ANTARA – Rutan Kelas IIA Pontianak berkomitmen menjaga kemurnian demokrasi di lingkungan internal melalui upaya pencegahan berbagai bentuk praktik politik praktis menjelang Pilkada 2024. Komitmen ini diwujudkan dengan sejumlah hal, dimulai dari penguatan sistem keamanan dan personel hingga edukasi dan sosialisasi kepada 849 Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (Indra Budi Santoso/Arif Prada/Rinto A Navis)
Jenis Media: Politik
-
Pemerintah upayakan pulangkan WNI di luar negeri terlibat judi daring
Yang utama adalah yang sudah terlanjur di sana bagaimana segera untuk kita pulangkan ke Indonesia
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah tengah berupaya memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja pada bidang terkait judi online atau daring di luar negeri.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmadi Tawalla, mengenai adanya WNI yang diiming-iming pendapatan besar ke luar negeri, namun malah menjadi admin judi daring.
“Yang utama adalah yang sudah terlanjur di sana bagaimana segera untuk kita pulangkan ke Indonesia,” kata Dzulfikar di Jakarta, Kamis.
Dzulfikar mengatakan pihaknya sejak hari pertama bekerja sudah sangat intensif berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Kementerian Luar Negeri setempat atas persoalan tersebut.
“Paling banyak laporan itu (dari) Kamboja dan Myanmar,” ucap Dzulfikar.
Dia mengatakan warga negara Indonesia yang bekerja pada bidang terkait judi daring di luar negeri, rata-rata berangkat secara ilegal.
Pemerintah baru mengetahui keberadaan para WNI itu ketika para WNI melakukan kontak ke Indonesia.
Menurut Dzulfikar, para WNI itu banyak yang ditahan dokumen atau alat komunikasi nya oleh pihak pemberi kerja.
“Sehingga ruang untuk berkomunikasi dengan mereka itu sangat sempit, sangat sedikit,” jelas Dzulfikar.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024 -
Polresta Jayapura kerahkan 411 personel untuk amankan TPS Pilkada
ANTARA – Polresta Jayapura Kota menerjunkan 411 personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada 2024. Pemetaan terhadap daerah yang berpotensi rawan saat Pilkada nanti sudah ditentukan sehingga sejumlah langkah pencegahan pun sudah disusun. Personel pengamanan dari Polresta Jayapura ini akan melengkapi pengamanan yang sudah direncanakan di 575 TPS di lima distrik di Kota Jayapura. (Laksa Mahendra/Chairul Fajri/Rinto A Navis)
-
Survei Pilkada Makassar Versi Indikator Sepekan Jelang Pencoblosan
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Indikator Politik Indonesia kembali merilis hasil survei terbaru kurang dari sepekan jelang Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar, pada Kamis, 21 November 2024. Survei ini dilaksanakan mulai 11 sampai 17 November.
Pada Pilwalkot Makassar 2024, ada empat Pasangan Calon (Paslon) yang bertarung yakni Munafri Arifuddin-Aliyan Mustika Ilham (MULIA), Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati). Selanjutnya Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (INIMI) dan Amri Arsyid-Rahman Bando (AMAN).
Peneliti Utama Indikator, Rizka Halida mengatakan survei ini menggunakan 800 responden yang tersebar di 15 kecamatan Kota Makassar.
“Menggunakan metode multistage Random Sampling, margin of error +/-3,5% dengan tingkat kepercayaan 95%,” katanya saat merilis hasil surveinya.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spotcheck). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
Founder dan Peneliti Utama Indikator, Prof Burhanuddin Muhtadi melanjutkan simulasi top of mind Calon Wali Kota Makassar masih dipimpin oleh Munafri Arifuddin yakni 35%. Disusul Indira Jusuf Ismail 23,3%, Andi Seto Gadhista Asapa 16,7% dan Amri Arsyid 1%.
Hasilnya pada simulasi empat paslon, MULIA memiliki persentase 41,9%, disusul INIMI 25,1%, Sehati 21,1% dan AMAN 2,1%, sementara tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,7%.
-
Tutup debat Airin janji akan amanah jika terpilih jadi Gubernur Banten
Calon Gubernur Provinsi Banten nomor urut 1 Airin Rachmi Diany saat debat ketiga Pilkada Banten, diikuti secara daring di Serang, Rabu (20/11/2024). (ANTARA/Desi Purnama Sari)
Tutup debat Airin janji akan amanah jika terpilih jadi Gubernur Banten
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 21 November 2024 – 12:31 WIBElshinta.com – Calon Gubernur Provinsi Banten nomor urut 1 Airin Rachmi Diany menutup debat ke tiga dengan menyampaikan janji akan amanah jika terpilih menjadi Gubernur Banten di Pilkada serentak 2024.
“Jika Allah menakdirkan saya dan Pak Ade menang dan dilantik jadi Gubernur Banten. Saya akan menjadi gubernur yang amanah serta istiqomah dengan tujuan selalu bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan selamat dunia dan akhirat,” katanya saat menutup debat ketiga Pilkada Banten, diikuti secara daring di Serang, Rabu malam.
Airin juga mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja keras dan jangan patah semangat dengan kondisi Pilkada Banten karena waktu pencoblosan tinggal menghitung hari pada 27 November.
“Yuk teman-teman yang di rumah Bapak Ibu yang ada di sini kita kerja keras, waktu tinggal sebentar lagi, masa depan masih ada. Kita paham kondisi Pilkada di Provinsi Banten tapi jangan pernah patah semangat, kekuasaan milik Allah sudah menentukan siapa yang akan jadi gubernur dan wakil gubernur Banten,” katanya.
Menurutnya perlu menyentuh hati masyarakat dengan turun ke lapangan agar masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (tps) dan menggerakkan hatinya dengan penuh keikhlasan datang ke tps memilih Airin-Ade.
“Sehingga kami dapat suara sebanyak-banyak yang paling banyak dan setinggi-tingginya paling tinggi dan kami dinyatakan menang serta dilantik jadi gubernur Banten,” katanya.
Sehingga visi misi yang di sampaikan dalam debat pada pertemuan secara online dan offline bisa dilaksanakan selama lima tahun untuk kemajuan Banten. Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 01 Ade Sumardi mengatakan pilkada ini adalah pestanya rakyat biarkan rakyat bergembira memilih sesuai dengan pilihannya.
“Tentunya rakyat sudah tahu mana yang hanya janji mana yang akan realisasi, itu juga bisa dilihat kenapa rakyat sudah pintar, rakyat sudah pandai tidak usah diintimidasi oleh siapapun biarkan saja suka cita memilih,” katanya.
Sumber : Antara
-
Kemendagri targetkan masyarakat marginal menikmati DPI
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan masyarakat marginal dapat menikmati digital public infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital.
“Target kami bukan hanya mengonsolidasikan kelas menengah saja, bukan. Target kami is not only critical mass (masyarakat yang kritis, red.), bukan, tetapi warga-warga di pelosok, pedalaman, dan perkampungan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat marginal yang menjadi target Kemendagri meliputi warga yang terpinggirkan secara sosial, mengalami keterbatasan fisik, terlantar, maupun karena ekonomi.
“Mereka punya hak yang sama untuk masuk ke dalam digital infrastructure (infrastruktur digital, red.) ini. Itu pr (pekerjaan rumah) besar bagi kita semua. Layanan yang inklusif,” jelasnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, maka Kemendagri dalam membangun infrastruktur publik digital juga menghitung dampaknya bagi kesejahteraan rakyat atau pertumbuhan ekonomi.
“Nah ini yang diingatkan oleh Presiden agar kita semua bergerak menetes ke bawah, memastikan bahwa semua dirasakan rakyat. Impact-nya (dampaknya, red.) adalah pada welfare (kesejahteraan, red.),” ujarnya.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024 -
Mahfud sebut komitmen presiden jadi harapan untuk lawan korupsi
“Hanya presiden yang menurut saya bisa betul-betul meningkatkan efektivitas perlawanan korupsi,”
Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan bahwa komitmen dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto menjadi harapan untuk memberantas korupsi di Indonesia.
“Hanya presiden yang menurut saya bisa betul-betul meningkatkan efektivitas perlawanan korupsi,” ujar Mahfud dalam seminar bertajuk “Ragu Kebijakan Pemberantasan Korupsi” yang dipantau dari Jakarta, Kamis.
Mahfud mengatakan bahwa masyarakat masih menunggu wujud nyata dari komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi. Salah satu wujud nyata tersebut dapat diperlihatkan melalui tata pemerintahan.
Akan tetapi, Mahfud berpandangan tata pemerintahan saat ini belum menunjukkan secara jelas perihal komitmen pemberantasan korupsi.
“Pernyataan (Prabowo) oke, harapannya besar dari Pak Prabowo. Sekarang kami menunggu,” kata Mahfud.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu penyakit terbesar di Indonesia. Mahfud menyoroti posisi korupsi yang bersanding dengan penegakan hukum.
Apabila penegakan hukum gagal, maka pemberantasan korupsi juga akan gagal. Kegagalan dalam memberantas korupsi lantas berimplikasi pada gagalnya penanganan aset bangsa yang bertujuan untuk memajukan negara.
“Dengan demikian, bangsa kita itu akan gagal,” kata Mahfud.
Mahfud berpandangan bahwa pergantian pemerintahan adalah momentum yang harus dimanfaatkan untuk memberantas korupsi.
Ia meyakini bahwa pergantian pemerintahan merupakan bagian dari proses demokrasi untuk meredistribusi kekuasaan.
“Setiap ada pemerintahan baru, ada harapan baru, ada peluang baru yang mungkin bisa kita ambil untuk pemberantasan korupsi ini,” ucap dia.
Oleh karena itu, Mahfud mengajak masyarakat untuk mengawal pemerintahan baru dalam memberantas korupsi.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024 -
Pengamat: Dukungan Prabowo Bikin Elektabilitas SEHATI Meroket
Survei ini juga mencatat pasangan Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (INIMI) berada di posisi ketiga dengan 20,4 persen, sementara Muhammad Amri Arsyid-Abdul Rahman Bando (AMAN) mencatatkan 1,9 persen.
Dengan waktu kurang dari seminggu menuju pencoblosan pada 27 November, Rizal menyebut persaingan masih sangat dinamis. “Jika konsolidasi SEHATI terus berjalan masif, posisi MULIA bisa terancam. Selisih kurang dari 10 persen ini menunjukkan pertarungan masih terbuka lebar,” tegasnya.
Rizal juga menyinggung pentingnya pengelolaan logistik, terutama untuk saksi dan operasional di tempat pemungutan suara (TPS). “Di Makassar, jumlah TPS yang besar membuat distribusi logistik menjadi kunci utama. Jika tidak terorganisir dengan baik, ini bisa memengaruhi elektabilitas kandidat,” katanya.
Ia pun menyebut, faktor propaganda pada hari-hari terakhir akan sangat memengaruhi keputusan pemilih. “Pemilih di Makassar cenderung memilih kandidat yang diyakini memiliki logistik kuat dan peluang kemenangan tinggi,” pungkas Rizal.
Terpisah, pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, menjelaskan bahwa lonjakan elektabilitas SEHATI dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dukungan kuat dari partai pengusung, yaitu Gerindra, NasDem, PAN, dan PSI.
“Peran NasDem melalui figur Rezki Mulfiati Lutfi sangat signifikan, didukung oleh kehadiran Cicu (Andi Rachmatika Dewi) yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat,” ucap Ali.
Ali juga menyoroti perbedaan pendekatan Gerindra di Pilkada Makassar dibanding Pilgub Sulsel. “Gerindra tampak lebih fokus memenangkan Seto-Rezki di Pilkada Makassar dibandingkan pasangan Andalan-Hati di Pilgub Sulsel. Ini strategi yang cukup menarik,” tambahnya.
-
Bawaslu Cilegon gelar apel siaga optimalkan pengawasan di masa tenang
ANTARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon, Kamis (21/11) menggelar apel siaga melibatkan 674 orang petugas pengawas TPS, 88 Panwascam dan 43 pengawas kelurahan. Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arcy Ashari mengatakan apel siaga digelar dalam rangka memastikan kesiapan petugas melakukan pengawasan secara maksimal.(Susmiatun Hayati/Andi Bagasela/Ardi Irawan)
-
Wamendagri sebut Indonesia harus menyongsong e-voting
“Sekarang mulai ada suara-suara, rasanya ribet kalau kita nyoblos secara manual ke depan,”
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa ke depannya Indonesia harus menyongsong sistem politik digital, seperti e-voting atau pemungutan suara berbasis elektronik.
“Sekarang mulai ada suara-suara, rasanya ribet kalau kita nyoblos secara manual ke depan,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.
Wamendagri menjelaskan bahwa keharusan tersebut berdasarkan pengalaman banyaknya petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi korban dari proses demokrasi di tanah air dikarenakan bertugas melakukan pemberkasan, dokumentasi, pencatatan, hingga penghitungan manual.
“Enggak bisa seperti itu terus. Jadi, ke depan demokrasi kita juga akan berbasiskan data kependudukan yang valid,” ujarnya.
Ia mencontohkan salah satu penerapannya adalah penggunaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu dan Pilkada 2024.
Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) yang terekam dan diperbarui setiap hari.
“Enggak mungkin pilkada, pilpres, pileg ini sukses tanpa data DP4 yang valid. Enggak mungkin itu. Jadi, untuk demokrasi kita memerlukan data,” jelasnya.
Adapun untuk Pilkada 2024, DP4 per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024