Jenis Media: Politik

  • Bawaslu Usut Dugaan Pidana Pemilu Paslon Bupati Polman Samsul Mahmud-Andi Nursami

    Bawaslu Usut Dugaan Pidana Pemilu Paslon Bupati Polman Samsul Mahmud-Andi Nursami

    POLMAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta jajarannya di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menelusuri dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Samsul Mahmud dan Andi Nursami.

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi awal terkait dugaan tersebut. “Teman-teman Bawaslu Polewali Mandar, Polman, yang melakukan penerusannya,” kata Bagja dikutip Inilah, Kamis 21 November 2024.

    Sementara itu, Bawaslu Polman bakal menggelar rapat sentra gakkumdu, guna menelusuri dugaan politik uang yang dilakukan oleh calon bupati dan wakil bupati Samsul Mahmud dan Andi Nursami.

    Dalam surat undangan yang beredar, rapat itu akan mengundang pihak kepolisian, kejaksaan dan unsur Bawaslu itu sendiri pada Kamis, hari ini 21 November 2024, di Kantor Bawaslu Kabupaten Polman.

    “Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 dengan daftar nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/30.05/XI/2021, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar akan melaksanakan rapat pembahasan pertama Sentra Gakkumdu,” tulis keterangan surat tersebut yang ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Polman Harianto, dilihat Rabu 20 November 2024.

    Diketahui, paslon Samsul Mahmud dan Andi Nursami dilaporkan ke Bawaslu setempat lantaran diduga melakukan politik uang. Hal itu terungkap oleh seorang warga bernama Desi yang mengadukan dugaan tersebut ke Bawaslu setempat.

    Ia datang ke Bawaslu dengan membawa serta bukti video berdurasi singkat, yang menampilkan seseorang sedang mengeluarkan uang dari sebuah amplop lembaran Rp. 100.000 dan Rp. 50.000, transaksi yang tampaknya berhubungan dengan praktik politik uang.

  • Komisi III DPR selesai uji kelayakan Capim dan Calon Dewas KPK

    Komisi III DPR selesai uji kelayakan Capim dan Calon Dewas KPK

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI telah selesai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk masa jabatan 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Adapun Capim KPK terdiri dari 10 orang dan Calon Dewas KPK juga terdiri dari 10 orang. Baik Capim maupun Calon Dewas KPK, akan dipilih masing-masing lima orang dalam rapat pleno Komisi III DPR RI.

    “Komisi III DPR RI dalam rapat pleno akan memilih dan menetapkan lima orang Pimpinan KPK, sekaligus memilih salah satu dari lima orang Pimpinan KPK terpilih sebagai ketua,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati.

    Uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Calon Pimpinan KPK dilaksanakan terlebih dahulu pada Senin-Selasa, 18-19 November 2024. Sedangkan ujian terhadap 10 Calon Dewas KPK digelar setelahnya pada Rabu-Kamis, 20-21 November 2024.

    Selanjutnya, rapat pleno pemilihan dan penetapan Capim dan Calon Dewas KPK oleh Komisi III DPR RI dijadwalkan digelar pada pukul 11.00 WIB. Agenda tersebut dilakukan setelah fraksi-fraksi melaksanakan konsolidasi.

    “Langsung voting saja,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

    Berikut Capim KPK berdasarkan urutannya, yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan:

    1. Setyo Budiyanto

    2. Poengky Indarti

    3. Fitroh Rohcahyanto

    4. Michael Rolandi Cesnanta

    5. Ida Budhiati

    6. Ibnu Basuki Widodo

    7. Johanis Tanak

    8. Djoko Poerwanto

    9. Ahmad Alamsyah Saragih

    10. Agus Joko Pramono

    Berikut Calon Dewas KPK berdasarkan urutannya, yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan:

    1. Mirwazi

    2. Elly Fariani

    3. Wisnu Baroto

    4. Benny Jozua Mamoto

    5. Gusrizal

    6. Sumpeno

    7. Chisca Mirawati

    8. Hamdi Hassyarbaini

    9. Heru Kreshna Reza

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas tekankan pentingnya tata kelola pedesaan yang adaptif

    Bappenas tekankan pentingnya tata kelola pedesaan yang adaptif

    “Kontribusi K/L adalah Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemendes PDT,”

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Firgiyanti menekankan pentingnya tata kelola dan pemberdayaan adaptif di pedesaan dengan meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah dan pendampingan pembangunan desa secara adaptif guna terciptanya kemandirian di desa.

    Dia menyebutkan terciptanya kemandirian desa menjadi bagian dari Astacita dan Prioritas Nasional ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

    “Kontribusi K/L adalah Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemendes PDT,” kata Tri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan untuk meningkatkan kapasitas tersebut diperlukan tindakan intervensi. Tindakan itu antara lain, mengintegrasikan beragam Sistem Informasi Desa (SID), serta interoperabilitas dan penggunaan data dalam pelayanan desa (SPBE).

    Perlunya peningkatan kapasitas pemerintahan desa supaya mampu merancang pembangunan desa yang partisipatif dan akuntabel. Kerja sama desa perlu diperkuat dalam berbagai bentuk kemitraan dan kerja sama desa.

    Selain itu, perencanaan pembangunan desa secara kewilayahan lebih terencana.

    “Pengelolaan intervensi lintas sektor secara lokus, serta terpantau secara capaian pembangunan. Pendampingan Peningkatan peran dan fungsi pendamping melalui dukungan tata kelola dan penguatan kapasitas,” ujarnya.

    Di sisi lain, penguatan pengetahuan Masyarakat desa mengenai potensi desa berbasis keruangan juga harus dilakukan.

    “Perlunya penguatan sumber pendanaan alternatif, pemanfaatan dana desa, dan optimalisasi tata Kelola keuangan desa,” pungkas Tri.

    Sebagaimana diketahui, saat ini, pemerintah sedang melaksanakan program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Ada 5 komponen yang terlibat, yaitu Kemendagri, Kemendes, Kemenko PMK, Kemenkeu, dan Kemen PPN/Bappenas.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri adakan rakornas untuk perkuat infrastruktur publik digital

    Kemendagri adakan rakornas untuk perkuat infrastruktur publik digital

    Jadi, ke depan komitmen Dukcapil akan semakin kuat. Tidak saja berkolaborasi dengan pihak swasta, tetapi juga dengan K/L (kementerian/lembaga) yang lain

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat koordinasi nasional (rakornas) kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dengan lembaga pusat untuk memperkuat digital public infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital.

    “Kami meminta masukan, juga apa yang perlu diperbaiki dari sistem, SOP (standar operasional prosedur), regulasi, dan kewenangan. Nah, di sini masukan itu akan kami olah dan perkuat untuk perbaikan sistem,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui setelah
    Rakornas di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Wamendagri menjelaskan bahwa mendengarkan masukan dari lembaga pusat dilaksanakan karena mereka dinilai memiliki banyak kepentingan untuk memanfaatkan data dukcapil.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Kemendagri juga mendengarkan testimoni dari lembaga pusat tentang manfaat penggunaan data kependudukan.

    Oleh sebab itu, dia meminta jajarannya dalam membangun infrastruktur publik digital harus memastikan dua hal. Pertama, kata dia, akses yang inklusif bagi semua warga.

    “Kedua, semua targetnya harus ada dampak bagi kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita bukan membangun suatu sistem yang menguntungkan sekelompok orang saja, tetapi harus memberikan dampak bagi semua,” ujarnya.

    Dua hal tersebut, kata dia, dapat terwujud bila Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri bekerja keras secara luar biasa dengan membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak.

    “Jadi, ke depan komitmen Dukcapil akan semakin kuat. Tidak saja berkolaborasi dengan pihak swasta, tetapi juga dengan K/L (kementerian/lembaga) yang lain,” kata Wamendagri.

    Berdasarkan keterangan Kemendagri, rakornas tersebut dihadiri sekitar 1.065 partisipan yang berasal dari 478 lembaga pengguna pusat yang telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo dan jalan kolaborasi

    Presiden Prabowo dan jalan kolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – “Kolaborasi selalu lebih baik dari konfrontasi.”

    Pernyataan sederhana itu menjadi menarik dan kuat maknanya ketika terlontar dari seorang tokoh bernama Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

    Terlebih pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan di sela rangkaian kunjungan kenegaraannya bertemu pemimpin-pemimpin dunia.

    Prabowo di antaranya berkunjung ke China pada tanggal 8-10 November 2024 untuk bertemu Presiden China Xi Jinping.

    Kepala Negara kemudian melanjutkan kunjungan ke Wachington DC, Amerika Serikat 11-13 November 2024 untuk bertemu Presiden Joe Biden.

    Prabowo juga menghadiri KTT APEC, KTT G20 dan mengunjungi Inggris.

    Dalam kunjungannya ke Negeri Paman Sam, AS, Presiden Prabowo sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.

    Prabowo Subianto pada era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo juga merupakan Menteri Pertahanan. Pertemuan Prabowo dengan Austin, merupakan pertemuan dua sahabat.

    Dalam pertemuan itu Prabowo membicarakan hal-hal aktual bersama Austin, termasuk bertukar informasi serta pandangan.

    Prabowo pun menegaskan Indonesia ingin bekerja sama dengan semua pihak. Indonesia menghormati semua kekuatan, namun Indonesia juga akan tetap mempertahankan kedaulatannya.

    Prabowo menyatakan memilih untuk selalu mencari peluang bekerja sama. Prabowo juga percaya kolaborasi dan kerja sama, selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik.

    Indonesia telah mendeklarasikan diri mengusung politik bebas aktif, yang mengacu kepada pendekatan diplomasi dengan menjaga kedaulatan, kebebasan dan kepentingan nasional, dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara, tanpa mengikuti salah satu blok kekuatan tertentu.

    Menempuh jalan konflik tidak sesuai dengan politik bebas aktif tersebut, dan bertentangan pula dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat yang bunyinya:

    “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

    Kendati demikian, jalan kolaborasi tentu tidak datang dengan sendirinya. Kolaborasi memerlukan kepercayaan dari masing-masing pihak yang patut diupayakan, dan oleh karena itu RI perlu memelihara hubungan baik dengan semua pihak.

    Atas dasar itu pula Prabowo Subianto dalam amanahnya sebagai seorang Kepala Negara berusaha memelihara hubungan baik dengan seluruh kekuatan di dunia, dengan memenuhi undangan kehormatan dari sejumlah kepala negara.

    Semua negara yang didatangi Prabowo, tentu saja menghargai pilihan politik bebas aktif Indonesia tersebut.

    Dalam kunjungannya ke Peru menghadiri KTT APEC 2024, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya kolaborasi antar semua pihak untuk mewujudkan kemakmuran bersama.

    Saat berbicara dalam forum APEC CEO Summit 2024 di sela KTT APEC 2024 Peru, Kepala Negara menekankan optimismenya bahwa meskipun saat ini dunia sedang mengalami ketegangan geopolitik, namun demi kepentingan kemanusiaan Prabowo percaya para pemimpin negara-negara besar di dunia, pada analisa terakhir, akan selalu memilih jalan untuk kebaikan bersama.

    Rivalitas tentu akan terus menjadi sebuah sejarah, dan akan selalu ada persaingan di dunia. Namun saat ini dunia seolah menjadi lebih kecil dengan munculnya berbagai terobosan teknologi.

    Terobosan-terobosan teknologi yang luar biasa itu menuntut para pemimpin untuk lebih bijak, lebih sabar, dan lebih akomodatif.

    Sebab kekuatan teknologi selain dapat membawa kemajuan yang signifikan bagi kehidupan manusia, juga dapat menghancurkan kehidupan manusia dengan sangat cepat.

    Oleh sebab itu Presiden Prabowo mengedepankan jalur kolaborasi, keterlibatan, komunikasi, serta negosiasi.

    Negosiasi sendiri pada gilirannya akan membawa kemakmuran bagi seluruh bangsa. Sebab kemakmuran hanya bisa datang dari adanya perdamaian, dan perdamaian bisa dicapai dengan adanya pemahaman. Sedangkan pemahaman sendiri muncul karena adanya keterlibatan semua pihak untuk bernegosiasi.

    Kini di tengah jalan kolaborasi itu, tinggal bagaimana Indonesia dapat menjaga posisinya sebagai negara yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa atau kelompok lain—atau dalam kalimat lugas yang pernah disampaikan Prabowo, “Indonesia tidak mau menjadi kacung bangsa lain.”

    Kolaborasi kabinet

    Jalan kolaborasi juga ditempuh Presiden Prabowo di dalam kabinet.

    Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto diisi oleh kolaborasi berbagai kekuatan politik.

    Hampir seluruh perwakilan partai yang ada di parlemen mengemban peran dalam susunan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto.

    Prabowo juga melibatkan banyak generasi muda terbaik bangsa masuk dalam kabinet, termasuk juga tokoh-tokoh partai-partai non-parlemen.

    Jalan kolaborasi di kabinet merupakan langkah tepat yang dapat ditempuh, asalkan diiringi dengan ketegasan Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang mandat rakyat dalam memimpin jajarannya.

    Beruntung, ketegasan itu sudah ditunjukkan Prabowo Subianto sejak awal dirinya dilantik. Dalam arahannya pada sidang kabinet paripurna perdana, akhir Oktober 2024 lalu, Prabowo menyampaikan dengan jelas dan tegas terkait batasan yang mesti dipegang teguh dalam kabinet.

    Kepala Negara berpesan, semua kekuatan politik yang ada dalam kabinet tentu memiliki kepentingan politiknya masing-masing, namun ketika sudah berbicara tentang bangsa dan negara, seluruh anggota kabinet dan pemerintahan harus menyepakati kepentingan nasional.

    Kerja-kerja pemerintahan juga digenjot Prabowo dengan sistem gotong-royong. Ia tidak mendelegasikan satu tugas tertentu kepada menteri tertentu. Semua wajib bekerja sama.

    Program mewujudkan swasembada pangan misalnya. Tugas itu dipikul bersama antara kementerian terkait, dengan koordinasi yang jelas.

    Mulai dari program cetak sawah hingga intensifikasi lahan semua dilakukan bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

    Begitu pula dengan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu strategi vital pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di masa depan.

    Semua jajaran kabinet wajib menyukseskan program yang menjadi investasi terbesar bangsa itu. Makna investasi di sini tentu saja bukan dalam ukuran material, melainkan investasi SDM generasi penerus bangsa yang kelak akan meneruskan kepemimpinan bangsa ke depan.

    Tentu saja Presiden Prabowo sebagai manusia biasa tidak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak. Namun setidaknya seluruh rakyat dapat ikut berkolaborasi mengawal program-program pemerintahan sepanjang program itu positif dan bertujuan demi kesejahteraan bangsa.

    Indonesia negara besar. Indonesia negara gotong-royong. Sudah saatnya bangsa Indonesia menunjukkan kepada dunia atas kemampuannya berdiri di atas kaki sendiri dengan cara bekerja sama dan berkolaborasi.

    Copyright © ANTARA 2024

  • BSKDN: Kolaborasi pentahelix yang solid budayakan siap siaga bencana

    BSKDN: Kolaborasi pentahelix yang solid budayakan siap siaga bencana

    Jakarta (ANTARA) – Plh. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomy V Bawulang menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat berbasis pendekatan pentahelix dalam membangun budaya siap siaga bencana.

    Dia menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana memerlukan keterlibatan seluruh elemen, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa.

    “BSKDN sebagai hub strategi kebijakan akan mengawal upaya-upaya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penanggulangan bencana khususnya prabencana ini, butuh kerja sama yang solid dengan berbagai pihak agar upaya penanggulangan dapat lebih optimal,” kata Tomy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, sinergisitas pentahelix menjadi landasan penting untuk membangun ketangguhan menghadapi bencana. Semua pihak harus berperan aktif sesuai kapasitasnya agar pengurangan risiko bencana dapat terlaksana secara optimal.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi menyampaikan bahwa upaya prabencana harus dimulai dari perencanaan strategis berbasis kajian risiko.

    “Seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang beragam. Untuk itu, kolaborasi pentahelix diperlukan, mulai dari penguatan kebijakan, penyiapan logistik, hingga mitigasi berbasis masyarakat,” jelas Prasinta.

    Dia menjelaskan hingga November 2024, terdapat 1.782 kejadian bencana, mayoritas didominasi bencana hidrometeorologi.

    “Dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menuntut kita untuk lebih sadar dan siap. Partisipasi masyarakat dan sektor lain menjadi kunci,” tambahnya.

    Dewan Pakar Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Rahmawati Husein menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.

    “Masih banyak masyarakat yang memiliki paradigma reaktif, bukan mitigatif. Budaya siap siaga harus dibangun melalui pendidikan berkelanjutan, baik di tingkat formal maupun informal,” ungkap Rahmawati.

    Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Jamjam Muzaki menegaskan institusi pendidikan juga perlu menjadi pionir dalam menanamkan budaya mitigasi.

    “Kita sepaham dengan Bu Deputi bahwa paradigma penanganan yang responsif harus kita ubah dengan upaya preventif atau pencegahan, untuk meminimalisir dampak dari risiko bencana,” ucap Jamjam.

    Dalam forum ini, perwakilan pemerintah daerah seperti Penjabat (Pj.) Bupati Minahasa Noudy R.P. Tendean menyoroti pentingnya implementasi kebijakan prabencana di tingkat lokal.

    “Kami optimistis melalui shifting mindset, daerah rawan bencana dapat meningkatkan ketahanan dengan pendekatan mitigatif,” tutur Noudy.

    Penjabat Sementara (Pjs.) Wali Kota Dumai T.R. Fahsul Falah menambahkan bahwa pola pikir kolaboratif harus menjadi dasar pengelolaan risiko bencana di daerah.

    “Kita perlu mengubah pola pikir dari pola pikir biasa saja menjadi growth mindset pola pikir yang bisa berkembang, peduli, maupun beradaptasi, harus tanggap,tangguh, enggak perlu kita ngeluh, tapi kita langsung melakukan kolaborasi dan sinergisitas,” ujar Fahsul.

    Di lain pihak, perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Embai Suhaimi menekankan pentingnya penguatan peran kelurahan dalam menghadapi bencana.

    “Kami tidak mengandalkan sepenuhnya pada pemerintah pusat. Sebaliknya, kami ingin setiap kelurahan memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menangani potensi bencana. Harapannya, kelurahan di Jakarta dapat menjadi komunitas tangguh bencana,” pungkas Embai.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri: Pemda beri insentif fiskal PBBKB untuk kendalikan inflasi

    Kemendagri: Pemda beri insentif fiskal PBBKB untuk kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memberikan insentif fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mencapai program prioritas nasional melalui pengendalian inflasi.

    Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan insentif tersebut akan diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap PBBKB. Hal ini sebagaimana Surat Edaran (SE) Menteri dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 500.2.3/1256/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal terkait PBBKB.

    “Ini sudah diatur di Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022, dan Pasal 99 PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak di setiap daerah, di sana memang menyebutkan melalui kewenangan kepala daerah dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sehingga SE ini tidak akan mengubah Perda, namun bisa disikapi dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nya,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa masih terdapat 18 daerah yang menerapkan tarif PBBKB sebesar 10 persen.

    “Harapan dan arahan Bapak Mendagri agar seluruh daerah yang masih menerapkan PBBKB sebesar 10 persen dapat menyesuaikan tarif PBBKB menjadi 7,5 persen,” ujarnya.

    Dampak kenaikan tarif menjadi komponen penambah harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga sesuai regulasi diharapkan dalam pengaturan harga disesuaikan dengan konsumen BBKB.

    Hal ini tentunya harus dipayungi dengan Perkada tentang pemberian insentif fiskal. Oleh karena itu, Maurits menekankan agar gubernur segera melakukan langkah strategis.

    “Gubernur agar segera menetapkan Peraturan Gubernur mengenai pemungutan PBBKB sebesar 7,5 persen. Kemudian, melakukan sosialisasi Pergub tersebut kepada para pelaku usaha/penyedia BBKB dan masyarakat. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap Pergub tersebut,” tegas Maurits.

    Sebagai informasi, rapat ini dihadiri oleh Plh. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Raden An’an Andri Hikmat dan Kasubdit Wilayah V Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Budi Rinaldi.

    Selain itu, kegiatan ini diikuti oleh Penjabat (Pj.) Gubernur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi seluruh Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ribuan Pendukung Hadiri Kampanye Akbar Taslim-Asgar Ali di Morowali

    Ribuan Pendukung Hadiri Kampanye Akbar Taslim-Asgar Ali di Morowali

    FAJAR.CO.ID, MOROWALI — Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali, Taslim dan Asgar Ali, menggelar kampanye akbar yang dihadiri ribuan pendukung di Lapangan Sangiang Kinabuka, Kecamatan Bungku Tengah, pada Selasa (19/11/2024). Dalam orasi politiknya, pasangan nomor urut 1 ini menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Morowali.

    “Kami berkomitmen melanjutkan program yang telah berhasil sebelumnya. Insya Allah, kita akan membangun Morowali secara berkelanjutan dan tuntas,” ujar Taslim disambut riuh dukungan para pendukungnya.

    Dalam pidatonya, Taslim memaparkan berbagai capaian selama masa kepemimpinannya sebagai Bupati Morowali. Beberapa di antaranya adalah pembangunan lebih dari 2.000 unit rumah layak huni, bantuan untuk 6.000 santri dan lansia, peningkatan pendapatan daerah, program pendidikan dasar gratis, hingga perbaikan infrastruktur jalan.

    “Kesehatan gratis, bantuan untuk pertanian, nelayan, dan peternak, semuanya sudah kami kerjakan. Ini bukti bahwa kami peduli pada masyarakat Morowali,” tegas Taslim.

    Melanjutkan pernyataan Taslim, Asgar Ali menegaskan komitmennya untuk memperluas cakupan program yang telah berjalan. “Ke depan, kami akan meningkatkan anggaran, memperluas penerima manfaat, dan memastikan program yang kami canangkan benar-benar pro kepada rakyat,” ujarnya.

    Asgar juga menyampaikan rencana besar mereka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Morowali. Dengan banyaknya industri yang berkembang, ia berjanji untuk meningkatkan keterampilan generasi muda agar mampu bersaing di pasar kerja.

  • Cegah kerusuhan, KIP Banda Aceh perketat keamanan pada debat terakhir

    Cegah kerusuhan, KIP Banda Aceh perketat keamanan pada debat terakhir

    ANTARA – Debat publik putaran kedua sekaligus terakhir pemilihan walikota dan wakil walikota Banda Aceh berlangsung tertib, Rabu (20/11). Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh Yusri Razali mengaku melakukan pemeriksaan berlapis dan berkoordinasi dengan tim dari pasangan calon, guna memperketat keamanan saat proses debat berlangsung. (Aprizal Rachmad/Rayyan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Survei Indikator Sepekan Jelang Pencoblosan Pilgub Sulsel, Sudirman-Fatma dan Danny-Azhar, Siapa Jago?

    Survei Indikator Sepekan Jelang Pencoblosan Pilgub Sulsel, Sudirman-Fatma dan Danny-Azhar, Siapa Jago?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lembaga survei nasional Indikator merilis hasil survei terbaru di bulan November terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel tepat satu pekan jelang pencoblosan 27 November 2024 mendatang.

    Hasilnya, pasangan calon (paslon) Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi kian kokoh di puncak dibanding rivalnya paslon Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DIA).

    Lembaga survei nasional dengan kredibilitas terpercaya ini mencatat, Andi Sudirman-Fatma jauh melejit dalam perolehan elektabilitas, yakni 64,2 persen.

    Sementara Danny Pomanto-Azhar Arsyad memperoleh elektabilitas 24,2 persen. Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan tersisa 11,6 persen.

    Trend ini menunjukkan adanya kenaikan signifikan elektabilitas Andalan Hati dibanding survei Indikator bulan Oktober yang berada di angka 63,1 persen.

    Survei yang dipimpin Prof. Burhanuddin Muhtadi ini digelar pada tanggal 7 hingga 13 November 2024 di 24 kabupaten dan kota di Sulsel dengan jumlah responden 800 orang dengan teknik pengumpulan data melalui tatap muka dengan menggunakan surveyor yang telah terlatih.

    Metode yang digunakan adalah multistage random sampling yang memiliki toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95,0 persen.

    Terkait elektabilitas dua nama calon gubernur (cagub), Andi Sudirman sangat dominan dengan capaian 61,7 persen. Sedang Danny Pomanto hanya meraih 23,8 persen. Sementara itu pemilih yang tidak menjawab sebanyak 14,5 persen.

    Pada simulasi terbuka 4 nama calon, Andi Sudirman kembali menunjukkan dominasinya dengan capaian elektabilitas 55,7 persen, Danny Pomanto 21,1 persen, Fatmawati 3,4 persen dan Azhar Arzad 1,0 persen.