Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Ngajib Tekankan Kewaspadaan Jelang Pilkada 2024: Jangan Gerlam!

    Ngajib Tekankan Kewaspadaan Jelang Pilkada 2024: Jangan Gerlam!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib, mengingatkan seluruh personel kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan dan respons cepat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang Pilkada Serentak 2024.

    Ngajib menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama masa kampanye dan pemilihan.

    “Semua anggota, terutama yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja, agar gercep (gerak cepat) terhadap situasi Kamtibmas,” ujar Ngajib, senin (18/11/2024).

    Selain itu, orang nomor satu di Mapolrestabes Makassar ini menekankan agar personel tidak bergerak lambat dalam menangani situasi.

    “Jangan gerlam (gerakan lambat), seluruh personel harus peka mendeteksi potensi gangguan Kamtibmas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tukasnya.

    Melihat Pilkada tinggal sembilan hari lagi, ia mendorong anggotanya agar bertindak apabila menerima informasi terkait situasi Kamtibmas atau kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

    Hal ini ditegaskan Ngajib pada Apel pagi yang dihadiri Wakapolrestabes Makassar AKBP Budi Susanto, para pejabat utama Polrestabes Makassar, Kapolsek jajaran, serta seluruh personel dan PNS Polrestabes Makassar.

    Ngajib kemudian mengajak seluruh anggotanya untuk menjunjung pentingnya solidaritas dalam menjalankan tugas.

    “Jaga kekompakan, laksanakan tugas dengan ikhlas,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Ngajib memantau langsung kesiapan personil dan situasi pengamanan kampanye akbar calon walikota dan wakil walikota makassar bertempat di Tugu MNek Jalan Metro tanjung bunga, Makassar, Minggu (17/11/2024).

  • Pemerintah setuju usul DPR mendorong revisi RUU DKJ

    Pemerintah setuju usul DPR mendorong revisi RUU DKJ

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya sepakat dengan usul DPR soal revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Pemerintah memandang sisipan pasal yang diusulkan DPR RI perlu dan dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap transisi penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta nantinya,” kata Tito dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) yang digelar di gedung parlemen, Jakarta Pusat, Senin.

    Menurut Tito, Jakarta membutuhkan UU sebagai landasan hukum yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan setelah tidak lagi menyandang status ibu kota.

    Landasan hukum berupa UU itu harus mampu mengakomodir Jakarta dalam menghadapi perkembangan jika Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah ditetapkan sebagai ibu kota.

    “Perlu adanya penyesuaian pasal agar kewenangan Khusus Jakarta segera dijalankan untuk mempersiapkan Jakarta agar lebih siap menghadapi perubahan ekonomi, sosial, budaya politik dan lain lain yang terjadi apabila ibu kota dipindahkan ke IKN,” kata dia.

    Selain memperkuat landasan hukum Jakarta, revisi RUU DKJ juga dinilai Tito perlu dilakukan untuk merubah nomenklatur provinsi yang sebelumnya bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

    “Perubahan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, perubahan nomenklatur penyelenggaraan pemerintahan Jakarta,” kata Tito dalam rapat.

    Untuk mendukung revisi RUU tersebut, Tito mendukung Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar revisi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

    “Kami juga berharap dari pemerintah, proses ini karena tak banyak pasal yang dibahas, dapat diselesaikan sesegera mungkin untuk kepastian,” kata Tito.

    DPR RI menargetkan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) rampung sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November.

    “Ya, memang harus diselesaikan sebelum pencoblosan. Kami khawatir kalau sesudah pencoblosan nanti kan banyak gugatan lagi terhadap undang-undang tersebut. Kami khawatirkan nanti kan siapa pun terpilih, nanti ada gugatan kan kasihan calonnya. Jadi kami tidak mau itu terjadi makanya diadakan lah revisi terbatas,” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta..

    Dia menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan terhadap UU DKJ tersebut merupakan revisi terbatas dan tidak menyangkut hal-hal yang bersifat substantif.

    “Dapat dipastikan tidak ada pembahasan tentang teknis pilkada apa satu putaran atau berapa putaran tidak ada. Dapat dipastikan tidak ada pembahasan tentang teknis pilkada apa satu putaran atau berapa putaran tidak ada,” katanya.

    Dia pun menepis bahwa revisi itu digulirkan di parlemen lantaran merupakan RUU “titipan”, melainkan dilakukan untuk menutupi celah kekosongan hukum sehingga Pilkada 2024 berjalan baik dan lancar.

    “Jadi revisinya terbatas ya, bukan revisi keseluruhan. Jadi revisi terbatas saja untuk menutupi kekosongan hukum tersebut, jadi tidak ke mana-mana,” ucapnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo sampaikan komitmen bawa RI bergabung di BRICS sejak 2014

    Prabowo sampaikan komitmen bawa RI bergabung di BRICS sejak 2014

    Saya pikir Organisasi BRICS, huruf B merujuk pada Brasil, menunjukkan bahwa Brasil sebenarnya berada di garis depan perkembangan global

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk membawa Indonesia bergabung dalam keanggotaan aliansi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) yang hal itu telah dilakukan sejak 2014.

    Dalam Forum Bisnis Indonesia-Brasil yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (17/11) waktu setempat, Prabowo mengatakan komitmen itu telah disampaikan sejak 2014, saat ia mencalonkan diri sebagai Presiden dalam Pemilihan Presiden 2014.

    “Sebenarnya, saya telah mengumumkan pada tahun 2014 ketika saya memulai upaya saya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia. Saya akan membawa Indonesia untuk bergabung dengan BRICS,” kata Prabowo dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Senin.

    Dalam sambutannya, Prabowo menilai Indonesia dan Brasil memiliki banyak kesamaan, yakni sebagai negara yang relatif besar dan memiliki populasi yang besar, serta sama-sama memiliki sumber daya yang besar.

    Menurut Kepala Negara, Brasil menjadi anggota utama aliansi BRICS karena negara tersebut memiliki pandangan dan cita-cita ke depan

    “Saya pikir Organisasi BRICS, huruf B merujuk pada Brasil, menunjukkan bahwa Brasil sebenarnya berada di garis depan perkembangan global,” kata Prabowo.

    Prabowo pun telah mengumumkan permintaan Indonesia untuk menjadi anggota blok ekonomi BRICS.

    Presiden menjelaskan ketidakhadirannya di KTT BRICS di Kazan, Rusia, pada 24 Oktober lalu karena ia baru saja dilantik secara resmi sebagai Presiden Ke-8 RI pada 20 Oktober 2024.

    Setelah itu, Prabowo melantik para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan/lembaga negara pada 21 Oktober 2024, sehari setelah dilantik sebagai Presiden. Kehadiran Prabowo di KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia, akhirnya diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

    “Saya mengirimkan Menteri Luar Negeri saya langsung ke Kazan untuk KTT BRICS. Yang tidak dapat saya hadiri. Kami ingin bergabung bersama Brasil dan negara-negara anggota BRICS lainnya,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kantor Komunikasi Kepresidenan miliki enam juru bicara

    Kantor Komunikasi Kepresidenan miliki enam juru bicara

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki enam orang juru bicara yang akan bertugas sesuai keahlian masing-masing untuk memberikan informasi kepada publik.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan keenam juru bicara itu merupakan tenaga ahli utama yang memiliki spesifikasi atau keahlian tertentu.

    “Akan ada spesialisasi (dari enam juru bicara), ada yang punya spesialisasi di pemerintahan, urusan politik dan urusan hukum dan ada yang di bagian ekonomi,” kata Hasan usai melantik pejabat dan jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta, Senin.

    Keenam juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan itu yakni Philips Vermonte, Adita Irawati, Ujang Komaruddin, Prita Laura, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.

    Hasan mengatakan keberadaan enam juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan akan membuat informasi pemerintahan mengalir kepada masyarakat dengan baik.

    “Selama ini banyak undangan permintaan wawancara media. Selama ini saya sendiri, tentu saya tidak mampu untuk bisa memenuhi semua keingintahuan teman-teman, apalagi undangan televisi diskusi,” ujar Hasan.

    “Dengan adanya juru bicara setidaknya jauh lebih banyak permintaan wawancara yang bisa kami penuhi. Sehingga pesan pemerintah tetap mengalir kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Adapun dalam sambutan pada saat pelantikan para pejabat Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menimbang seluruh informasi yang diutarakan kepada publik.

    “Jangan sampai kecepatan mengorbankan akurasi,” pintanya.

    Hasan Nasbi mengibaratkan Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagai organisasi paling hilir dalam pemerintahan, bak tempat penampungan air.

    Meski air atau informasi yang ditampung bisa saja tidak jernih, namun dia meminta kepada seluruh jajaran untuk memastikan informasi yang keluar dari Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah informasi yang jernih, yang bisa memuaskan dahaga publik.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Capim dan Calon Dewas KPK mulai hadir ke DPR untuk ikut uji kelayakan

    Capim dan Calon Dewas KPK mulai hadir ke DPR untuk ikut uji kelayakan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peserta seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK mulai mendatangi Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    Sejumlah peserta uji kelayakan yang sudah hadir di antaranya Calon Dewas KPK Benny Jozua Mamoto yang merupakan Mantan Sekretaris Kompolnas, dan Calon Pimpinan KPK Poengky Indarti yang juga sempat menjadi Komisioner Kompolnas. Mereka datang untuk mengambil nomor urut, karena ujian dilaksanakan secara bergiliran.

    “Kami dari calon Dewas KPK mendapatkan jadwal untuk hari Rabu dan Kamis, namun jadwal itu masih fleksibel jadi kami harus siaga sewaktu-waktu ada perubahan waktu kami harus siap,” kata Benny.

    Dia mengaku sudah mempersiapkan makalah untuk memaparkan visi dan misinya ketika diuji di harapan Komisi III DPR RI. Menurut dia, pemberantasan korupsi harus didukung oleh semua pihak karena hal itu menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Benny mengungkapkan dirinya dijadwalkan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan itu pada Rabu (20/11) dengan nomor urut 4. Sejauh ini, dia mengaku sudah melaksanakan persiapan dengan matang.

    Sementara itu, Poengky Indarti mengaku mendapatkan giliran ujian pada hari Senin ini dengan nomor urut 2. Dia pun bersyukur mendapat giliran di awal agar prosesnya bisa segera selesai.

    Dia mengaku sudah mempersiapkan khusus untuk menghadapi ujian tersebut, dengan cara diskusi dengan masyarakat sipil. Selain itu, dia juga mendalami pandangan-pandangan dari para pakar dan pimpinan KPK terdahulu terkait pemberantasan korupsi.

    “Jadi kita melihat pengawasan internal perlu ditingkatkan dan KPK juga mesti harus fokus terkait dengan hal itu. Melakukan monitoring dan menjaga agar jangan sampai terjadi kasus-kasus korupsi,” kata Poengky.

    Adapun pada Senin ini, Komisi III DPR mulai menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut bahwa rangkaian tahapan uji kelayakan Capim dan Cadewas KPK sedianya digelar pada Senin hingga Kamis, 18-21 November.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo paparkan makan bergizi gratis ke pebisnis Brasil

    Prabowo paparkan makan bergizi gratis ke pebisnis Brasil

    Saya ingin belajar dari Brasil, yang telah memiliki program yang sukses dalam memberikan makanan bagi anak-anak sekolah. Saya telah meminta tim saya untuk berkoordinasi dengan Duta Besar Brasil untuk Indonesia agar kami bisa mengirimkan tim untuk mem

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan komitmen Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan kepada pebisnis Brasil melalui program ketahanan pangan yang berfokus pada pemberian makanan bergizi gratis untuk anak-anak di Indonesia.

    Hal itu dikemukakan Presiden Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam agenda Indonesia-Brazil Business Forum, di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11), yang diikuti melalui platform dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.

    “Itu adalah bagian dari keyakinan saya selama bertahun-tahun, bahwa suatu negara harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” kata Presiden.

    Menurut Presiden, keberhasilan sebuah negara tidak hanya diukur dari angka pertumbuhannya, tetapi juga dari sejauh mana negara tersebut dapat memastikan kesejahteraan dan kebutuhan dasar bagi rakyat mereka.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa memberikan makanan yang cukup dan bergizi untuk anak-anak adalah bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan, yang sejalan dengan tema utama G20 yang fokus pada pengentasan masalah tersebut.

    Presiden Prabowo mengungkapkan kekhawatirannya terkait angka kemiskinan dan kelaparan yang masih melanda banyak negara, termasuk Indonesia.

    “Apa gunanya Indonesia menjadi anggota G20, jika 25 persen anak-anak di negara ini tidak punya cukup makanan?,” ujarnya.

    Menurut Kepala Negara, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berpengaruh signifikan jika mayoritas rakyat tidak dapat menikmati capaian tersebut.

    Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo menekankan bahwa salah satu program strategis yang dijalankan saat ini di Indonesia adalah pemberian makanan gratis bagi setiap anak Indonesia.

    Untuk itu, Indonesia berencana untuk mempelajari kiat sukses Brasil yang telah menjalankan program serupa bagi anak-anak sekolah.

    “Saya ingin belajar dari Brasil, yang telah memiliki program yang sukses dalam memberikan makanan bagi anak-anak sekolah. Saya telah meminta tim saya untuk berkoordinasi dengan Duta Besar Brasil untuk Indonesia agar kami bisa mengirimkan tim untuk mempelajari program tersebut,” katanya.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Dubes RI untuk Brasil Edi Yusup.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jika AD/ART Golkar Dibatalkan PTUN: Bayang-Bayang Batalnya Aji Assul Sebagai Cabup

    Jika AD/ART Golkar Dibatalkan PTUN: Bayang-Bayang Batalnya Aji Assul Sebagai Cabup

    FAJAR.CO.ID, POLMAN—- Langit politik di Polman seolah mendung, mengabarkan badai yang siap mengguncang kepastian. Jika Putusan PTUN yang membatalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar menghentak, bak gempa kecil yang memicu gelombang besar. Prof Ikrar Nusa Bakti, seorang pengamat politik terkemuka, menyebut keputusan ini lebih dari sekadar soal administratif—ini soal legitimasi kepemimpinan.

    Dalam satu tarikan napas, ia menegaskan bahwa dengan pembatalan AD/ART, seluruh keputusan kepengurusan baru di bawah Bahlil Lahadalia dinyatakan tak berlaku. Termasuk keputusan strategis yang menetapkan pasangan Aji Assul dan Nursami sebagai calon bupati dan wakil bupati Polman.

    “Ada peluang keputusan itu batal, karena basis legalitasnya, yakni AD/ART partai, sudah tak diakui. Tanpa itu, apa yang dihasilkan oleh kepengurusan baru ini otomatis kehilangan landasan hukum,” ujar Prof Ikrar dengan nada tegas.

    Pasangan Aji Assul-Nursami, yang semula menjadi wajah baru penuh harapan, kini berada di persimpangan. Dukungan yang sebelumnya kuat terasa goyah, seperti kapal yang kehilangan jangkar. Para pendukung mulai bertanya, apakah ini akhir dari perjuangan mereka? Atau sekadar jeda di tengah badai politik yang harus mereka terjang?

    Di Polman, isu ini menjadi bahan perbincangan hangat. Warung kopi yang biasanya riuh dengan canda kini dipenuhi suara debat tentang hukum dan keadilan. Bagi sebagian orang, ini hanya permainan politik elite. Bagi yang lain, ini adalah tamparan keras bagi demokrasi lokal, mengingat Aji Assul telah menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat setempat.

  • Hasan Nasbi lantik pejabat dan jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan

    Hasan Nasbi lantik pejabat dan jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan

    Senin, 18 November 2024 11:41 WIB

    Para pejabat dan jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan berfoto bersama di Jakarta, Senin (18/11/2024). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)

    Jangan sampai kecepatan mengorbankan akurasi

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU: Pemerintah dukung pilkada ulang meski belum susun anggaran

    KPU: Pemerintah dukung pilkada ulang meski belum susun anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Idham Holik menegaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan pilkada ulang meski anggaran akibat kotak kosong menang belum diusulkan oleh 37 daerah.

    “Informasi dari teman-teman di 37 daerah, anggarannya belum diusulkan karena memang mereka anggarannya itu penyelenggaraan pilkada sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024,” kata Idham saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh jika ketentuan Pasal 54D Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dijalankan.

    “Sebagaimana komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri pernah menyampaikan bahwa berkenaan dengan tindak lanjut dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat support dan apabila memang ketentuan tersebut dilaksanakan, itu jadi prioritas utama,” ujarnya.

    Selain itu, dia menyampaikan mekanisme pilkada ulang akan mengikuti regulasi yang sama seperti biasanya.

    “Nanti akan ada yang namanya dibuka pendaftaran calon yang baru, pemutakhiran daftar pemilih, pembentukan badan ad hoc, dan seterusnya, termasuk tahapan kampanye sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 2 Tahun 2024,” tambah Idham.

    Idham menambahkan sosialisasi juga tetap menjadi bagian penting dari setiap tahapan Pilkada ulang.

    “Sosialisasi sudah pasti ada karena itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPU daerah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, MK mengabulkan gugatan terkait ketentuan waktu pelaksanaan pilkada ulang di daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong.

    MK memutuskan KPU harus menggelar Pilkada ulang paling lambat pada 27 November 2025. Putusan ini dibacakan dalam sidang perkara nomor 126/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11).

    MK menyatakan Pasal 54D UU Nomor 10 Tahun 2016 harus dimaknai bahwa pemilihan ulang dilaksanakan paling lama satu tahun sejak pemungutan suara 27 November 2024.

    “Maka, kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah hasil pilkada serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi lima tahun sejak pelantikan,” ungkap Ketua MK, Suhartoyo.

    MK juga mempertimbangkan kekhawatiran terkait pengurangan masa jabatan kepala daerah terpilih dari pilkada ulang.

    Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan kepala daerah terpilih dari pilkada ulang harus menerima masa jabatan kurang dari lima tahun demi menjaga keserentakan pilkada nasional pada 2029.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tatak Ujiyati Sebut Kandidat yang Didukung Anies Baswedan Merupakan yang Terbaik Diantara yang Lain

    Tatak Ujiyati Sebut Kandidat yang Didukung Anies Baswedan Merupakan yang Terbaik Diantara yang Lain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tatak Ujiyati blak-blakan menyampaikan dukungannya terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah yang didukung oleh Anies Baswedan (ABW) dalam Pilkada 2024.

    Dalam pernyataannya, Tatak menyebutkan beberapa nama paslon yang menurutnya memiliki kualitas terbaik di wilayah masing-masing.

    “Para kandidat yang didukung ABW. Mas Pramono-Bang Doel di DKI Jakarta. Ustadz Syaikhu-Pak Ilham Habibie di Jabar. Mbak Luluk Hamidah-Pak Lukmanul Khakim di Jatim,” ujar Tatak dalam keterangannya di aplikasi X @tatakujiyati (18/11/2024).

    Ia menegaskan bahwa paslon tersebut merupakan yang terbaik di antara kandidat lain di daerah mereka.

    “Semuanya kandidat paling baik di antara para kandidat lain di daerahnya,” Tatak menuturkan.

    Tatak bilang, jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan dukungan, maka sebagai seorang loyalis, ia turut memberikan dukungan.

    “ABW dukung mereka, saya juga dukung mereka. Bagaimana kamu?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Analis politik Rocky Gerung memberikan pandangannya terkait arah politik Anies Baswedan menjelang pemilu.

    Dikatakan Rocky, Pramono Anung dan Rano Karno lebih diminati oleh Anies ketimbang PKS, yang selama ini dipandang sebagai salah satu partai pengusungnya.

    “Pramono Anung dan Rano Karno lebih diminati oleh Anies ketimbang PKS,” ujar Rocky dikutip dari unggahan akun X @CakKhum (17/11/2024).

    Rocky menyebut bahwa Anies memberi kepastian mengenai pilihan politiknya, dengan menunjukkan bahwa suara dari “anak-anak Abah” akan lebih condong ke Rano Karno dan Pramono Anung.