Jenis Media: Politik

  • Wali Kota Ambon ikuti PKPD di Singapura

    Wali Kota Ambon ikuti PKPD di Singapura

    Pemimpin pelayan adalah pemimpin yang mengubah rasa kemalangan orang yang dipimpinnya menjadi rasa bahagia, damai, dan sukacita

    Ambon (ANTARA) – Wali Kota Ambon, Maluku, Bodewin M. Wattimena, menjadi salah satu dari 25 kepala daerah di Indonesia yang mengikuti Program Kepemimpinan Pemerintahan Daerah (PKPD) II di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

    “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan kepala daerah agar lebih inovatif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Bodewin, di Ambon, Selasa.

    Melalui partisipasinya dalam kegiatan tersebut, Bodewin berharap dapat menerapkan berbagai praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan, sehingga pelayanan publik di Kota Ambon menjadi lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

    Bodewin juga menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kegiatan internasional tersebut.

    “Kesempatan yang luar biasa bagi kami 25 Kepala Daerah yang mengikuti PKPD II, bisa berkunjung dan berdiskusi di Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura. Semoga bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

    Bodewin mengatakan pengalaman tersebut membuka wawasan baru mengenai strategi pemerintahan yang efisien dan berbasis teknologi.

    Ia menegaskan bahwa inovasi tidak hanya berarti digitalisasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    “Setiap inovasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan sekadar formalitas administrasi,” jelasnya.

    Bodewin berkomitmen untuk membagikan ilmu dan pengalaman dari PKPD II kepada jajaran Pemerintah Kota Ambon. Dengan begitu, seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih sinergis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan Kota Ambon yang lebih nyaman, maju, dan berdaya saing.

    Ia juga menambahkan tentang makna kepemimpinan yang melayani dengan hati yang tulus, sebagaimana kasih seorang ibu yang tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih, sehingga semua orang di sekitar kita merasakan kedamaian.

    “Pemimpin pelayan adalah pemimpin yang mengubah rasa kemalangan orang yang dipimpinnya menjadi rasa bahagia, damai, dan sukacita,” ucapnya.

    Pesan tersebut menggambarkan filosofi kepemimpinan yang dipegang Bodewin — memimpin dengan ketulusan dan pelayanan hati, bukan sekadar menjalankan jabatan.

    Dengan semangat itu, Bodewin berharap hasil pembelajaran dari PKPD II dapat diimplementasikan di Ambon untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Winda Herman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SBY Terima Penghargaan ITS, Demokrat Jatim: Beliau Layak Jadi Mentor Bangsa

    SBY Terima Penghargaan ITS, Demokrat Jatim: Beliau Layak Jadi Mentor Bangsa

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima langsung Penghargaan Sepuluh Nopember—anugerah tertinggi ITS—pada Puncak Dies Natalis ke-65 di Graha Sepuluh Nopember, Selasa (11/11/2025).

    Penghargaan yang diserahkan Rektor Prof. Ir. Bambang Pramujati itu menjadi penegasan atas rekam jejak SBY dalam pembangunan, demokrasi, dan penguatan tradisi konstitusional bangsa.

    Dalam orasi ilmiahnya, SBY menyampaikan rasa bangga dan apresiasi mendalam kepada ITS yang dinilainya terus tumbuh menjadi institusi global yang disegani.

    “Semoga ITS makin memperkuat diri sebagai world class university, center of excellence, dan center of innovation and sustainability. Saya percaya ITS bisa,” tegas SBY yang disambut tepuk tangan civitas akademika. Ia menambahkan, “ITS bukan hanya kebanggaan Jawa Timur, tetapi kebanggaan Indonesia, bahkan dunia.”

    SBY juga memuji pesan-pesan fundamental yang disampaikan Ketua Majelis Wali Amanat Prof. Mohammad Nuh dan Rektor Prof. Bambang terkait demokrasi, rule of law, dan manfaat nyata pendidikan.

    “Pak Nuh mengingatkan kita pada pentingnya konstitusionalisme. Demokrasi, konstitusi, dan rule of law adalah fondasi negara yang tak boleh kita abaikan. Apa pun yang kita lakukan harus membawa manfaat bagi bangsa—bring benefit to our country, to our people,” ujar SBY.

    Dalam bagian orasinya, SBY menyinggung pengalaman penting dalam sejarah kepemimpinannya: penyelesaian damai konflik Aceh. Ia menggambarkannya sebagai bukti bahwa tekad politik dapat mengubah kemustahilan.

    “Banyak yang tidak percaya konflik 30 tahun di Aceh bisa selesai secara damai dan terhormat. Tetapi kita membuktikan bahwa yang tak mungkin bisa menjadi mungkin,” tegasnya.

    Pada aspek ekonomi, SBY menekankan kembali tesis sustainable growth with equity—pertumbuhan berkelanjutan yang tetap adil dan ramah lingkungan. Ia mengingatkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia harus berpijak pada komitmen global.

    “Ekonomi kita harus leading to Net Zero Indonesia 2060. Kalau tidak, kiamat—bumi kita tidak bisa disambung lagi,” ujarnya. Ia melanjutkan kritik moralnya terhadap pola ekonomi dunia:

    “Kita harus menghentikan keserakahan. Kita tidak ingin menjadi greedy nation. Yang kita perlukan adalah need not greed.”

    SBY juga menyoroti peran ITS dalam memutus lingkaran ketidaksetaraan. Komitmen kampus untuk memastikan tidak ada mahasiswa putus kuliah karena ekonomi dinilainya sangat penting.

    “Membangun human capital adalah masa depan kita. No one left behind. Selalu ada solusi,” kata SBY.

    Ia menutup orasinya dengan peringatan global.

    “Keadaan dunia tidak dalam kondisi baik. Geopolitik memanas. Ini era G-Zero—every country for itself. Namun dengan inovasi dan kepemimpinan yang tepat, kita bisa menyelesaikan tantangan,” kata SBY.

    Acara ini turut dihadiri mantan Mendiknas Prof. Mohammad Nuh, Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, Forkopimda Jatim, serta jajaran Fraksi Demokrat DPRD Jatim yang dipimpin ketua fraksi dr. Agung Mulyono, juga Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, Bendahara Fraksi Dedi Irwansyah, serta anggota fraksi Samwil, Naufal Alghifary, dan M. Soleh.

    Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak menilai orasi SBY bukan hanya reflektif, tetapi memuat arah pembangunan masa depan yang presisi.

    “Sangat menginspirasi. Beliau memberi konteks proyeksi masa depan—bagaimana teknologi dipersiapkan untuk menjawab persoalan manusia. Kebutuhan dan keinginan sering bercampur, rawan melahirkan keserakahan. Ini sejalan dengan pesan beliau tentang bahaya greed,” ujar Emil.

    Ia menambahkan bahwa ITS terus mencetak alumnus yang mampu memutus lingkaran persoalan bangsa dan menghindari jebakan keserakahan itu sendiri.

    Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim dr. Agung Mulyono menilai pidato SBY memuat ketepatan analisis yang terbukti sepanjang waktu.

    “Good, sangat bagus. Orasinya kuat dan presisi. Pengalaman beliau 15 tahun lalu ternyata bisa diprediksi dan terjadi di tahun 2025 ini,” ujarnya.

    Agung menegaskan bahwa SBY layak menjadi rujukan nasional.
    “Beliau layak menjadi bapak bangsa dan mentor. Ini inspirasi besar bagi kader Demokrat di Jawa Timur—acuan, inspirator, dan rujukan untuk negeri tercinta,” pungkasnya.

    Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim Mugianto menilai orasi SBY memberikan kerangka berpikir yang sangat dibutuhkan generasi muda.

    “Alhamdulillah Pak SBY menyampaikan kuliah umum tentang arah pembangunan Indonesia ke depan. Ini materi bagus yang menjadi acuan bagi generasi muda agar memahami tantangan bangsa,” katanya.

    Menurut dia, dengan berbagai pandangan tersebut, penganugerahan yang diterima SBY bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang intelektual yang mempertegas pentingnya kepemimpinan visioner, keberanian moral, dan arah pembangunan bangsa yang berkeadilan. [tok/beq]

  • Pemkot Kediri Gelar Rakor Pelayanan Adminduk bagi Penduduk Rentan dan Penduduk Non Permanen

    Pemkot Kediri Gelar Rakor Pelayanan Adminduk bagi Penduduk Rentan dan Penduduk Non Permanen

    Kediri (beritajatim.com) – Guna membangun sinergitas lintas sektor dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang inklusif, cepat, dan merata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Penduduk Rentan Adminduk dan Penduduk Non Permanen, Selasa (11/11).

    Rakor yang berlangsung di Aula Soekarno Hatta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri dan diikuti perwakilan perangkat daerah, Cabang Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Kediri.

    Dalam sambutannya, Ferry Djatmiko, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri menjelaskan bahwa data kependudukan merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah, serta menjadi dasar pemerintah dalam berbagai program kebijakan strategis. Sehingga, keakuratan dan pemutakhiran data bukan hanya menjadi tanggung jawab Dispendukcapil, melainkan merupakan tanggung jawab bersama perangkat daerah.

    “Di dalam kegiatan rakor ini sangat penting dilaksanakan sebagai langkah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar sektor, menyusun strategi pelayanan jemput bola yang teratur dan berkelanjutan, mengoptimalkan peran RT/RW, kelurahan, kecamatan, serta lembaga perangkat daerah dalam pendataan awal, dan memastikan bahwa seluruh penduduk tanpa terkecuali memperoleh hak identitas kependudukan secara layak dan setara,” ucapnya.

    Selanjutnya, Marsudi Nugroho, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri mengatakan dalam upaya percepatan Adminduk, Dispendukcapil telah melakukan beberapa upaya, seperti: berkoordinasi dengan kelurahan untuk menyelesaikan kepemilikan dokumen kependudukan, berkolaborasi dengan dinas yang membidangi pendidikan terkait permohonan validasi data status pendidikan, bekerjasama dengan rumah sakit, Palang Merah Indonesia (PMI), Puskesmas untuk permohonan golongan darah.

    Dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut Ia berharap dapat mewujudkan kesamaan persepsi, meningkatkan strategi pelayanan dalam memastikan seluruh warga Kota Kediri mendapatkan hak identitas kependudukan yang layak dan setara. [nm/kun]

  • Waketum NasDem: Revisi UU Pemilu dalam kajian internal partai

    Waketum NasDem: Revisi UU Pemilu dalam kajian internal partai

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan partainya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) lewat kajian internal.

    “Itu kan nanti dibicarakan, akan kita tindaklanjuti apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi itu pada saat pembahasan Undang-Undang Pemilu,” kata Saan usai acara HUT Ke-14 Partai NasDem di Jakarta, Selasa.

    Selama ini, menurut dia, Partai NasDem selalu mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) tujuh persen terkait revisi UU Pemilu.

    Ia mengatakan pembahasan UU Pemilu itu juga akan didiskusikan lebih lanjut dengan fraksi-fraksi dan partai-partai di DPR.

    “Dan nanti kita diskusikan, kita bicarakan dengan partai-partai dan fraksi-fraksi yang lain terkait dengan ambang batas parlemen karena memang juga terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu belum dimulai,” ujarnya.

    Revisi UU Pemilu, kata Saan, masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026. Untuk itu, Partai NasDem saat ini sedang dalam tahap pengkajian revisi UU tersebut.

    “Misalnya kayak NasDem, tentu NasDem melakukan kajian terkait dengan nanti revisi Undang-Undang Pemilu. Poin-poin apa saja yang nanti NasDem sampaikan, akan tawarkan kepada fraksi-fraksi yang lain dan tentu juga dengan pemerintah,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengungkapkan pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan mulai bergulir pada tahun 2026 setelah Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU tersebut masuk ke Prolegnas Tahun 2026.

    Menurut dia, Komisi II DPR pun akan menjadi pihak yang menginisiasi pembahasan itu. Dengan dibahas pada 2026, menurut dia, DPR memiliki waktu yang panjang untuk mempersiapkan penyusunan RUU tersebut.

    “Kita akan bisa lebih fokus, kita akan bisa lebih memperbincangkan secara lebih mendalam soal perubahan undang-undang pemilu tersebut,” kata Zulfikar di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (7/10).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden pimpin rapat di Halim sebelum bertolak ke Australia

    Presiden pimpin rapat di Halim sebelum bertolak ke Australia

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto, Selasa (11/11) bertolak ke Sydney, Australia untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Ada sejumlah agenda yang akan dijalani Presiden dalam kunjungan itu, termasuk bertemu dengan Perdana Menteri Anthony Albanese. Sebelum bertolak Presiden juga sempat memimpin rapat dan memberikan arahan kepada jajarannya. (Aria Cindyara/Suci Nurhaliza/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR sebut batas usia harus diterapkan untuk gim daring

    Anggota DPR sebut batas usia harus diterapkan untuk gim daring

    “Sebagai anggota Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika, saya mendorong pendekatan teknologi yang tepat sasaran,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan bahwa batas-batas klasifikasi dan usia yang jelas harus diterapkan dan ditegakkan pada distribusi gim daring di Indonesia, merespons adanya penelaahan pembatasan gim daring usai adanya ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    Dia pun menyambut baik ikhtiar pemerintah untuk menjaga keamanan dan membentuk perilaku generasi muda dengan wacana membatasi gim daring. Menurut dia, keselamatan anak-anak adalah prioritas.

    “Sebagai anggota Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika, saya mendorong pendekatan teknologi yang tepat sasaran,” kata Amelia di Jakarta, Selasa.

    Selain pembatasan usia, menurut dia, harus ada juga kontrol orang tua (parental controls) yang mudah dipakai, termasuk pengaturan waktu bermain untuk pengguna di bawah umur.

    Menurut dia, perlu ada mekanisme pelaporan, moderasi, dan pemblokiran konten/fitur berbahaya yang transparan, disertai pengawasan yang akuntabel.

    Kepatuhan platform terhadap regulasi nasional termasuk aspek perlindungan data pribadi dan transaksi dalam gim, kata dia, juga harus dilakukan tanpa membebani inovasi yang sehat.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa pembatasan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih utuh, yakni dengan perlindungan anak, keamanan siber, dan literasi digital.

    Hal itu, kata dia, menuntut keterlibatan orang tua, guru, manajemen sekolah, platform penyedia gim, serta regulator, dengan proporsi yang tepat dan berbasis bukti, bukan sekadar reaktif.

    Faktanya, dia menilai batas antara anak dan konten berisiko kian menipis. Sekali klik satu pencarian atau satu video tutorial, menurut dia, informasi yang semestinya di luar jangkauan remaja bisa hadir di telapak tangan.

    Dia menilai bahwa generasi sekarang tumbuh bersama algoritma, forum anonim, dan arus informasi yang tak selalu tersaring.

    “Karena itu, solusinya harus ekosistemik, menguatkan keluarga dan sekolah, meningkatkan literasi digital, dan menata tata-kelola platform,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengajak Kemendikbudristek, Kominfo, BSSN, KPAI, pihak sekolah, orang tua, industri gim, dan masyarakat untuk bergerak bersama.

    “Jadikan momentum ini untuk menata ekosistem yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi muda. Bukan hanya dengan pembatasan, tetapi juga penguatan karakter dan pengelolaan ruang digital yang bijak,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKB Jombang Gelar Tasyakuran untuk Gus Dur, Syaikhona Cholil, dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional

    PKB Jombang Gelar Tasyakuran untuk Gus Dur, Syaikhona Cholil, dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional

    Jombang (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jombang menggelar tasyakuran atas penetapan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Syaikhona Cholil Bangkalan, dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional pada Selasa (11/11/2025).

    Acara yang berlangsung di Graha Gus Dur, Kantor DPC PKB Jombang, dihadiri oleh puluhan kader dan pengurus PKB serta badan otonomnya (banom), yang berkumpul dalam suasana haru dan penuh kebahagiaan.

    Tasyakuran ini tidak hanya menjadi momen syukur, tetapi juga sebagai refleksi atas perjuangan luar biasa yang telah diberikan oleh Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, dan demokrasi di Indonesia.

    Selain itu, acara tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas penganugerahan Pahlawan Nasional kepada Syaikhona Cholil Bangkalan dan Marsinah, dua tokoh yang berperan penting dalam perjuangan di bidang keagamaan dan buruh.

    Acara ini semakin istimewa dengan kehadiran tokoh agama dan pengasuh pondok pesantren, seperti KH. M. Jauharul Afif (Gus Afif), Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Sunan Bonang Mambaul Maarif Denanyar Jombang, yang memimpin doa bersama. Di dalam ruangan, terpampang potret Gus Dur yang tersenyum, seolah menjadi saksi kebahagiaan dan kebanggaan para pengikutnya.

    Dalam sambutannya, Hadi Atmaji, Ketua DPC PKB Jombang, menyampaikan, “Bagi kami, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur bukan hanya penghormatan kepada sosok pribadi, tapi juga pengakuan terhadap gagasan-gagasan besar beliau. Gus Dur adalah simbol kemanusiaan yang melampaui sekat agama, suku, dan golongan.”

    Hadi juga menegaskan bahwa semangat perjuangan Gus Dur akan terus menginspirasi seluruh kader PKB, khususnya di Jombang, yang merupakan tempat kelahiran tokoh besar Nahdlatul Ulama itu.

    Tasyakuran yang digelar di Graha Gus Dur Jombang

    “Kami ingin meneruskan perjuangan beliau dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, serta keberpihakan kepada kaum lemah. Tasyakuran ini adalah wujud cinta dan penghormatan kami terhadap sosok guru bangsa,” tambah Hadi dengan penuh semangat.

    Anas Burhani, Sekretaris DPC PKB Jombang, juga menyoroti pentingnya penghargaan ini sebagai pengingat bagi kader PKB untuk tidak melupakan akar perjuangan partai yang lahir dari pemikiran Gus Dur.

    “Bagi kami, Gus Dur bukan hanya tokoh politik, tapi juga teladan moral. Beliau mengajarkan bahwa politik harus berorientasi pada kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Semangat inilah yang harus terus kami rawat,” ujarnya.

    DPC PKB Jombang juga berencana untuk menggelar rangkaian kegiatan lanjutan, seperti ngaji kebangsaan, ziarah ke makam Gus Dur di Tebuireng, dan diskusi tentang pemikiran Gus Dur. Anas berharap kegiatan ini dapat menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Gus Dur di tengah masyarakat.

    Senyum para kader PKB menjadi bukti bahwa perjuangan Gus Dur kini tidak hanya diakui secara resmi oleh negara, tetapi juga tetap hidup dalam hati para pengikutnya.

    Hadi Atmaji menutup sambutannya dengan harapan, “Bagi keluarga besar PKB Jombang, Gus Dur bukan sekadar pendiri partai, tetapi juga pelita yang menuntun arah perjuangan. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kemanusiaan akan selalu abadi, seperti jejak Gus Dur yang tak pernah pudar dalam sejarah bangsa.” [suf]

  • Komdigi tunggu arahan Presiden soal pembatasan gim daring

    Komdigi tunggu arahan Presiden soal pembatasan gim daring

    “Saya kira ini baru. Kami menunggu arahan berikut dari Presiden,”

    Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembatasan gim daring (online) menyusul insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada beberapa waktu lalu.

    “Saya kira ini baru. Kami menunggu arahan berikut dari Presiden,” ujar Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Komdigi Raden Wijaya Kusumawardhana di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI Yogyakarta, Selasa.

    Wijaya memastikan setiap kebijakan yang disampaikan Presiden bakal ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing unit kerja.

    Terkait penanganan gim daring itu, ia menyebut sudah ada direktorat yang menangani secara khusus, yakni Direktorat Jenderal Ekosistem Digital.

    “Apapun yang menjadi kebijakan Presiden, akan kita tindaklanjuti. Bentuknya seperti apa, nanti dari bu menteri saja yang akan menjawabnya,” ucap dia.

    Menurut Wijaya, Komdigi juga bakal menyesuaikan regulasi yang sudah ada, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

    Regulasi itu, kata dia, telah mengatur pembatasan tertentu terhadap sistem elektronik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak.

    “Di situ memang sudah ada pembatasan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kami pasti akan melihat konteksnya ke sana,” ujar Wijaya.

    Komdigi, lanjut Wijaya, akan meminta para penyelenggara platform digital untuk mencermati aturan tersebut, terutama dalam memantau konten yang mengandung unsur kekerasan.

    Dia menegaskan konten kekerasan termasuk kategori konten negatif yang harus dihindari di ruang digital, selain hoaks, pornografi, dan judi daring.

    “Konten kekerasan itu masuk konten negatif. Nah, itu juga harus kita hindari,” ucapnya.

    Meski demikian, menurut Wijaya, pembatasan konten di media sosial sejauh ini tetap mengacu regulasi yang berlaku.

    Dalam kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, kementeriannya masih menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum sebelum mengambil langkah lebih jauh.

    “Itu sebaiknya kami menunggu dulu hasil aparat penegak hukum. Kan tidak mungkin kami bertindak sendiri,” tuturnya.

    Dia menambahkan, pencegahan konten kekerasan di dunia digital tidak bisa dilepaskan dari peran sektor pendidikan.

    Menurut dia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menegaskan tiga hal besar yang mesti dihindari di lingkungan sekolah, yaitu perundungan, terorisme atau radikalisme, dan kekerasan seksual.

    “Hal-hal seperti itu memang menjadi ranah mereka, tapi kami dari sisi Komdigi akan terus mendukung kebijakan pimpinan negara ini,” ujar Raden Wijaya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembatasan penggunaan permainan daring menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta.

    “Beliau tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Minggu (9/11).

    “Karena, tidak menutup kemungkinan game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan,” ia menambahkan.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setelah Gus Dur Ditetapkan Pahlawan Nasional, Yenny Wahid di Jombang: Perjuangan Beliau dari Nurani

    Setelah Gus Dur Ditetapkan Pahlawan Nasional, Yenny Wahid di Jombang: Perjuangan Beliau dari Nurani

    Jombang (beritajatim.com) – Setelah Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), almarhum Presiden ke-4 RI, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025), keluarga besar almarhum melakukan ziarah ke makam Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Selasa (11/11/2025).

    Yenny Wahid, putri Gus Dur, bersama sang ibunda, Hj. Sinta Nuriyah, hadir untuk mengenang perjuangan dan warisan besar yang telah ditinggalkan oleh almarhum.

    Dalam momen khidmat tersebut, Yenny Wahid menyampaikan pandangan mendalam tentang perjuangan Gus Dur. “Gus Dur tidak pernah mencari gelar atau jabatan. Semua yang beliau lakukan lahir dari nurani dan keberpihakan pada keadilan. Itulah yang seharusnya kita lanjutkan,” ujar Yenny dengan penuh penghormatan.

    Ia mengingatkan bahwa perjuangan Gus Dur tidak pernah terfokus pada pencapaian pribadi atau pengakuan, melainkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang universal.

    Ziarah yang disertai doa dan tabur bunga itu juga dihadiri oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), serta masyarakat yang turut serta mengenang almarhum.

    Dalam suasana penuh refleksi ini, Yenny dan Hj. Sinta mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan oleh negara kepada Gus Dur. “Penghargaan ini bukan hanya untuk Gus Dur sebagai pribadi, tetapi untuk nilai-nilai perjuangan yang beliau wakafkan bagi bangsa,” kata Yenny.

    Sementara itu, Hj. Sinta Nuriyah, istri Gus Dur, menegaskan bahwa semangat dan pemikiran Gus Dur tentang kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan tidak akan pernah pudar. “Itu adalah warisan besar yang akan terus hidup di hati rakyat,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

    Dalam refleksinya, Hj. Sinta menggambarkan kondisi bangsa saat ini seperti ‘pusaran angin’ yang tengah mencari keseimbangan. Ia juga menyatakan bahwa gelar Pahlawan Nasional hanyalah pengakuan formal, karena bagi rakyat, Gus Dur sudah lama menjadi pahlawan sejati.

    “Beliau adalah pahlawan rakyat karena cinta dan doa masyarakat tak pernah putus untuknya,” tuturnya.

    Ziarah ini tidak hanya menjadi penghormatan terhadap sosok Gus Dur, tetapi juga sebagai panggilan untuk generasi muda agar terus meneruskan perjuangan almarhum dalam mewujudkan keadilan dan kemanusiaan di tanah air. [suf]

  • Pemkab Lamongan Gelar High Level Meeting Kendalikan Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

    Pemkab Lamongan Gelar High Level Meeting Kendalikan Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kegiatan berlangsung di Pendopo Lokatantra, Selasa (11/11/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu mengatakan, HLM menjadi forum penting untuk menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Lamongan dengan meninjau berbagai faktor, seperti data produksi, pasokan, distribusi barang, biaya transportasi, serta harga kebutuhan pokok di pasar lokal.

    “Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Upaya pengendalian tersebut dapat diawali melalui HLM, karena arah dan integrasi data bisa dilakukan,” ujar Pak Yes.

    Menurutnya, forum ini juga berfungsi untuk mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil dapat lebih terkoordinasi dan efektif.

    Pak Yes menyampaikan, pada Oktober 2025 inflasi year on year (y-on-y) di Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,23. Sementara di Kabupaten Lamongan, melalui sister city tercatat inflasi sebesar 0,43 persen (bulan ke bulan) dan 2,83 persen (tahun ke tahun). Kelompok penyumbang inflasi terbesar berasal dari cabai rawit, cabai merah, dan minyak goreng.

    “Angka inflasi masih terkendali, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi,” ungkapnya.

    Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Lamongan menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan inflasi. Di antaranya melalui program Close Loop Economy hasil kolaborasi Koperasi Merah Putih dan WASILA, efisiensi rantai pasok, serta gerakan “Lamongan Menanam Pangan” dengan kegiatan tanam serentak cabai, bawang, dan komoditas hortikultura guna memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.

    Selain itu, Pemkab juga mengoptimalkan cadangan pangan daerah melalui sinergi Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), serta Disperindag. Sistem Early Warning dari BPS dan Bank Indonesia turut dimanfaatkan untuk memantau potensi gejolak harga.

    Kerja sama antar daerah di kawasan Gerbangkertosusila juga akan diperluas untuk memperlancar pasokan lintas wilayah dan mengurangi disparitas harga. Pemerintah daerah akan memanfaatkan integrasi data dan dashboard TPID yang tersinkronisasi dengan sistem SIGAP untuk pengambilan keputusan cepat dan presisi berbasis data.

    Langkah lain yang dilakukan antara lain memperkuat komunikasi publik TPID agar harga dan stok kebutuhan pokok dipublikasikan secara terbuka, mencegah spekulasi serta panic buying. Revitalisasi pasar tradisional juga menjadi fokus dengan peningkatan kenyamanan, digitalisasi transaksi, dan pengawasan harga secara ketat.

    “Seluruh OPD dan TPID bersinergi untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat,” tegas Pak Yes.

    Sebagai pedoman utama, Pemkab Lamongan menerapkan prinsip 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif antar lembaga.

    Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, memastikan stok beras di Lamongan dalam kondisi aman. “Hasil panen berupa beras sebanyak 522.524 ton, sedangkan kebutuhan beras masyarakat Lamongan sekitar 130 ribu ton,” ujarnya. [fak/beq]