lanjutnya.

    Guru Besar UIN Alauddin Makassar itu pun mengingatkan bahwa seluruh anak bangsa bukan hanya harus menjadi pahlawan bagi bangsa, melainkan juga bagi diri sendiri dalam mencapai kemerdekaan fisik maupun non-fisik.

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Meskipun Indonesia telah merdeka, perjuangan menjaga kesatuan bangsa belum selesai. Mengingat ungkapan Soekarno, jika dulu musuh datang dari luar, maka kini tantangannya berada di dalam diri kita sendiri,” kata dia.

    Baca juga: Kenapa Surabaya dijuluki “Kota Pahlawan”? Ini sejarahnya
    Baca juga: Mensos: Pahlawan tulus berjuang mengutamakan kepentingan bangsa
     

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapal selam Rusia untuk pertama kalinya sandar di Surabaya

    Kapal selam Rusia untuk pertama kalinya sandar di Surabaya

    Jakarta (ANTARA) – Kapal selam Angkatan Laut Rusia B-588 Ufa untuk pertama kalinya sandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, dalam rangka kunjungan persahabatan (port visit).

    Di Surabaya, pengawak kapal selam Ufa itu bakal mengikuti sejumlah kegiatan dengan prajurit TNI AL, khususnya dari Satuan Kapal Selam Komando Armada II TNI AL, di antaranya berkunjung ke Monumen Nanggala, kunjungan kehormatan ke pejabat TNI AL setempat (courtesy call), diskusi bertukar pengalaman dan wawasan mengenai kapal selam (SMEE), berolahraga bersama, santap malam bersama, dan tur berkeliling Kota Surabaya.

    Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya Kolonel Laut (P) Edy Setyawan di Dermaga Jamrud Utara, Kamis, mengucapkan selamat datang kepada kapal selam Ufa dan kapal tunda penyelamat (tug salvage) Angkatan Laut Rusia Alatau.

    Kolonel Edy, saat membacakan sambutan Komandan Lantamal V Surabaya Laksamana Pertama TNI Arya Delano, menyatakan TNI AL berharap kunjungan dua kapal Rusia ke Surabaya itu dapat meningkatkan kerja sama terutama di bidang kapal selam.

    Di lokasi yang sama, Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Koarmada II Kolonel Laut (P) Yuliys Azz Zaenal menyampaikan kunjungan kapal selam Ufa dan kapal tunda penyelamat Alatau merupakan bagian dari rangkaian Latihan Bersama (Latma) Orruda 2024 yang diikuti oleh Angkatan Laut Rusia dan TNI AL. Walaupun demikian, kapal selam Rusia hanya dijadwalkan untuk sandar, dan tidak mengikuti rangkaian latihan fase laut (sea phase).

    “Ini kali pertama kapal selam Rusia port visit di Indonesia,” kata Dansatsel Koarmada II.

    Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov, dalam acara penyambutan itu, mengucapkan terima kasih atas sambutan TNI AL kepada Ufa dan Alatau.

    Dia juga berharap kunjungan persahabatan itu dapat memperkuat kerja sama antara TNI AL dan Angkatan Laut Rusia ke depannya.

    Latma Orruda 2024 merupakan latihan kombatan pertama kali yang digelar oleh TNI AL dan Angkatan Laut Rusia di Surabaya pada 4-8 November 2024. Latihan itu terdiri atas dua fase utama, yaitu fase pangkalan (harbour phase) pada 4-6 November, dan fase laut pada 7-8 November.

    Dalam latihan fase laut itu, yang merupakan tahapan puncak Latma Orruda 24, TNI AL mengerahkan dua kapal perangnya, KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dan KRI Frans Kaisiepo-368, kemudian helikopter antikapal selam AS565 MBe Panther.

    Sementara itu, Angkatan Laut Rusia mengerahkan dua korvetnya, RFS Gromky dan RFS Aldar Tsydenzhapov, satu fregat RFS Rezkiy, satu kapal medium tanker-nya RFS Pechenga, dan satu helikopter KA-27.

    Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, saat acara pembukaan Latma Orruda 24 di Surabaya, Senin (4/11), menjelaskan tujuan utama latihan bersama itu untuk meningkatkan kemampuan prajurit angkatan laut dua negara dalam operasi keamanan maritim (maritime security).

    “Keamanan maritim itu sangat penting dimana pun bagi negara mana pun di laut, dan kita mestinya bisa saling menjaga, menghormati setiap kedaulatan di wilayah masing-masing,“ kata Pangkoarmada RI.

    Baca juga: PAL: Proyek kapal selam dengan Prancis lompatan industri maritim RI

    Baca juga: KSAL sebut jumlah kapal selam TNI AL belum memadai

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Fitur `arithmetic guard` angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Fitur `arithmetic guard` angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pakar: Fitur `arithmetic guard` angin segar kevalidan hasil Sirekap
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 17:08 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan kehadiran fitur arithmetic guard sebagai langkah penyempurnaan hasil aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang semakin valid untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    “Saya sih melihatnya bahwa ini adalah angin segar dari KPU untuk memperbaiki sistem yang dianggap kemarin tidak bagus agar semakin bagus, semakin baik dan semakin valid,” kata Ujang di Jakarta, Kamis (7/11).

    Ia pun mengapresiasi komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki beberapa kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2024. Perbaikan Sirekap merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu lalu.

    “Karena jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, kan ketika Sirekap yang kemarin-kemarin dianggap gagal oleh publik ya, dianggap bermasalah oleh publik,” ujarnya.

    Oleh karena itu, menurut Ujang, penambahan fitur arithmetic guard bagian dari evaluasi KPU dalam menyiapkan Sirekap yang mumpuni sehingga ke depan publik dapat menyaksikan Sirekap yang lebih baik lagi.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan fitur arithmetic guard pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan arithmetic guard akan mengontrol secara otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,” kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan fitur tersebut akan memperingatkan saat ada kesalahan dalam angka yang di-input. Hal ini ditandai dengan munculnya peringatan berwarna merah dan kuning.

    Pada Rabu, 8 Mei 2024, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki aplikasi Sirekap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Peringatan itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel Tiga Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/5).

    “Pak Holik, dulu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sekarang Sirekap. Gimana ini kalau begitu? Ini di semua tingkatan. Kemarin waktu kita pilpres itu Sirekap-nya jadi bermasalah. Untuk catatan karena sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” ucap Arief.

    Sumber : Antara

  • Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati;
    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
    Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
    Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
    Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
    Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
    Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
    Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

    Sekretaris
    Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
    Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
    Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
    Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
    Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
    Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
    Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
    Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
    Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
    Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
    Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
    Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
    Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
    Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
    Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
    Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
    Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
    Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
    Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
    Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
    Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
    Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
    Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
    Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
    Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
    Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
    Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

    Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

    Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

    Dewan Etik: Muhammad Hatta;

    Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

    Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

    Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

    Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

    Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

    Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

    Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi III pertimbangkan RUU Narkotika masuk Prolegnas 2025

    Komisi III pertimbangkan RUU Narkotika masuk Prolegnas 2025

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mempertimbangkan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk masuk ke daftar Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2025.

    “Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk memasukkan RUU tentang KUHAP, RUU tentang Narkotika, yang sudah carry over, ya, ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis.

    RUU Narkotika dan KUHAP merupakan dua dari delapan RUU yang diusulkan oleh ICJR.

    Adapun enam RUU lainnya yang diusulkan oleh ICJR meliputi RUU Advokat; RUU Penyadapan; RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah; RUU 12/2011 jo UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan RUU 23/2004 tentang Pemerintah Daerah; RUU Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); serta RUU Bantuan Hukum.

    “Usulan RUU lainnya untuk masuk ke dalam daftar prolegnas 2024–2029, long list,” kata Habiburokhman.

    Lebih lanjut, Komisi III DPR juga menyatakan akan mengundang ICJR dalam setiap pembahasan RUU di Komisi III DPR RI sebagai bentuk dari partisipasi bermakna.

    Sebelumnya, Habiburokhman mengatakan bahwa usulan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk masuk ke daftar Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Ia juga sudah meminta kepada Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk merumuskan lebih lanjut soal rancangan dan naskah akademik KUHAP tersebut.

    Ia berharap agar pada akhir tahun 2024, Komisi III DPR RI dapat menyusun rancangan KUHAP tersebut.

    Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, lanjut dia, Komisi III akan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk ICJR.

    “Kami perlu masukan, pas teman-teman (ICJR) mengajukan permohonan RDPU ini tentang hal yang sama, yaitu di antaranya tentang KUHAP,” kata Habiburokhman.

    Baca juga: Menggaungkan lagi RUU Narkotika sebagai solusi sesaknya penjara

    Baca juga: Kemenkes: RUU tidak menyamakan perlakukan tembakau dengan narkotika

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota Komisi V DPR ingin Kemendes PDT buat pemetaan potensi desa

    Anggota Komisi V DPR ingin Kemendes PDT buat pemetaan potensi desa

    Jakarta (ANTARA) –

    Anggota Komisi V DPR Musa Rajekshah ingin Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) membuat pemetaan (mapping) terkait potensi-potensi desa, sehingga program yang dibuat Pemerintah Indonesia tepat sasaran.

    Menurut pria yang kerap disapa Ijeck itu, ekonomi nasional tidak semata-mata hanya mengharapkan datangnya investor dan masuknya investasi untuk bidang industri, tetapi juga pembangunan ekonomi berasal dari desa.

     

    “Jadi semuanya ini yang terpenting adalah bagaimana pemetaan negara terhadap wilayah mana, daerah mana dengan komoditi apa yang menjadi unggulan bagi tanaman di situ atau produk-produk desa tersebut,” kata Ijeck saat menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja (Raker) Komisi V bersama Mendes PDT Yandri Susanto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

     

    Ia mengatakan, pemetaan itu penting agar menjadikan Indonesia swasembada pangan bisa tercapai, dengan wilayah dan komoditas tanaman secara spesifik dari masing-masing daerah.

     

    Sebab, pemetaan merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional, mulai dari rencana pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

     

    Lebih lanjut Ijeck mengatakan, terkadang pembangunan jangka panjang menengah nasional dengan daerah baik itu provinsi kabupaten kota tidak linear.

     

    Ia menambahkan, rencana tata ruang wilayah (RTRW) di wilayah pertanian subur berubah menjadi kawasan permukiman bahkan kawasan industri dengan pengembangan kota.

     

    “Inilah yang kami minta haruslah dari pemerintah pusat untuk menentukan bagaimana peraturan-peraturan tentang RTRW daerah untuk tidak semuanya kita serahkan nantinya kepada daerah, agar penopang sandang pangan seperti desa-desa subur tadi tidak berubah fungsi,” ujar dia.

     

    Ijeck menilai, pendampingan dari pusat yang dilakukan Kemendes PDT, tidak bisa berjalan sendiri sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia.

     

    Oleh sebab itu, pemetaan desa penting dilakukan sehingga dia mendorong agar sistem bisa terintegrasi.

     

    Selain itu, Ijeck juga menyoroti kehidupan petani yang sangat memprihatinkan dan masih sangat sedikit peningkatan kualitas hidup.

     

    Ditambah lagi, banyaknya petani yang terlilit utang dan parahnya hal tersebut terkait dengan rentenir.

     

    “Sampai hari ini faktanya tidak banyak petani yang menjadi sukses dan tidak kaya, tangan mereka yang kotor, badan petani yang berkeringat tetapi yang kaya itu tengkulak (penampungnya) dan petani di desa itu dari sektor permodalan sudah banyak yang terlilit utang kepada rentenir, sehingga hal itu harus menjadi perhatian,” ujar Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 tersebut.

     

    Ijeck juga berharap, di antara banyaknya daerah yang perlu dikembangkan, Kepulauan Nias bisa menjadi salah satu target realisasi program Kemendes PDT, terkait ketahanan pangan yang bersumber dari desa.

     

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • 11.606 anggota KPPS Pilkada Serentak di Langkat dilantik PPS

    11.606 anggota KPPS Pilkada Serentak di Langkat dilantik PPS

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    11.606 anggota KPPS Pilkada Serentak di Langkat dilantik PPS
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 17:44 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 11.606 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Langkat, Kamis (7/11).

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat Dian Taufik Ramadhan berpesan kepada para anggota KPPS yang hari ini dilantik agar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan. “Hari ini anggota KPPS dilantik oleh jajaran kami (PPS). Pelaksanaan Pilkada yang sukses tidak lepas dari peran penting anggota KPPS yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya para pemilih. Kami berharap mereka dapat menjaga profesionalisme dan kode etik selama bertugas,” kata Dian menegaskan.

    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Langkat, Imran Lubis mengatakan, setelah pelantikan, seluruh anggota KPPS akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan di masing-masing wilayah. Bimtek dimulai tanggal 15-20 November, materi dalam bimtek difokuskan pada tugas dan tanggungjawab anggota KPPS, terutama terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.

    Selain itu, para anggota KPPS juga diberikan pemahaman mengenai prosedur yang harus dijalani di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Diketahui, total anggota KPPS yang dilantik untuk Pilkada Serentak 2024 berjumlah 11.606 orang, yang akan bertugas di 1.658 TPS yang tersebar di Kabupaten Langkat.

    “Masa kerja anggota KPPS untuk Pilkada Serentak ini mulai 7 November hingga 8 Desember 2024,” pungkas Imran seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (7/11). 

    Sementara itu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Secanggang Kusmiono melalui anggota PPK Secanggang Muhammad Yusuf Kurniawan ketika menghadiri pelantikan KPPS di Desa Karang Gading mengatakan, KPPS harus mampu menjaga netralitas, integritas, dan kepercayaan publik. Pelantikan ini merupakan bentuk pengukuhan dan pengesahan status anggota KPPS. Pelantikan ini juga merupakan bentuk pengambilan sumpah dan janji anggota KPPS untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

    “Saya berharap kepada seluruh jajaran KPPS Pilkada Serentak 2024 di Kecamatan Secanggang untuk selalu menegakkan nilai-nilai dasar organisasi dengan menanamkan nilai-nilai profesional, mandiri, dan berintegritas. Selain itu, saya berharap, anggota KPPS yang dilantik hari ini dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan loyalitas,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta