Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Jalan Poros Desa Napis Bojonegoro Akan Diperbaiki Lewat Dana CSR Perusahaan

    Jalan Poros Desa Napis Bojonegoro Akan Diperbaiki Lewat Dana CSR Perusahaan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan jalan poros desa di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, akan segera diperbaiki. Jalan yang menjadi akses utama warga di tiga dusun itu kondisinya rusak parah dan rencananya akan direhabilitasi menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) Bojonegoro, Chusaivi Ivan, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. “Kami sudah meninjau jalan itu dan akan melakukan rehabilitasi melalui program CSR,” ujar Ivan, Selasa (11/11/2025).

    Menurut Ivan, penggunaan dana CSR dipilih karena pembangunan jalan poros desa tersebut belum tercantum dalam rencana anggaran tahun 2025. “Dana CSR menjadi pilihan karena di tahun anggaran 2025 tidak dialokasikan, dan statusnya merupakan jalan poros desa,” jelasnya.

    Saat ini, Dinas PUBMPR Bojonegoro masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan mekanisme pelaksanaan program tersebut. Ivan berharap rehabilitasi dapat segera terealisasi agar warga Desa Napis bisa kembali beraktivitas dengan lancar.

    Sementara itu, Kepala Desa Napis, Mulyono, menyambut baik rencana perbaikan jalan yang menjadi akses utama warga di Dusun Bagi, Dusun Koripan, dan Dusun Daplangu. “Alhamdulillah, dengan adanya perbaikan ini warga bisa beraktivitas dengan lancar. Jalan ini juga digunakan warga menuju Kabupaten Ngawi,” ujarnya.

    Kerusakan jalan poros desa Napis sebelumnya sempat viral di media sosial, terutama saat musim hujan ketika jalan tersebut sulit dilalui kendaraan. Kondisi itu menyulitkan warga untuk bekerja dan mengangkut hasil pertanian. Mulyono berharap rehabilitasi ini tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga berdampak pada peningkatan ekonomi warga.

    “Semoga perbaikan ini bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Surya Paloh puji kinerja NasDem yang terus menambah kursi di DPR

    Surya Paloh puji kinerja NasDem yang terus menambah kursi di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memuji kinerja jajaran pengurus dan kader NasDem yang terus menambah perolehan kursi DPR RI dalam tiga Pemilu yang diikuti partainya.

    “Entah karena memang kemampuan, keuletan kita mengonsolidasikan barisan kita, di samping itu kita juga berkeyakinan karena alam masih memberikan kesempatan dan keyakinan untuk misi besar yang harus kita teruskan,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa.

    Hal itu disampaikan Paloh usai memimpin upacara peringatan 14 tahun Partai NasDem yang juga berlangsung di NasDem Tower.

    Paloh mengungkapkan pada saat pertama kali mengikuti Pemilu pada 2014, Partai NasDem berhasil mengantongi 36 kursi DPR RI. Kemudian Pemilu selanjutnya pada 2019, NasDem berhasil mengamankan 59 kursi Parlemen dan terakhir pada Pemilu 2024 sebanyak 69 kursi diduduki oleh kader NasDem.

    “Kita berhasil lagi di tengah-tengah berbagai rintangan, kesulitan yang kita hadapi, NasDem tetap jaya menaikkan kursinya dari 59 kursi menjadi 69 kursi, dan siapa di antara kita yang tidak memahami situasi yang kita hadapi menjelang pemilu 2024 yang lalu, bukan biasa-biasa saja bagi NasDem,” ujarnya.

    Ia menilai perolehan suara yang terus mendongkrak kursi parlemen NasDem adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi partai yang terus menyuarakan gerakan perubahan.

    “Di sana pertempuran antara konsistensi tetap berada membawa arus perubahan atau kita terjebak pada pragmatisme. Kita memilih, apapun risikonya kita hadapi, kita tetap konsisten dalam membawa arus gerakan perubahan. Inilah kita saudara-saudaraku semuanya, dan di sinilah kekuatan sesungguhnya, the values of the Party Nasdem itu sendiri, konsistensi, ucapan dan perbuatannya,” kata Paloh.

    Misi besar baru setelah Pemilu 2024, bagi Surya, adalah mempersiapkan prestasi besar pada periode 2029.

    “Dengan harapan, dengan semua objek yang dikerjakan ke depannya, dengan strategi yang tepat, dengan mobilisasi para kader, mungkin 2029-2030, ada prestasi yang jauh-jauh besar, bisa dipertahankan dengan strategi”, tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aisyiyah Kalbar gencarkan edukasi cegah perkawinan anak

    Aisyiyah Kalbar gencarkan edukasi cegah perkawinan anak

    “Persoalan perkawinan anak di Kalbar merupakan isu yang sangat serius karena berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan reproduksi, dan potensi meningkatnya kasus stunting. Banyak sekali yang sudah

    Pontianak (ANTARA) – Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Barat terus mengintensifkan upaya pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi lintas sektor di berbagai daerah dengan kasus tinggi, terutama di Kabupaten Ketapang, Sintang, Melawi, dan Sambas.

    “Persoalan perkawinan anak di Kalbar merupakan isu yang sangat serius karena berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan reproduksi, dan potensi meningkatnya kasus stunting. Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Aisyiyah dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan kami melakukan sosialisasi dan edukasi hingga ke akar rumput, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Tibet Australia dan Muhammadiyah,” kata Hazilina dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Terpadu pelaksanaan strategio nasional pencegahan perkawinan anak dan perkawinan usia di bawah 19 tahun di Pontianak, Selasa.

    Ia menjelaskan, Kabupaten Ketapang menjadi fokus utama karena tercatat memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Kalimantan Barat. Berdasarkan data nasional, Kalbar sendiri menempati posisi ketiga tertinggi di Indonesia pada tahun 2023.

    “Ketapang itu yang paling tinggi angkanya. Kami masuk ke masyarakat bawah, bekerja sama dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, bahkan dengan Keraton Sanggau untuk pendekatan budaya,” tuturnya.

    Hazilina menuturkan bahwa kasus perkawinan anak di daerah pedesaan banyak dipicu oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, pergaulan bebas, serta pemahaman yang keliru tentang ajaran agama dan adat istiadat.

    “Saat kami sosialisasi di salah satu desa di Ketapang, ada warga yang mengatakan baru saja menikahkan anak berusia 13 tahun. Alasannya sederhana, takut anak berbuat zina. Ini menunjukkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak,” katanya.

    Ia menambahkan, Aisyiyah Kalbar juga menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk memperkuat kolaborasi, termasuk dengan komunitas adat seperti masyarakat Dayak Kanayatn di Toko, Sanggau.

    “Ke depan, kami akan melatih paralegal dari komunitas adat untuk membantu advokasi pencegahan perkawinan anak berbasis hak asasi manusia. Bahkan mahasiswa kami lolos tiga besar nasional dengan penelitian bertema ‘Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis HAM di Komunitas Dayak Kanayatn,” kata Hazilina.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Barat, Herkulana Mekarryani, mengungkapkan bahwa angka perkawinan anak di Kalbar pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya.

    “Kalbar pada 2023 menempati peringkat ketiga tertinggi secara nasional dengan lebih dari 10.400 kasus. Namun pada 2024, jumlah itu menurun sekitar 1.700 kasus sehingga Kalbar kini berada di posisi keempat nasional,” kata Herkulana.

    Menurutnya, penurunan itu tak lepas dari kolaborasi berbagai pihak seperti WKRI, Aisyiyah, Fatayat NU, TP-PKK, serta pemerintah kabupaten/kota yang telah menginisiasi strategi daerah dan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak.

    “Beberapa daerah seperti Ketapang, Landak, Sambas, dan Kubu Raya sudah mulai menerapkan regulasi pencegahan di tingkat desa. Ini merupakan bentuk inovasi yang sangat baik,” tuturnya.

    Meski demikian, Herkulana menilai tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait pemahaman tokoh adat dan agama yang masih menganggap anak usia akil baligh sudah boleh menikah, serta lemahnya pengawasan keluarga.

    “Masih banyak orang tua yang menganggap anak 17 tahun itu sudah ‘perawan tua’. Faktor ekonomi juga sering menjadi alasan anak dinikahkan agar tidak membebani keluarga. Belum lagi pengaruh kemajuan teknologi dan paparan konten negatif di internet,” katanya.

    Ia menegaskan, DP3A Kalbar bersama aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha akan terus memperkuat sinergi untuk menekan angka perkawinan anak melalui edukasi keluarga dan peningkatan kesadaran masyarakat.

    “Pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari rumah. Pola asuh yang baik, pendidikan yang memadai, dan pemahaman agama yang benar adalah kunci untuk melindungi anak-anak kita,” kata Herkulana.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta pemerintah pastikan ekonomi stabil sebelum redenominasi

    DPR minta pemerintah pastikan ekonomi stabil sebelum redenominasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk memastikan kestabilan ekonomi, aspek sosial dan politik, termasuk aspek teknis, sebelum melakukan redenominasi terhadap mata uang rupiah.

    Dia mengatakan hal-hal tersebut harus menjadi syarat untuk melaksanakan kebijakan itu. Tentunya, kata dia, proses redenominasi akan dilakukan dengan pembuatan undang-undang di DPR RI.

    “Apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan redenominasi itu bukan suatu kebijakan yang sekadar menghilangkan tiga angka nol dalam mata uang rupiah, tanpa menimbulkan dampak. Menurut dia, dampak inflatoar dari kebijakan itu akan luar biasa jika aspek teknis tidak disiapkan secara matang.

    “Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, kalau harga Rp280 dibulatkan Rp300, maka inflatoarnya yang terjadi. Itu yang paling sangat mengganggu pikiran kami di Badan Anggaran,” kata dia.

    Menurut dia, rancangan undang-undang soal redenominasi itu belum masuk ke dalam program legislasi DPR RI. Namun, menurut dia, pemerintah pun menyatakan bahwa upaya itu akan dilakukan pada 2027.

    “Bagi saya baik, 2027 karena perlu sosialisasi yang intensif, termasuk literasi keuangan kita yang masih rendah di masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan implementasi redenominasi rupiah belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Belum, masih jauh,” kata dia singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11).

    Diketahui, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027. Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Lahadalia Resmikan Lapangan Padel di Kantor DPP Golkar: Bisa Dipakai Umum, Asal Masuk Golkar Dulu

    Bahlil Lahadalia Resmikan Lapangan Padel di Kantor DPP Golkar: Bisa Dipakai Umum, Asal Masuk Golkar Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meresmikan lapangan padel di halaman Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Minggu (9/11/2025).

    Fasilitas olahraga baru itu diberi nama Yellow Racquet Club, yang digagas oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo.

    Dalam sambutannya, Bahlil menyebut fasilitas tersebut tak hanya untuk kader partai, tetapi juga bisa digunakan masyarakat umum dengan satu syarat khusus.

    “Pak Dito (Ariotedjo) tadi laporkan dibuka untuk umum dengan harga diskon. Dengan syaratnya satu masuk Golkar,” ujar Bahlil kepada wartawan, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Menurutnya, kehadiran lapangan padel di lingkungan kantor partai merupakan langkah strategis untuk mendekatkan Golkar dengan kalangan muda yang tengah gandrung pada olahraga ini.

    “Nanti jumlah penduduk usia 17 sampai 50 tahun itu sekitar 73 persen, maka pendekatan yang harus dilakukan itu di luar kelaziman,” kata Bahlil.

    Dikatakan Bahlil, pembangunan fasilitas olahraga seperti ini merupakan cara kreatif partai untuk memperkuat basis dukungan di kalangan usia produktif.

    “Apa yang dilakukan oleh teman-teman pengurus DPP di bawah Pak Dito ini adalah sebagai langkah inovatif untuk menyiapkan fasilitas olahraga khusus padel bagi generasi muda,” tambahnya.

    Fasilitas Yellow Racquet Club sendiri terdiri dari dua lapangan padel berwarna kuning, satu area pickleball dengan net, serta pendopo di tengah area sebagai ruang tunggu pemain. Walau berlokasi di area kantor DPP Golkar, fasilitas ini dapat disewa publik sesuai ketentuan yang berlaku.

  • Prabowo sempat pimpin ratas di Lanud Halim sebelum bertolak ke Australia

    Prabowo sempat pimpin ratas di Lanud Halim sebelum bertolak ke Australia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto sempat menunda keberangkatannya ke Australia selama sekitar dua jam untuk memimpin rapat terbatas di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.

    Rapat itu diikuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.

    Kemudian, ada pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

    Dalam rapat itu, Presiden Prabowo memberikan arahan-arahan mengenai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi kepada hasil nyata untuk masyarakat.

    Presiden Prabowo juga menekankan setiap anggaran yang bersumber dari rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah yang juga merupakan uang rakyat,” kata Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan kembali oleh Seskab Teddy Indra.

    Dalam rapat yang sama, Teddy melanjutkan, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan memastikan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun 2025 berjalan optimal.

    Selepas memimpin rapat, Presiden Prabowo didampingi Menlu Sugiono dan Seskab Teddy naik pesawat Garuda Indonesia-1 PG-GIG untuk bertolak menuju Bandar Udara Sydney Kingsford Smith, Australia.

    “Dalam kunjungan satu hari tersebut, Presiden Prabowo akan bertemu empat mata dengan Perdana Menteri Anthony Albanese dan menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn,” kata Teddy.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UPTD PPA Makassar pulihkan trumatik korban penculikan anak 

    UPTD PPA Makassar pulihkan trumatik korban penculikan anak 

    “Karena Bilqis sudah kembali, kami sudah sampaikan ke orang tuanya ketika nanti Bilqis kembali, kami akan melihat kepedulian, memberikan layanan psikolog kepada Bilqis dan juga kepada orang tuanya,”

    Makassar (ANTARA) – DP3A UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pemerintah Kota Makassar melaksanakan layanan konseling hukum dan psikolog terhadap Bilqis Ramadhany (4) anak korban penculikan bermodus adopsi ilegal guna memulihkan traumatiknya, setelah berhasil dibawa pulang tim kepolisian dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

    “Karena Bilqis sudah kembali, kami sudah sampaikan ke orang tuanya ketika nanti Bilqis kembali, kami akan melihat kepedulian, memberikan layanan psikolog kepada Bilqis dan juga kepada orang tuanya,” ujar Tim Konselor Hukum UPTD PPA Makassar Sitti Aisyah di Makassar, Sulawesi Selatan.

    Menurutnya, setiap anak korban kekerasan atau pun hal lain yang mempengaruhi psikologinya mengalami rasa trauma. Kendati saat ini anak korban masih terlihat ceria dan berada di pangkuan orang tuanya, namun belum bisa dipastikan kondisi kejiwaannya membaik.

    “Namanya korban kekerasan, pasti akan mengalami trauma. Mungkin saat ini kita lihat dia masih ceria, ketawa-ketawa tapi kita belum tahu. Nanti kalau tidak banyak orang di sampingnya, dia pasti akan mengingat kembali apa yang dialami,” tuturnya menganalisa.

    Apalagi, lanjut Aisyah, bila anak korban diminta bercerita maka bisa saja membangkitkan rasa traumanya. Mengingat saat penjemputan di lokasi wilayah pinggir hutan Suku Anak Dalam (SAD) Jambi oleh tim kepolisian, terlihat di video anak korban tidak mau diambil untuk dibawa pulang ke Makassar.

    “Nah, itu salah satu tanda bahwa anak ini memang mengalami trauma pada saat kejadian menangis dan berteriak-teriak (dalam video viral saat dijemput tim gabungan kepolisian Jambi dan Makassar),” ungkap dia.

    Saat ini anak korban berada di rumahnya dengan perlindungan penuh pihak keluarga serta pendampingan dari tim UPTD PPA Makassar yang intens melakukan konseling serta komunikasi dengan keluarganya.

    Saat ditanyakan bagaimana kondisi dua anak pelaku perempuan inisial SY yang menculik Bilqis lalu menjualnya Rp3 juta kepada jaringan terduga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok adopsi ilegal, kata dia, masih berada di rumah aman atau rumah perlindungan sementara (RPS).

    Lantas bagaimana dengan dua anak pelaku berkaitan dengan pendidikan mereka, mengingat keduanya merupakan korban dari perilaku kriminal ibunya, Aisyah mengemukakan sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah, sebab sudah beberapa hari berada di RPS.

    “Nanti, setelah dilakukan asesemen, karena sangat banyak ini (asesemen kompleks). Kami telah berkoordinasi pihak sekolah, sama juga untuk pemulihan. Kami tetap melaksanakan layanan sekolah kepada dua anak ini, karena sedikit banyak mereka mengetahui mamanya ini menjual anak,” paparnya.

    Mengenai dengan kondisi perekonomian pelaku, kata dia, sejauh ini masih dilakukan asesemen, dan pasti pihak UPTD PPA Makassar terus berupaya memulihkan psikologi anak-anak korban tersebut.

    Menanggapi hal tersebut, pihak keluarga anak korban menyambut baik langkah UPTD PPA Pemkot Makassar memperhatikan kondisi kejiwaan anaknya agar segara pulih usai kejadian yang menjadi perbincangan publik.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diminta cairkan suasana, Ariel Noah nyanyi “Separuh Aku” di Gedung DPR

    Diminta cairkan suasana, Ariel Noah nyanyi “Separuh Aku” di Gedung DPR

    “Permintaan Bapak Ibu Baleg, Mas Ariel, satu bait lagu lah. Silakan Mas Ariel supaya satu ruangan ini rileks. Tidak ada yang tegang, direlaksasi oleh Mas Ariel,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Vibrasi Suara Indonesia (VISI) Nazril Irham alias Ariel Noah menyanyikan sebait lagu “Separuh Aku” setelah diminta oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan untuk mencairkan suasana rapat pembahasan harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Permintaan itu disampaikan ketika Ariel diberi giliran setelah Armand Maulana untuk menyampaikan pendapatnya terkait RUU Hak Cipta. Sebelum berbicara, Ariel pun diminta untuk bernyanyi.

    “Permintaan Bapak Ibu Baleg, Mas Ariel, satu bait lagu lah. Silakan Mas Ariel supaya satu ruangan ini rileks. Tidak ada yang tegang, direlaksasi oleh Mas Ariel,” kata Bob.

    Sebelum bernyanyi, Ariel pun mengaku sudah tidak bernyanyi selama dua tahun karena sedang “liburan”. Namun dia mengaku tak masalah mengenai permintaan itu dan langsung bernyanyi.

    “Dengar laraku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku, dirimu,” nyanyi Ariel yang disambut tepuk tangan para wakil rakyat.

    Selain vokalis Noah tersebut, sejumlah musisi lainnya yang juga hadir dalam pembahasan RUU Hak Cipta itu juga turut bernyanyi, yakni Judika, Vina Panduwinata , dan Fadly Padi.

    Dalam pemaparannya, Ariel meminta agar RUU tersebut memperjelas mekanisme penarikan royalti terhadap penyanyi atau pelaku pertunjukkan. Karena, kata dia, undang-undang itu nantinya tak hanya berlaku bagi penyanyi profesional, melainkan juga bagi semua orang yang ingin bernyanyi.

    Menurut dia, saat ini ada berbagai pemahaman yang terjadi soal penarikan royalti, di antaranya dengan pembayaran langsung ke penciptanya, tetapi ada juga yang perlu dibayarkan melalui aplikasi. Hal itu, kata dia, membuat para penyanyi kebingungan.

    “Itu yang kita harap bisa dibahas dengan seksama dicari jalan keluar terbaik mengenai itu karena sangat berkaitan dengan ketenangan profesi penyanyi,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Budi Arie Timpali Anggapan Kacang Lupa Kulit: Alah, Itu Kan Orang Ngadu Domba Saya dengan Pak Jokowi

    Budi Arie Timpali Anggapan Kacang Lupa Kulit: Alah, Itu Kan Orang Ngadu Domba Saya dengan Pak Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi membantah anggapan bahwa dirinya sebagai kacang lupa kulit. Akibat dirinya dikabarkan akan berlabuh ke Partai Gerindra.

    “Alah, itu kan orang ngadu domba saya dengan Pak Jokowi,” kata Budi dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Selasa (11/11/2025).

    Menurut bekas Menteri Koperasi tersebut, anggapan tersebut sudah menjadi risiko dirinya.

    “Kan saya sudah bilang, ini risikonya Budi Arie. Milih A dibilang nggak loyal sama Prabowo, dipilih B dibilang meninggalkan Pak Jokowi,” ujarnya.

    Dia menegaskan, bahwa Projo tetal loyal pada Jokowi. Pasalnya, kata dia, Projo lahir tak lepas dari peran Jokowi.

    “Tapi saya jelaskan gini, saya engak mungkin. Projo itu enggak mungkin terpisahkan dari Pak Jokowi. Lahirnya Projo ini karena adanya Pak Jokowi kok,” ucapnya.

    “Tapi bahwa Pak Jokowi sudah enggak jadi presiden, sehingga kita perlu melakukan transformasi politik dengan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada,” tambahnya.

    Bahkan, Budi mengatakan saat ini Jokowi masih Dewan Pembina Projo.

    “Masih dewan pembina. Masih. Kita akan lapor juga. Saya akan minta waktu untuk melaporkan masalah ini,” imbuhnya.

    Dia sendiri tak masalah dengan beragam spekulasi yang beredar di publik. Namun baginya, dia yakin langkah politiknya adalah yang terbaik.

    “Banyak hal yang belum dipahami, kurang dipahami. Tapi saya optimis, seiring waktu semua akan memahami langkah ini gitu. Ini bagian dari langkah politik yang menurut saya baik buat semua pihak,” pungkasnya.

  • Ferdinand Hutahaean Singgung Budi Arie yang Ingin Lompat ke Gerindra: Budak Tak Boleh Punya 2 Tuhan

    Ferdinand Hutahaean Singgung Budi Arie yang Ingin Lompat ke Gerindra: Budak Tak Boleh Punya 2 Tuhan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menanggapi wacana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang disebut-sebut ingin merapat ke Partai Gerindra.

    Ferdinand secara blak-blakan menilai bahwa Gerindra maupun Ketua Umumnya, Presiden Prabowo Subianto, tidak memiliki kebutuhan mendesak terhadap organisasi relawan Projo.

    “Prabowo itu menurut saya, Gerindra, menurut pengamatan saya, tidak butuh-butuh banget dengan Projo,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

    Ia bahkan mempertanyakan eksistensi Projo sebagai organisasi relawan yang benar-benar memiliki basis massa kuat.

    “Karena Projo ini sejak mana sih sebetulnya organisasinya? Apakah ini hanya klaim saja? Ataukah memang mereka punya grassroot?,” timpalnya.

    Sebagai mantan relawan, Ferdinand mengaku cukup memahami karakter para relawan politik.

    Karena itu, ia meyakini bahwa justru pihak Projo yang kini sedang membutuhkan tempat perlindungan politik.

    “Kalau pertanyaannya apakah Projo yang butuh Gerindra atau Gerindra yang butuh Projo, ya saya pikir memang Projo yang sedang butuh-butuh banget,” ucapnya.

    Kata Ferdinand, Budi Arie saat ini tengah dalam posisi tidak menentu pasca berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi.

    “Karena ya seperti tadi yang saya sampaikan, Budi Arie itu sedang terombang-ambing di Jokowi, gelisah tak dapat perlindungan,” Ferdinand menuturkan.

    Tambahnya, langkah politik Budi Arie kini seperti sedang mencari tempat berteduh setelah gagal mendapat posisi aman di lingkaran kekuasaan.