Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Wamendagri: Pilkada harus wujudkan demokrasi sejuk dan damai

    Wamendagri: Pilkada harus wujudkan demokrasi sejuk dan damai

    Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mewujudkan demokrasi yang sejuk dan damai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Hal ini disampaikan nya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Menjelang Pemungutan Suara yang digelar di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    “(Sesuai dengan arahan) Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang betul-betul menyampaikan dalam beberapa forum mengenai konsepsi beliau tentang demokrasi yang minus kekerasan, menghindari adu domba, menghindari hasut-menghasut, demokrasi yang sejuk dan damai,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menambahkan upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

    “Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil,” tambahnya.

    Dalam laporannya, dia menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran pilkada serentak sudah dipenuhi oleh daerah.

    Realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah mencapai 100 persen, meskipun sempat terjadi kendala di beberapa daerah. Selain itu distribusi logistik pilkada juga nyaris rampung.

    Kemendagri juga telah mengadakan serangkaian rapat intensif bersama Komisi II Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mengevaluasi dan menyerap berbagai dinamika yang terjadi di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    Dalam rapat tersebut, para kepala daerah diingatkan mengenai pentingnya menjalankan fungsi koordinasi, termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda.

    Selain itu, dalam rapat tersebut disampaikan juga mengenai prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu poin utama. “Di situ kami ingatkan (juga) tentang prinsip-prinsip netralitas ASN,” ujar Bima.

    Dalam penutupan rapat, Bima kembali mengingatkan pentingnya menyebarkan narasi demokrasi yang sejuk dan damai. Ia menekankan bahwa untuk memperkuat narasi pilkada yang sejuk dan damai, diperlukan langkah-langkah bersama.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa pilkada serentak harus menjadi momen untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

    Hal ini penting untuk mendukung agenda pemerintahan, termasuk 8 Astacita Presiden Prabowo Subianto, 17 program prioritas, dan 8 program cepat.

    “Artinya saat tahapan pemilu berjalan, 8 program cepat dari pemerintah juga harus sukses. Padahal, kepala daerahnya baru dilantik pada Februari nanti. Nah kita-kita inilah yang menentukan itu. Sukses pilkada tapi sukses (juga) program cepat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” jelas Lodewijk.

    Ia juga menyampaikan apresiasi nya terhadap kesiapan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan. Lodewijk menjelaskan bahwa berdasarkan paparan penyelenggara pemilu, seluruh aspek pelaksanaan pilkada telah siap.

    Ini termasuk kesiapan aparat keamanan seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dia menegaskan pentingnya kerja maksimal untuk memastikan semua tahapan berjalan dengan baik.

    Sebagai Informasi, rapat ini dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidun) Kejaksaan Agung, Wakil Kepala Badan Inteligen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Deputi BIN, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta
    Wakil Kepala Badan Inteligen Strategis (Wakabais) TNI.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komnas HAM soroti ujaran rendahkan perempuan selama Pilkada 2024

    Komnas HAM soroti ujaran rendahkan perempuan selama Pilkada 2024

    Kami ingin mendorong semua pihak, secara bersama-sama untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang ramah HAM

    Jakarta (ANTARA) – Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah menyoroti ujaran bernada merendahkan perempuan yang terjadi selama Pilkada 2024, baik saat debat antar-pasangan calon maupun kampanye, karena dinilai tidak selaras dengan prinsip pilkada ramah HAM.

    “Beberapa pasangan selama debat, termasuk juga dalam masa kampanye, itu sering kali menyampaikan pernyataan yang seksis, bias gender, merendahkan perempuan, termasuk terutama adalah seringkali mengeksploitasi posisi single parent, perempuan single parent atau janda,” kata Anis saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

    Menurut Anis, diksi-diksi tersebut secara tidak langsung kerap digunakan sebagai bahan candaan. Padahal, narasi seksis itu berpotensi merendahkan martabat perempuan sehingga masuk dalam kategori misoginis.

    Pernyataan yang bernada seksis itu pada dasarnya tidak melanggar Undang-Undang Pilkada. Namun, bagi Anis, hal tersebut semestinya termasuk ke dalam ranah etik karena sudah merendahkan martabat perempuan.

    “Mestinya ini juga bisa menjadi bagian dari hal yang penting untuk menjadi catatan oleh lembaga pengawas pemilu, termasuk saya kira mestinya juga menjadi catatan kritis bagi para pemilih di Indonesia,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa pilkada yang ramah HAM merupakan proses pemilihan kepala daerah baru yang dijalankan dengan inklusif, memperhatikan kelompok marginal dan rentan, bebas dari intimidasi, serta berjalan secara jujur dan adil.

    “Kami ingin mendorong semua pihak, secara bersama-sama untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang ramah HAM,” ujar Anis.

    Proses Pilkada 2024 telah memasuki hari-hari terakhir masa kampanye. Rangkaian kampanye akan berakhir pada Sabtu (23/11) sejak dimulai pada Rabu (25/9) lalu.

    Sebelum masa kampanye dimulai, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi telah mengajak semua pihak, baik pasangan calon dan tim kampanye, KPU, Bawaslu, Pemerintah, Polri, Media, maupun masyarakat untuk mewujudkan tahapan kampanye yang damai, informatif, dan ramah HAM pada Pilkada 2024.

    “Jika bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 ini secara jujur, adil, demokratis, damai, dan ramah HAM, kita masih bisa berharap agar demokrasi dan HAM tetap menjadi pilar bagi pemerintahan ke depan,” kata dia, Rabu (25/9).

    Komnas HAM juga mengimbau pasangan calon, tim kampanye, partai politik pendukung, dan kelompok sukarelawan untuk mengedepankan metode kampanye dialogis, serta menghindari penggunaan cara-cara kekerasan, hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

    Setelah masa kampanye berakhir, segala kegiatan yang berkaitan dengan promosi pasangan calon kepala daerah akan dihentikan karena telah memasuki masa tenang. Adapun pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada Rabu (27/11) pekan depan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar: Keterlibatan Jokowi Mengendorse Calon Kepala Daerah Bisa Turunkan Wibawa

    Pakar: Keterlibatan Jokowi Mengendorse Calon Kepala Daerah Bisa Turunkan Wibawa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Prof Ibnu Hamad, menilai keterlibatan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengendorse calon kepala daerah, khususnya pada Pilkada DKI Jakarta, dapat menurunkan kelas atau wibawa seorang mantan presiden.

    “Seorang mantan presiden bukan ketua umum partai atau pimpinan partai politik. Jika beliau terlalu dalam terlibat dalam mendukung salah satu calon, itu berpotensi menurunkan wibawa atau kelas sebagai mantan presiden,” ungkap Prof Ibnu Hamad, saat wawancara pada program Apa Kabar Indonesia malam yang disiarkan TVOne, dikutip Jumat (22/11/2024).

    Namun, juru bicara kepresidenan, Rido Mustofa Faruq, memberikan pandangan berbeda. Ia menegaskan bahwa keterlibatan mantan presiden Jokowi dalam mendukung calon tertentu merupakan hak pribadi sebagai warga negara.

    “Setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik untuk mendukung siapa yang dianggap layak,” ujar Rido.

    Sebelumnya, Mantan Presiden Joko Widodo memberikan endorsement politik kepada Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta 2024. Ridwan, calon gubernur nomor urut satu, mengunjungi Jokowi di Solo untuk berdiskusi mengenai masa depan Jakarta.

    Dalam pertemuan tersebut, Ridwan banyak menerima nasihat dari Jokowi mengenai pengalaman beliau saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

    Arahan yang diberikan oleh Jokowi kepada Ridwan adalah hal-hal prinsip tentang membangun kota yang harus adil, menjadi pemimpin yang pancasilais, dan merangkul semua orang.

    “Jadi pemimpin yang harus paham tantangan masa depan yang mungkin lima tahun ke depan beda seperti apa. Saya belajar dari keteladanan Pak Jokowi saat jadi gubernur,” katanya.

  • Pilkada Serentak 2024, Said Didu Ajak Pemilih Tak Pilih Calon yang Didukung Jokowi

    Pilkada Serentak 2024, Said Didu Ajak Pemilih Tak Pilih Calon yang Didukung Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pilkada serentak 2024 yang puncaknya berlangsung pada 27 November mendatang, semakin dekat. Pesan untuk memilih calon kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota bermunculan.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu tidak ketinggalan memberikan masukan kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun ini.

    Said Didu secara khusus mengajak warga Indonesia untuk tidak memilih calon kepala daerah yang didukung mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Dia membeberkan sejumlah asalan sehingga publik harus menghindari untuk memilih calon yang didukung Jokowi.

    “Jika ingin negara/daerah :
    1) bebas korupsi
    2) bebas penggusuran rakyat
    3) bebas narkoba
    4) bebas judi online
    5) bebas nepotisme dan dinasti
    6) bebas dari kekuasaan oligarki
    caranya: Jangan pilih calon yang didukung Joko Widodo,” tulis Said Didu dikutip dari media sosialnya, Jumat (22/11).

    Diketahui, pada pilkada serentak 2024 mendatang, Jokowi diketahui terang-terangan mendukung beberapa calon kepala daerah. Dukungan Jokowi terhadap cakada yang paling disorot di antaranya pasangan cagub/cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.

    Selain di pilgub Jakarta, Jokowi juga terang-terangan memberikan dukungan terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.

    Kemudian di Pilgub Sumatera Utara (Sumut) ada menantunya, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Surya, serta beberapa calon kepala daerah lain yang mendapat dukungan langsung dari Jokowi. (fajar)

  • Kedewasaan berpolitik di Solo menyongsong Pilkada serentak 2024

    Kedewasaan berpolitik di Solo menyongsong Pilkada serentak 2024

    Solo (ANTARA) – Gegap gempita menjelang hari pencoblosan Pilkada 27 November 2024 makin terasa di kota Solo, Jawa Tengah.

    Selain menyelenggarakan pemilihan dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Solo juga menjadi wilayah strategis bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk mendulang suara.

    Hampir setiap pekan, berbagai acara kampanye paslon berlangsung di hadapan masyarakat Solo, memperlihatkan intensitas kontestasi politik di kota itu.

    Kepulangan Joko Widodo (Jokowi) ke Solo setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden turut memengaruhi dinamika politik dalam Pilkada kali ini.

    Puluhan calon kepala daerah terlihat datang ke kediamannya untuk alasan meminta restu, menunjukkan pengaruh Jokowi masih besar di wilayah tersebut.

    Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

    KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu yang bertindak sebagai pengawas pelaksanaan menjadi tumpuan harapan agar pemilu berlangsung sesuai aturan yang berlaku.

    Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta, Setyo Puji Santoso, menekankan bahwa Pilkada bukan sekadar pesta demokrasi.

    Ia mengingatkan masyarakat bahwa Pilkada adalah momen penting untuk memilih pemimpin terbaik melalui proses yang transparan dan bertanggung jawab.

    “Kesadaran berpolitik harus lebih ditekankan,” ujarnya. Kesadaran ini mencakup partisipasi dalam memilih pasangan calon sekaligus mengawal proses Pilkada agar sesuai aturan.

    Pemuda memegang peran kunci dalam menciptakan lingkungan politik yang sehat. Mereka didorong untuk mengedukasi masyarakat agar lebih melek politik dan memahami dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

    Setyo Puji Santoso juga menuturkan sosialisasi menyasar ke berbagai usia pemilih, termasuk juga anak muda yang dianggap mampu ikut menularkan soal pentingnya partisipasi masyarakat pada pilkada.

    Masyarakat juga diharapkan tahu cara melaporkan pelanggaran jika terjadi hal yang tidak sesuai regulasi, tutur Setyo Puji Santoso. Termasuk ketika terjadi hal yang melanggar aturan, masyarakat diharapkan paham apa yang harus dilakukan dan kemana harus melaporkan.

    Setyo Puji Santoso mengurai beberapa tindakan yang dianggap melanggar aturan dalam pilkada di antaranya politik uang, politik menggunakan isu SARA, dan kampanye di tempat ibadah.

    Jika ada pelanggaran tersebut, ia meminta masyarakat yang mengetahuinya agar segera melaporkan ke Bawaslu. “Akan langsung kami proses,” katanya.

    Langkah pertama, akan dilakukan kajian awal terlebih dahulu untuk menentukan syarat formil dan materiil. Kajian awal ini juga untuk menentukan jenis dugaan pelanggaran apa yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kontestasi politik.

    Sesudah itu, Bawaslu melakukan rapat pleno untuk selanjutnya meregistrasi pelanggaran yang terjadi. Jika ditemukan ada pelanggaran pidana, misalnya politik uang, artinya diserahkan ke Forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu.

    Sedangkan jika konteksnya netralitas ASN maka setelah dilakukan pleno, Bawaslu akan meneruskan ke instansi terkait, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

    Mewujudkan Pilkada damai

    Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta berkomitmen menjaga kondusivitas selama Pilkada berlangsung. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.

    Sebagai barometer politik nasional, Solo diharapkan menjadi contoh bagaimana proses demokrasi berjalan dengan lancar, damai dan sesuai aturan yang berlaku, jauh dari pelanggaran dan gangguan ketertiban.

    Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot adalah menyelenggarakan sosialisasi Pilkada damai yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk di tingkat RT dan RW.

    Deklarasi Pilkada Damai juga diadakan bersamaan dengan acara hari bebas kendaraan, melibatkan berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2024

  • RI ajak para Menhan se-ASEAN desak gencatan senjata di Gaza

    RI ajak para Menhan se-ASEAN desak gencatan senjata di Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Delegasi RI dalam pertemuan ke-11 menteri-menteri pertahanan se-ASEAN dan beberapa negara mitra (ADMM-Plus) di Vientiane, Laos, mengajak para menhan itu untuk mendesak militer Israel berhenti menyerang Gaza, Palestina, dan mendesak para pihak yang berkonflik segera gencatan senjata.

    Kepala Biro Info Pertahanan (Humas) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Kolonel Inf Frega F Wenas Inkiriwang saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan delegasi RI dalam pertemuan ke-11 ADMM-Plus di Laos dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, mewakili Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Dalam pertemuan itu, Wamenhan RI menyoroti situasi keamanan di kawasan dan global, termasuk krisis kemanusiaan di Gaza akibat gempuran serangan militer Israel.

    “Indonesia sangat prihatin dengan serangan dan penembakan tanpa pandang bulu oleh Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama setahun. Indonesia mendesak semua pihak untuk segera mencapai kesepakatan guna memastikan gencatan senjata permanen di Gaza dan Lebanon,” kata Wamenhan dalam pertemuan ke-11 ADMM-Plus di Vientiane, Kamis (21/11), sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kementerian Pertahanan RI.

    Dalam pertemuan yang sama, Wamenhan juga menyoroti situasi di Laut China Selatan. Donny kembali menegaskan kebijakan politik luar negeri RI yang bebas aktif dan fokus memelihara perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di Laut China Selatan.

    Dalam pertemuan yang sama, Wamenhan RI juga mengundang para Menhan se-ASEAN dan beberapa negara mitra untuk berpartisipasi dalam Maritime Cooperation and Connectivity Conference, yang diselenggarakan oleh Indonesia dan Jepang, di Jakarta pada 2–5 Desember 2024.

    Di Vientiane, pertemuan ke-11 ADMM-Plus mengadopsi Pernyataan Bersama Menhan Se-ASEAN yang menyepakati komitmen bersama meningkatkan ketahanan negara-negara terhadap bencana alam dan perubahan iklim melalui pertukaran pengalaman dan praktik-praktik baik, serta peningkatan kapasitas lembaga dan SDM.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Film pendek bahasa Bugis kampanyekan tolak politik uang 

    Film pendek bahasa Bugis kampanyekan tolak politik uang 

    Makassar (ANTARA) – Film pendek berbahasa Bugis yang diperankan oleh aktris sekaligus ‘content creator’ Ambo Nai dan kawan-kawan mengampanyekan tolak politik uang jelang Pilkada 2024.

    ‘Film pendek berbahasa Bugis ini diharapkan dapat menginspirasi dalam menolak politik uang agar tercapai demokrasi yang sesungguhnya,” kata Ambo Nai salah seorang pemeran dalam film pendek tersebut di Makassar, Jumat.

    Dia mengatakan, pentingnya mengedukasi masyarakat ini untuk membantu pemerintah dalam menegakkan dan mewujudkan pesta demokrasi yang jujur aman dan adil.

    Dengan menggunakan bahasa daerah, lanjut dia diharapkan dapat lebih menyentuh dan membumi sehingga masyarakat menengah ke bawah lebih cepat mengerti makna yang ingin disampaikan dalam konten tersebut.

    Pada film berdurasi kurang lebih satu menit itu menceritakan tentang adanya calon bupati atau kepala daerah yang memberikan uang segepok pada kepala desa untuk mendapatkan dukungan suara dari warga.

    Namun ketika kepala desa melakukan pendekatan pada masyarakat dengan makanan dan juga uang, ternyata ditolak oleh warga yang sudah mulai melek politik.

    Film berdurasi pendek ini didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan sejumlah konten kreator.

    Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kampanye tersebut yang dilakukan seniman dan konten kreator.

    Menurut dia, dalam pengawasan Pilkada 2024 pihaknya mengajak partisipasi masyarakat untuk melakukan kampanye tolak politik uang.

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • ICC keluarkan surat penangkapan Netanyahu, Gallant, dan komandan Hamas

    ICC keluarkan surat penangkapan Netanyahu, Gallant, dan komandan Hamas

    Jumat, 22 November 2024 19:42 WIB

    ANTARA – Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) di Den Haag, Kamis (21/11), mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri yang juga dikenal sebagai Mohammed Deif, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant.
    (Ria Gracia Carolina Simanjunta/Satrio Giri Marwanto/I Gusti Agung Ayu N)

  • KPU Sultra gelar festival budaya untuk kampanye tolak politik uang

    KPU Sultra gelar festival budaya untuk kampanye tolak politik uang

    Kendari (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar festival budaya demokrasi untuk mengampanyekan penolakan terhadap politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Komisioner KPU Provinsi Sultra Amiruddin saat ditemui di Kendari, Jumat malam, mengatakan bahwa festival budaya tersebut dilakukan untuk mengampanyekan penolakan terhadap politik uang dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal di Pilkada 2024.

    “Festival ini dimeriahkan dengan berbagai penampilan, mulai dari seni, tari tradisional, nyanyian, serta mural dan traksi teatrikal,” kata Amiruddin.

    Dia menyebutkan bahwa dalam festival tersebut juga dilibatkan para pelaku usaha mikro kecil, dan menengah atau UMKM dan komunitas seni lokal untuk ikut memeriahkan kegiatan itu.

    Komunitas seni yang tengah menggambar ilustrasi pencoblosan di festival budaya demokrasi KPU Sultra. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

    Amiruddin juga menjelaskan bahwa budaya Sulawesi Tenggara yang kaya dengan kearifan lokal harus menjadi benteng dari praktik politik uang yang dapat merusak proses demokrasi.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Nyatakan Dukungan untuk Pramono-Doel, Anies Sampaikan Tiga Hal Penting Ini

    Nyatakan Dukungan untuk Pramono-Doel, Anies Sampaikan Tiga Hal Penting Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Pramono dan Doel dalam Pilkada Jakarta. Hal ini diungkapkan saat menghadiri acara Apel Siaga Warga Kota yang digelar di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan.

    Anies mengungkapkan acara ini merupakan bagian dari gerakan Warga Kawal TPS yang bertujuan untuk menjaga transparansi dan kejujuran dalam pemilu.

    Apel siaga ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pasangan calon Pramono dan Doel, yang akrab disapa Mas Pram dan Bang Doel, serta ratusan warga yang antusias mendukung gerakan tersebut.

    Dalam sambutannya, Anies menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memastikan suara rakyat dihormati dan proses demokrasi berjalan dengan adil.

    “Kita semua berkumpul di sini untuk satu tujuan mulia: menjaga demokrasi dan memastikan suara rakyat benar-benar dihormati. Pilkada ini adalah momen penting bagi masa depan Jakarta, dan tanggung jawab kita semua untuk menjaganya,” ujar Anies.

    Dalam pidatonya, Anies menyampaikan tiga pesan penting kepada warga Jakarta:

    1.Datang ke TPS dan Gunakan Hak Pilih
    Anies mengajak warga untuk mengajak keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar agar hadir di TPS pada 27 November mendatang. “Setiap suara sangat berarti untuk masa depan Jakarta,” tegasnya.

    2.Lawan Politik Uang dan Intervensi
    Anies mengingatkan warga untuk menjaga lingkungan dari praktik politik uang atau paksaan. Ia mendorong warga untuk merekam dan melaporkan jika ada intervensi. “Jangan biarkan masa depan kota ini tergadaikan karena kebahagiaan sesaat,” katanya.