Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Lapas Batam tunjuk tujuh petugas sebagai KPPS Pilkada 2024

    Lapas Batam tunjuk tujuh petugas sebagai KPPS Pilkada 2024

    Batam (ANTARA) – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, Kepulauan Riau, menunjuk tujuh petugas lapas sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada serentak 2024.

    Kepala Lapas Batam Heri Kusrita di Batam, Senin, mengatakan ketujuh petugas lapas tersebut menjadi KPPS di TPS 901 yang ada di lapas.

    “Petugas KPPS lapas sudah dilantik KPU Kota Batam pada tanggal 7 November, dan sudah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada 11 November,” katanya.

    Tidak hanya itu, kata dia, 7 KPPS TPS 901 Lapas Batam juga sudah mengikuti bimtek penggunaan aplikasi Sirekap.

    Heri menyebut, dari 960 jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Batam, sebanyak 368 WBP masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan sebanyak 106 WBP masuk daftar pemilih tambahan (DPTb).

    Selain menunjuk 7 petugas sebagai KPPS, Lapas Batam juga sudah menyiapkan dua petugas sebagai anggota pengamanan TPS 901.

    Rencananya, tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan di Aula Lapas Batam, terdapat satu TPS di lapas, yakni TPS 901 yang akan menampung suara dari 368 DPT dan 106 DPTb.

    “Untuk lokasi TPS nanti di aula, sedangkan logistik belum ada distribusi,” katanya.

    Heri menambahkan, ketujuh petugas lapas ini sebelumnya juga sudah bertugas sebagai KPPS Pemilu 2024.

    Sementara itu, KPU Kota Batam telah melaksanakan bimtek penggunaan aplikasi Sirekap bagi petugas KPPS yang dibagi dalam dua sesi, sesi pertama pada Sabtu (16/11) untuk sembilan kecamatan dan Minggu (17/11) diikuti tiga kecamatan.

    Dalam bimtek tersebut, diawali dengan pengenalan aplikasi Sirekap, dilanjutkan dengan simulasi penggunaan aplikasi tersebut oleh anggota KPPS.

    Bimtek dan simulasi Sirekap ini guna memastikan aplikasi Sirekap dapat berjalan optimal pada Pilkada kali ini.

    Aplikasi Sirekap sebelumnya telah digunakan pada Pemilu 2024. Penggunaan aplikasi ini bagian dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.

    Ketua KPU Kota Batam Mawardi berharap melalui Sirekap ini, penyelenggara pemilu termasuk KPU sampai jajaran KPPS mampu bekerja secara profesional dan transparan.

    Sirekap dirancang untuk mencatat dan merekap hasil pemungutan suara secara digital.

    Fungsi utama Sirekap adalah untuk mempercepat proses rekapitulasi suara di tingkat TPS hingga tingkat nasional, memungkinkan data pemungutan suara ditransfer secara real-time dan langsung ke pusat data KPU.

    Sehingga Sirekap berfungsi sebagai sistem pencatatan yang akurat dan terstruktur dalam proses demokrasi.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PT Pos ditunjuk KPU Kabupaten Malang distribusikan logistik Pilbup

    PT Pos ditunjuk KPU Kabupaten Malang distribusikan logistik Pilbup

    Sumber foto: El Aris/elshinta.com.

    PT Pos ditunjuk KPU Kabupaten Malang distribusikan logistik Pilbup
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 November 2024 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – PT Pos Indonesia ditunjuk sebagai pihak ke tiga dalam pengiriman logistik pemilihan bupati pada Pilkada Serentak 27 Nopember 2024 mendatang. PT Pos Indonesia dilibatkan dalam pengiriman logistik untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati pada pemiilihan kepala daerah.

    Penunjukkan pihak pos tersebut dikarenakan PT Pos Indonesia memiliki kendaraan yang mampu mengirimkan logistik ke 33 kecamatan di Kabupaten Malang.

    “PT Pos Indonesia telah memiliki track record sejak Pileg dan Pilpres,” ujar Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika.

    Dijelaskan Mahardika, pihak KPU memiliki standar tersendiri dalam pengantaran logistik pemilu meski pengamanan telah diserahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian guna melakukan pengamanan.

    “Selain kendaraan tertutup, karena memasuki musim hujan maka sangat perlu untuk menambah plastik,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, El Aris, Senin (18/11).

    Apalagi dengan jarak dan waktu yang harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik dari gudang logistik KPU ke gudang pada 33 kecamatan jadi perhatian.

    “Untuk pengamanan kita telah berkoordinasi dengan kepolisian dari Polres Malang guna melakukan pengawalan dari gudang logistik ke masing-masing kecamatan di Kabupaten Malang,“ tandasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamendagri sosialisasikan “Makan Bergizi Gratis” di Jayawijaya

    Wamendagri sosialisasikan “Makan Bergizi Gratis” di Jayawijaya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin.

    Ia menekankan MBG yang merupakan salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

    “Program MBG telah tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dengan target pencapaian pada tahun 2025 mencakup 5.000 satuan pelayanan dengan anggaran sebesar Rp71 triliun,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Program ini akan diujicobakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di 102 satuan pelayanan di 100 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi.

    Uji coba ini dijadwalkan berlangsung mulai minggu keempat November hingga Desember 2024, dengan sasaran 306.000 penerima manfaat yang akan mendapatkan edukasi gizi serta porsi makan MBG senilai Rp15.000 per orang.

    “Keberhasilan uji coba ini akan menjadi dasar bagi pengembangan dan penerapan program secara lebih luas pada tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya.

    Dia menjelaskan program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.

    Untuk itu, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), serta stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran dan pemantauan program di lapangan menjadi sangat penting.

    “Kemendagri selaku pembina dan pengawas pemerintah daerah akan terus berupaya mendukung pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memperkuat dan mendorong pemerintah daerah,” tegas Ribka.

    Selain itu, Ribka pun menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipedomani seluruh kepala daerah. Pertama, memastikan infrastruktur di setiap satuan pelayanan, baik yang dikelola oleh BGN maupun kerja sama dengan lembaga negara atau pihak ketiga, dapat mendukung pelaksanaan program ini secara efektif.

    Kedua, melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petani, UMKM, dan koperasi sebagai penyedia komoditas guna mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan program MBG.

    Ketiga, menyediakan data penerima program MBG yang akurat dan terpercaya secara by name by address.

    “Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan kalian,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • TNI AL-TLDB kembali adakan Latma Helang Laut 21B/24 di Laut Jawa

    TNI AL-TLDB kembali adakan Latma Helang Laut 21B/24 di Laut Jawa

    Dalam pelaksanaan latihan, ada dua fase yaitu fase darat (harbour phase) di Surabaya, dan fase laut (sea phase) di Laut Jawa

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Brunei Darussalam (TLDB) kembali mengadakan Latihan Bersama (Latma) Helang Laut 21B/24 di Surabaya, Jawa Timur dan Laut Jawa pada 17-23 November 2024.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada II TNI Angkatan Laut Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan dua kapal patroli lepas pantai Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) yaitu KDB Darulaman (08) dan KDB Syafaat (19) tiba di Dermaga Mirah, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Minggu (17/11).

    Dia melanjutkan latihan bersama yang rutin setiap dua tahun sekali itu bertujuan meningkatkan interoperabilitas antara TNI AL dan Angkatan Laut Brunei, sekaligus meningkatkan kemampuan prajurit angkatan laut dua negara dalam menjalankan berbagai jenis operasi di laut.

    “Dalam pelaksanaan latihan, ada dua fase yaitu fase darat (harbour phase) di Surabaya, dan fase laut (sea phase) di Laut Jawa,” kata Kadispen Koarmada II.

    TNI Angkatan Laut mengerahkan dua kapalnya, yaitu satu korvetnya KRI Frans Kaisiepo-368 dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II, dan kapal cepat rudal (KCR) 60 meter KRI Tombak-629 dari Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada II, kemudian heli Panther HS-1311 dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut.

    TNI AL juga mengerahkan tim sergap untuk simulasi penggeledahan (VBSS) di atas kapal, dan TLDB menerjunkan satu tim dari pasukan khususnya, Navy Surface Action Group (NAVSAG).

    Delegasi TNI AL dalam latihan bersama itu dipimpin oleh Komandan KRI Frans Kaisiepo-368 Letkol Laut (P) Rivo De Havilland selaku komandan satgas (dansatgas), sementara Komandan KRI Tombak-629 Letkol Laut (P) Garmadi bertindak sebagai wakil komandan (wadan) satgas.

    Di Surabaya, Minggu, kedatangan kapal-kapal dari Brunei Darussalam itu disambut oleh Asisten Operasi (Asops) Komandan Lantamal V Surabaya Kolonel Laut (P) M. Sati Lubis, Komandan KRI Frans Kaisiepo, dan Komandan KRI Tombak.

    Danlantamal V Laksamana Pertama TNI Arya Delano, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kolonel Sati, mengucapkan selamat datang kepada delegasi dari Brunei, dan dia berharap Latma Helang Laut 21B/24 dapat bermanfaat bagi dua negara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ombudsman: Perlu industri sawit berkelanjutan untuk program biodiesel

    Ombudsman: Perlu industri sawit berkelanjutan untuk program biodiesel

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan diperlukan tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan untuk mendukung kelancaran salah satu program ketahanan energi Indonesia, yakni penggunaan biodiesel.

    “Pengembangan industri biodiesel sangat tergantung pada keberhasilan membangun perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan,” ujar Yeka saat memberi paparan terkait pencegahan malaadministrasi dalam layanan tata kelola industri kelapa sawit di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin.

    Minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bahan baku dalam pembuatan biodiesel.

    Terkait hal tersebut, Yeka menyarankan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan biodiesel guna mencapai ketahanan energi.

    Perbaikan tersebut meliputi penyusunan peta jalan rencana peningkatan program biodiesel dari B35 ke B40 atau B50 dengan memastikan perihal ketersediaan pasokan bahan baku, dalam hal ini CPO, yang mencukupi; kesiapan infrastruktur produsen biodiesel; optimalisasi uji coba kelaikan penggunaan biodiesel alat transportasi; serta keberlanjutan pengelolaan dana pungutan ekspor produk sawit.

    Lebih lanjut, Yeka menyoroti permasalahan anggaran untuk program biodiesel.

    Apabila program biodiesel semakin diperbesar, yakni dari B40 ke B50, maka jumlah ekspor kelapa sawit dikhawatirkan berkurang sehingga terjadi penurunan pendapatan dari ekspor.

    Sementara itu, lanjut Yeka, jumlah biaya insentif yang harus ditanggung untuk program biodiesel akan semakin besar.

    Dengan demikian, bila program biodiesel tidak diikuti dengan pertambahan produktivitas kelapa sawit maka akan berdampak pada berkurangnya ekspor.

    “Kalau ekspor semakin berkurang, maka insentif biodiesel akan semakin menurun dan beban APBN semakin besar. Ini yang harus diperhitungkan secara komprehensif,” kata Yeka.

    Dalam agenda Indonesia-Brazil Business Forum, di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berambisi meningkatkan penggunaan biodiesel hingga 50 persen pada 2025, dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama.

    “Saat ini kami ada di antara 35-40 persen (kapasitas produksi) dan ingin meningkatkan menjadi 50 persen pada 2025,” kata Prabowo seperti disimak dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden RI di Jakarta, Senin.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPSDM Kemendagri tekankan kesiapsiagaan petugas damkar dalam bekerja

    BPSDM Kemendagri tekankan kesiapsiagaan petugas damkar dalam bekerja

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan dari petugas pemadam kebakaran dalam bekerja.

    Menurutnya, semboyan “Pantang Pulang Sebelum Padam” yang mencerminkan komitmen penuh petugas damkar untuk selalu siaga 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu (24/7) adalah bentuk konkret upaya penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

    “Kebakaran adalah ancaman yang tidak dapat diprediksi, sehingga kesiapsiagaan selama 24/7 merupakan tugas yang tidak bisa ditawar,” kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebakaran merupakan bagian dari sub-urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibunlinmas).

    Hal ini diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

    Sugeng menambahkan kesiapan petugas damkar tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai untuk memastikan keselamatan saat bertugas.

    “Selain kesiapan fisik, para pemadam (kebakaran) juga harus memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat bekerja dengan selamat,” ujarnya.

    Selain itu, Sugeng mengingatkan para peserta pelatihan untuk mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa syukur.

    “Lakukan yang terbaik, jadilah yang terbaik. Saya mendoakan kesuksesan teman-teman dalam menjalankan tugas mulia ini,” ucap Sugeng.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sekjen Golkar benarkan kabar meninggalnya Kholis Malik

    Sekjen Golkar benarkan kabar meninggalnya Kholis Malik

    Jakarta (ANTARA) – Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji membenarkan bahwa mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam sekaligus Ketua Lembaga Hubungan Eksternal DPP Partai Golkar Kholis Malik meninggal dunia hari ini.

    “Ya benar (meninggal dunia),” kata Sarmuji saat dikonfirmasi Antara, Senin.

    Sarmuji mengatakan hingga saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Jalan Flamboyan, Taman Moderen Cakung, Jakarta Timur.

    Di saat yang sama, Dewan Pembina Relawan Kerja Ekosistem Arief Rosyid Hasan membenarkan kabar meninggalnya Kholis Malik.

    Arief mengatakan Kholis sebelumnya telah dirawat di rumah sakit selama hampir satu bulan karena mengidap penyakit di bagian pernapasan.

    Dirinya pun turut menyampaikan belasungkawa atas kepergian Kholis Malik.

    Lebih lanjut, Arief mengatakan rencana almarhum akan dimakamkan malam ini.

    “Pemakaman malam ini inshaAllah di Al Azhar Memorial Garden. Sekarang masih di rumah duka,” kata Arief saat dikonfirmasi ANTARA.

    Sebelumnya, Kholis Malik merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 2002-2004.

    Pria kelahiran Ciamis, 7 September 1970 telah malang melintang di dunia politik terlebih setelah bergabung dengan Partai Golkar dan masuk dalam jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP).

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR RI mulai rangkaian ‘fit and proper test’ Capim dan Cadewas KPK

    DPR RI mulai rangkaian ‘fit and proper test’ Capim dan Cadewas KPK

    ANTARA – Komisi III DPR RI mulai menjalankan rangkaian ‘fit and proper test’ bagi 10 Calon Pimpinan dan 10 Calon Dewan Pengawas KPK, di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (18/11) Rencananya tes tersebut akan berlangsung selama 4 hari hingga Kamis 21 November mendatang. (Aria Cindyara/Afra Augesti/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • KPI Pusat jelaskan solusi daerah “blind spot” informasi Pilkada 2024

    KPI Pusat jelaskan solusi daerah “blind spot” informasi Pilkada 2024

    Sampai saat ini tidak seluruhnya KPI Daerah (KPID) bisa melakukan pengawasan dengan maksimal. Bisa jadi karena sumber dananya hibah, dan tidak merata di semua daerah. Ada yang besar, tetapi ada juga yang tidak ada sama sekali. Penganggaran ini juga b

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjelaskan bahwa terdapat solusi untuk daerah blind spot atau mengalami keterbatasan untuk mendapatkan informasi tentang Pilkada 2024.

    “Di daerah blind spot, sebenarnya bisa dijangkau oleh lembaga penyiaran berlangganan. Jadi, tidak hanya lembaga penyiaran swasta dan publik yang menyiarkan informasi pilkada, tetapi juga lembaga penyiaran berlangganan,” kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Selain itu, Ubaidillah menjelaskan bahwa lembaga penyiaran komunitas dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa masih terdapat persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama terkait pemberian informasi Pilkada 2024, yakni tata kelola KPI Daerah.

    “Sampai saat ini tidak seluruhnya KPI Daerah (KPID) bisa melakukan pengawasan dengan maksimal. Bisa jadi karena sumber dananya hibah, dan tidak merata di semua daerah. Ada yang besar, tetapi ada juga yang tidak ada sama sekali. Penganggaran ini juga berdampak kepada pengawasan pilkada,” jelasnya.

    Ia menjelaskan bahwa permasalahan tata kelola tersebut membuat KPID tidak mempunyai alat pemantauan untuk mengawasi siaran Pilkada 2024.

    “Belum lagi terdapat KPID yang secara kelembagaan anggotanya masih ada, tetapi koordinasi dengan pemerintah daerah kurang aktif,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa tantangan tersebut dapat diatasi dengan perbaikan tata kelola dan KPID, serta sinkronisasi regulasi.

    “Kami sangat mendorong upaya pembaruan Undang-Undang Penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran), karena hanya melalui revisi, KPI bisa secara kuat kelembagaan dan kewenangannya,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • KRI WSH-991 sandar di Port Moresby lanjutkan misi kemanusiaan di PNG

    KRI WSH-991 sandar di Port Moresby lanjutkan misi kemanusiaan di PNG

    Jakarta (ANTARA) – Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr. Wahidin Sudirohusodo-991 yang tergabung dalam Satgas Port Visit Pasifik 2024 sandar di Pelabuhan Port Moresby, Papua Nugini, untuk melanjutkan misi kemanusiaan di negara itu sampai 19 November 2024.

    Kepala Dinas Penerangan Komando Armada III Letnan Kolonel Laut (S) Ajik Sismianto saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (WSH) tiba di PNG pada Minggu (17/11), dan Papua Nugini merupakan negara terakhir yang menjadi tujuan Satgas Port Visit Pasifik 2024 setelah mereka berkunjung ke Kepulauan Solomon, Fiji, dan Vanuatu.

    Di Papua Nugini, sebagaimana tiga negara lainnya, Satgas Port Visit Pasifik 2024 menggelar sejumlah kegiatan, di antaranya open ship untuk masyarakat di sekitar Port Moresby, layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di KRI WSH-991, bakti sosial, dan penyerahan paket bantuan obat-obatan dari Pemerintah RI untuk Pemerintah Papua Nugini.

    Di Port Moresby, kedatangan Satgas Port Visit Pasifik 2024 disambut sejumlah pejabat, antara lain Duta Besar RI untuk Papua Nugini Andriana Supandy dan Komandan Pasukan Marinir 3 Korps Marinir TNI AL Brigjen TNI (Mar) Sugianto, Atase Pertahanan RI kemudian ada juga beberapa pejabat dari Angkatan Laut Papua Nugini.

    Dalam acara penyambutan, Dubes RI untuk Papua Nugini menyampaikan selamat datang kepada para pengawak KRI WSH-991 dan personel Satgas Port Visit Pasifik 2024.

    “Terima kasih atas kunjungan, pengabdian, dan dedikasinya, Satgas Port Visit Pasifik 2024 dalam mengemban misi menjalin hubungan diplomatik di negara-negara kawasan Pasifik Selatan, salah satunya Papua Nugini,” kata Dubes Andriana.KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 yang tergabung dalam Satgas Port Visit Pasifik 2024 sandar di Port Moresby, Papua Nugini, Minggu (17/11/2024). Kapal perang Republik Indonesia itu yang juga kapal bantu rumah sakit dijadwalkan sandar selama 3 hari di PNG sampai 19 November 2024. ANTARA/HO-Dinas Penerangan Komando Armada III TNI AL.

    Dia menambahkan salah satu kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan Satgas Port Visit Pasifik ialah renovasi gereja, selain penyerahan paket bantuan obat-obatan.

    “Itu merupakan suatu hal yang membanggakan bagi kami. Tentunya ini akan menambah citra baik Indonesia,” kata Dubes RI.

    Dalam kesempatan terpisah, Panglima Komando Armada III Laksamana Muda TNI Hersan menjelaskan misi muhibah dan kemanusiaan yang dijalankan Satgas Port Visit Pasifik merupakan dukungan TNI AL terhadap kebijakan politik luar negeri pemerintah.

    “Operasi diplomasi ini juga untuk membangun kepercayaan dan persahabatan (confidence-building measure) dengan negara-negara di kawasan,” kata Hersan, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan Komando Armada III TNI AL.

    Satgas Port Visit Pasifik yang dipimpin Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo Irbianto memulai pelayarannya bersama KRI WSH-991 ke empat negara di Pasifik Selatan sejak 9 Oktober 2024.

    Dalam pelayaran itu, KRI WSH-991 mengangkut total 177 personel, yang terdiri atas 141 pengawak kapal, dan 36 staf dari Satgas yang terdiri atas tim penyelam, pasukan pengamanan, dokter umum dan dokter spesialis, pelajar dari Papua, serta perwira penerangan dari Dinas Penerangan TNI AL.

    Total pelayaran dijadwalkan berlangsung selama 48 hari sampai akhirnya KRI WSH-991 kembali ke markasnya di Sorong, Papua Barat Daya.

    KRI WSH-991 merupakan kapal bantu rumah sakit yang berada di bawah kendali Komando Armada III TNI AL.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024