Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Elektabilitas Agustina-Iswar terus naik di Pilkada Semarang

    Elektabilitas Agustina-Iswar terus naik di Pilkada Semarang

    Supervisor Riset Aksara Research and Consulting Reyhan Maulana saat rilis hasil survei Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Semarang 2024, di Semarang, Sabtu (23/11/2024). (ANTARA/HO)

    Aksara: Elektabilitas Agustina-Iswar terus naik di Pilkada Semarang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 09:27 WIB

    Elshinta.com – Lembaga survei Aksara Research and Consulting merilis hasil survei Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2024 yang menyebutkan elektabilitas pasangan Agustina Wilujeng Pramestuti-Iswar Aminuddin terus meningkat.

    Supervisor Riset Aksara Research and Consulting Reyhan Maulana di Semarang, Sabtu (23/11), menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan tiga kali survei untuk Pilkada Kota Semarang 2024.

    Pada survei yang kali ketiga atau menjelang masa pencoblosan, kata dia, Aksara Riset menemukan elektabilitas lewat simulasi surat suara bahwa pasangan Agustin-Iswar memeroleh 47,75 persen, sedangkan Yoyok Sukawi-Joko Santoso 38,2 persen.

    “Jadi, pada simulasi surat suara paslon Agustin-Iswar unggul dengan dukungan 47,5 persen, sementara paslon Yoyok-Joko 38,2 persen, sisanya massa mengambang sebesar 14,3 persen,” katanya, saat rilis hasil survei.

    Dua survei sebelumnya, yakni periode 15—21 Oktober 2023 dan 1—9 November 2024 menunjukkan Yoyok-Joko mengalami penurunan secara statistik dari 56,8 persen menjadi 39,5 persen, sedangkan Agustina-Iswar menanjak 11,4 persen (33,8 persen menjadi 45,2 persen).

    Menurut dia, peningkatan elektabilitas Agustina-Iswar karena program mereka bagus dan realistis oleh masyarakat.

    “Pasangan yang paling dinilai paling bagus programnya adalah Agustina-Iswar sebesar 59,2 persen, sementara A.S. Sukawijaya (Yoyok Sukawi)-Joko Santoso sebanyak 27 persen, dan tidak menjawab sebanyak 13,8 persen,” katanya.

    Reyhan Maulana mengemukakan bahwa warga Kota Semarang adalah penggemar klub sepak bola PSIS yang terungkap dalam survei bahwa 55 persen warga Semarang adalah penggemar fanatik PSIS Semarang, sedangkan yang tidak adalah 29,8 persen dan yang tidak menjawab adalah 15,2 persen

    “Mayoritas suporter PSIS (Panser Biru dan Snex) menjatuhkan pilihannya pada pasangan calon Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin,” katanya.

    Temuan lain survei Aksara, kata dia, memperlihatkan bahwa sikap pemilih tidak mempermasalahkan status putra daerah atau bukan putra daerah, dengan sebanyak 57,75 persen masyarakat Kota Semarang menyatakan tidak masalah apabila ada calon asli atau bukan asli putra daerah.

    Bahkan, kata dia, muncul pula fakta bahwa 75,25 persen pemilih tidak masalah jika sukunya berbeda dan hanya 19,5 persen pemilih yang memilih calon yang sama sukunya, serta 5,25 persen tidak menjawab.

    Terkait dengan keterpilihan berdasarkan ikatan agama, lanjut dia, ditemukan fakta bahwa 66,75 persen pemilih tidak masalah jika agamanya berbeda. Sebanyak 23,5 persen milih agama yang sama dan hanya 9,75 persen yang tidak menjawab.

    Keterpilihan berdasarkan gender, lanjut Reyhan Maulana, ditemukan 62,2 persen pemilih menyatakan tidak masalah jika wali kotanya laki-laki atau perempuan.

    Dari data di atas, kata dia, menggambarkan bahwa masyarakat Kota Semarang tidak terlalu mempersoalkan masalah putra daerah atau bukan putra daerah, masalah etnis, masalah agama, maupun sentimen gender.

    “Ini menandakan karakter masyarakat Semarang yang heterogen, sangat menghargai perbedaan dalam kontestasi politik elektoral,” papar Reyhan.

    Pada simulasi top of mind, Agustina paling banyak disebut sebesar 27,5 persen, disusul Yoyok 24,7 persen, Iswar 3,8 persen, dan sisanya belum menentukan pilihan sebesar 42,5 persen.

    Reyhan mengatakan bahwa tren positif elektabilitas Agustin-Iswar sebenarnya sudah terlihat sejak awal masa kampanye, sebagaimana hasil survei Indoriset pada tanggal 24—28 September 2024 bahwa Agustin-Iswar kalah dengan Yoyok-Joko. Namun, tren elektabilitas Agustin-Iswar mulai merangkak naik ketika memasuki masa kampanye.

    Hasil survei Litbang Kompas pada tanggal 2—5 November 2024 menyatakan bahwa pasangan Agustin-Iswar unggul dari pasangan Yoyok-Joss dengan elektabilitas 38,1 persen berbanding 35,9 persen.

    Survei ketiga Aksara dilaksanakan pada tanggal 17—21 November 2024 dengan populasi survei adalah seluruh warga yang berada di Kota Semarang yang sudah punya hak pilih, yakni yang berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah.

    Total sampel sebanyak 400 responden, yang terdistribusi secara proporsional di 16 kecamatan dengan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 4,78 persen.

    Sumber : Antara

  • Jadi Tersangka KPK, Rohidin Mersyah Tetap Yakin Menang di Pilgub Bengkulu

    Jadi Tersangka KPK, Rohidin Mersyah Tetap Yakin Menang di Pilgub Bengkulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tetap percaya diri akan memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bengkulu 2024 meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi,

    Keyakinan itu disampaikan langsung oleh Rohidin saat hendak digiring menuju Rutan KPK untuk menjalani penahanan, Senin dinihari, (25/11/2024).

    “Saya percaya betul Ibu Meriani adalah wanita tangguh, wanita kuat, wanita hebat yang akan mampu mengkonsolidasi bahwa Romer Insya Allah pasti menang,” ujar Rohidin kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Rohidin juga menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum yang tengah berjalan. Baginya, ini hanyalah bagian dari dinamika politik yang harus dilalui.

    “Bagi saya ini hal yang biasa dalam proses politik, dan saya sangat menghargai semua pihak. Maka dari itu, sekali lagi saya minta kepada seluruh pendukung Romer untuk tetap solid, tetap teguh dengan pendirian, rapatkan barisan di bawah. Pastikan 27 November yang akan datang kita akan jadi pemenang,” katanya penuh keyakinan.

    Pasangan Rohidin Mersyah dan Meriani yang dikenal dengan akronim Romer, maju dalam Pilkada 2024 dengan dukungan dari empat partai politik, yaitu Golkar, PKS, Hanura, dan PPP. Dalam situasi sulit ini, Rohidin meminta pendukungnya untuk tetap bersatu demi memenangkan kontestasi politik tersebut.

    Rohidin optimis bahwa strategi politiknya dan dukungan kuat dari Meriani mampu mengatasi tantangan, termasuk dampak kasus hukum yang membelitnya. Bagi Rohidin, perjuangan politik ini adalah ujian yang harus dihadapi dengan kekompakan dan tekad. (bs-zak/fajar)

  • Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan

    Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan

    Penertiban alat peraga kampanye di simpang Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/11/2024) dini hari. ANTARA/Shabrina Zakaria

    Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor, Jawa Barat, mulai membersihkan alat peraga kampanye pada Minggu dini hari bersamaan dengan memasuki masa tenang menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2024, Rabu (27/11).

    Ketua KPU Kota Bogor M. Habibi Zaenal Arifin di Kota Bogor, Minggu, menyatakan per hari ini pukul 00.00 WIB masa kampanye di Kota Bogor sudah selesai sehingga tidak boleh ada lagi kampanye dalam bentuk apa pun, baik pada pasangan calon gubernur/wakil gubernur maupun pasangan calon wali kota/wakil wali kota.

    “Seluruh titik di Kota Bogor, termasuk di wilayah hingga ke pelosok, kami bersihkan dari alat peraga kampanye, bukan lagi ditertibkan, bersama-sama KPU, bawaslu setempat, dan unsur pemerintah daerah,” katanya.

    Habibi mengimbau seluruh pasangan calon kepala daerah agar tidak lagi melaksanakan kampanye, baik dengan turun ke masyarakat, lewat alat peraga kampanye, maupun melalui media sosial.

    “Mohon menahan diri. Cukup kampanye di dua bulan kemarin. Mudah-mudahan masyarakat cukup efektif dalam menerima visi dan misi pasangan calon,” ujarnya.

    Penjabat (Pj.) Wali Kota Bogor Hery Antasari mengerahkan dinas terkait untuk membantu KPU, bawaslu setempar, hingga tim pemenangan pasangan calon untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye.

    “Biasanya masih banyak sisa APK yang belum dibersihkan. Ketika itu nanti terkumpul, kami akan kelola sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan para LO paslon dan KPU bagaimana sebaiknya,” jelasnya.

    Hery menegaskan bahwa pembersihan alat peraga kampanye di berbagai titik seperti di angkutan kota, tiang listrik, pagar, hingga tembok yang ditempeli stiker.

    “Sebagai kota yang sebelumnya tertib dan bersih, mari kembalikan ke tertib dan bersih juga,” ucapnya.

    Ketua Bawaslu Kota Bogor Herdiyatna mengatakan bahwa pihaknya tetap melakukan pengawasan hingga masa tenang, termasuk membantu membersihkan alat peraga kampanye bersama tim pemenangan pasangan calon Pilkada 2024.

    “Kalau ada yang membandel bicara potensi pelanggaran, tidak menutup kemungkinan kami tindak secara regulatif,” kata Herdiyatna.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai lawatan kenegaraan

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai lawatan kenegaraan

    Presiden RI Prabowo Subianto bersalaman dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (24/11/2024), dalam prosesi penyambutan kepulangan Presiden Prabowo dari rangkaian lawatan kenegaraan. ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai lawatan kenegaraan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 11:48 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Minggu pukul 05.30 WIB, setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk melakukan kunjungan kenegaraan.

    Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta menginformasikan ketibaan Presiden di Tanah Air disambut langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka beserta sejumlah anggota Kabinet Merah Putih.

    Sejumlah anggota kabinet, antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Agus Subianto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

    Wapres Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Presiden.

    “Selamat datang kembali Pak,” ujar mereka kepada Presiden.

    Presiden Prabowo yang tiba mengenakan setelah jas berwarna biru tua dan berpeci hitam itu segera menyalami Wapres beserta anggota kabinet yang menyambutnya dengan sapaan hormat dan hangat.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo telah melakukan kunjungan kerja ke enam negara sejak 8 November sampai dengan 23 November 2024. Dimulai dari Tiongkok untuk bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping, dilanjutkan ke Amerika Serikat berjumpa Presiden AS Joe Biden.

    Setelah itu, Presiden melanjutkan perjalanan untuk menghadiri dua konferensi internasional, masing-masing KTT APEC di Peru, dan KTT G20 di Brasil.

    Kepala Negara kemudian bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, lalu ke Persatuan Emirat Arab (PEA) untuk bertemu Presiden MBZ.

    Pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo berhasil membawa banyak potensi investasi dalam negeri serta kerja sama di berbagai sektor yang diproyeksikan berdampak positif pada masyarakat Indonesia, mulai dari bidang ketahanan pangan, gizi, kesehatan, teknologi, hingga energi.

    Presiden Prabowo meraih komitmen investasi senilai total 18,57 miliar dolar AS atau sekitar Rp294,80 triliun (asumsi kurs Rp15.880,00 per dolar AS) dari lawatannya selama 2 pekan terakhir.

    Sumber : Antara

  • KPU Kapuas distribusikan logistik pilkada untuk lima kecamatan terjauh

    KPU Kapuas distribusikan logistik pilkada untuk lima kecamatan terjauh

    Ketua KPU Kabupaten Kapuas Deden Firmansyah bersama forkopimda setempat secara resmi mendistribusikan logistik Pilkada 2024 untuk lima kecamatan terjauh di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu (23/11/2024). ANTARA/All Ikhwan

    KPU Kapuas distribusikan logistik pilkada untuk lima kecamatan terjauh
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mendistribusikan logistik dan surat suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 untuk lima kecamatan terjauh.

    “Distribusi untuk lima kecamatan terjauh, tersebar 56 desa dan 120 tempat pemungutan suara (TPS),” kata Ketua KPU Kabupaten Kapuas Deden Firmansyah di Kuala Kapuas, Minggu.

    Menurut dia, jumlah surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng untuk lima kecamatan tersebut sebanyak 86.442, yang terbagi 43.221 surat suara Pilkada Kapuas serta 43.221 surat suara Pilkada Kalteng.

    “Distribusi logistik ini merupakan bagian penting dari tahapan pilkada, terutama bagi daerah-daerah terpencil yang membutuhkan waktu lebih lama dalam pengiriman,” katanya.

    Deden menyebutkan lima dari sembilan kecamatan yang menjadi fokus distribusi awal adalah Kecamatan Kapuas Hulu, Timpah, Mandau Talawang, Pasak Talawang, dan Kapuas Tengah. Wilayah-wilayah ini memiliki aksesibilitas yang cukup menantang seperti jalur darat yang sulit ditempuh.

    Logistik yang didistribusikan mencakup surat suara, kotak suara, alat tulis, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Pengiriman logistik itu dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian untuk menjamin keamanan logistik hingga tiba di lokasi tujuan.

    Selain itu, KPU juga bekerja sama dengan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan pihak terkait untuk memastikan logistik diterima dalam kondisi baik dan tepat waktu.

    “Distribusi logistik ini adalah langkah krusial untuk memastikan setiap warga di Kabupaten Kapuas, termasuk di daerah terpencil, dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik,” katanya.

    KPU juga mengimbau seluruh petugas di lapangan untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas guna mendukung suksesnya Pilkada 2024.

    Dengan distribusi ini, dia berharap seluruh tahapan pemilihan berjalan lancar, transparan, dan demokratis.

    “Estimasi distribusi sesuai dengan jadwal, mulai Minggu hingga 25 November 2024. Harapan kami semoga distribusi ini berjalan lancar dan tidak ada kendala,” ucap Deden.

    Pada kesempatan itu KPU Kapuas juga mengingatkan kembali kepada seluruh tim pasangan calon untuk dapat melepas alat peraga kampanye (APK).

    “Kami sudah melayangkan surat kepada seluruh tim pasangan calon untuk melepas menjelang masa tenang, mulai Minggu, 24 November 2024,” kata Deden Firmansyah.

    Sumber : Antara

  • Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada

    Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (21/11/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

    Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 18:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf membeberkan sejumlah upaya untuk meminimalkan potensi konflik horisontal di tengah masyarakat berkenaan dengan Pilkada 2024.

    Dede saat dihubungi di Jakarta, Minggu, menuturkan bahwa upaya tersebut dilakukan berangkat dari sejumlah faktor yang kiranya dapat memicu terjadinya konflik terkait pilkada.

    Pertama, kata dia, konsistensi pengamanan di daerah yang masuk dalam peta kerawanan pilkada, sehingga pihak kepolisian perlu mensinergikan peta kerawanan dengan data yang dimiliki KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah.

    “Pihak pengamanan masuk, baik Babinsa Kamtibmas untuk mencari data atau informasi tentang potensi di dalam, kalau ada potensi di dalam itu bisa disampaikan ke calon lain untuk jangan masuk ke daerah sekitar situ,” ujarnya.

    Kedua, menurut dia, pentingnya netralitas penyelenggara pemilu hingga aparatur sipil negara (ASN) terhadap kontestasi Pilkada 2024.

    “Pesan-pesan dari kami adalah pihak penyelenggara, baik dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu daerah, tidak boleh ikut cawe-cawe di situ atau berpihak karena kalau berpihak pasti ada yang merasa dirugikan maka akhirnya konflik terjadi,” tuturnya.

    Ketiga, partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada 2024 untuk segera melapor bila menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran.

    Dia menyebut publik juga dapat memanfaatkan media sosial untuk melaporkan pelanggaran Pilkada 2024 agar memperoleh atensi yang cepat.

    “Sekarang publik ini punya alat yang namanya HP untuk memviralkan apapun. Nah, jadi publik juga bisa langsung kalau ada hal-hal yang kurang. Langsung saja divideokan, diviralkan, dan dilaporkan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini misalnya Bawaslu, Gakkumdu, dan sebagainya. Karena biasanya kalau itu sudah diviralkan, itu akan cepat mendapatkan tanggapan,” katanya.

    Terakhir, dia menyebut pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mencanangkan kembali komitmen para kontestan untuk siap menang dan kalah dalam pilkada.

    “Jadi kontestan pemilu juga harus mampu menyampaikan kepada timnya bahwa ‘kita siap menang, kita juga harus siap kalah’,” ucap dia.

    Saat ini, tahapan Pilkada 2024 telah memasuki masa tenang kampanye yang berlangsung selama tiga hari, 24—26 November 2024.

    Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada hari Rabu, 27 November 2024, diikuti 1.553 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Sumber : Antara

  • Politikus PKB Ini Tak Setuju Rencana Gibran Hapus PPDB Sistem Zonasi

    Politikus PKB Ini Tak Setuju Rencana Gibran Hapus PPDB Sistem Zonasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lalu Hadrian Irfani menolak usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghapus Sistem Zonasi dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Hadrian menegaskan, PPDB dengan Sistem Zonasi tidak perlu dihapus, tapi cukup dilakukan perbaikan dalam implementasi di lapangan. ”Permasalahan utama Sistem Zonasi PPDB bukan pada kebijakannya, tapi implementasinya,” kata Hadrian, Minggu (24/11/2024).

    Dia menilai, persoalan PPDB Sistem Zonasi di antaranya minimnya kapasitas sekolah, jumlah calon peserta didik melebihi kapasitas sekolah di daerah sehingga muncul ketidakadilan dan calon siswa kesulitan mendapatkan kursi di sekolah negeri yang terdekat. Kedua, sosialisasi minim sehingga calon siswa kurang mendapatkan infomasi secara lengkap.

    ”Ini membuat orangtua siswa bingung. Dampaknya di lapangan, timbul praktik kecurangan. Apalagi, pengawasan kurang,” ujarnya.

    Persoalan lain, penyebaran sekolah negeri tidak merata sehingga siswa yang tinggal jauh dari sekolah memiliki peluang kecil untuk diterima meskipun memiliki nilai baik. ”Saya menilai PPDB dengan Sistem Zonasi secara prinsip kebijakan itu bagus karena menekankan keadilan. Setiap warga negara bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang memiliki kualitas serta menghilangkan favoritisme,” tuturnya.

    Hal positif lain dari Sistem PPDB Zonasi untuk mendekatkan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi. ”Namun, sistem ini memang menghadapi tantangan seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah dan ketimpangan antarsekolah,” urainya.

    Karena itu, Lalu Hadrian mengusulkan perbaikan PPDB Sistem Zonasi dengan membuat fleksibilitas bagi daerah mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota yang tidak merata jumlah sekolah di setiap jenjangnya. ”Dengan kondisi jumlah sekolah yang tidak merata maka PPDB Sistem Zonasi jangan dibuat ketat. Jika di satu dua atau tiga kecamatan hanya ada satu SMP atau SMA maka jangan buat zonasi per kecamatan atau jarak, tapi diperluas meliputi tiga kecamatan,” katanya.

    Lalu Hadrian mengatakan, sekolah swasta juga dapat menjadi alternatif bagi siswa di luar zonasi. ”Pemerintah perlu menyusun skema kerja sama seperti model public-private partnership dengan memberdayakan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau sekolah swasta) dalam PPDB,” tuturnya.

    Namun, kata Lalu Hadrian, pemerintah harus membantu sekolah swasta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui bantuan tenaga pendidik bermutu, bantuan biaya operasional, bantuan sarana prasarana, dan memaksimalkan daya tampung.

    Menurutnya, kebijakan untuk memperluas kesempatan pendidikan sebenarnya sudah diatur di dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Namun, Permendikbud ini belum mengatur kriteria satuan pendidikan swasta yang layak dilibatkan untuk menambah daya tampung. ”Maka saya mendorong pemerintah bisa mewujudkan kesetaraan dua institusi pendidikan sekolah negeri dan swasta dengan membuat regulasi yang jelas,” katanya.

    Lalu Hadrian mengatakan, pekerjaan rumah (PR) terbesar pemerintah saat ini adalah memiliki data akurat dengan pemetaan sebaran satuan pendidikan di setiap jenjang dengan memperhitungkan jumlah calon peserta didik di daerah tersebut. ”Kemendikdasmen segera membuat data jumlah satuan pendidikan dan sebarannya di suatu daerah dan dibandingkan atau dihitung dengan kebutuhan calon peserta didik di setiap jenjangnya,” ujarnya. [hen/but]

  • Mahasiswa dan Ormas Singkawang serukan tolak politik uang

    Mahasiswa dan Ormas Singkawang serukan tolak politik uang

    Kampanye tolak politik uang di perempatan jalan Diponegoro Singkawang (ANTARA/Narwati)

    Mahasiswa dan Ormas Singkawang serukan tolak politik uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 19:13 WIB

    Elshinta.com – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), mahasiswa dan organisasi masyarakat (ormas) Kota Singkawang menyerukan agar masyarakat kota setempat untuk menolak politik uang menjelang hari H Pilkada 2024 yang dihelat pada 27 November 2024.

    “Hari ini kita melakukan kampanye gerakan menolak politik uang dalam Pilkada 2024,” kata Koordinator JPPR Singkawang, Rubi Ismayanto, di Singkawang, Minggu.

    Dia berharap agar masyarakat Singkawang cerdas dalam menentukan pilihannya dengan mendatangi tps pada tanggal 27 November untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya masing-masing.

    “Masyarakat jangan mau diiming-imingi dengan uang baru mau datang ke tps,” ujarnya.

    Menurutnya, pemimpin yang dipilih dengan menggunakan uang sudah dipastikan tidak akan amanah.

    “Gerakan yang kita lakukan adalah secara spontan yang dilaksanakan di tiga titik, seperti di depan Kantor Walikota, simpang lampu merah Jalan Alianyang dan perempatan Jalan Diponegoro,” ucapnya.

    Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Singkawang, Juhriansyah mengatakan, perlunya kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang adalah suatu tindakan yang harus dilakukan.

    “Masyarakat harus cerdas menentukan pemilih dan pilihan serta jangan mudah di iming-imingi dengan uang dan jangan mau suara kita dihargai pada saat pemilihan tetapi pikirkan dampaknya selama 5 tahun kedepan,” katanya.

    Dia mengimbau kepada masyarakat Singkawang agar bijak dan cerdas dalam memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2024.

    Sumber : Antara

  • Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc

    Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). (ANTARA/HO-KWP)

    Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menolak usulan untuk mengubah status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga ad hoc.

    “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada kita, bahwasanya Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Itu termaktub dalam Pasal 22E Ayat 5,” kata Zulfikar di Jakarta, Minggu.

    Pernyataan tersebut merespons usulan KPU dan Bawaslu agar menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.

    Menurut dia, segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Zulfikar menyatakan bahwa evaluasi terhadap penyelenggara pemilu memang harus terus dilakukan, namun bukan berarti mengubah statusnya dari lembaga tetap menjadi lembaga ad hoc.

    “Terutama (evaluasi) dalam rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu di semua tingkatan agar menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, capable, dan profesional, serta tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Sehingga bisa menghasilkan pemilu yang makin berkualitas dan legitimate,” ucap dia.

    Alih-alih mengubah status KPU dan Bawaslu dari lembaga tetap menjadi lembaga ad hoc, Zulfikar mendorong evaluasi secara menyeluruh terhadap rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

    Usulan KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc muncul karena pelaksanaan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan serentak di tahun 2024 ini.

    Dengan demikian, tidak ada lagi perhelatan pesta demokrasi dalam waktu dekat dan demi menghemat anggaran negara.

    Terkait hal tersebut, Zulfikar menambahkan bahwa penyelenggara pemilu justru akan semakin kokoh keberadaannya apabila ide pemisahan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal bisa diwujudkan dalam revisi UU Pemilu.

    “Tugas penyelenggara pemilu itu bukan hanya saat masuk tahapan pileg, pilpres, dan pilkada. Di tahun-tahun tidak menyelenggarakan pemilihan, KPU dan Bawaslu serta DKPP bisa fokus untuk meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur kepemiluan melalui kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, kajian, edukasi, dan literasi,” kata Zulfikar.

    Sumber : Antara

  • Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok

    Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok

    Paslon nomor urut 1 mengenakan kaos bergambar Imam Budi Hartono-Ririn. (foto: ist)

    Kampanye terakhir massa pendukung paslon Imam – Ririn nyaris bentrok dengan massa pendukung paslon Supian – Chandra

    Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 23 November 2024 – 14:43 WIB

    Elshinta.com – Depok-Kampanye Pilkada Serentak 2024  berakhir  pada Sabtu 23 November 2024. Pada masa berakhir kampanye, seluruh paslon bertarung mengeluarkan seluruh kekuatan mereka.

    Seperti pada kampanye akhir pasangan calon  (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Jawa Barat, pada Pilkada 2024, massa Paslon nomor urut 1 mengenakan kaos bergambar Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafi mengular di jalan Margonda Raya menuju Lapangan Mahakam, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (23/11/2024).

    Massa kampanye akhir paslon nomor 1 Imam- Ririn yang konvoi di jalan Margonda dengan tenang, tiba-tiba saja nyaris bentrok dengan massa yang mengenakan kaos nomor 2 massa paslon nomor 2 yang tengah melakukan flash mob.

    Beruntung ada pihak kepolisian yang mengamankan hingga bentrok fisik massa paslon 1 Imam – Ririn, dan paslon 2 Supian dan Chandra dapat diatasi.

    Antoni Subagyo, mantan  Ketua DPC partai Gelora Pancoran Depok (2020-2023) yang kini sebagai fungsionaris di Partai Gerlora Pancoran Depok, mengatakan bahwa mass nomor 2 tengah melakukan flash mob.

    “Jadi sebuah hal yang wajar, tiba-tiba bertemu dengan massa kampanye nomor 1 yang menuju lapangan mahakam. Alhamdulillah semuanya berjalan baik,” tutur Antoni menjelaskan massa nomor 2 yang bertemu dengan massa nomor 1.

    Massa kampanye akbar Imam – Ririn, berlanjut menuju Lapangan Mahakam, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. 

    Sesampai di Lapangan Mahakam, rombongan paslon nomor 1 disambut massa di dalam Stadion Mahakam, Sukmajaya, Depok. Terlebih saat Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok nomor urut 1, Imam Budi Hartono – Ririn Farabi Arafiq datang menyapa.

    Massa yang sebelumnya menepi langsung mengumpul ket engah. Massa ingin melihat Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2025-2030 dari dekat. 

    Ketua DPP Bidang Ormas dan Kepemudaan Partai Golkar, Fadh Arafiq menegaskan, berdasarkan informasi intelejennya massa Imam – Ririn mencapai 30.000 orang.

    “Ini tanda-tanda kemenangan Imam – Ririn sudah di depan mata. Apalagi, Partai Golkar dan PKS terus kompak hingga saat ini. Kami sudah tidak ragu lagi dengan PKS. Kita harus menang, menang, menang dan lanjutkan,” tegas Fadh Arafiq saat berorasi di atas panggung di hadapan massa yang jumlahnya diperkirakan mencapai 30 ribu massa paslon nomor 1.

    Dalam kampanye Akbar Imam – Ririn turut hadir semua ketua partai pendukung, PKS, Partai Golkar, PBB, PKN dan Partai Masyumi. Tak lupa juga hadir relawan dan komunitas ikut memadati Stadion Mahakam.

    Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq mempunyai visi dan misi Depok Berkarya, Sejahtera Untuk Semua.

    “Untuk misi Imam Ririn ada lima poin untuk bangun Depok secara bareng-bareng,” kata Imam.

    Imam menyebutkan lima poin misi pasangan calon nomor urut 1 yang pertama, meningkatkan karya pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang berkualitas, merata dan berkelanjutan.

    Kedua, memantapkan tatakelola pemerintahan yang melayani, cekatan, profesional, dan berintegritas.

    “Ketiga Imam Ririn membangun masyarakat yang berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan keluarga,” tutur Imam.

    Lebih lanjut untuk misi keempat, mewujudkan masyarakat madani yang sehat, cerdas, dan bahagia.

    Kemudian yang kelima, mengembangkan kawasan perkotaan yang aman, bersih, hijau, dan ramah lingkungan. 

    Selain itu juga pasangan Imam -Ririn juga akan melanjutkan program kepimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, yakni melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC).

    “Kota Depok sudah mencapai UHC. Pencapaian ini, warga Depok khususnya, bisa berobat gratis dengan KTP, ” kata Imam.

    Selanjutnya kata Imam, program satu keluarga satu sarjana. Lalu kartu Depok sejahtera atau KDS pun dilanjutkan karena banyak warga yang menginginkan program tersebut dilanjutkan di masa periode Imam – Ririn nanti.

    “Lanjutkan KDS dan canangkan Kartu Yatim Sejahtera. Lanjutkan pembangunan sekolah negeri di Kota Depok baik, SMP negeri. Dan SMA negeri yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa,” sambung dr Ririn.

    Kemudian dr.Ririn juga menyebut akan melaksanakan pembangunan Eco Park dan penataan kawasan heritage budaya di Kota Depok.

    “Kami komitmen juga bangun jalan untuk terusan Jalan Juanda ke Kukusan, dan bangun jalan layang dan  alternatif pelebaran Jalan Raya Sawangan,” tuturnya.

    Selain itu, untuk perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia, Imam Ririn akan memberikan bantuan modal bagi perempuan kepala keluarga. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain