Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Jangan golput, pastikan Pilkada berjalan aman dan lancar

    Jangan golput, pastikan Pilkada berjalan aman dan lancar

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Ketua MRP Papua Barat Daya: Jangan golput, pastikan Pilkada berjalan aman dan lancar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 14:05 WIB

    Elshinta.com – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Alfons Kambu, mengimbau seluruh masyarakat di wilayahnya untuk menggunakan hak pilih mereka pada kontestasi Pilkada Serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024. Dalam pernyataannya, Alfons Kambu menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut.

    “Jangan Golput, karena suara anda akan menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan,” ujar Alfons Kambu. 

    Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. “Keamanan harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, hingga wilayah pemerintahan masing-masing,” tambahnya.

    Selain itu, ia meminta masyarakat untuk berperan aktif mengawal proses demokrasi, mulai dari pemungutan suara di TPS hingga penghitungan suara di tingkat PPD dan KPU. “Mari kita bersama-sama menjaga surat suara kita agar prosesnya berjalan transparan dan jujur,” tegasnya.

    Kepada pemerintah daerah, Alfons meminta agar sosialisasi mengenai keamanan diperkuat, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi atau merasa curiga terhadap pihak lain. Alfons juga mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjaga netralitas dan independensi dalam menyelenggarakan pemilu.

    “Netralitas dan independensi KPU adalah harapan utama masyarakat Papua Barat Daya. Semua keputusan dan tindakan KPU harus berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

    Ia juga menyinggung keputusan MRP Papua Barat Daya pada 6 September 2024, dengan Nomor Putusan 10 Tahun 2024, yang dianggapnya sebagai hal wajar untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum.

    Untuk menjamin kelancaran pemilu, Alfons meminta pemerintah pusat untuk memperketat keamanan di seluruh wilayah pada hari pemungutan suara. “Personel keamanan yang sudah dikirim ke daerah-daerah sudah cukup, tetapi pengawasan dan pengetatan pengamanan sangat penting, terutama menjelang hari pencoblosan,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan masyarakat dan pihak terkait untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu konflik, seperti peredaran minuman keras, mobilisasi massa, atau kelalaian dalam menjaga kotak suara.

    “Kami di MRP tidak berpolitik, tetapi kami memahami dinamika politik. Oleh karena itu, saya mengimbau semua pihak untuk patuh pada aturan demi keberhasilan pemilu yang damai dan demokratis,” tutup Alfons Kambu.

    Imbauan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat Papua Barat Daya dalam menyongsong pemilu serentak dengan penuh semangat demokrasi, rasa aman, dan persatuan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jelang Pencoblosan, Khofifah-Emil Berziarah ke Makam Bung Karno Blitar

    Jelang Pencoblosan, Khofifah-Emil Berziarah ke Makam Bung Karno Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Tiga hari menjelang pencoblosan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak berziarah ke Makam Bung Karno Kota Blitar, Minggu (24/11/2024).

    Pada ziarah ini, Khofifah dan Emil khusyuk memanjatkan doa, serta menaburkan bunga di pusara sang proklamator bangsa. Khofifah menegaskan bahwa ziarah yang dilakukannya adalah bentuk napak tilas.

    Ziarah yang digelar oleh Khofifah-Emil ini hanya diikuti oleh sejumlah orang saja. Terlihat ada juga Calon Wakil Bupati Blitar, Abdul Ghoni yang ikut menemani Khofifah-Emil berziarah di Makam Bung Karno Kota Blitar.

    Tak hanya itu, bersama sejumlah tim, Khofifah juga mengenang sosok yang akrab disapa Bung Karno sebagai sosok pemimpin yang mengutamakan kerukunan dan persatuan serta dekat dengan ulama.

    “Bung Karno adalah sosok teladan bagi kita semua. Dimana beliau sangat mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Bahkan dalam satu sejarah diceritakan, beliau sempat sangat risau dengan hubungan antar tokoh bangsa, yang setiap kali ada beda pendapat kerap kali membuat suasana meruncing,” kata Khofifah.

    Atas kondisi itu, beliau kemudian berkonsultasi dengan ulama yang saat itu ditemui adalah KH Wahab Chasbullah di Jombang. Saat silaturrahim, Bung Karno mencurahkan kerisauannya. Bahwa kondisi tersebut cukup berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka di tahun 1945.

    “Oleh Kiai Wahab, Bung Karno diberikan saran. Bahwa karena saat itu sedang bulan puasa, maka bagaimana kalau digelar silaturahmi nasional di bulan syawal. Namun menyebutnya bukan sekedar silaturahmi namun adalah Halal bi Halal di bulan Syawal,” cerita Khofifah.

    “Jadi yang pertama kali menyarankan halal bi halal adalah Kiai Wahab, dan yang pertama kali melaksanakan Halal bi Halal adalah Bung Karno. Yang kemudian dilakukan di semua lini hingga saat ini setiap di bulan syawal untuk merekatkan kembali silaturahmi, persaudaraan dan saling maaf-memaafkan,” imbuh Khofifah.

    Secuil cerita sejarah tersebut sekaligus menjadi bukti bagaimana sosok Bung Karno yang begitu dekat dengan ulama khususnya ulama NU. Bahwa umara dan ulama memang tidak bisa dipisahkan. “Hal ini juga menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa beda pendapat boleh, namun tidak boleh sampai memecahkan persatuan dan persaudaraan di antara kita semua,” kata Khofifah. (owi/kun)

  • Disperpusip Jatim Bagikan Digital Library ke Forkopimda, PKK, dan DWP Ngawi

    Disperpusip Jatim Bagikan Digital Library ke Forkopimda, PKK, dan DWP Ngawi

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jatim kembali membagikan digital library di Kabupaten Ngawi.

    Setelah memberikan kepada 102 perpustakaan di lingkup sekolah, desa, pondok pesantren (ponpes) dan titik layanan publik, kini Disperpusip Jatim membagikan digital library kepada jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. Ngawi.

    Penyerahan digital library berupa acrylik barcode itu diserahkan Kepala Disperpusip Jatim, Ir. Tiat S. Suwardi, MSi kepada jajaran Forkopimda, PKK dan DWP Kab. Ngawi di sela-sela serah terima jabatan (Sertijab) Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Ngawi di Pendopo Wedya Graha, Kab. Ngawi.

    Kepala Disperpusip Jatim, Ir. Tiat S. Suwardi, MSi mengatakan, masing-masing penerima mendapatkan digital library dengan jumlah bervariasi. Untuk Polres Ngawi mendapatkan 307 buku digital, Sekretariat DPRD Ngawi mendapatkan 297 buku digital dan Pengadilan Negeri Ngawi mendapatkan 250 buku digital.

    Lalu untuk Batalyon Armed 12 Kostrad Ngawi mendapatkan 229 buku digital, Kejaksaan Negeri Ngawi sebanyak 271 buku digital serta Kodim 0805 Ngawi sebanyak 226 buku digital.

    “Selain itu, DWP Ngawi sebanyak 266 buku digital dan untuk PKK mendapatkan 280 buku digital. Jadi secara keseluruhan rata-rata kami memberikan diatas 250 buku digital,” ujar Tiat.

    Tiat yang sebelumnya juga menjabat sebagai Pjs. Bupati Ngawi dan berakhir 23 November 2024 itu menegaskan, penyerahan digital library kepada jajaran Forkopimda, PKK dan DWP Ngawi itu bertujuan mendorong masyarakat Kab. Ngawi semakin tumbuh minat bacanya sesuai era saat ini. Upaya itu untuk memudahkan masyarakat dengan mengakses digital library lewat genggaman handphone.

    “Kami berharap agar dengan banyaknya digital library di tengah-tengah masyarakat, maka diharapkan semakin semaraknya gemar membaca masyarakat bisa terwujud,” ujarnya.

    Tiat menjelaskan, sampai saat ini pihaknya sudah banyak memberikan digital library di berbagai lembaga dan masyarakat. Upaya itu dilakukan untuk memasifkan minat baca masyarakat.

    “Ini jadi harapan kami agar literasi buku dalam bentuk digital dapat dinikmati oleh masyarakat Jatim. Kami membagikan ini yakni berupaya mendekatkan sarana dan prasarana membaca kepada masyarakat secara mudah,” ujarnya.

    Untuk melaksanakan program tersebut, pihaknya sudah memberikan buku digital dalam bentuk web layanan digital library. Bantuan tersebut diberikan berkat kolaborasi lembaganya dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jatim.

    Kegiatan ini juga bagian dari peningkatan kegemaran membaca di Jatim. Salah satunya melalui gerakan Perpustakaan Kagem Moco Mlebet Griyo (PERCOYO). Dimana gerakan tersebut agar masyarakat dapat membaca dimanapun berada, baik di rumah, sekolah, kantor maupun tempat lainnya.

    “Kami tidak sendirian. Kami dibantu dan berkolaborasi dengan IKAPI,” tuturnya.

    Saat ini, sebut Tiat, tingkat kegemaran membaca (TGM) dan indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Jatim berada pada posisi sedang. Nilainya sebesar 69,78 untuk TGM dan 76,71 untuk IPLM.

    “Data tersebut merupakan hasil kajian perpusnas tahun 2023. TGM dan IPLM Jatim lebih tinggi dibanding nasional. Kalau nasional TGM nya 66,77 dan IPLM-nya 69,42,” ujar Tiat.

    Meski begitu, pihaknya tidak ingin berpuas diri. Lembaga yang ia pimpin akan terus menggenjot dua indikator kesuksesan sebuah perpustakaan.

    “Yang jelas, kami akan berjuang terus bersama dengan kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk meningkatkan minat baca masyarakat hingga menjadi sebuah budaya. Karena, dengan tingginya minat baca masyarakat akan mampu membangun kesejahteraannya,” pungkas Tiat. [tok/beq]

  • Menag Minta Jemaah Haji Indonesia Tak Ditempatkan di Mina Jadid

    Menag Minta Jemaah Haji Indonesia Tak Ditempatkan di Mina Jadid

    Makkah (beritajatim.com) – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Banyak hal dibicarakan dalam pertemuan itu, salah satu di antaranya tentang rencana pelaksanaan haji 2025.

    Terkait dengan haji 2025, Menag memohon kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi agar di musim haji 2025 tak menempatkan jemaah haji Indonesia di kawasan Mina Jadid. “Alhamdulillah (Permohonan) itu diapresiasi,” kata Menag, Nasaruddin mengutip Kemenag.go.id.

    “Alhamdulillah kami melakukan pertemuan dengan Menteri Haji, dr Tawfiq Al Rabiah. Alhamdulillah kami diterima dengan baik di Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram itu ada tempat pertemuan yang sangat luar biasa,” tambah Nasaruddin di Makkah, Minggu (24/11/2024) malam.

    Menag menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Menteri Tawfiq berlangsung sangat akrab, lengkap dengan jamuan makan malam. Diskusi berlangsung cukup panjang, lebih dari satu jam.

    “Kita membicarakan banyak hal, antara lain: beliau meminta Kemenag RI untuk lebih siap menghadapi haji mendatang. Sebab, akan ada penyempurnaan-penyempurnaan,” katanya.

    Selain Menag, hadir dalam pertemuan terbatas ini, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muchammad Irfan Yusuf, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Dubes RI di Saudi Abdul Aziz, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, dan Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam.

    Sejumlah poin penting yang dibicarakan Menag RI dan Menhaj Saudi di antaranya, pertama, Menag meminta agar jemaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid. “Alhamdulillah itu diapresiasi,” tegas Menag.

    Kedua, Menag meminta penambahan jumlah petugas. Menurutnya, banyak jemaah Indonesia yang lanjut usia saat beribadah haji. Sehingga, perlu petugas yang memadai untuk memberikan pendampingan dan pelayanan, termasuk dari unsur dokter dan tenaga medis kesehatan.

    “Minimal (jumlahnya) dipertahankan seperti haji tahun lalu (2024) dengan segala konsekuensinya, karena kami perlu pelayan jemaah haji yang sudah banyak berumur,” ucap Menag.

    “Tanggapan Menteri Haji (Arab Saudi) akan mempertimbangkan mengingat kenyataannya seperti itu. Pemerintah Saudi menurut informasi akan mengurangi 50% dari total kuota petugas. Tapi malah justru kita minta ditambahkan dan itu akan dipertimbangkan dengan alasan alasan tadi. Mudah-mudahan berhasil perjuangan kita,’ tambah Menag.

    Masjidil Haram Makkah saat musim haji tahun 2024. Foto: Ainur Rohim

    Ketiga, Menag dan Menhaj berdiskusi tentang murur. Menag melihat Murur, jika diperbolehkan oleh fatwa MUI, akan lebih melancarkan pergerakan jemaah haji.

    Keempat, diskusi tentang Dam. Menag menyampaikan bahwa di Indonesia, ada kajian bahwa Dam boleh dilaksanakan di Indonesia. Artinya, kambing Dam dipotong di Indonesia, dan dagingnya didistribusikan ke warga Indonesia.

    “Kata Menteri Haji, tergantung. Kalau misalnya pertimbangan ulama setempat menganggap itu boleh, kami tidak ada masalah. Malah lebih ringan: mengurangi beban kami dan menambah manfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri,” jelas Menag.

    “Sekali lagi, apakah itu sudah dibenarkan oleh fatwa MUI? Ini kami akan diskusikan,” lanjutnya.

    Kepada Menhaj Tawfiq, Menag sempat menanyakan apakah ada negara yang menerapkan Dam seperti itu? Menhaj Saudi menjelaskan bahwa ada, tapi secara sporadis, termasuk Turki, juga banyak melaksanakan hal yang sama.

    Kelima, Tanazul. Isu ini juga dibahas dalam pertemuan Menag dan Menhaj. Menteri Tawfiq, kata Menag, menjelaskan bahwa kebijakan Tanazul diserahkan ke Indonesia. “Kalau memang itu lebih siap, sebetulnya lebih bagus, melonggarkan pergerakan di Mina,” ucap Menag.

    Isu keenam yang didiskusikan adalah terkait maskapai penerbangan. Keduanya mendiskusikan kemungkinan penggunaan Garuda dan Saudia, serta maskapai lain sebagai alternatif.

    Ketujuh, Menteri Tawfiq mengimbau Indonesia segera kontrak layanan hotel jika ingin mendapat lokasi lebih dekat, khususnya ke Masjid Nabawi di Madinah. Perlu lebih cepat karena pendekatannya adalah first come first served, siapa cepat akan dapat layanan lebih awal.

    Pertemuan Menag dan Menhaj Saudi di Masjidil Haram tidak hanya membahas urusan haji. Kedua tokoh ini juga membincang masalah pemberdayaan umat.

    Menag Nasaruddin mengaku punya pandangan yang sama dengan Menhaj Tawfiq berkenaan perlunya upaya mengangkat harkat dan martabat umat Islam, bukan saja di Indonesia dan Saudi Arabia, tapi juga dunia Islam.

    Kepada Menteri Tawfiq, Menag usul agar bisa dibangun Museum Hadits di Masjid Istiqlal, seperti yang ada di Madinah. “Menhaj bertanya ada tidak space untuk dibangun? Saya bilang ada dan lengkap,’ ujar Menag.

    “Dalam waktu dekat ini, insya Allah beliau akan melakukan pendekatan – pendekatan, kemungkinan untuk kita membuka Museum Hadits di Istiqlal,” sambungnya.

    Selain Makkah, Menag juga akan melakukan kunjungan kerja ke Madinah. Menhaj Tawfiq meminta Menag untuk mengunjungi beberapa tempat penting di Kota Nabi. Menhaj Tawfiq bahkan langsung menghubungi sejumlah pihak terkait di Madinah. [air]

  • Aktif Lagi Jadi Bupati Lamongan, Yes Cek Kesiapan Musim Tanam Pertama

    Aktif Lagi Jadi Bupati Lamongan, Yes Cek Kesiapan Musim Tanam Pertama

    Lamongan (beritajatim.com) – Yuhronur Efendi atau Yes kembali aktif sebagai Bupati Lamongan setelah masa cuti kampanye Pilkada 2024 berakhir tanggal 23 November kemarin. Hari pertama kerja, Yes langsung tancap gas, dengan melakukan koordinasi dengan Dinas PU Sumber Daya Air (PU SDA) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Senin (25/11/2024).

    Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas PU SDA Lamongan tersebut, membahas mengenai persiapan yang telah dilakukan untuk mendukung petani dalam menghadapi musim tanam pertama.

    “Rapat koordinasi tentang kesiapan musim tanam yang pertama saat ini. Sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta kesiapan untuk ketersediaan air yang tadi dijelaskan oleh kepala Dinas PU SDA,” kata Pak Yes.

    Kepala DKPP Lamongan, Mochammad Wahyudi, menjelaskan ada dua sekema dukungan kepada petani untuk menghadapi musim tanam pertama.

    Pertama adalah dengan memanfaatkan air bengawan solo untuk menunjang lahan pertanian yang berada di sekitar Bengawan Solo. Caranya dengan memanfaatkan mesin pompa air untuk mengalirkan air Bengawan Solo ke lahan pertanian.

    “Lamongan ini ada 2 belahan, pertama adalah belahan utara, yang sumber airnya adalah aliran Bengawan Solo.
    Sekarang sudah banyak yang tanam dan usianya sudah ada yang mekatak (mulai berbuah), yang baru tanam juga ada,” kata Wahyudi.

    Sementara untuk pertanian di Lamongan bagian selatan, pada musim tanam pertama seperti saat ini lebih mengandalkan curah hujan, karena kecukupan air dari waduk dan embung saat awal musim hujan sangat kurang.

    “Masyarakat di wilayah selatan sudah biasa untuk tanam di musim penghujan awal, itu sudah mulai dengan sistem gejik atau gadu. Itu sudah mulai nanam semua sekarang,” tuturnya.

    Wahyudi berharap intensitas hujan tidak tersendat, agar padi yang ditanam para petani di wilayah selatan bisa tumbuh dengan baik.

    “Karena kalau kemudian sekarang hujan, masyarakat sudah tanam, kemudian hujannya telat misalnya sampai 10 hari, tanamannya bisa mati atau dimakan tikus,” ucapnya.

    Namun untuk mengatasi persoalan tersebut, kata Wahyudi, pihaknya sudah mempersiapkan langkah untuk jangka panjang. Yakni dengan memberikan bantuan sumur untuk pertanian.

    “Kita mulai tahun 2024 ini mencari titik-titik yang ada sumber airnya di bawah tanah. Kita ada program sumur pantek. Kita tahun 2024 ini ada 35 titik sumur, mulai dari Kecamatan Sukorame sampai ke Kecamatan Tikung,” kata Wahyudi.

    Sementara Kepala Dinas PU SDA Lamongan, Gunadi, menambahkan bahwa untuk menunjang pertanian di wilayah selatan, juga dikakukan dengan mengoptimalkan irigasi teknis dari Waduk Gondang dan Waduk Prijetan.

    “Untuk irigasi teknis dari Waduk Gondang dan Waduk Prijetan sampai hari ini tidak boleh dikeluarkan, karena debit airnya tinggal sedikit, sehingga kalau nanti dikeluarkan, akan lebih berbahaya (menyebabkan kerusakan tanggul),” ujarnya.

    Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian dan tambak di wilayah Bengawan Jero, kata Gunadi, pihaknya sudah mengalirkan air dari Bengawan Solo sejak beberapa hari lalu.

    “Sekarang komdisinya sungai-sungai primer di Bengawan Jero sudah hampir 80 persen terisi semua. Tinggal membagi ke petak-petak yang kecil-kecil,” ucap Gunadi. [fak/beq]

  • PPS Bandaran Dipecat, KPU Pamekasan Langsung Gelar PAW

    PPS Bandaran Dipecat, KPU Pamekasan Langsung Gelar PAW

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandaran, Tlanakan, Pamekasan.

    PAW tersebut dilakukan KPU Pamekasan, karena ketua PPS Desa Bandaran, M Yusuf dinilai melanggar kode etik akibat mendukung salah satu pasangan calon (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) Pamekasan.

    Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua PPS Desa Bandaran, Tlanakan, diketahui setelah adanya laporan dari Tim Pemenangan Pasangan KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) di Kantor KPU Pamekasan, Jl Brawijaya 34 Pamekasan, Sabtu (23/11/2024).

    Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah dan langsung diganti oleh calon anggota PPS lainnya, Suhaimi dan langsung dikukuhkan di Kantor KPU Pamekasan, Minggu (24/11/2024) kemarin.

    “Untuk personil PPS yang terbukti melakukan pelanggaran, sudah diganti dengan status PAW, serta personil baru dikukuhkan langsung oleh KPU Pamekasan,” kata Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tlanakan, M Rokib, Senin (25/11/2024).

    Lebih lanjut dijelaskan sosok pengganti tersebut merupakan personil yang tercatat dalam daftar tunggu sebagai calon anggota PPS Desa Bandaran, Tlanakan. “Proses PAW ini dilakukan cepat, tapi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. [pin]

  • Kurang Sebulan, Realisasi Belanja Anggaran Pemkab Blitar Masih 73 Persen

    Kurang Sebulan, Realisasi Belanja Anggaran Pemkab Blitar Masih 73 Persen

    Blitar (beritajatim.com) – Kurang sebulan lagi tahun 2024 akan berakhir. Namun hingga tanggal 23 November 2024 ini, realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar masih mencapai 73,40 persen.

    Tercatat per tanggal 23 November 2024, realisasi belanja anggaran Pemkab Blitar mencapai Rp2,1 Triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Blitar, Rini Syarifah saat memimpin apal upacara pada Senin (25/11/2024).

    “Pada sisa waktu efektif yang kurang dari satu bulan ini mari kita bekerja lebih keras lagi agar penyerapan anggaran bisa maksimal dan optimal. karena ada batas waktu, maka diharapkan perangkat daerah dapat melakukan pengecekan terhadap seluruh program/kegiatan mana yang terdapat kendala,” kata Rini Syarifah, Bupati Blitar.

    Selain menyampaikan data realisasi belanja, Bupati Blitar juga membeberkan realisasi pendapatan Pemkab hingga tanggal 23 November 2024. Tercatat realisasi pendapatan Pemkab Blitar sampai dengan 23 November 2024 mencapai 83,09% atau sebesar Rp2,2 Triliun.

    “Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara,” jelasnya.

    Laporan keuangan ini imbuhnya tidak hanya sekedar dokumen administratif, tetapi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang kita jalankan.

    Bupati Blitar pun meminta semua pihak untuk bahu-membahu memenuhi target realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah kabupaten. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun diharapkan terjalin di akhir tahun ini, sehingga diharapkan dengan begitu realisasi pendapatan dan belanja Pemkab Blitar bisa mencapai 100 persen.

    “Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan ini. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antar OPD sangat diperlukan agar proses pengumpulan data, penyusunan, serta validasi laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar. Semua data keuangan yang ada di OPD harus tercatat dengan jelas dan akurat untuk mendukung laporan yang akuntabel,” tutupnya. [owi/aje]

  • Ratusan Camat – Lurah di Jakarta Dimutasi, Lukman Simanjuntak: Kok Mirip Strategi Ala Pilpres?

    Ratusan Camat – Lurah di Jakarta Dimutasi, Lukman Simanjuntak: Kok Mirip Strategi Ala Pilpres?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos Lukman Simanjuntak kembali menyampaikan kritik tajam terkait dinamika politik Indonesia, menyinggung soal Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Dikatakan Lukman, ada beberapa langkah Jokowi yang menurutnya mencerminkan strategi politik tertentu.

    Perhatian Lukman tak luput pada penundaan Pilkada serentak, di mana kepala daerah yang masa jabatannya berakhir digantikan oleh ratusan Penjabat (Pj) melalui mekanisme penunjukan.

    “Jelang pilpres, Pilkada ditunda, lalu kepala daerah peraih suara terbanyak, diganti ratusan Pj via penunjukan,” ujar Lukman dalam keterangannya di aplikasi X @hipohan (25/11/2024).

    Menurutnya, langkah tersebut memberikan keuntungan besar bagi pasangan calon yang didukung oleh pihak mantan Presiden Jokowi.

    “Alhasil pasangan yang didukung Mulyono menang telak,” cetusnya.

    Lukman juga menyentil kebijakan mutasi ratusan camat dan lurah oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta menjelang Pilkada di ibu kota.

    Ia mempertanyakan apakah langkah ini merupakan bagian dari strategi serupa yang digunakan sebelumnya.

    “Kini jelang Pilkada Jakarta, mendadak Pj Gubernur, mutasi ratusan camat dan lurah, kok mirip strategi ala Pilpres?,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, telah melantik 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Pelantikan ini dilakukan meskipun Teguh baru menjabat kurang dari satu bulan, sejak 20 Oktober 2024.

  • Agar Bisa Naik Predikat Kota Layak Anak, Begini Strategi Pj Wali Kota Kediri

    Agar Bisa Naik Predikat Kota Layak Anak, Begini Strategi Pj Wali Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri memberikan pengarahan saat Rapat Koordinasi Kota Layak Anak, yang bertempat di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, Senin (25/11/2024). Pada rapat koordinasi ini juga mendatangkan narasumber yakni Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Tri Wahyu Liswati.

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa selama 6 tahun berturut-turut, dari tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Kediri telah memperoleh predikat Kota Layak Anak tingkat Madya.

    Tentu ini menjadi sebuah bukti bahwa Kota Kediri telah memiliki komitmen kuat dalam memberikan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dari bahaya, dan penghormatan atau penghargaan terhadap eksistensi anak. Namun di sisi lain, semestinya juga dilakukan monitoring dan evaluasi terkait program kebijakan yang telah dijalankan selama ini.

    “Apa yang menjadi penghambat Kota Kediri naik predikat Kota Layak Anak harus dicari dan mungkin ada program dan kebijakan yang belum terlaksana di Kota Kediri. Bahkan pada bagian mana yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaannya, sehingga dapat memenuhi 24 indikator dan mampu mendorong naiknya predikat Kota Kediri,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, dengan hadirnya narasumber Tri Wahyu Liswati dari DP3AK Provinsi Jawa Timur yang akan membahas terkait upaya apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas program kebijakan Kota Kediri menuju Kota Layak Anak.

    Rapat Koordinasi Kota Layak Anak di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri

    Zanariah berharap, OPD yang hadir dalam rapat koordinasi ini dapat ikut berpartisipasi aktif dan bisa menyampaikan berbagai studi kasus yang ditemui di lapangan, yang mungkin menjadi kendala selama ini.

    Di samping itu, Pj Wali Kota Kediri menekankan bahwa tentu menjadi Kota Layak Anak bukanlah semata-mata tujuan utama yang ingin dicapai. Namun, yang terpenting adalah sistem pembangunan yang ada serta seluruh program kebijakan Pemkot Kediri dapat menjamin hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.

    Komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan ini sebaik-baiknya dapat melibatkan anak-anak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, hal itu akan membawa Kota Kediri menjadi Kota Layak Anak. Tidak hanya sekedar predikat, namun sudah menjadi value yang melekat di Kota Kediri.

    “Terakhir, saya juga minta, tingkatkan terus kolaborasi dan sinergi antar OPD serta dengan berbagai stakeholder, tepikan ego sektoral dalam mendukung implementasi program kebijakan. Semoga, dengan berbagai upaya yang kita lakukan bersama, seluruh anak di Kota Kediri terpenuhi hak-haknya, bertumbuh dan berkembang baik, berprestasi, hingga menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing” tutupnya.

    Hadir pula, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri Arief Cholisuddin, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Dispendukcapil Marsudi, Kepala Dinas Perhubungan Didik Catur, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mohammad Ridwan.

    Kepala Badan Kesbangpol Indun Munawaroh, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Eko Lukmono Hadi, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi P, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono dan perwakilan OPD Pemerintah Kota Kediri. [nm/beq]

  • Banyak Laporan Politik Uang, HMI Cabang Polman Desak Gakkumdu Usut Tuntas

    Banyak Laporan Politik Uang, HMI Cabang Polman Desak Gakkumdu Usut Tuntas

    Pada Kamis, 21 November 2024, seorang warga Desa Anreapi, berinisial IM, bersama tim hukumnya melaporkan kasus tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Polman. Laporan ini disertai dengan barang bukti berupa foto amplop yang berisikan uang yang diduga berasal dari pasangan Assami.

    Dengan laporan tersebut, kini diklaim telah menambah barang bukti kasus politik uang, yang sebelumnya dilapor ke Bawalsu. Sebanyak dua video yang viral di masyarakat, menunjukkan dugaan transaksi politik uang juga telah disetor oleh pelapor sebelum IM.

    Ketua Bawaslu Polman, Harianto, mengonfirmasi bahwa laporan ini masih dalam tahap pendalaman. “Kami sedang menindaklanjuti laporan tersebut,” katanya usai apel pagi di Lapangan Pancasila.

    Sementara itu, pihak kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu juga segera bergerak, dengan Iptu Iwan Rusmana menyatakan bahwa laporan ini sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan dan diselidiki. “Kami akan mengkaji video-video ini lebih mendalam, meskipun identitas yang ada dalam video belum jelas,” jelasnya. Penyidik juga akan memeriksa pelapor dan saksi untuk memastikan keaslian dan kebenaran peristiwa yang terekam.

    Kasus ini menambah ketegangan dalam Pilkada Polman yang sebelumnya telah dilaporkan oleh warga bernama DAA. Pada 19 November 2024, laporan tersebut pertama kali diajukan ke Bawaslu dengan bukti video yang menunjukkan transaksi mencurigakan, di mana sejumlah uang dikeluarkan dari amplop.

    “Kami sudah masukkan laporan kepada Bawaslu tadi. Semoga bisa menjadi bahan tambahan Bawaslu untuk mengusut kasus politik uang di Polman,” kata IM didampingi tim hukumnya kepada wartawan, Kamis 21 November 2024. (*)