Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Pemkot Surabaya Sewakan Reklame Eklusif untuk Genjot PAD Rp8 Triliun di 2026

    Pemkot Surabaya Sewakan Reklame Eklusif untuk Genjot PAD Rp8 Triliun di 2026

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 sebesar Rp8,198 triliun, sejalan dengan penetapan APBD di angka Rp12,7 triliun.

    Untuk mencapai target tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadikan optimalisasi aset sebagai dasar percepatan pembangunan, dengan fokus utama menggenjot pendapatan PAD dari sektor reklame.

    “InsyaAllah di tahun depan kita akan banyak melakukan terkait dengan (optimalisasi) aset yang akan kita gunakan (untuk PAD). Jadi jangan sampai mangkrak, disewakan,” kata Eri Cahyadi, Rabu (12/11/2025).

    Strategi yang akan digencarkan adalah penambahan titik objek reklame eksklusif di berbagai ruas jalan utama.

    ​Langkah inovatif ini, menurut Eri, sangat krusial untuk menutupi defisit akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat sebesar Rp730 miliar. Dengan total kekurangan anggaran yang harus ditutup melalui inovasi ini mencapai Rp1,3 triliun, sektor reklame menjadi andalan.

    “Dengan pemotongan TKD, maka kita harus berinovasi untuk menggantikan TKD yang sekitar Rp730 miliar, yang (pajak) Opsen-nya sekitar Rp600 miliar, berarti kita kan kurang Rp1,3 triliun. Maka kita harus bisa inovasi,” paparnya.

    ​Secara spesifik, Pemkot akan membuat titik-titik baru yang sifatnya eksklusif dan lokasinya dibedakan dari titik reklame biasa. “Kita buat titik baru, tapi titik itu adalah titik eksklusif yang memang kita bedakan ya, jalan yang utama, sama bukan jalan utama,” tegas Eri.

    ​Ia memproyeksikan reklame baru ini dapat berbentuk neon box yang sekaligus berfungsi menerangi jalan. Dengan skema ini, biaya listrik akan ditanggung oleh pihak pemasang iklan.

    “Kita akan menaikkan (PAD) dari reklame. Jadi nanti di posisi jalan itu bisa neon box sehingga bisa terang, tapi yang bayar listrik bukan kita, tapi kita mendapatkan (dari) pendapatan,” jelasnya. (rma/ted)

  • Hari Jadi ke-732, Bupati Tuban Ajak Warga Ukir Sejarah Baru Lewat Semangat “Lanjutkan Karya Bersama”

    Hari Jadi ke-732, Bupati Tuban Ajak Warga Ukir Sejarah Baru Lewat Semangat “Lanjutkan Karya Bersama”

    Tuban (beritajatim.com) – Memperingati Hari Jadi Kabupaten Tuban ke-732, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengajak masyarakat untuk menyalakan semangat kebersamaan dan melanjutkan karya pembangunan demi masa depan yang lebih maju. Seruan itu disampaikan Mas Lindra — sapaan akrabnya — dalam upacara peringatan yang digelar di Alun-Alun Tuban, Rabu (12/11/2025).

    Dalam sambutannya, Mas Lindra menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang Bumi Ronggolawe yang telah berdiri selama lebih dari tujuh abad. Menurutnya, usia tersebut mencerminkan keteguhan, persatuan, dan semangat kebersamaan masyarakat Tuban yang terus diwariskan lintas generasi.

    “Usia 732 tahun sudah Bumi Ronggolawe ini berdiri teguh di atas nilai-nilai luhur dan tumbuh dengan semangat kebersamaan yang tak pernah padam,” ujar Mas Lindra.

    Peringatan Hari Jadi Tuban tahun ini mengusung tema “Lanjutkan Karya Bersama.” Tema tersebut, kata Bupati, menjadi panggilan untuk meneruskan karya pembangunan dan pelayanan publik yang telah dirintis sebelumnya, dengan menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan kolaborasi seluruh aparatur pemerintah.

    “Menjaga semangat kebersamaan, dan meninggalkan warisan pembangunan yang bermanfaat bagi generasi mendatang, jangan pernah padamkan nyala semangat Ronggolawe. Mari kita ukir sejarah baru dan jadikan Tuban sebagai mercusuar di Jawa Timur,” imbuhnya.

    Mas Lindra juga menyoroti berbagai capaian pembangunan dan inovasi Pemkab Tuban dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya, hadirnya layanan publik Bus Si Mas Ganteng, pembangunan GOR Rangga Jaya Anoraga, serta ruang terbuka hijau Tuban Abirama dan Tuban Abhipraya yang menjadi simbol keseimbangan antara pembangunan, kesehatan, dan kebahagiaan masyarakat.

    “Kita tidak memulai dari nol, melainkan berdiri di atas fondasi yang telah dibangun dengan keringat dan cinta para pendiri Tuban. Saat ini adalah waktunya untuk meneguhkan komitmen agar setiap langkah pemerintah dan rakyat melahirkan karya nyata,” bebernya.

    Pada momentum Hari Jadi ke-732 ini, Pemkab Tuban juga menerima Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Batik Tulis Tenun Gedhog Tuban yang resmi diterbitkan dan diserahkan secara simbolis. Sertifikat tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap warisan budaya lokal sekaligus penguatan identitas ekonomi kreatif Tuban.

    Selain itu, Bupati memberikan apresiasi kepada putra-putri terbaik daerah yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional, seperti Muhammad Mario Habigin, peraih medali emas World Skills ASEAN Filipina 2025, dan Dwiky Firmansyah, atlet atletik pemecah rekor nasional junior.

    Pemkab juga menyerahkan sejumlah penghargaan di berbagai bidang, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, olahraga, hingga pembangunan desa.

    “Ini bukan hanya pengakuan terhadap warisan budaya leluhur, tetapi juga bukti kerja keras masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian batik tenun gedhog Tuban. Serta, mereka yang meraih prestasi adalah simbol harapan Kabupaten Tuban,” pungkas Mas Lindra. [dya/beq]

  • Presiden Prabowo perintahkan TNI tambah batalyon kesehatan

    Presiden Prabowo perintahkan TNI tambah batalyon kesehatan

  • Praktisi Hukum Ingatkan Program BKKD Bojonegoro 2025 Jangan Jadi Ladang Korupsi

    Praktisi Hukum Ingatkan Program BKKD Bojonegoro 2025 Jangan Jadi Ladang Korupsi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Praktisi hukum Agus Susanto Rismanto mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro serta pemerintah desa penerima Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 agar menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan program tersebut. Ia menegaskan, potensi penyimpangan masih terbuka jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat.

    Peringatan ini disampaikan Gus Ris, sapaan akrab Agus Susanto Rismanto, untuk mencegah terulangnya kasus korupsi yang sempat mencoreng pelaksanaan BKKD di tahun-tahun sebelumnya. Program BKKD 2025 sendiri bernilai sekitar Rp682 miliar dan melibatkan ratusan desa penerima manfaat.

    “Banyak cara yang bisa digunakan untuk menyelewengkan program ini, salah satunya dengan mengarahkan desa agar berbelanja pada tempat yang sudah disiapkan,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

    Menurutnya, dalam ketentuan yang berlaku, tim pelaksana kegiatan (timlak) di tingkat desa seharusnya melakukan proses lelang penyedia barang dan jasa secara profesional, transparan, dan bebas intervensi dari pihak mana pun.

    Lebih lanjut, Gus Ris mengaku menerima sejumlah informasi mengenai dugaan intervensi dari oknum pejabat Pemkab Bojonegoro terhadap pelaksanaan program tersebut. Dugaan itu mencakup permintaan agar pengelola program BKKD membeli material seperti aspal dan rigid beton kepada penyedia tertentu yang telah ditunjuk sebelumnya.

    “Jika informasi itu benar, tentu sangat disayangkan. Pola meminta penerima bantuan untuk belanja di tempat yang sudah disediakan adalah pola lama korupsi. Dan itu seharusnya sudah tidak terjadi lagi,” tegasnya.

    Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono pada Selasa (11/11/2025) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 700/2263/412.100/2025 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Dalam surat edaran tersebut, Bupati Setyo Wahono menegaskan tiga imbauan penting kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bojonegoro. Pertama, ASN dilarang melakukan atau menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan proses pengangkatan, mutasi, maupun promosi jabatan. Kedua, pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak boleh menerima, meminta, atau memberikan gratifikasi kepada penyedia maupun calon penyedia. Ketiga, ASN dilarang menerima janji-janji yang berkaitan dengan jabatan dan tugas kedinasan.

    Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat integritas birokrasi di Bojonegoro, sekaligus memastikan program BKKD benar-benar berjalan untuk kepentingan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. [lus/beq]

  • PKB Kota Kediri Gelar Khotmil Qur’an, Syukuri Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Kholil, Gus Dur, dan Marsinah

    PKB Kota Kediri Gelar Khotmil Qur’an, Syukuri Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Kholil, Gus Dur, dan Marsinah

  • Transfer Pusat Dipangkas Rp2,8 Triliun, DPRD Jatim Desak Efisiensi dan Inovasi Fiskal

    Transfer Pusat Dipangkas Rp2,8 Triliun, DPRD Jatim Desak Efisiensi dan Inovasi Fiskal

    Surabaya (beritajatim.com) — Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur, Erick Komala, mengungkapkan pendapatan daerah Jatim dalam Rancangan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp26,3 triliun, turun sekitar Rp2,8 triliun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tajam ini terjadi akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

    Meski demikian, Erick menegaskan bahwa target pembangunan daerah tetap harus tercapai sesuai RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026. “Kami tetap menekankan agar seluruh program prioritas tidak terganggu meski terjadi tekanan fiskal,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dalam sidang paripurna, Rabu (12/11/2025).

    Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp215 miliar. Rinciannya: pajak daerah naik Rp171 miliar, retribusi Rp26,7 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat Rp17,3 miliar.

    Total PAD tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp17,45 triliun, atau sekitar 66 persen dari total pendapatan daerah. Dari jumlah tersebut, 76 persen disumbang pajak daerah, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan karakter fiskal paling kuat di Indonesia.

    Namun, Erick mengingatkan bahwa kenaikan PAD sebesar 2 persen masih tergolong rendah.
    “Kita perlu mengubah pendekatan pengelolaan PAD, bukan hanya mengejar pajak, tapi juga memperbaiki aset dan BUMD agar lebih produktif,” ujarnya.

    Dalam laporan Banggar, TKD Jatim tahun 2026 turun 24 persen atau sekitar Rp2,8 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

    Erick menilai kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperketat strategi fiskal.
    “Konsolidasi fiskal dari pusat menuntut kita lebih efisien dan berani berinovasi. TAPD harus mampu menjaga kualitas pelayanan publik dan program prioritas,” jelasnya.

    Banggar juga mendukung langkah Gubernur Jatim memperjuangkan kenaikan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari 3 persen menjadi 5 persen. Menurut Erick, kontribusi Jatim terhadap penerimaan cukai nasional mencapai Rp114,72 triliun sejak 2018, sehingga wajar jika proporsinya ditingkatkan.

    Selain itu, Banggar memberikan tiga rekomendasi utama bagi Pemprov Jatim:

    Digitalisasi pajak, melalui pembaruan data wajib pajak dan sistem pengawasan berbasis teknologi.
    Penguatan pengelolaan aset oleh BPKAD melalui inventarisasi dan pemanfaatan aset idle.
    Revitalisasi BUMD agar lebih efisien dan mampu menghasilkan dividen lebih besar.

    “BUMD jangan hanya jadi beban keuangan. Mereka harus jadi motor ekonomi daerah,” tegas Erick.

    Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp27,21 triliun dengan defisit Rp916,7 miliar, yang akan ditutup dari perkiraan SiLPA 2025 sebesar Rp925 miliar. Erick mengingatkan agar belanja operasional yang mencapai 75 persen tidak memperlebar inefisiensi struktural, sementara belanja modal diarahkan untuk proyek prioritas di wilayah Tapal Kuda, Madura, dan Mataraman.

    Banggar juga menilai posisi SiLPA 2025 yang sempat mencapai Rp7,28 triliun menandakan adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dan realisasi belanja. “Ke depan, SiLPA jangan dijadikan sandaran untuk menutup defisit, tapi indikator efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD,” pungkasnya. [asg/kun]

  • PKB Usulkan Insentif untuk Rukun Kematian di Jember

    PKB Usulkan Insentif untuk Rukun Kematian di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan alokasi insentif untuk rukun kematian masyarakat (RKM) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026.

    “Orang yang meninggal di lingkungan diurus bukan rukun tetangga dan rukun warga, tapi RKM di situ,” kata Mufid, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dari PKB, ditulis Rabu (12/5/2025).

    Mufid menilai, RKM lebih mengetahui warga yang meninggal dunia selalu mengurus pemakamannya. “Kalau ada orang meninggal yang dicari pertama adalah RKM. Nah, insentif barangkali nanti bisa membant. Jumlahnya tidak terlalu besar,” katanya.

    Mufid memahami jika eksekutif tidak leluasa dalam menyusun APBD Jember karena adanya pemangkasan anggaran dari pusat. Di sini dia meminta pemerintah daerah mengefisiensikan pengeluaran.

    Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalokasikan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 4,576 triliun. Sementara pendapatan direncanakan Rp 4,394 triliun.

    Pagu terbesar untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan yakni Rp 1,541 triliun dan bidang pendidikan sebesar Rp 1,375 triliun. Berikutnya adalah urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yakni Rp 221,079 miliar.

    Besarnya alokasi pagu bidang kesehatan tak lepas dari bidang ini sebagai prioritas. PesertaUniversal Health Coverage di Jember hingga 1 Oktober 2025 mencapai 2.592.381 orang atau 98,74 persen dari total. penduduk. [wir]

  • Diplomasi ekologis dan pahlawan baru di era krisis iklim

    Diplomasi ekologis dan pahlawan baru di era krisis iklim

    Jakarta (ANTARA) – Perubahan iklim alias climate change bukan lagi konsep akademik yang cuma dibahas dan diulas di ruang kuliah ber-AC. Ia sudah mengetuk pintu rumah kita.

    Kadang berupa banjir, kadang kekeringan nan panjang. Kadang cuma cuaca dan suhu yang kian sukar ditebak. Dunia pun berubah. Begitu pula halnya diplomasi, ikut berubah.

    Dulu, diplomasi adalah perkara garis batas, perjanjian dagang, dan gengsi nasional. Sekarang, yang dipertaruhkan kian luas, yakni masa depan planet Bumi ini. Tidak ada lagi “urusan negara lain”. Pasalnya, kalau satu negara saja gagal menjaga hutan, semua negara ikut terimbas panas.

    Saat ini, ada diplomat yang datang ke forum dunia, bukan membawa pidato kemenangan, tapi malah membawa kegelisahan. Mereka berbicara tentang hutan yang ditebang, permukaan laut yang naik, dan udara yang makin tipis.

    Maka, diplomat ekologis di meja perundingan iklim pun harus dua kali berpikir sebelum berbicara. Pertama, ia berbicara untuk negaranya. Dan kedua, ia berbicara untuk Bumi. Dan tentu tidak mudah untuk menyeimbangkan keduanya.

    Adu moralitas

    Negosiasi iklim itu rumit. Ia bukan sekadar debat angka-angka dan komitmen. Ia adalah adu moralitas dalam bahasa diplomasi. Kadang terselip antara tanda koma dan jeda kalimat yang menentukan masa depan jutaan orang.

    Di sanalah prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) berperan. Semua negara memiliki tanggung jawab yang sama. Sayangnya, tidak setara. Negara maju menanggung beban sejarah emisinya, negara berkembang menanggung beban dampaknya. Itu realitanya.

    CBDR bukanlah jargon. Ia adalah perisai moral bagi diplomat ekologis dari belahan Selatan dunia. Prinsip itu mengingatkan bahwa keadilan ekologis tidak bisa disamakan dengan pembagian beban yang rata. Tegasnya, keadilan butuh konteks, bukan hitung-hitungan kalkulator.

    Diplomasi ekologis sendiri berjalan di garis tipis antara etika dan kepentingan. Kadang, diplomat harus menelan pil pahit demi menjaga hubungan. Tapi, yang benar-benar hebat adalah mereka yang bisa membuat moralitas dan pragmatisme berdamai di satu meja.

    Para diplomat ekologis bukan lagi sekadar pembaca naskah dari kementerian luar negeri, tapi penerjemah nurani global. Mereka bicara atas nama generasi yang belum lahir. Mereka tahu, kegagalan dalam satu konferensi bisa berarti hilangnya pulau kecil di Pasifik atau punahnya spesies di hutan tropis.

    Tantangan terbesar dari diplomasi ekologis adalah waktu. Alam tak mengenal tenggat politik. Ia tak peduli kapan masa jabatan presiden berakhir atau kapan sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB )ditutup. Sementara diplomasi hidup dari negosiasi yang lambat, penuh kalkulasi, dan seribu catatan kaki.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Letjen TNI Muhammad Zamroni diangkat jadi Ketua Dewas Yayasan UTA 45 

    Letjen TNI Muhammad Zamroni diangkat jadi Ketua Dewas Yayasan UTA 45 

    “Beliau (Zamroni) menggantikan Bapak Kamal Sofyan Nasution yang telah mendahului kita beberapa waktu yang lalu,”

    Jakarta (ANTARA) – Letnan Jenderal (Letjen) TNI Muhammad Zamroni terpilih menjadi Ketua Dewan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta atau yayasan yang menaungi Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta.

    Koordinator Staf Ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Koorsahli KSAD) itu menggantikan mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung (Kejagung) Kamal Sofyan Nasution.

    “Beliau (Zamroni) menggantikan Bapak Kamal Sofyan Nasution yang telah mendahului kita beberapa waktu yang lalu,” ujar Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Rudyono Darsono dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Menurut Rudy, sapaannya, Zamroni dipilih guna menerapkan disiplin positif ala militer di yayasan maupun perguruan tinggi.

    “Dalam rangka memperkuat disiplin organisasi, yang selama ini kita yakini bahwa disiplin TNI adalah impian banyak pimpinan organisasi dan dunia usaha. Harapan saya, beliau dapat lebih mendisiplinkan internal organisasi yayasan, akademisi, dan pastinya para mahasiswa maupun mahasiswi dalam upaya menggapai tujuannya,” ucap Rudy.

    Selain itu, tugas terpenting dari Zamroni adalah menjaga agar UTA ’45 Jakarta dapat terus berkembang serta bermanfaat lebih luas lagi.

    “Terutama dalam peran serta mencerdaskan anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

    Rudy sendiri mengaku sudah tak asing dengan sosok Zamroni. Ia mengenal Zamroni saat masih berpangkat kolonel.

    Dihimpun dari berbagai sumber, Zamroni yang lahir di Jambi, 15 Juli 1968 itu merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1990 dari kecabangan Kavaleri.

    Sebelum menjabat Koorsahli KSAD, Zamroni menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dan PM Albanese lakukan pertemuan empat mata

    Prabowo dan PM Albanese lakukan pertemuan empat mata

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney, Australia, Rabu.

    Berdasarkan unggahan di akun instagram @sekretariat.kabinet dikutip di Jakarta, Rabu, pertemuan tersebut merupakan momentum penting untuk perkuat hubungan kedua negara di berbagai sektor.

    “Pertemuan empat mata ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang, terutama ekonomi dan pembangunan, hubungan antar masyarakat, pertahanan dan keamanan, serta kemaritiman,” tulis keterangan tersebut.

    Kedua pemimpin disebut menaruh perhatian pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan penguatan kapasitas industri strategis di tingkat bilateral.

    Kedatangan Presiden Prabowo disambut secara kenegaraan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn di Admiralty House, Sydney, Australia.

    Upacara berlangsung khidmat, mencerminkan penghormatan tinggi negara tuan rumah kepada Kepala Negara Indonesia.

    Kunjungan kenegaraan ini, mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus membangun hubungan luar negeri yang berorientasi pada kemitraan sejajar dan saling menguntungkan.

    Melalui pertemuan bilateral ini, diharapkan kerja sama konkret antara Indonesia dan Australia dapat semakin diperkuat dalam menghadapi tantangan global ke depan.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan perjanjian bilateral baru antara Indonesia dan Australia bidang pertahanan dan keamanan dari atas geladak heli kapal induk Australia HMAS Canberra, Sydney, Australia, Rabu.

    Dalam sesi pernyataan bersama dua pemimpin negara, Prabowo dan Albanese menjelaskan Indonesia dan Australia telah menyepakati poin-poin substantif dalam perundingan perjanjian baru bidang keamanan dan pertahanan tersebut.

    “Perjanjian ini menjadi dasar komitmen bagi pemimpin Australia dan Indonesia, beserta jajaran menteri dari dua negara, untuk saling bertemu secara berkala membahas masalah-masalah keamanan, merancang bersama kegiatan-kegiatan bidang keamanan yang bermanfaat bagi dua negara, dan jika dua negara dalam keadaan terancam, dua negara juga membahas bersama-sama langkah apa-apa saja yang harus ditempuh, baik itu dari negara itu sendiri maupun secara bersama-sama, untuk menghadapi ancaman tersebut,” kata PM Albanese menjelaskan beberapa poin krusial dari perjanjian bilateral bidang pertahanan Indonesia-Australia di geladak heli HMAS Canberra, Rabu.

    Dalam kesempatan yang sama, PM Albanese menyebut perjanjian tersebut sebagai perpanjangan tangan dari perjanjian kerja sama pertahanan (DCA) dua negara yang telah diteken pada 29 Agustus 2024.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.