Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Pemerintah komitmen perkuat sistem pemilu satukan bangsa

    Pemerintah komitmen perkuat sistem pemilu satukan bangsa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendagri: Pemerintah komitmen perkuat sistem pemilu satukan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 November 2024 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memperkuat sistem pemilu yang mempersatukan bangsa.

    Bima mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap reformasi pemilu, terutama dalam memitigasi potensi konflik yang memecah belah.

    “Bagaimana pemilu itu harusnya lebih mempersatukan kita, tetapi banyak eksesnya. Nah ini sama, saya kira apa yang ditangkap Presiden dengan apa yang disuarakan juga oleh para pemikir, para peneliti di kampus, dan teman-teman politisi (sejalan). Jadi, klop sebetulnya,” kata Bima pada Seminar “Menata Ulang Desain Sistem Pemilu di Indonesia” di Jakarta, Selasa (19/11).

    Ia menegaskan pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momen penting dalam memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat sipil dan para ahli untuk memberikan berbagai masukan.

    Bima menggarisbawahi pula pentingnya transparansi dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pilkada yang masuk prioritas nasional.

    “Kita akan buka ruang publik ini untuk melakukan kajian-kajian sehingga waktunya cukup, tidak tergesa-gesa, kelihatan perubahan-perubahannya banyak yang mendasar terkait dengan sistem pemilihan, keserentakan, untuk penguatan sistem politik kita,” ujarnya.

    Mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Wamendagri mengungkapkan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal.

    Data dan analisis yang tajam dibutuhkan dalam rangka menentukan langkah terbaik ke depan.

    “Nanti kita kumpulkan data dari pemerintah, data-data dikaitkan dengan apa yang terjadi di daerah semuanya. Kita lengkapi supaya analisa itu tajam,” tambah Bima.

    Selain itu, Bima menyoroti pentingnya mitigasi konflik di daerah yang memiliki potensi kerawanan politik.

    Pemerintah terus mengupayakan langkah preventif untuk memastikan setiap proses demokrasi berjalan dengan damai dan demokratis, mencerminkan semangat persatuan yang menjadi fondasi bangsa.

    “Kita sudah identifikasi, ada zona merah, kuning, dan hijau. Hijau itu landai, kuning itu perlu kita cermati, merah ini karena ada konflik laten, ada potensi politik yang tinggi, dan karena ada faktor-faktor yang lain, memang sudah kita identifikasi,” jelasnya.

    Sumber : Antara

  • TNI AD kerahkan 130 ribu personel jaga jalannya Pilkada 2024

    TNI AD kerahkan 130 ribu personel jaga jalannya Pilkada 2024

    “Pam pilkada dengan jumlah tidak kurang dari 130 ribu personel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pasukan tersebut stand by dan siap dikerahkan setiap saat untuk antisipasi setiap perkembangan situasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI Angkatan Darat (AD) menyiagakan 130 ribu personel untuk menjaga berjalannya proses Pilkada 2024 di seluruh wilayah Indonesia.

    “Pam pilkada dengan jumlah tidak kurang dari 130 ribu personel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pasukan tersebut stand by dan siap dikerahkan setiap saat untuk antisipasi setiap perkembangan situasi,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana saat dikonfirmasi, Selasa.

    Ribuan personel itu kerahkan untuk menjaga jalannya pilkada dari mulai proses pengambilan nomor urut pasangan calon, kampanye hingga hari pencoblosan.

    Wahyu menjelaskan, keterlibatan TNI AD dalam Pilkada 2024 pada dasarnya untuk membantu Polri melaksanakan pengamanan.

    Pengiriman bantuan untuk Polri itu, lanjut Wahyu, memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan undang-undang No 34 tahun 2004 tentang TNI.

    “Dalam UU tentang Polri diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan TNI dalam melaksanakan tugas keamanan,” kata Wahyu.

    Selain membantu di bidang pengamanan, TNI AD juga berperan dalam mendistribusikan logistik pilkada ke seluruh daerah, terutama wilayah pelosok yang sulit dijangkau.

    Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan TNI AD tersebut, Wahyu berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman.

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam rapat koordinasi nasional di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 7 November 2024, menyebut TNI mengerahkan total 157.654 prajurit untuk membantu penyelenggaraan Pilkada 2024 sekaligus membantu pengamanan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan pemungutan suara untuk Pilkada 2024 berlangsung serentak di 545 daerah pada 27 November 2024. Daerah-daerah itu mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu simulasikan pengawasan pemungutan suara Pilkada 2024

    Bawaslu simulasikan pengawasan pemungutan suara Pilkada 2024

    Agenda hari ini simulasi pemungutan suara di TPS. Kemudian, ada atau tidak kendala-nya jika dipraktikkan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar simulasi pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jakarta, Selasa, untuk mengetahui sekaligus mengatasi kendala yang dihadapi saat hari pemungutan suara pada 27 November mendatang.

    “Agenda hari ini simulasi pemungutan suara di TPS. Kemudian, ada atau tidak kendala-nya jika dipraktikkan,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat ditemui di sela-sela kegiatan tersebut.

    Menurut Bagja, pihaknya sejauh ini telah menemukan beberapa potensi kendala, termasuk di antaranya perihal salah pengertian antara daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan di dalam formulir C1.

    Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan kendala yang terjadi saat hari pencoblosan lainnya, seperti keterlambatan pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan perlakuan terhadap pengawas TPS.

    “Sudah disampaikan, pengawas TPS itu dekat dengan meja pendaftaran sehingga bisa mengawasi semua pemilih yang akan melakukan pendaftaran di TPS, yang akan pendaftaran untuk memilih pada hari itu,” imbuhnya.

    Bagja lebih lanjut menjelaskan, setidaknya terdapat 30 poin kerawanan yang mungkin terjadi di TPS. Beberapa di antaranya soal TPS yang tidak ramah disabilitas, kesalahan dalam proses penghitungan suara, dan pemilih yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk.

    “Ada yang tidak mempunyai KTP, pakai namanya biodata. Biodata itu sekarang ‘kan tidak tersosialisasikan dengan baik. Oleh sebab itu, tolong teman-teman KPU, menyosialisasikan biodata itu bentuknya seperti apa. Kalau tidak ada KTP elektronik atau yang belum memiliki KTP elektronik, tapi sudah perekaman itu ada biodata, itu diperbolehkan,” ujar Bagja.

    Di samping itu, Ketua Bawaslu juga memerinci daerah-daerah yang rawan pada Pilkada 2024, seperti Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Ia mengakui, beberapa di daerah di Papua dan Jawa Timur menjadi perhatian Bawaslu.

    “Apalagi di daerah yang calon pasangannya hanya dua. Itu tingkat kompetisi-nya sangat tinggi. Itu yang kami harapkan, apalagi Kepolisian, juga untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tim kampanye, untuk saling menjaga agar keadaan kali ini berlangsung damai,” sambung Bagja.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

    1. Pada tanggal 27 Februari–16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

    2. Pada tanggal 24 April–31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih

    3. Pada tanggal 5 Mei–19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan

    4. Pada tanggal 31 Mei–23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

    5. Pada tanggal 24–26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon

    6. Pada tanggal 27–29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon

    7. Pada tanggal 27 Agustus–21 September 2024: Penelitian persyaratan calon

    8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon

    9. Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye

    10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara

    11. Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Paslon Bupati-Wakil Bupati Langkat BISA disambut ribuan warga Secanggang

    Paslon Bupati-Wakil Bupati Langkat BISA disambut ribuan warga Secanggang

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Paslon Bupati-Wakil Bupati Langkat BISA disambut ribuan warga Secanggang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 November 2024 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Ribuan warga Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumut memadati bantaran  sungai dan jembatan untuk menyaksikan lomba dayung sampan yang digelar meriah di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Senin (18/11/2024).

    Kegiatan lomba dayung sampan yang diselenggarakan oleh Pengurus Prabowo Mania 08, M. Yopi Akbar ini menghadirkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat, Iskandar Sugito dan Adli Tama Hidayat Sembiring (BISA), sebagai tamu kehormatan sekaligus penyedia hadiah utama.

    Perlombaan dayung sampan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah, di luar Kecamatan Secanggang untuk memperebutkan trophy dan total hadiah puluhan juta rupiah. Menariknya, pendaftaran perlombaan ini tidak dipungut biaya sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat pesisir.

    Calon Bupati Langkat Iskandar Sugito menyampaikan, kegiatan ini bukan sekadar perlombaan, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi antar warga pesisir Langkat. Kegiatan ini menunjukkan semangat kebersamaan warga pesisir. Kami ingin mendengar lebih banyak aspirasi, terutama dari para nelayan yang menjadi tulang punggung perekonomian di daerah ini.

    “Terima kasih kepada panitia, mari bergandeng tangan, semoga ke depan Desa Secanggang menjadi desa terbaik. Apabila kami duduk jadi bupati dan wakil Insya Allah, lapangan sepak bola, infrastruktur, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kita diperbaiki. Mari kita nonton lomba dayung sampan tapi jangan lupa pilih no 2 Iskandar-Adli,” kata Iskandar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (19/11). 

    Sementara itu, Adli Tama Hidayat Sembiring menekankan komitmennya bersama Iskandar untuk mendukung kesejahteraan nelayan. “Melalui momen seperti ini, kami ingin lebih memahami kebutuhan masyarakat pesisir. Jika kami diberi amanah, program untuk nelayan akan menjadi salah satu prioritas utama kami,” kata Adli.

    “Terima kasih untuk keluarga besar Desa Secanggang. Apakah Langkat butuh berubah? kalau butuh pilihannya hanya nomor 2. Karena kemenangan BISA adalah kemenangan masyarakat Langkat,” tambahnya.

    Usai menyampaikan orasi politiknya paslon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Iskandar Sugito dan Adli Tama Hidayat Sembiring, menanda tangani kontrak politik dengan forum masyarakat Secanggang. Dan paslon tersebut diberi hadiah dua tandan pisang masak.

    Perlombaan yang berlangsung seru dan penuh semangat ini berhasil menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menjalin komunikasi langsung antara Paslon BISA dan masyarakat.

    M. Yopi Akbar, selaku panitia, mengungkapkan rasa terima kasih atas kehadiran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Langkat  Iskandar Sugito-Adli Tama Hidayat. “Kehadiran mereka memberikan semangat baru bagi masyarakat. Semoga pasangan ini benar-benar membawa perubahan yang diharapkan oleh warga pesisir,” ujar Yopi. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Didukung Jokowi, Golkar Jakarta Sesumbar Sebut RIDO Menang 57 Persen

    Didukung Jokowi, Golkar Jakarta Sesumbar Sebut RIDO Menang 57 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pencoblosan di pilkada serentak 2024 tinggal menghitung hari lagi. Termasuk di dalamnya pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta yang diikuti tiga kontestan.

    Menjelang pemungutan suara yang sudah di depan mata itu, optimisme para pendukung calon semakin meningkat. Begitu juga dengan Partai Golkar yang mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    Wakil Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ashraf Ali bahkan mengaku bahwa hitungan internal Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sudah menyatakan bahwa pasangan nomor urut 1 itu menang Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Menurut hitungannya, RIDO akan menang dengan angka mencapai 57 persen.

    “Ya insya Allah di atas 50 persen, saya memprediksi 57 persen ya itungan kita,” ujarnya kepada wartawan usai memberikan arahan dalam Bimtek kepada saksi-saksi di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, dilansir jawapos, Selasa (19/11).

    Hitungan angka 57 persen itu, kata Ashraf, dapat diketahui berdasarkan ribuan saksi luar yang sejak kemarin sudah turun ke lapangan mengkampanyekan pasangan RIDO.

    Ia menerangkan, total ada 30.000 saksi yang dibentuk dari 15 partai. Saksi luar yang dibentuk sejumlah TPS 14.944 orang sedangkan sisanya saksi dalam yang nantinya akan menjaga TPS.

    “Nah (saksi luar) itu juga meyakinkan sekali lagi kepada warga untuk kiranya bisa memilih RIDO sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan argumentasi yang sudah dibekali kepada mereka bahwa RIDO lah yang tepat karena punya pengalaman punya kemampuan track record secara akhlak, baik dan sebagainya,” tutur Ashraf.

  • Rhoma Irama dan Soneta Grup Guncang Polman, Kampanye Akbar Besti Raih Rekor Massa Terbanyak se-Sulbar

    Rhoma Irama dan Soneta Grup Guncang Polman, Kampanye Akbar Besti Raih Rekor Massa Terbanyak se-Sulbar

    FAJAR.CO.ID, POLMAN — Kampanye akbar pasangan calon bupati-wakil bupati Polewali Mandar (Polman), Andi Bebas Manggazali-Siti Rahmawati (Besti) yang menghadirkan Raja Dangdut Rhoma Irama dan Soneta grup dihadiri sekitar 30.000 pendukung dan simpatisan di Lapangan Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Polman, Selasa, 19 November 2024.

    Pendukung dari pasangan berakronim BESTI ini, datang dari berbagai Kecamatan yang di Polman, Mereka sudah mulai terlihat hadir sejak pukul 11.00 Wita. Mereka rata-rata datang dengan rombongan besar.

    Dengan semangat dan dibawah terik mentari, mereka tetap setia menantikan kehadiran sang raja dangdut, untuk mengobati rasa rindu mereka setelah 30 tahun lagi tampil di hadapan warga Polman.

    Tak kalah menarik, penampilan Rhoma Irama yang trio bersama Siti Rahmawati dan Cici Paramida yang menguncang puluhan ribu warga yang memadati lapangan sepakbola Kecamatan ini.

    Informasi yang dihimpun, kehadiran warga sekitar 30.000 pendukung dan simpatisan dari BESTI ini memecahkan rekor terbanyak dalam kampanye akbar yang tak hanya kampanye yang digelar di Sulawesi Barat, tapi hampir seluruh kampanye akbar yang digelar di pulau Sulawesi.

    Rhoma Irama dan Soneta menghibur penonton dengan 12 lagu-lagu histnya, seperti Azza hingga InsyaAllah nomor dua menang. Sebelumnya, penampilan Rhoma Irama, para partai pendukung, Andi Bebas dan Siti Rahmawati menyampaikan orasi politiknya hingga simulasi pencoblosan kertas suara dengan mencoblos nomor dua, bergambar Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati. (*)

  • Ketum TP PKK tekankan optimalisasi penggunaan anggaran dalam program

    Ketum TP PKK tekankan optimalisasi penggunaan anggaran dalam program

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menekankan optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program-program PKK dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

    Ia mengingatkan agar anggaran yang tersedia digunakan secara efisien untuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan untuk kebutuhan administratif semata.

    “Saya ingin bahwa itu adalah suatu program. Oleh sebab itu saya dibantu teman-teman pengurus, kemudian setiap Pokja (Kelompok Kerja) membuat program masing-masing, sehingga kita bisa mengalokasikan anggaran tersebut secara efisien,” kata Tri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mendorong pihaknya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk mendukung keberlanjutan program PKK.

    Menurutnya, kolaborasi ini merupakan solusi untuk memperoleh sumber daya tambahan selain anggaran dari pemerintah yang kadang terbatas.

    Tri juga mendorong pemanfaatan sumber dana lainnya seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), asalkan data penerima manfaatnya jelas dan terpercaya.

    “Dan mereka sangat mendukung sebetulnya, kalau kita bisa membuktikan program kita itu bermanfaat kepada masyarakat dan juga bermanfaat buat mereka,” ujarnya.

    Di samping itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam menjalankan program PKK tidak hanya bergantung pada anggaran atau program, tetapi juga memerlukan keterampilan organisasi yang baik.

    Dia menilai keterampilan ini seperti pengelolaan jaringan dan hubungan baik dengan stakeholder yang akan berguna untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

    Selain itu, dirinya melihat bahwa program PKK adalah salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan nasional dan berkontribusi pada keberhasilan Indonesia menjadi negara yang maju.

    Oleh karena itu, Tri menekankan bahwa program PKK harus sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • HMI Cabang Serang tuntut Kapolda Banten dievaluasi

    HMI Cabang Serang tuntut Kapolda Banten dievaluasi

    “Kami mengecam keras segala bentuk pelanggaran netralitas Polri, apalagi di tengah pesta demokrasi yang seharusnya menjadi simbol kebebasan rakyat,”

    Tangerang (ANTARA) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, Banten mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo agar mengevaluasi secara menyeluruh terhadap netralitas dan kinerja Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto pada proses Pilkada 2024.

    Tuntutan itu, disampaikan kelompok mahasiswa pada digelar aksi damai di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta.

    “Kami mengecam keras segala bentuk pelanggaran netralitas Polri, apalagi di tengah pesta demokrasi yang seharusnya menjadi simbol kebebasan rakyat,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Selasa.

    Menurutnya, HMI meminta kepada pimpinan tertinggi Polri untuk mencopot Kapolda Banten jika terbukti gagal menjaga marwah institusi kepolisian.

    Eman menyatakan bahwa netralitas Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 merupakan amanat yang wajib dipatuhi. Namun, dugaan keterlibatan oknum Polda Banten dalam politik praktis mencederai demokrasi dan kepercayaan publik.

    “Jika tidak ada langkah tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan hancur,” tuturnya.

    Selain itu, HMI Cabang Serang juga menyoroti kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian, seperti pengeroyokan oleh oknum Polairud Polda Banten hingga menelan korban jiwa, serta kematian tahanan di dalam sel.

    “Penegak hukum seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menjadi ancaman. Jika oknum-oknum ini tidak ditindak tegas, maka keadilan hanya akan menjadi ilusi,” ungkapnya.

    Dalam kesimpulan aksinya, HMI Cabang Serang menyampaikan tiga tuntutan. Yakni evaluasi menyeluruh terhadap netralitas Polda Banten dalam Pilkada 2024, tindak tegas aparat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta copot Kapolda Banten yang gagal menjaga netralitas dan integritas institusi.

    Banyak kasus yang mencuat ke media massa terkait dugaan kuat ketidaknetralan kepolisian di Banten. Mulai dari pemanggilan para kepala desa dengan dalih pemeriksaan dugaan korupsi.

    Kemudian seperti berkaitan dengan pemanggilan tersebut, banyak oknum kepala desa mendukung pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni-Ahmad Dimyati Natakusumah. Termasuk di Kabupaten Serang, oknum kepala desa mencuat berkampanye untuk pasangan Ratu Rahmatu Zakiyah-Najib Hamas.

    Bahkan Ketua Apdesi Serang Muhammad Maulidin Anwar yang sudah ditetapkan tersangka kasus pidana Pemilu, justru dihentikan perkaranya oleh Polda Banten. Kasus serupa tidak berlanjut, juga terjadi terhadap Ketua Apdesi Kabupaten Lebak Rusyadianto.

    Eman menegaskan bahwa HMI Cabang Serang akan terus mengawal netralitas jajaran Polda Banten, sampai ada tindakan nyata dari Mabes Polri.

    “Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan kembali dengan suara yang lebih lantang dan massa yang lebih besar. Jangan biarkan demokrasi dan keadilan terkubur oleh kesewenang-wenangan,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri kaji saran Komisi II DPR soal perpanjangan masa kerja Pjs

    Kemendagri kaji saran Komisi II DPR soal perpanjangan masa kerja Pjs

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mengkaji saran Komisi II DPR RI mengenai perpanjangan masa jabatan penjabat sementara (Pjs) sekaligus masa cuti kepala dan wakil kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada 2024.

    “Kami akan koordinasikan bersama KPU (Komisi Pemilihan Umum) bila ada hal-hal yang bisa kami lakukan. Ide-nya untuk memperpanjang cuti baik sekali, tetapi kami harus pastikan landasan aturannya,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Wamendagri menjelaskan bahwa koordinasi diperlukan karena yang mengatur masa cuti dan kembali aktifnya kepala dan wakil kepala daerah adalah KPU.

    “Di PKPU (Peraturan KPU) Nomor 13 Tahun 2024 itu diatur bahwa petahana akan kembali melaksanakan tugas itu pada minggu tenang, yaitu 24 November,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) telah mengatur secara umum bahwa petahana diwajibkan cuti kampanye di luar tanggungan negara, dan tidak menggunakan fasilitas negara.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra Kiemas menyarankan perpanjangan masa jabatan Pjs.

    “Pjs ini harus kita pikirkan ke depan, Pak Wamen. Ketika Pjs selama masa kampanye bisa menjaga netralitas, bagaimana ketika nanti bupati-wakil bupati definitif-nya kembali menjabat? Ini ada kemungkinan ribut karena dua-duanya mencalonkan,” kata Giri.

    Ia melanjutkan, “Kalau perlu Pjs-nya tidak (selesai menjabat, red.) tiga hari sebelum pilkada. Kalau perlu setelah pilkada baru mereka (kepala dan wakil kepala daerah definitif) kembali menjadi pejabat definitif. Mungkin ini yang harus dipikirkan”.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapolri: Tiga pelaku pembacokan di Sampang telah diamankan

    Kapolri: Tiga pelaku pembacokan di Sampang telah diamankan

    “Cek tadi terakhir dari Kapolres menyampaikan ada tiga yang sudah diamankan dan saya kira dari Polres Sampang di backup oleh Polda akan terus melaksanakan pengembangan sampai dengan tuntas,”

    Surabaya (ANTARA) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan tiga pelaku kasus pembacokan pendukung Calon Bupati Sampang yang telah diamankan.

    “Cek tadi terakhir dari Kapolres menyampaikan ada tiga yang sudah diamankan dan saya kira dari Polres Sampang di backup oleh Polda akan terus melaksanakan pengembangan sampai dengan tuntas,” kata Sigit di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa.

    Dia lalu berpesan, agar semua pihak dapat menjaga diri dalam proses pencoblosan Pilkada yang sebentar lagi akan berjalan. Sigit menyebut, jika setiap pasangan calon yang akan bertanding merupakan teman maupun saudara sendiri.

    “Proses Pilkada sebentar lagi akan berjalan tolong (kasus Sampang) ini menjadi peristiwa yang tidak terulang lagi. Karena yang bertanding, yang berhadapan, yang menjadi pasangan calon ini sebenarnya adalah dari teman-teman kita saudara-saudara kita sahabat-sahabat kita,” katanya.

    Jenderal bintang empat itu mengajak semua pihak untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang baik, pemilu yang konstruktif, sehingga nanti terpilih calon-calon pemimpin khususnya di tingkat daerah yang bisa menjalankan apa yang menjadi amanat rakyat.

    Lebih lanjut, pihaknya sudah melakukan persiapan terakhir pelaksanaan Pilkada serentak khususnya di wilayah Jawa Timur.

    “Kami melaksanakan pengecekan langsung terkait dengan kesiapan command center termasuk juga kami berkomunikasi dengan Kapolres Sampang berkaitan dengan situasi terkini. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan bersama bapak panglima untuk memastikan kesiapan personel pengamanan yang akan kita turunkan di TPS,” katanya.

    Diketahui, video peristiwa pembacokan itu viral di jejaring WhatsApp dan platform media sosial lainnya. Potongan video menggambarkan banyak pria memegang celurit dalam posisi siap menyerang.

    Peristiwa itu terlihat terjadi di halaman luas yang dikelilingi rumah-rumah. Video direkam warga dari dalam dan teras rumah. Dari video, terdengar suara perempuan menangis, meminta anggota keluarganya tidak ikut-ikutan.

    Di potongan video lain, seorang pria bersarung oranye, berkaus biru, dan berkopiah putih terlihat tergeletak di atas tanah. Luka seperti bekas sabetan senjata tajam menganga di bagian pahanya.

    Bagian kepalanya juga berdarah. Dua pria memegang pria malang itu, coba menolong. Dilaporkan, 1 orang tewas dalam insiden tersebut.

    Untuk diketahui, Pilkada Sampang diikuti oleh dua paslon. Yakni paslon Cabup-Cawabup nomor urut 01 KH Muhammad bin Mu’afi-H Abdullah Hidayat (Manjat) dan paslon cabup-cawabup nomor urut 02 Slamet Junaidi-Ahmad Mahfudz (Jimad Sakteh).

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024