Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Khofifah-Menlu Singapura bertemu bahas penguatan kerja sama

    Khofifah-Menlu Singapura bertemu bahas penguatan kerja sama

    Saya meyakini bahwa Singapura dan Jawa Timur memiliki banyak kesamaan tujuan, terutama dalam memajukan inovasi, SDM, dan keberlanjutan

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenuhi undangan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan untuk membahas penguatan kerja sama ekonomi, investasi, pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM) di Singapura, Rabu.

    “Merupakan suatu kehormatan besar dapat berada di Singapura, dan saya sangat menghargai kesempatan untuk berbagi pandangan dengan Menteri Vivian Balakrishnan,” kata Gubernur Khofifah dalam keterangannya yang diterima di Surabaya.

    Pemprov Jatim berkomitmen untuk memperluas kerja sama regional dan internasional, termasuk kemitraan dalam bidang pendidikan, investasi, inovasi, dan ekonomi hijau.

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di The White Label, 101 Jalan Sultan, Singapura, keduanya menegaskan semangat kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemerintah Singapura di berbagai sektor, termasuk pengembangan SDM dan ekonomi hijau.

    Khofifah menjelaskan Jawa Timur merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk 42,08 juta jiwa dan wilayah seluas 48.037 kilometer persegi.

    Provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang melimpah, serta infrastruktur komprehensif yang mendukung posisinya sebagai pusat perdagangan dan konektivitas di Kawasan Timur Indonesia.

    “Jatim didukung dengan keberadaan 37 pelabuhan, 21 rute dari 39 rute tol laut berangkat dari Jatim, 7 bandara, 12 ruas jalan tol, 13 kawasan industri, 2 kawasan ekonomi khusus, dan 1 kawasan industri halal. Dukungan infrastruktur ini menjadikan Jawa Timur kini menjadi hub logistik dan ekonomi maritim nasional,” ujarnya.

    Secara ekonomi, Khofifah menambahkan, Jawa Timur berkontribusi sekitar 14,54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan terus mencatat kemajuan stabil di berbagai sektor, termasuk industri, pertanian, dan pariwisata.

    “Per Maret 2025, tingkat kemiskinan Jatim turun menjadi 9,5 persen, dan kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,66 persen, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang telah masuk kategori tinggi sejak 2020,” katanya.

    Ke depan, Pemprov Jawa Timur akan memprioritaskan lima bidang utama, yakni peningkatan daya saing ekonomi dan inovasi, kualitas SDM, perlindungan sosial, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pertanian berkelanjutan.

    “Saya meyakini bahwa Singapura dan Jawa Timur memiliki banyak kesamaan tujuan, terutama dalam memajukan inovasi, SDM, dan keberlanjutan,” tuturnya.

    Dia berharap hubungan tersebut tumbuh erat dan membawa kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat Jawa Timur maupun Singapura.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyampaikan bahwa hasil pertemuan dan silaturahmi dengan Gubernur Khofifah akan ditindaklanjuti untuk kerja sama pada masa mendatang.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gus Elham Pengasuh Majelis Ta’lim Ibadallah Kediri Sampaikan Klarifikasi dan Permohonan Maaf

    Gus Elham Pengasuh Majelis Ta’lim Ibadallah Kediri Sampaikan Klarifikasi dan Permohonan Maaf

    Kediri (beritajatim.com) – Pengasuh Majelis Ta’lim Ibadallah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Muhammad Elham Yahya Al-Maliki atau yang dikenal dengan Gus Elham, menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait beredarnya video yang belakangan viral di berbagai platform media sosial.

    Klarifikasi tersebut disampaikan setelah video yang menampilkan kegiatan di majelis ta’lim yang diasuhnya menimbulkan kontroversi di ruang publik.

    Dalam pernyataannya, Gus Elham mengakui bahwa peristiwa dalam video tersebut merupakan kekhilafan pribadi dan menjadi pembelajaran berharga bagi dirinya.

    “Saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi,” ujar Muhammad Elham Yahya Al-Maliki, pada Rabu (12/11/2025).

    Ia menjelaskan bahwa video yang beredar adalah rekaman lama yang kini telah dihapus dari seluruh akun resmi Majelis Ta’lim Ibadallah. Gus Elham menambahkan, anak-anak yang tampak dalam video tersebut merupakan peserta rutin pengajian yang berada dalam pengawasan orang tua masing-masing. Ia menegaskan bahwa kegiatan majelis selama ini berjalan dalam koridor keagamaan dan bimbingan moral yang positif.

    Lebih lanjut, Gus Elham menegaskan komitmennya untuk memperbaiki diri serta menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak dan sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam setiap kegiatan keagamaan agar dakwah dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas.

    “Ke depan, saya bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa. Semoga masyarakat dapat mengambil hikmah dari kejadian ini dan bersama-sama menjaga ketenangan serta persaudaraan,” tutur Gus Elham.

    Sebelumnya, video yang menampilkan kegiatan di salah satu majelis ta’lim di Kediri sempat ramai diperbincangkan di media sosial dan menuai beragam tanggapan publik. [nm/kun]

  • Surabaya Kekurangan 1.000 Guru, DPRD Ingatkan Ancaman pada Kualitas Pendidikan Inklusi

    Surabaya Kekurangan 1.000 Guru, DPRD Ingatkan Ancaman pada Kualitas Pendidikan Inklusi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Zuhro Mar’ah, mengungkapkan bahwa Kota Surabaya masih kekurangan sekitar seribu guru di sekolah negeri. Menurutnya, kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas pendidikan, terutama bagi siswa inklusi yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.

    “Sekolah di Surabaya sudah menerima siswa inklusi, tapi belum semua sekolah punya guru pendamping khusus. Anak berkebutuhan khusus itu perlu penanganan yang berbeda, bukan hanya diajar guru biasa yang dilatih singkat,” ujar Zuhro, Rabu (12/11/2025).

    Zuhro menjelaskan, Surabaya memang telah menerapkan sistem pendidikan inklusi di seluruh SD dan SMP negeri. Namun, penerapan tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan guru pendamping khusus (GPK) yang memadai. Padahal, menurutnya, keberadaan GPK dengan latar belakang pendidikan khusus sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa secara maksimal.

    “Kalau ada guru pendamping khusus, anak-anak inklusi bisa berkembang akademisnya dan bakat-minatnya juga tereksplor,” jelasnya.

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengkritisi kebijakan nasional yang melarang pengangkatan tenaga honorer. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan menambah tenaga pengajar untuk menutupi kekurangan yang ada.

    “Ini yang repot. Kita kekurangan seribu guru, tapi nggak bisa nambah karena nggak boleh ada honorer. Jadi ya nunggu rekrutmen ASN atau PPPK, itu pun kuotanya kadang jauh dari kebutuhan,” kata Zuhro.

    Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dinas Pendidikan untuk mencari mekanisme alternatif dalam pemenuhan tenaga pengajar, terutama di bidang pendidikan inklusi. Menurutnya, semangat otonomi daerah seharusnya memungkinkan Pemkot berinovasi tanpa menyalahi aturan pusat.

    “Surabaya kan otonomi daerah. Harusnya bisa cari solusi tersendiri tanpa melanggar aturan pusat. Karena kalau menunggu rekrutmen nasional terus, pendidikan kita bisa tertinggal,” tegasnya.

    Zuhro berharap persoalan kekurangan guru, terutama guru pendamping khusus, dapat menjadi prioritas Pemkot Surabaya dalam perencanaan pendidikan ke depan. Dengan begitu, semangat pendidikan inklusi tidak hanya sebatas kebijakan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh siswa.

    “Kita ingin Surabaya menjadi barometer pendidikan di Indonesia. Tapi itu hanya bisa terwujud kalau kebutuhan dasar seperti tenaga pengajar benar-benar terpenuhi,” pungkasnya. [adv]

  • Dinas Sosial Kota Kediri Gelar Bimtek Pengoperasian Aplikasi SIKS–NG Guna Perkuat Akurasi Data Sosial

    Dinas Sosial Kota Kediri Gelar Bimtek Pengoperasian Aplikasi SIKS–NG Guna Perkuat Akurasi Data Sosial

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan kompetensi petugas operator kelurahan serta memperkuat sistem pendataan sosial di tingkat daerah, Dinas Sosial Kota Kediri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengoperasian Aplikasi SIKS–NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), Rabu (12/11), di salah satu hotel di Kediri. Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta yang merupakan operator SIKS–NG dari seluruh kelurahan di Kota Kediri.

    Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttaqin menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menjelaskan bahwa tujuan utama bimtek ini adalah memastikan seluruh operator kelurahan memahami cara pengoperasian aplikasi SIKS–NG secara baik dan benar.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin seluruh petugas operator di kelurahan mampu mengelola data sosial secara lebih akurat, cepat, dan sesuai dengan standar nasional. Data sosial yang dikelola dengan baik akan membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran,” terang Imam Muttaqin.

    Lebih lanjut, Imam menjelaskan bahwa pemutakhiran data DTSEN menjadi langkah strategis dalam mengantisipasi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menambahkan bahwa data sosial yang valid dan mutakhir akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program-program kesejahteraan sosial di Kota Kediri.

    “Pemutakhiran data DTSEN ini bukan hanya kegiatan administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan sosial. Dengan data yang akurat, kita bisa memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dalam bimtek ini dibahas mulai dasar hukum, konsep, mekanisme usulan, hingga tata cara pembaruan data sosial yang digunakan sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial.

    Beberapa regulasi nasional yang menjadi dasar pelaksanaan DTSEN di antaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 mengenai penetapan peringkat kesejahteraan keluarga (desil bantuan). Selain itu, Keputusan Kepala BPS Nomor 846 Tahun 2024 digunakan sebagai acuan standar pendataan penduduk.

    Imam Muttaqin juga menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab petugas dalam mengelola data sosial. Menurutnya, tugas operator tidak berhenti pada tahap pengumpulan data, tetapi juga memastikan data tersebut dikelola dengan kejujuran dan dipelihara dengan profesionalisme.

    “Tugas kita bukan sekedar mengumpulkan data, tetapi menghidupkan data dengan kejujuran, merawatnya dengan integritas, dan menggunakannya dengan hati nurani. Karena dari data yang benar, lahir kebijakan yang tepat,” ungkapnya.

    Melalui kegiatan ini Imam berharap mampu meningkatkan kapasitas operator kelurahan agar lebih profesional dan memahami pembaruan sistem SIKS–NG yang terus berkembang. Dengan kemampuan teknis yang baik, diharapkan kualitas data sosial di Kota Kediri semakin meningkat dan sinkron dengan sistem nasional.

    “Harapan kami, seluruh peserta dapat memanfaatkan bimtek ini sebaik mungkin. Dengan data yang valid, akurat, dan mutakhir, kita bisa memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan secara efektif, efisien, dan berkeadilan,” tutupnya. [nm/kun]

  • PWI-Jenderal Dudung Abdurachman perkuat sinergi untuk bela negara

    PWI-Jenderal Dudung Abdurachman perkuat sinergi untuk bela negara

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Kantor Penasihat Khusus Presiden, Jakarta, Rabu.

    Pertemuan ini secara khusus membahas upaya kolaborasi untuk memperkuat nilai-nilai bela negara dan persatuan bangsa, sekaligus menegaskan kontribusi pers dalam isu pertahanan nasional di tengah dinamika informasi yang semakin kompleks.

    Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan bahwa insan pers mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga keutuhan bangsa.

    Ia juga menyoroti pentingnya peran PWI sebagai penjaga moral profesi di tengah derasnya arus informasi.

    “PWI ingin menjadi garda terdepan menjaga integritas dan etika profesi. Kita tidak boleh kalah oleh derasnya arus informasi digital yang sering kali menyesatkan publik,” kata Munir.

    Munir menambahkan melalui karya jurnalistik yang mendidik dan beretika, insan pers dapat memperkuat semangat kebangsaan, menumbuhkan kecintaan pada tanah air, dan meneguhkan persatuan bangsa.

    Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab ini, Munir memaparkan rencana PWI untuk menyusun program bersama yang fokus pada peningkatan peran aktif pers dalam menjaga keutuhan bangsa.

    “Kami ingin agar wartawan semakin berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa dan harmoni sosial di tengah masyarakat,” lanjut Munir.

    Menanggapi inisiatif PWI, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan sepakat dengan krusialnya peran wartawan dalam membangun kesadaran bela negara.

    “Media dan wartawan dapat membentuk opini publik yang sehat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari banyaknya informasi yang sering memecah belah,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini.

    Dudung menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah PWI Pusat menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi dalam pengembangan kapasitas wartawan.

    “Media yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat karakter bangsa,” kata Dudung yang juga pernah menjabat Pangdam Jaya.

    Senada dengan pandangan tersebut, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang turut memperkuat bahwa semangat bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, termasuk para jurnalis.

    “Semangat bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, dan para wartawan memiliki kekuatan untuk membangun kesadaran tersebut untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Zulmansyah.

    Di akhir audiensi, Akhmad Munir juga mengundang Jenderal Dudung Abdurachman untuk hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dipusatkan di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026.

    Munir turut memperkenalkan susunan pengurus baru PWI Pusat periode 2025-2030 yang hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Ketua Bidang Hukum Anriko Pasaribu, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Kadirah, Ketua Departemen Hankam dan Polri Johnny Handjojo, Wakil Ketua Departemen Hankam Bidang TNI Badar Subur, Wakil Ketua Departemen Hankam Bidang Polri Musrifah, Ketua Departemen Hukum Baren Antonio Siagian, serta Wakil Ketua Bidang Departemen Kajian dan Litbang Jimmy Endey.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dorong Percepatan Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih, Bupati Kediri Petakan Tanah Idle Milik PemKab

    Dorong Percepatan Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih, Bupati Kediri Petakan Tanah Idle Milik PemKab

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Kodim 0809/Kediri berkolaborasi untuk melakukan percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih di Kabupaten Kediri.

    Rapat koordinasi bersama jajaran kepala dinas dan Forkopimcam dilakukan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Komandan Kodim 0809 Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Selasa (11/11) sore.

    Mas Dhito sapaan akrab bupati Kediri menyebut program nasional tersebut harus dijalankan di semua daerah termasuk desa/kelurahan di Kabupaten Kediri.

    Dalam rapat koordinasi tersebut, pihaknya menyebut beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan gerai koperasi saat ini, utamanya persoalan ketersediaan lahan.

    Pasalnya, untuk pendirian gerai koperasi merah putih tersebut luasan lahan minimal 1000 meter persegi. Syarat lainnya seperti lahan berada di lokasi strategis, kondisi tanah sudah siap bangun dan stabil.

    “Ini menjadi tantangan bagi kita, maka saya menginstruksikan kepada seluruh camat untuk segera lakukan rapat koordinasi penyiapan lahan dengan seluruh kepala desa,” katanya.

    Untuk percepatan identifikasi penyediaan lahan di tiap desa tersebut, para camat dengan tiap komandan Koramil di wilayah diminta berkolaborasi dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.

    Disisi lain, Mas Dhito meminta beberapa dinas di Pemkab Kediri untuk diidentifikasi aset idle berupa tanah, bangunan bekas sekolah atau lain milik pemerintah daerah yang mau diusulkan untuk gerai koperasi merah putih.

    “Data aset lahan dan bangunan idle milik Pemkab yang bisa diusulkan untuk gerai koperasi merah putih segera dikabarkan untuk menjadi konsumsi camat yang kemudian nanti bisa berkoordinasi dengan para Danramil,” tambahnya.

    Di Kabupaten Kediri, hingga Selasa (11/11) desa yang telah mengusulkan lahan untuk lokasi pembangunan gerai sudah ada 149 lokasi. Adapun dari jumlah itu, 90 titik luasan lahan kurang dari 1000 meter persegi.

    Dandim 0809 Letkol Inf Ragil Jaka Utama mengapresiasi atas keseriusan Mas Dhito dalam mensukseskan program dari Presiden Prabowo tersebut. Pihaknya pun mengaku bersama jajaran sejauh ini terus turun ke desa-desa.

    “Kami juga melakukan gerilya ke lapangan, door to door dengan kepala desa, camat di wilayah untuk mencari lokasi. Karena program pendirian gerai koperasi merah putih harus ada di wilayah masing-masing,” ucapnya.

    Kodim 0809/Kediri, tegas Ragil, dalam hal ini memiliki tugas untuk mengawal pendirian gerai koperasi merah putih di 390 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten/Kota Kediri. [ADV PKP/nm]

  • Siswa Sekbang TNI AU asah kemampuan dengan latihan terbang malam

    Siswa Sekbang TNI AU asah kemampuan dengan latihan terbang malam

    “Selain itu, latihan terbang malam juga menjadi ajang profisiensi, refreshing, konversi, dan standardisasi bagi para instruktur penerbang (IP),”

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 38 siswa Sekolah Penerbang (Sekbang) TNI Angkatan Udara (AU) angkatan ke-106 menjalani latihan terbang malam di Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, mulai Senin (10/11).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, dijelaskan latihan tersebut merupakan bagian dari kurikulum yang harus dipelajari siswa TNI AU selama pendidikan.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu, menjelaskan, latihan terbang malam dilakukan untuk melatih siswa memahami karakteristik penerbangan dalam kondisi minim cahaya serta mengasah kemampuan navigasi dan penguasaan pesawat di malam hari.

    “Selain itu, latihan terbang malam juga menjadi ajang profisiensi, refreshing, konversi, dan standardisasi bagi para instruktur penerbang (IP),” kata I Nyoman.

    I Nyoman melanjutkan, dalam latihan tersebut, siswa dan instruktur menggunakan pesawat G 120TP-A Grob dan Cessna Series, dengan area terbang mencakup wilayah udara Yogyakarta hingga Solo.

    I Nyoman melanjutkan, pelatihan tersebut akan dijalani para penerbang TNI AU hingga 27 November 2025 mendatang. Dengan adanya pelatihan tersebut, I Nyoman berharap para kemampuan penerbang TNI AU bisa meningkat sehingga di masa depan siap untuk ditugaskan dalam kondisi apapun.

    Di saat yang sama, Komandan Lanud Adisutjipto, Marsma TNI Toto Ginanto menekankan pihaknya akan tetap memperhatikan faktor keamanan selama latihan. Hal tersebut harus dilakukan guna memastikan pilot maupun pesawat tetap dalam keadaan aman.

    “Faktor safety merupakan hal yang utama dalam setiap latihan. Seluruh siswa harus menjalankan rangkaian latihan dengan penuh disiplin, sesuai aturan dan prosedur yang berlaku,” kata dia.

    “Utamakan koordinasi dan kewaspadaan di setiap tahap pelaksanaan agar latihan dapat berjalan aman, lancar, dan selamat,” tambah Toto.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istri Bupati Kediri Dorong Pengurus Dekranasda Susun Strategi Tingkatkan Kualitas Kerajinan

    Istri Bupati Kediri Dorong Pengurus Dekranasda Susun Strategi Tingkatkan Kualitas Kerajinan

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua Dekranasda Kabupaten Kediri periode Eriani Annisa Hanindhito berharap kepengurusan Dekranasda Kabupaten Kediri bisa menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas produk hingga perluasan pasar ekonomi kreatif di wilayahnya.

    Kediri sebagai daerah yang kaya akan budaya menjadi salah satu potensi besar bagi sektor kerajinan. Mbak Cicha, sapaan akrabnya, mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi kratif yang kuat sehiingga para pengrajin bisa lebih mandiri dalam mengembangkan usahanya.

    “Dekranasda juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan lembaga pendidikan dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat,” kata Mbak Cicha usai pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Kediri periode 2025-2030 di Convention Hall SLG, Selasa (11/11/2025).

    Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih menambahkan kegiatan pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Kediri Fashion Batik Festival (KSBF) 2025. Menurutnya, KSBF menjadi salah satu wadah kreatifitas bagi pengrajin dan kreator fashion batik.

    Mas Dhito melalui Dekranasda Kabupaten Kediri berkomitmen untuk mendukung pengembangan industri kreatif. Meski ditengah efisiensi, pemerintah terus memberikan pendampingan dan stimulan kepada pelaku industri kerajinan di Bumi Panjalu.

    Melalui KFBF tahun ini misalnya, para kreator memiliki inovasi dan kreatifitas yang sajikan dalam event tahunan dari hasil inkubasi. Beberapa batik yang telah diluncurkan dalam KFBF beberapa tahun terakhir merupakan hasil penelitian dan penggalian budaya tempo dulu.

    “Artinya kreativitas (pengrajin dan kreator) terus ditumbuhkan,” terangnya.

    Tak hanya batik, beberapa hasil kriya lain terus didorong untuk meningkatkan kualitas serta diberikan ruang promosi. Setidaknya dalam setahun, hasil kerajinan unggulan di Kediri dikirimkan dalam ajang berskala nasional di Ibu Kota.

    “Paling tidak selama setahun paling tidak, 2 kali kita ikutkan inacraft,” jelasnya. [ADV PKP/nm/but]

  • TNI AL pastikan KRI Prabu Siliwangi sampai ke Indonesia Maret 2026

    TNI AL pastikan KRI Prabu Siliwangi sampai ke Indonesia Maret 2026

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan KRI Prabu Siliwangi-321 akan hadir Indonesia pada Maret 2026.

    Kapal jenis Fregat buatan Fincantieri, Italia itu akan menjadi yang kedua hadir di Indonesia setelah sebelumnya KRI Brawijaya-320 sudah diterima TNI AL di Indonesia pada September 2025.

    “Rencana kedatangannya di tanah air, ditargetkan pada bulan Maret 2026,” kata Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Tunggul menjelaskan nantinya KRI Prabu Siliwangi akan dibawa langsung oleh calon awak kapal TNI AL yang sudah melewati ragam pelatihan khusus atau Kesatuan Persiapan Pengambilan Kapal (KPPK) di Komando Armada II, Surabaya.

    “KPPK telah dilaksanakan mulai dari 13 Oktober sampai 7 November 2025 di Komando Latihan Koarmada II, Surabaya,” kata Tunggul.

    Selama proses KPPK, para prajurit itu menjalani pelatihan khusus untuk menjaga kekompakan, memperkuat pengetahuan tentang teknis kapal hingga kemampuan tempur selama mengawaki kapal.

    Setelah menjalani latihan, kata dia, para prajurit akan diberangkatkan ke Italia pada akhir November tahun ini untuk menjalani pelatihan singkat tentang KRI Prabu Siliwangi di galangan kapal Fincantieri, Italia.

    “Saat tiba di galangan Fincantieri Italia, seluruh prajurit calon awak tinggal melakukan familiarisasi secara langsung kurang lebih selama tiga bulan,” kata Tunggul.

    Tunggul memastikan seluruh proses pengiriman prajurit dan pelatihan di Italia berjalan dengan lancar demi memastikan KRI Prabu Siliwangi-321 bisa sampai di Indonesia tepat waktu.

    Sebelumnya, pada September 2025, TNI AL telah kedatangan KRI Brawijaya-320. Kapal tersebut merupakan jenis yang sama dengan KRI Prabu Siliwangi-321.

    Nantinya, KRI Prabu Siliwangi-321 akan ditempatkan di jajaran Koarmada II bersama dengan KRI Brawijaya-320.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program Prioritas Gubernur Jatim Tetap Berjalan Meski Pendapatan 2026 Turun

    Program Prioritas Gubernur Jatim Tetap Berjalan Meski Pendapatan 2026 Turun

    Surabaya (beritajatim.com) — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa meski pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan cukup besar, seluruh target pembangunan dan program prioritas Gubernur tetap akan dijalankan. Dia memastikan kebijakan anggaran tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

    “Alhamdulillah, pembahasan anggaran RAPBD 2026 sudah selesai dan disepakati bersama. Meskipun ada pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp2,8 triliun dibanding tahun lalu, kami masih bisa meningkatkan pendapatan hingga Rp215 miliar,” ujar Adhy usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Rabu (12/11/2025).

    Dalam rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026, Banggar DPRD Jatim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp26,3 triliun dan belanja Rp27 triliun. Kebutuhan defisit akan ditutup dengan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp911 miliar.

    Adhy menjelaskan, tambahan pendapatan akan digunakan untuk kebutuhan wajib seperti belanja pegawai dan layanan dasar. Sisanya dialokasikan untuk mendukung program prioritas dan proyek nasional yang selaras dengan visi pembangunan daerah.

    “Kita sepakat, target program prioritas Gubernur tetap bisa dilaksanakan, terutama di bidang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Infrastruktur memang sedikit berkurang, tapi pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal,” jelasnya.

    Dia juga menilai perlu ada langkah kreatif untuk menutup penurunan pendapatan dengan memperkuat sumber PAD baru. Pemerintah akan mempercepat revitalisasi aset daerah dan mendorong BUMD menjadi lebih produktif.

    “Pengurangan pendapatan daerah otomatis membuat kita harus kreatif. Salah satunya dengan memberdayakan lahan-lahan aset pemerintah dan mendorong BUMD lebih produktif. Kedua sektor ini akan menjadi tumpuan peningkatan PAD ke depan,” ujarnya.

    Selain pembahasan fiskal, Adhy juga menyinggung isu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang saat ini masih dalam kajian. Dia menegaskan, penetapan upah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan buruh dan daya saing dunia usaha.

    “Kami sedang mengkaji proporsionalitasnya. Jangan sampai daerah dengan UMK kecil semakin tertinggal. Fokus kami adalah membantu sektor UMK kecil agar bisa naik kelas dan buruhnya mendapat pendapatan yang layak,” kata Adhy.

    Dia menambahkan, keputusan akhir soal UMP 2026 akan mengutamakan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi daerah. “Pemerintah ingin keputusan upah nanti tetap adil, realistis, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Dengan selesainya pembahasan RAPBD 2026, Pemprov Jatim kini tinggal menunggu satu tahapan lagi, yaitu penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD sebelum rancangan anggaran diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan. [asg/but]