Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Bima Arya sebut Desk Pilkada kurangi pergerakan yang melanggar aturan

    Bima Arya sebut Desk Pilkada kurangi pergerakan yang melanggar aturan

    Kami mendapat banyak aduan dari warga melalui jalur hotline (saluran siaga, red.) di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Kami sampaikan kemarin di atas 300 laporan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagi) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa kehadiran Desk Pilkada berdampak terhadap pengurangan pergerakan-pergerakan yang terindikasi melanggar aturan Pilkada 2024.

    “Kami mendapat banyak aduan dari warga melalui jalur hotline (saluran siaga, red.) di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Kami sampaikan kemarin di atas 300 laporan,” kata Bima dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa sebagian aduan masyarakat adalah mengenai pelanggaran ketertiban, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa peningkatan laporan terjadi karena Kemendagri bersama Komisi II DPR RI rutin menggelar rapat kerja, dan secara terbuka menyuarakan atensi mengenai prinsip netralitas.

    “Namun, tentu pr (pekerjaan rumah, red.) bagi kami adalah menindaklanjuti semua laporan-laporan tersebut,” ujarnya.

    Sebelumnya, berdasarkan data perkembangan laporan yang masuk ke Desk Pilkada pada periode 1-18 November 2024, pelanggaran ketertiban menjadi aduan terbanyak dengan mencapai 42 persen dari total 318 aduan, atau sekitar 133 aduan.

    Kemudian, laporan mengenai Bawaslu menjadi aduan terbanyak kedua yang diterima Desk Pilkada, yakni 21 persen atau 66 aduan.

    Selanjutnya, sebanyak 17 persen atau 54 aduan yang diterima Desk Pilkada merupakan isu pelanggaran netralitas ASN.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Geisz Chalifah yakin Mas Pram-Bang Doel tidak khianati janjinya

    Geisz Chalifah yakin Mas Pram-Bang Doel tidak khianati janjinya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pilkada Jakarta 2024

    Geisz Chalifah yakin Mas Pram-Bang Doel tidak khianati janjinya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 13:55 WIB

    Elshinta.com – Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, menceritakan ihwal para pendukung Anies Baswedan akhirnya menjatuhkan pilihan pilihan kepada Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pramono Anung (Mas Pram) dan Rano Karno (Bang Doel).

    “Bagj para pendukung Pak Anies ini adalah sebuah pilihan yang harus kami ambil. Tadinya kami semua pengennya mendukung kotak kosong tapi usulan agar ada pilihan kotak kosong di surat suara sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Geisz Chalifah saat diwawancarai Jurnalis Senior TV, Reinhard Sirait, di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Menurut Geisz, apabila pendukung Anies Baswedan tetap mengambil sikap memilih kotak kosong maka pilihan itu tidak berdampak apapun terhadap hasil pilkada Jakarta.

    Kemudian ada beberapa pilihan yang mungkin dipilih adalah mendukung paslon Mas Pram-Bang Doel atau Dharma-Kun. 

    Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono tidak masuk pilihan bagi pendukung Anies Baswedan karena dianggap  RK-Suswono termasuk kelompok pengkhianat yang menjegal langkah Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta.

    “Akhirnya Kamis pekan kemarin Pak Anies sudah mengarahkan kepada kami semua bahwa dukungan itu diberikan kepada Mas Pram dan Bang Doel. Karena merekalah yang paling komit terhadap keberkelanjutan dari program-program Pak Anies,” kata Geisz.

    Geisz menegaskan, sudah tidak ada jalan lain, harapan para pendukung Anies adalah bersama-sama dalam satu perahu untuk mendukung kemenangan Mas Pram dan Bang Doel.

    “Bukan dalam rangka memenangkan Mas Pram dan Bang Doel saja tapi juga menyelamatkan warga Jakarta. Terutama keluarga Kampung Bayam, warga Kampung Akuarium, warga-warga Kampung Kumuh yang akses air bersihnya belum belum selesai,” kata Geisz.

    Geisz mengatakan, ada yang aneh perlakuan Pemda DKI Jakarta pasca Gubernur Anies Baswedan. Sebab sebagian besar warga sudah memegang IMB kawasan, warga Kampung Bayam juga sudah mendapatkan nomor rumah yang kemudian tidak diberikan oleh PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono yang notabene adalah penunjukan dari Presiden saat itu yakni Joko Widodo (Jokowi).

    Hal yang sama juga dialami warga Kampung Akuarium yang hingga kini juga masih ada 2 tower lagi yang belum dibangun.

    “Nah dengan mendukung Mas Pram dan Bang Doel insyaallah hal-hal yang seperti itu akan diselesaikan dan dilaksanakan. Menurut saya ini orang seperti Mas Pram dan Bang Doel tidak akan berkhianat terhadap janjinya,” pungkas Geisz. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • PDIP serahkan ke Bawaslu putuskan video Presiden dukung nomor 2 Jateng

    PDIP serahkan ke Bawaslu putuskan video Presiden dukung nomor 2 Jateng

    Syarat itu diantaranya tidak menggunakan fasilitas jabatan, kecuali pengamanan, serta mengambil cuti di luar tanggungan negara

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Hukum Ronny Salampessy menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait putusan tentang video singkat yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Serentak 2024.

    Pada Rabu (20/11) sore, Bawaslu siap mengumumkan hasil penelusuran informasi awal video kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.
    “Kami sepenuhnya menyerahkan kepada Bawaslu yang nanti memutus terkait dengan video Presiden Prabowo kepada Sudara Luthfi,” kata Ronny di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.

    Dia juga menjelalskan bahwa Presiden merupakan pejabat negara. Adapun aturan terkait pejabat negara terutama presiden untuk berkampanye diatur dalam undang-undang.

    “Jadi pengertian tentang pejabat negara itu adalah merupakan pimpinan dari lembaga eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan putusan Bawaslu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. “Bawasku mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi,” pungkas Hasto.

    Sebagai informasi, penelusuran Bawaslu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2024, yang memungkinkan pejabat negara, termasuk presiden, untuk ikut dalam kampanye dengan syarat tertentu.

    Syarat itu diantaranya tidak menggunakan fasilitas jabatan, kecuali pengamanan, serta mengambil cuti di luar tanggungan negara.

    Jika dalam penelusuran ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu akan menindaklanjuti-nya sesuai prosedur. Namun, jika tidak ada pelanggaran, hasil penelusuran akan dijadikan laporan pengawasan.

    Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    KPU RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sebanyak 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Curiga lawan pakai alat bantu, debat ketiga Pilgub Aceh berakhir rusuh

    Curiga lawan pakai alat bantu, debat ketiga Pilgub Aceh berakhir rusuh

    Rabu, 20 November 2024 16:03 WIB

    ANTARA – Debat ketiga pasangan calon gubernur wakil gubernur yang diselenggarakan KIP Aceh Rabu (19/11) malam berakhir ricuh. Kericuhan bermula saat pendukung paslon 02 mempertanyakan penggunaan perangkat elektronik atau mikrofon nirkabel pada kerah baju cagub 01 Bustami Hamzah yang dicurigai berfungsi sebagai alat bantu dengar. (Aprizal Rachmad/Fahrul Marwansyah/Rinto A Navis)

  • Disdukcapil Maluku jemput bola perekaman E-KTP untuk pemilih pemula

    Disdukcapil Maluku jemput bola perekaman E-KTP untuk pemilih pemula

    ANTARA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku mendatangi kampus Universitas Pattimura, Ambon, untuk melakukan perekaman KTP elektronik, Rabu (20/11). Kegiatan jemput bola ini untuk menjaring para mahasiswa dan warga sekitar untuk memiliki E-KTP sehingga memudahkan mereka sebagai pemilih pemula melakukan pencoblosan pada saat Pilkada serentak mendatang. (Alfian Sanusi/Fahrul Marwansyah/Rinto A Navis)

  • Menkomdigi akselerasi transformasi digital dongkrak diplomasi budaya

    Menkomdigi akselerasi transformasi digital dongkrak diplomasi budaya

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengakselerasi transformasi digital sebagai salah satu instrumen untuk mendongkrak diplomasi kebudayaan dalam memperkuat citra Indonesia di mata dunia.

    “Saya dorong upaya kolaboratif dalam mengelola narasi positif melalui diplomasi kebudayaan dan memanfaatkan media,” kata Meutya Hafid di sela Forum Hubungan Masyarakat Dunia (WPRF) 2024 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

    Pemerintah, lanjut dia, meningkatkan penggunaan teknologi dan media sosial untuk memperkuat citra negara termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) guna menyebarluaskan keberagaman budaya seperti seni, musik dan tradisi Indonesia.

    Di sisi lain, program literasi digital juga menjadi prioritas agar masyarakat dapat mengakses dan sekaligus memverifikasi keakuratan informasi sebelum disebarluaskan.

    “AI dan analitis data besar dikerahkan untuk mendeteksi dan mengawasi jutaan konten negatif secara real time, memberikan kemampuan untuk merespon cepat dan akurat dari pemerintah,” katanya.

    Mantan wartawan televisi itu mengungkapkan digitalisasi menjadi salah satu media untuk mengenalkan warisan budaya yang ada di Indonesia kepada masyarakat global.

    Indonesia, lanjut dia, sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, memiliki hampir 2.000 warisan budaya tak benda pada 2024.

    Pemerintah, lanjut dia, juga terus melakukan identifikasi dan autentikasi berkelanjutan untuk warisan tak benda dengan meregistrasi sebanyak 1.238 jenis hingga akhir 2024.

    Tak hanya itu, imbuh dia, Indonesia juga memiliki 4.859 situs budaya dan 450 museum yang seluruhnya sebagai aset bernilai khususnya kepada generasi mendatang.

    Meutya memaparkan dengan populasi pengguna internet tanah air mencapai 221 juta, didominasi oleh generasi Z sekitar 34,4 persen dan milenial sekitar 30,62 persen.

    “Indonesia memiliki keuntungan demografi yang menguntungkan. Generasi itu bisa berperan vital dalam memperkuat citra negara,” imbuhnya.

    Pemerintah memiliki beragam pendekatan untuk mengenalkan warisan budaya kepada masyarakat dunia salah satunya diplomasi kebudayaan melalui penerbitan perangko yang bukan hanya sebagai alat promosi tapi juga identitas nasional.

    Perangko dengan seri khusus diciptakan di antaranya ASEAN Paragames (APG) 2022 di Solo, Jawa Tengah dan perangko seri Borobudur selama pertemuan menteri kebudayaan G20.

    Selain itu, ada juga penerbitan perangko bersama dengan negara lain di antaranya bersama Thailand yang mengangkat cerita Ramayana dari Indonesia dan wayang dari negeri dengan julukan gajah putih itu.

    Ada juga perangko yang diterbitkan bersama pemerintah China ketika memperingati 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara dengan menampilkan Barong Bali, panda, Garuda emas serta Tembok Besar China.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo yakin Indonesia capai “net zero” 2050 berkat kekayaan SDA

    Prabowo yakin Indonesia capai “net zero” 2050 berkat kekayaan SDA

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki keyakinan penuh bahwa Indonesia mampu mencapai target “net zero” pada 2050 berkat kekayaan sumber daya alam (SDA) yang bisa diolah menjadi energi terbarukan dan ramah lingkungan.

    “Kami berkomitmen pada energi terbarukan dan hijau. Kami diberkahi dengan banyak sumber daya alam,” kata Prabowo dalam sesi ketiga KTT G20 Brasil seperti disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

    Salah satu keberhasilan sumber daya alam (SDA) yang telah diolah Indonesia menjadi energi terbarukan ialah pengelolaan minyak kelapa sawit menjadi biodiesel, produk yang dapat menjadi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak dari fosil.

    Selain itu, ada juga cadangan panas bumi yang telah diproyeksikan untuk dapat menjadi sumber energi baru dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga dapat menghentikan operasional pembangkit listrik yang menggunakan energi kotor seperti batu bara.

    “Kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan. Kami juga berencana untuk membangun lebih dari 75 gigawatt tenaga terbarukan dalam 15 tahun ke depan,” kata Prabowo.

    Presiden juga mengatakan Indonesia akan mengoptimalisasi posisi geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan memanfaatkan tenaga surya.

    “Kami juga terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Oleh karena itu, kami memiliki lebih dari cukup sinar matahari untuk bahan bakar energi berbasis surya. Kami memiliki sumber energi terbarukan lainnya dan itulah sebabnya kami sangat optimis bahwa kami dapat mencapai nol emisi sebelum tahun 2050,” ujar Kepala Negara.

    Sesi ketiga KTT G20 Brasil mengangkat tema “Sustainble Development and Energy Transition”, dalam acara tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya aksi kolektif untuk mengatasi masalah perubahan lingkungan secara global.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi I: Tak masalah RI kirim pasukan ke Palestina

    Komisi I: Tak masalah RI kirim pasukan ke Palestina

    Selama puluhan tahun untuk mengirim pasukan penjaga keamanan. Jadi tentu tidak masalah bila dibutuhkan untuk di Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan bahwa tak masalah bila Indonesia ikut mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Palestina, sebab sudah berpengalaman dalam mengirimkan pasukan penjaga keamanan.

    “Selama puluhan tahun untuk mengirim pasukan penjaga keamanan. Jadi tentu tidak masalah bila dibutuhkan untuk di Gaza,” kata Dave dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Namun, dia mengingatkan agar kesepakatan penyelesaian konflik Israel-Palestina menjadi fokus yang dituju sehingga pasukan perdamaian yang ikut dikerahkan Indonesia tidak terjebak dalam pertikaian.

    “Tetapi yang lebih utama adalah kesepakatan untuk menghentikan konflik. Jangan sampai prajurit kita justru jadi target serangan dari pihak yang bertikai,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung penguatan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, khususnya di Palestina.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Sekjen PBB António Guterres, di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11).

    “Kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional, kami siap menyediakan pasukan,” kata Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan YouTube Prabowo Subianto di Jakarta, Senin (18/11).

    Dalam pernyataannya kepada Guterres, Presiden menyebut bahwa dukungan tersebut didasari atas catatan dan pengamatan yang dilakukan Indonesia terhadap situasi yang ada.

    Merespons pernyataan Presiden Prabowo, Guterres mengapresiasi peran Indonesia dalam mendukung misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.

    Terkait isu Palestina, Sekjen PBB sepakat dengan Indonesia untuk mendorong pembentukan negara dan penentuan secara mandiri kemerdekaan rakyat Palestina.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Effendi Gazali: Politisasi agama berbahaya karena merusak persatuan

    Effendi Gazali: Politisasi agama berbahaya karena merusak persatuan

    Menurut dia, ketika agama digunakan sebagai alat politik, sering kali muncul penyimpangan makna dalam penyampaian pesan keagamaan yang seharusnya netral. Hal ini membuat orang menganggap bahwa pandangan tertentu adalah kebenaran mutlak, hanya karena

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Komunikasi Politik Effendi Gazali menyerukan untuk mewaspadai fenomena politisasi agama pada Pilkada 2024 karena cukup berbahaya jika digunakan hanya untuk meraup elektoral semata yang dapat mengganggu kerukunan dan persatuan, serta stabilitas politik di Indonesia.

    “Komunikasi religiusitas kini tumbuh sebagai bidang ilmu yang terus menggali itu. Isu-isu ini harus didiskusikan dan tidak dibiarkan ditaruh di bawah karpet,” kata Effendi di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, ketika agama digunakan sebagai alat politik, sering kali muncul penyimpangan makna dalam penyampaian pesan keagamaan yang seharusnya netral. Hal ini membuat orang menganggap bahwa pandangan tertentu adalah kebenaran mutlak, hanya karena dikemas dalam komunikasi religiusitas untuk mengatasi hambatan-hambatan atau batas fisik.

    “Orang bisa membayangkan diri segera ke ‘surga’ dengan segala keindahan yang sangat amat indah dibandingkan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi di dunia nyata,” tuturnya.

    Akibatnya, Effendi mengatakan obyektivitas dalam pengambilan keputusan, baik secara pribadi maupun kolektif, menjadi bias.

    “Jadi ukuran keadilan, kebenaran, hak asasi, hukum, kesuksesan ekonomi, kesejahteraan hidup, kebebasan beragama sudah diukur berdasarkan politisasi agama yang diajukan,” katanya.

    Effendi mengungkapkan, politisasi agama merupakan salah satu strategi komunikasi politik tertinggi, mulainya masuk dari interpersonal lalu bersahut-sahutan dengan komunikasi intrapersonal yang membuat pertahanan batin seseorang menjadi lemah.

    Menurut dia, salah satu ciri penggunaan politisasi agama adalah adanya klaim-klaim penderitaan dan ketidakadilan yang dikaitkan dengan unsur dan nilai agama.

    Effendi berpendapat sulit untuk memerangi politisasi agama di era keterbukaan informasi ini, karena aspek religius merupakan bagian dari kehidupan, tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial dan politik.

    Untuk itu, ia menyerukan nilai nilai kebangsaan dan agama tetap harus diutarakan secara sejuk berbarengan di dalam politik.

    Effendi menegaskan pentingnya membangun narasi dan diskusi positif baik di lingkungan rumah, kampus maupun di dunia maya untuk mengimbangi narasi negatif yang disebar oleh oknum penyebar politisasi agama. Selain itu, dibutuhkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan menguatkan persatuan anak bangsa.

    “Amat penting mengajak tokoh-tokoh ulama yang dalam, sejuk, dan diterima rakyat,” kata Effendi.

    Effendi menambahkan bahwa edukasi generasi muda penting agar lebih peka terhadap bahaya politisasi agama dalam narasi politik. Dibutuhkan kedewasaan dalam mencari dan mengelola informasi di media sosial.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista

    Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista

    Tangkapan layar – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024). ANTARA/Andi Firdaus.

    Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 November 2024 – 14:49 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas seputar kerja sama Forum Ekonomi Indonesia-Prancis hingga pengadaan pesawat tempur dan kapal selam. Dilansir dari akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto, @prabowo, di Jakarta, Rabu, pertemuan dua Kepala Negara itu berlangsung di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11) waktu setempat.

    “Perancis ya tentu ekonomi juga dibahas, kan kita ada bilateral Economic Forum Perancis-Indonesia. Pak Presiden Macron minta ini dilanjutkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral tersebut.

    Dimuat dalam laman Kementerian Luar Negeri, Forum Bisnis Indonesia-Prancis 2024 diselenggarakan oleh KBRI Paris, Kamis (26/9), bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Prancis dan MEDEF Internasional. Forum tersebut berhasil mencatatkan hasil konkret dalam hubungan ekonomi kedua negara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, BUMN, akademisi, dan sektor swasta.

    Forum itu menghasilkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Pertamina NRE dan PT Pertamina Geothermal Energy dengan perusahaan Prancis, Genvia, khususnya dalam sektor-sektor ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti transisi energi dan pengembangan kota berkelanjutan.

    Dikatakan Airlangga, alutsista merupakan topik lain yang diangkat dalam pertemuan bilateral RI-Prancis. Dalam diskusi itu, Presiden Macron mengapresiasi rencana Indonesia untuk pengadaan peralatan militer, termasuk pesawat tempur jenis Rafale dan kerja sama pembuatan kapal selam.

    Namun, Airlangga tidak menyampaikan secara mendalam terkait capaian terbaru dari progres kerja sama di bidang pertanahan itu. Diberitakan sebelumnya, Indonesia-Prancis bekerja sama dalam pembuatan kapal selam Scorpène Evolved berteknologi tinggi dalam upaya memperkuat kemandirian industri maritim Indonesia.

    Di Indonesia, kerja sama itu melibatkan sumber daya manusia dari PT PAL Indonesia yang memperoleh transfer teknologi dari Prancis dalam memproduksi kapal selam di dalam negeri. Terkait pesawat tempur Rafale, Kementerian Pertahanan Indonesia telah menyelesaikan pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis, dengan kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit.

    Indonesia juga telah menyelesaikan kontrak pengadaan tahap pertama dan kedua pada 2022 dan 2023, masing-masing untuk enam dan 18 unit. Pesawat Rafale pertama dijadwalkan tiba di Indonesia pada awal 2026.
     

    Sumber : Antara