Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Di Admiralty House, Sam Mostyn sambut kunjungan perdana Prabowo

    Di Admiralty House, Sam Mostyn sambut kunjungan perdana Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn menyambut kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto di Admiralty House, Sydney, Rabu, dengan upacara kenegaraan sebagai simbol penghormatan kepada Presiden RI sebagai tamu negara Australia.

    Selepas prosesi penyambutan, Sam Mostyn menilai kunjungan Presiden Prabowo di Sydney itu merupakan bukti eratnya hubungan Indonesia dan Australia yang telah terjalin lama.

    “Selamat datang di Government House, selamat datang di Sydney. Selamat datang kembali di Australia. Saya tahu Bapak telah ke sini cukup sering, tetapi saat itu bukan sebagai Presiden, dan saya sangat senang dapat menyambut kedatangan Bapak Presiden di sini,” kata Sam Mostyn kepada Presiden Prabowo.

    “Ini pertama kalinya (saya datang) sebagai Presiden,” balas Prabowo kepada Sam Mostyn.

    Dalam pertemuan bilateral di Admiralty House, Sam Mostyn dan Presiden Prabowo kemudian bertukar cerita mengenai persahabatan yang telah terjalin antara kedua negara, termasuk antara Presiden Prabowo dengan pejabat-pejabat Australia, dan purnawirawan-purnawirawan Angkatan Bersenjata Australia.

    Sam Mostyn juga mengungkap latar belakang keluarganya yang berasal dari lingkungan militer. Dia menyebut dirinya sebagai anak dari seorang prajurit sehingga keluarganya dulu sering berpindah tempat karena mengikuti penugasan ayahnya.

    “Ayah saya (berdinas) jauh lebih lama daripada Jenderal Hurley, dan dia juga berdinas sebagai prajurit Angkatan Bersenjata Australia puluhan tahun. Saya, yang sering disebut banyak orang sebagai army brats​​​​​,” kata Gubernur Jenderal Australia kepada Prabowo.

    “Banyak teman saya juga dari Angkatan Bersenjata Australia. Sebagian besar dari mereka telah pensiun, saya pikir, semua yang saya kenal telah pensiun,” ujar Presiden.

    Selepas bertukar cerita, keduanya lanjut menyoroti persahabatan antara rakyat Indonesia dan Australia itu yang kemudian turut memperkuat eratnya kemitraan Indonesia dan Australia.

    “Hubungan antara rakyat Indonesia dan Australia, ditambah dengan kerja sama bidang pertahanan, menjadi penghubung dua negara yang strategis. Kita saat ini juga terhubung melalui kerja sama pendidikan, melalui kerja sama antarperguruan tinggi. Tiga universitas kami, Monash, Deakin, dan Western Sydney University membuka kampusnya di negara Bapak,” ujar Sam Mostyn.

    Presiden Prabowo menyambangi Admiralty House sebagai bagian dari rangkaian lawatan luar negerinya di Sydney, Australia. Di Admiralty House, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jhon Sitorus: Zaman Boleh Berganti, tapi Presiden Harus Tetap Ada Bau-bau Jokowinya

    Jhon Sitorus: Zaman Boleh Berganti, tapi Presiden Harus Tetap Ada Bau-bau Jokowinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, merespons pernyataan Presiden ke-7 RI, Jokowi yang menegaskan bahwa meski zaman terus berganti, semangat perjuangan bangsa tidak boleh padam.

    Dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025, Jokowi sebelumnya menyebut bahwa perjuangan generasi hari ini tidak lagi di medan perang, tetapi di medan ilmu, inovasi, dan pengabdian.

    Menanggapi itu, Jhon Sitorus lewat unggahan di akun pribadinya menilai ucapan Jokowi punya makna yang dalam.

    Ia bahkan memberikan komentar satir bernada sindiran menohok terhadap kepemimpinan Jokowi.

    “Zaman boleh berganti, namun presiden harus tetap ada bau-bau Jokowinya, kan begitu,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (12/11/2025).

    Jhon menambahkan, suatu saat nanti, sosok Jokowi juga akan diingat sebagai pahlawan karena dedikasinya terhadap bangsa.

    “Agar suatu saat nanti, kau akan jadi Pahlawan juga. Santai saja lae, kau akan jadi pahlawan kok,” sebutnya.

    Sebelumnya, dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jokowi menekankan bahwa perjuangan tidak berhenti pada generasi terdahulu.

    “Perjuangan kita hari ini bukan lagi di medan perang, melainkan di medan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pengabdian,” kata Jokowi di X pribadinya.

    Blak-blakan, Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia diperhadapkan dengan perang melawan korupsi dan ketertinggalan.

    “Kita berperang melawan kebodohan, korupsi dan ketertinggalan, agar tidak ada satu pun generasi yang tertinggal di tengah derasnya arus perubahan zaman,” tukasnya.

  • Prabowo tiba di Australia disambut oleh diaspora Indonesia

    Prabowo tiba di Australia disambut oleh diaspora Indonesia

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Australia pada Selasa (11/11). Prabowo mendapat sambutan meriah dari para diaspora Indonesia.(Putri Hanifa/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembahasan UMK Jatim 2026 Dimulai, Buruh Usulkan Kenaikan 8-10 Persen

    Pembahasan UMK Jatim 2026 Dimulai, Buruh Usulkan Kenaikan 8-10 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur bersiap memulai pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2026 pada akhir November 2025.

    ​Ketua Dewan Pengupahan Jatim unsur Pekerja, Ahmad Fauzi, mengatakan penetapan UMP dijadwalkan pada 8 Desember 2025, sementara UMK akan ditetapkan pada 15 Desember 2025.

    ​”Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota terlebih dahulu bersidang untuk merumuskan usulan. Setelah itu, bupati atau wali kota memberikan rekomendasi kepada gubernur,” kata Fauzi yang juga Ketua SPSI Jatim ini, Rabu (12/11/2025).

    ​Unsur buruh berencana mengusulkan kenaikan upah sebesar 8 hingga 10 persen. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup pekerja yang meningkat, kenaikan harga BBM serta penyesuaian terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    ​Fauzi menekankan bahwa perhitungan upah harus bergeser dari basis buruh lajang. “UMK seharusnya tidak lagi didasarkan pada buruh lajang, tetapi pada buruh yang juga menanggung keluarga,” tegas Fauzi.

    ​Fauzi mengakui usulan ini akan memicu perdebatan dengan pihak pengusaha (Apindo) yang menginginkan kenaikan yang lebih moderat, mengingat kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.

    ​Saat ini, Dewan Pengupahan masih menunggu petunjuk teknis resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai dasar penghitungan resmi UMP dan UMK 2026.

    ​”Kami berharap pemerintah pusat bersikap adil, dengan kenaikan yang layak namun tetap menjaga keberlangsungan industri,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Istri Bupati Kediri Sebut SIM PKK Bisa Jadi Data Rujukan Program

    Istri Bupati Kediri Sebut SIM PKK Bisa Jadi Data Rujukan Program

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eriani Annisa Hanindhito menyebutkan Sistem Informasi Managemen (SIM) PKK meningkatkan akurasi data. Dari data yang diambil oleh para kader melalui aplikasi ini diharapkan bisa menjadi rujukan menentukan program yang tepat sasaran.

    Hal ini disampaikan oleh istri Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana tersebut saat melaunching SIM PKK bersama Ketua TP PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin di Convention Hall SLG, Selasa (11/11/2025).

    “Semua kegiatan dan hasil kerja kader dapat terpantau dengan lebih baik dan mendukung perencanaan program yang tepat sasaran,” terang ibu dua anak yang akrab disa Mbak Cicha tersebut.

    Peluncuran SIM PKK ini, kata Mbak Cicha, merupakan bentuk komitmen PKK dalam meningkatkan efektifitas dan transparasi data melalui sistem digital. Penggunaan SIM PKK sendiri bisa diakses hingga dasa wisma.

    Dengan kemudahan tersebut, lanjut Mbak Cicha, kader PKK bisa lebih cepat dan efektif dalam melaporkan berbagai kegiatan maupun data serperti angka stunting dan data lain di lapangan. Sebelumnya, para kader ini dengan sistem manual.

    “Kerja keras para kader hebat ini butuh dukungan sistem (SIM PKK) yang lebih baik,” tandasnya.

    Sementara Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin mengatakan SIM PKK ini sudah diinisiasi oleh PKK Pusat, saat ini diimplementasikan di seluruh PKK di wilayah Jawa Timur.

    Menurutnya, sosialisasi terus dilakukan kepada kader agar pelaporan bisa cepat dan tepat.
    Pihaknya menjelaskan sistem ini dibuat dengan user interface yang mudah sehingga kader-kader di berbagai daerah bisa dengan gampang menggunakan aplikasi tersebut.

    “Dimana kita bisa mencatatatkan kewajiban yang kita kerjakan, semua tercatat dan bisa diakses hingga desa-desa,” terangnya. [ADV PKP/nm]

  • Bupati Kediri Dorong Industri Kreatif Tangkap Peluang Beroperasinya Bandara Dhoho

    Bupati Kediri Dorong Industri Kreatif Tangkap Peluang Beroperasinya Bandara Dhoho

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong bagi para pelaku industri kreatif khususnya di Kabupaten Kediri untuk memanfaatkan peluang dari beroperasinya Bandara Internasional Dhoho Kediri.

    Mas Dhito sapaan akrabnya mengungkapkan, beroperasinya kembali Bandara Internasional Dhoho menjadi pintu masuk bagi orang luar daerah datang ke Kabupaten Kediri. Peluang itu sudah semestinya dimanfaatkan para pelaku industri kreatif untuk mengenalkan dan memasarkan produk kerajinan yang dihasilkan.

    “Ini menjadi kesempatan, tidak hanya dari kabupaten Kediri, tapi bisa juga kolaborasi (dengan kabupaten/kota lain),” katanya dalam acara pengukuhan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kediri periode 2025-2030 di Convention Hall, pada Selasa (11/11).

    Mas Dhito mengingatkan kepada pengurus Dekranasda Kabupaten Kediri yang baru dikukuhkan dan khususnya bagi para perajin batik yang hadir pentingnya memperhatikan motif dari batik yang dibuat. Sebab, membatik tidak hanya sekedar menuangkan kreativitas seni dalam bentuk gambar namun juga memperhatikan nilai filosofi dari motif itu sendiri.

    “Sekarang sudah mulai rapi motifnya, dan ini tolong dipertahankan, karena setiap motif itu punya makna, punya filosofi, motif itu pula pasti akan dilihat sama pembeli,” bebernya.

    Sebagaimana diketahui, Dekranasda Kabupaten Kediri periode 2025-2030 kembali dinahkodai Eriani Annisa Hanindhito. Pasca acara pengukuhan, di lokasi yang sama Dekranasda Kabupaten Kediri juga menggelar agenda tahunan, Kediri Fashion Batik Festival (KFBF) 2025 dengan mengusung tema Trinayana Khadiri.

    “Pengurus Dekranasda periode 2025-2030 yang telah dikukuhkan hari ini semoga semakin solid dan bisa memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri,” tambah Mas Dhito.

    Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak yang hadir dalam acara tersebut mengakui, keindahan dari keanekaragaman motif batik dari tiap daerah menjadi kekayaan dan kekuatan budaya bangsa Indonesia yang tak ternilai.

    “Dari semua keindahan, dari semua peninggalan dan filosofi yang lahir menjadi tugas kita untuk melestarikan,” ucapnya.

    Arumi mengapresiasi gelaran KFBF 2025 yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kabupaten Kediri. Melalui penyuguhan keindahan batik dalam pakaian yang fashionable tersebut dinilai dapat menarik generasi muda untuk lebih bangga menggunakan batik. [ADV PKP/nm]

  • Gus Yani Targetkan Transformasi Sosial dan Ekonomi Lewat RAPBD Gresik 2026

    Gus Yani Targetkan Transformasi Sosial dan Ekonomi Lewat RAPBD Gresik 2026

    Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen utama untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

    Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau yang akrab disapa Gus Yani mengatakan, fokus pembangunan tahun depan tidak hanya pada sektor fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

    “Tahun depan tema pembangunan adalah percepatan transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan didukung tata kelola pemerintahan yang adaptif,” katanya, Selasa (11/11/2025).

    Gus Yani memaparkan, total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp3,361 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,596 triliun yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

    Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah ditaksir mencapai Rp1,764 triliun. Tidak ada pos pendapatan lain-lain yang sah pada tahun anggaran tersebut.

    Bupati dua periode itu juga menyoroti adanya penurunan pendapatan transfer pada tahun 2026. Kondisi itu disikapi sebagai tantangan untuk memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Ia pun mengajak seluruh perangkat daerah bekerja kompak dalam mengamankan target pendapatan daerah.

    Adapun belanja RAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,504 triliun. Dari jumlah itu, Rp2,599 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Kemudian, belanja modal sebesar Rp214,556 miliar digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti tanah, gedung, peralatan, jalan, dan irigasi.

    Belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar, sementara belanja transfer mencapai Rp680,689 miliar yang dialokasikan untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

    Dari sisi pembiayaan, total pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp143,154 miliar, seluruhnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Tidak ada pengeluaran pembiayaan yang direncanakan pada tahun anggaran ini.

    “Harapan kami dengan RAPBD ini dapat segera dibahas lebih detail dan disepakati bersama DPRD, sesuai batas waktu perundangan-undangan,” ungkap Gus Yani.

    Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menyambut positif arah kebijakan tersebut dan menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

    “Transformasi sosial dan ekonomi harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas anggaran,” ujarnya.

    Dengan fokus pada transformasi sosial, ekonomi berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif, RAPBD 2026 diharapkan menjadi landasan kuat bagi Gresik menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing. [dny/ian]

  • Pajak Tidak Dinaikkan untuk Kejar Target Pendapatan Asli Jember Rp 1,376 T

    Pajak Tidak Dinaikkan untuk Kejar Target Pendapatan Asli Jember Rp 1,376 T

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,376 triliun dalam APBD 2026. Namun pajak daerah tidak akan dinaikkan untuk memenuhi target itu.

    “Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen tidak menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Bupati Muhammad Fawait, dalam pembacaan Nota Pengantar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, di gedung DPRD Jember, Senin (10/11/2025).

    Menurut Fawait, Pemkab Jember akan menambal kebocoran pajak semaksimal mungkin. Pemkab Jember juga melakukan upaya-upaya untuk mendatangkan program dari pemerintah pusat ke Jember.

    Pengurangan dana transfer pusat ke Jember sebesar Rp 270 miliar, menurut Fawait, mengharuskan penyesuaian anggaran secara ketat. “Namun kami tetap berfokus pada lima program prioritas,” katanya.

    Lima program prioritas itu adalah peengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata; mewujudkan sumber daya manusia yang religius unggul dan setara; pembangunan birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi; mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan; dan percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi C, Edi Cahyo Purnomo, pesimistis target PAD akan terpenuhi pada 2026. “Pada 2025, dari target Rp 1 triliun, per September kemarin target ini baru terealisasi 60 persen,” katanya.

    Target pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan baru tercapai Rp 22 miliar dari target Rp 83 miliar. Sementara itu pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baru tercaoau Rp 37 miliar dari target Rp 108 miliar.

    “Maka apa langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mendongkrak tentang pendapatan asli daerah? Pendapatan yang harus didorong lagi tapi sampai hari ini belum selesai terkait retribusi, khususnya parkir,” kata Purnomo.

    Saat parkir berlangganan ditetapkan, menurut Purnomo, PAD mendapat pemasikan Rp 19 miliar. “Tapi pada 2024-2025, semakin drastis menurun dan jeblok jauh. Kemarin pada 2024 hanya Rp 1,5 miliar. Bahkan untuk membayar juru parkir saja tidak akan mampu,” katanya.

    Komisi C mendorong diberlakukannya kembali parkir berlangganan. “Tapi kemarin ketika hearing, parkir berlangganan masih belum bisa dilaksanakan karena terkendala regulasi. Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024, tidak ada sandarannya. Peraturan bupati belum selesai,” kata Purnomo. [wir]

    Purnomo berharap parkir berlangganan segera diberlakukan sehingga bisa meningkatkan PAD pada 2026. “Kemarin saya cek, anggaran untuk pembelanjaan stiker katanya ini, ini sudah dianggarkan di Perubahan APBD kemarin. Jangan sampai stikernya selesai, tapi regulasi peraturan bupatinya belum selesai,” katanya. [wir]

  • Pemprov Jatim Gelar Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur di Grahadi

    Pemprov Jatim Gelar Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur di Grahadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar tasyakuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (11/11/2025).

    Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Istri Gus Dur Nyai Sinta Nuriyah dan Putri Gus Dur Yenny Wahid,

    Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penetapan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional, bersama Syaikhona Muhammad Kholil dan Marsinah, merupakan bentuk penghormatan negara atas jasa-jasa besar mereka dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan.

    Menurut Khofifah, Gus Dur adalah sosok lintas batas yang memperjuangkan nilai kemanusiaan universal. Gus Dur, terang dia, bukan hanya milik warga Nahdlatul Ulama, tapi milik seluruh bangsa. Gus Dur adalah pahlawan yang memperjuangkan kemanusiaan universal, bahwa setiap manusia, siapa pun dia, berhak mendapatkan penghormatan yang sama di mata Tuhan dan negara.

    Putri Gus Dur, Yenny Wahid, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan negara kepada ayahandanya. Ia mengatakan, perjuangan Gus Dur tidak pernah diarahkan untuk mendapatkan gelar, tetapi demi mewujudkan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan.

    “Gus Dur tidak pernah berjuang untuk mendapatkan gelar. Gus Dur tidak berjuang untuk mendapatkan posisi. Gus Dur hanya mengikuti hati gelaran di beliau, berjuang untuk mewujudkan masyarakat di mana ada keadilan di sana. Di mana semua orang diperlakukan setara,” kata Yenny.

    Ia menambahkan, nilai-nilai perjuangan Gus Dur merupakan warisan yang perlu diteruskan oleh generasi penerus bangsa. “Tentu bagi kami ini pengakuan dari negara bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur inilah yang paling penting. Kita berharap bahwa ke depan apa yang diperjuangkan Gus Dur akan terus berlanjut, dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya,” tuturnya. [tok/beq]

  • Hujan Guyur Sidoarjo hingga Jalan Raya Terendam, Golkar Sindir Pemkab Soal Janji Penanganan Banjir

    Hujan Guyur Sidoarjo hingga Jalan Raya Terendam, Golkar Sindir Pemkab Soal Janji Penanganan Banjir

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sidoarjo pada Senin (10/11/2025) kembali menimbulkan genangan di sejumlah titik. Salah satu lokasi terparah terjadi di kawasan Jalan Raya Pahlawan, tepatnya di sekitar Lippo Mall Sidoarjo. Air setinggi lutut orang dewasa menggenangi badan jalan, membuat arus lalu lintas tersendat parah.

    Sejumlah pengendara sepeda motor tampak terjebak dan terpaksa menuntun kendaraannya melewati genangan. Beberapa mobil bahkan mogok di tengah jalan, menyebabkan antrean panjang dari arah Bundaran Taman Pinang hingga depan mal.

    “Kalau hujan lebih dari satu jam, pasti banjir. Saluran air di sini kayaknya sudah nggak mampu menampung debit air,” ujar Catur, salah seorang pengendara yang terjebak genangan.

    Kondisi ini kembali memunculkan sorotan terhadap penanganan banjir di Sidoarjo yang dinilai belum menunjukkan langkah strategis yang nyata. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Adam Rusydi, menilai Pemerintah Kabupaten seharusnya sudah memiliki rencana induk atau master plan penanggulangan banjir sebagaimana dijanjikan saat kampanye Pilkada lalu.

    “Janji adalah utang. Dulu saat kampanye, pasangan Subandi–Mimik menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan master plan dan grand design penanggulangan banjir. Tapi sampai RAPBD 2026, saya tidak melihat rencana itu muncul,” kata Adam Rusydi.

    Ia menegaskan, Fraksi Partai Golkar dalam Pandangan Umum (PU) di rapat paripurna beberapa waktu lalu juga telah menyoroti persoalan banjir ini. Fraksi Golkar meminta Pemkab Sidoarjo segera menyusun grand design penanganan banjir terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Brantas, serta menerapkan skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

    “Masalah banjir memang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Tapi kalau master plan itu dibuat dan dijalankan secara serius, langkah penanganan bisa dilakukan bertahap dan terukur,” ujarnya.

    Sebagai Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi bersama. “Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan Pemkab Sidoarjo sendirian. Harus ada gotong royong dengan semua pihak. Tapi kuncinya, master plan-nya harus segera dibuat,” tegasnya.

    Banjir di bawah tol depan Lippo Plasa Sidoarjo Senin (10/11/2025).

    Adam menilai, Sidoarjo sebagai kota delta yang diapit banyak sungai semestinya memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Tanpa perencanaan strategis, pembangunan hanya akan menghasilkan proyek-proyek sporadis yang manfaatnya tidak bertahan lama.

    “Kalau pembangunan dilakukan tanpa arah yang jelas, hasilnya hanya sementara. Penanggulangan banjir ini seharusnya jadi prioritas utama, bukan sekadar janji politik,” katanya.

    Politikus Golkar yang juga pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan Subandi–Mimik itu mengingatkan, banjir merupakan persoalan klasik yang muncul setiap tahun. Tanpa grand design yang terintegrasi—mulai dari tata kelola drainase, sistem pompa, hingga normalisasi sungai—masalah ini akan terus berulang.

    “Banjir seperti ini seharusnya tidak terjadi di pusat kota. Ini menunjukkan sistem pengelolaan air kita belum memadai,” tambahnya.

    Ia menegaskan, ke depan Pemkab Sidoarjo harus segera menyusun master plan penanggulangan banjir dengan melibatkan tenaga ahli, masyarakat, dan dukungan anggaran yang memadai agar solusi yang diambil bersifat jangka panjang.

    “Kalau Pemkab sungguh-sungguh, persoalan ini bisa diselesaikan secara bertahap. Tapi kalau hanya tambal sulam setiap musim hujan, hasilnya akan begini lagi tiap tahun,” ujarnya.

    Adam menutup dengan menegaskan peran Partai Golkar dalam mengawal kinerja kepala daerah yang diusungnya.

    “Golkar Sidoarjo sebagai partai pengusung tidak hanya bertugas memenangkan Pilkada, tapi juga bertanggung jawab secara moral dan politik atas kinerja kepala daerah yang kita usung. Termasuk mengingatkan bupati dan wakil bupati terkait janji program prioritas yang ada dalam visi misi mereka,” pungkasnya. [isa/ian]