Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Perludem Temukan 3000-an Lebih Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

    Perludem Temukan 3000-an Lebih Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) mengaku menemukan bahwa terjadi ribuan kasus dugaan pelanggaran netralitas aparat negara dalam pilkada 2024.

    “Soal netralitas ASN kita melihat ada 3000 lebih kasus. Dan per 28 Oktober lalu, kita menemukan 165 kasus netralitas kepala desa di 25 provinsi. Belum termasuk pelanggaran netralitas di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan kota,” ujar Peneliti Perludem Iqbal Kholidin, Senin (25/11/2024).

    Menurutnya, Pilkada 2024 meskipun pertama kali dilakukan secara serentak, harus diakui banyak sekali petensi kecurangan yang terjadi. “Kita skeptis, tentang abuse of pawer. Masalah netralitas aparat dan penyalahgunaan sumber daya negara,” jelas Iqbal.

    Iqbal menyebut, publik tentu menyoroti bagaimana integritas Pilkada 2024 berjalan, sehingga jangan sampai preseden buruk ini malah dirawat, karena tidak ditindak secara tegas dan dilakukan evaluasi pembenahan.

    “Hasil pemilu jangan malah akan terdelegitimasi karena sikap pejabat publik tidak baik. Akibat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada,” katanya.

    Dia pun menyinggung tentang penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah oleh KPK, yang kemudian menyuruh anak buahnya mencari dana agar bisa menang Pilkada. “Ini bukan pertama. Ini kasus biasa yang terjadi akibat budaya korup dan kelakuan tidak baik,” tegas Iqbal. [hen/suf]

  • Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui Raperda APBD 2025

    Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui Raperda APBD 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemkab Lamongan bersama DPRD setempat menyetujui dan mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun aggaran 2025. Ketetapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Senin (25/11/2024).

    Persetujuan Raperda APBD tersebut ditandai dengan penandatangan APBD Lamongan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Ketua DPRD Fredi Wahyudi.

    APBD tersebut memuat pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp3,262 triliun. Sedangkan alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,272 triliun. Sebagai penyeimbang defisit Rp10 miliar akan dilakukan pembiayaan netto.

    “Dengan postur fiskal tersebut pembenahan-pembenahan di beberapa sektor pemerintahan lainnya juga terus kita lakukan, untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penyediaan Infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” ucap Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menjelaskan, ada 6 program prioritas dalam APBD 2025. mulai dari peningkatan stabilitas dan kondusifitas sosial, kemudian peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang berdaya saing dan pemutakhiran pelayanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi yang adil dan merata.

    Keempat stabilisasi dan pemeliharaan kualitas infrastruktur perekonomian, ruang publik, dan infrastruktur dasar, serta optimalisasi kawasan industri, kawasan baru, dan realisasi Ringroad Utara.

    “Kelima penguatan kualitas dan kuantitas produksi komunitas komoditas unggulan UMKM dan kemudahan akses terhadap pasar elektronik maupun non elektronik dan yang keenam peningkatan tata kelola pemerintah yang akuntabel,” tuturnya.

    Sementara itu, Nur Hasyim, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lamongan, meminta Pemkab Lamongan tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah penghasil. “Sehingga target yang telah ditentukan tahun 2025 dapat tercapai 100 persen pada akhir tahun,” kata Nur Hasyim. [fak/suf]

  • Masa Tenang, Cagub Khofifah Ziarah ke Makam Kiai Wahab dan Kiai Bisri di Jombang

    Masa Tenang, Cagub Khofifah Ziarah ke Makam Kiai Wahab dan Kiai Bisri di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Cagub (Calon Gubernur) nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengisi hari tenang Pilgub Jatim dengan ziarah ke Makam Pendiri NU KH. Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Senin (25/11/2024).

    Diawali dengan silaturahmi ke kediaman kasepuhan, Khofifah ditemui langsung oleh putri Kiai Wahab yaitu Nyai Machfudhoh binti Wahab Chasbullah.

    Bersama tim dan juga diantar zuriyah Kiai Wahab, seperti KH. Hasib Wahab, KH Rokib Wahab, Gus Mujib, Khofifah berkirim tahlil dan juga doa di pusara Pahlawan Nasional itu. Dengan khidmat dan penuh ta’dhim Khofifah menabur bunga di pusara Kiai Wahab.

    “Alhamdulillah kita hari ini berkesempatan untuk ziarah ke makam Kiai Wahab. Peran Kiai Wahab bagi bangsa Indonesia ini begitu besar, dalam menyebarkan ilmu, dalam menyebar persatuan,” kata Khofifah.

    Di era perjuangan kemerdekaan, Kiai Wahab secara langsung bergabung dalam gerakan gerilya menentang kembalinya kekuasaan Belanda. Kiai Wahab dikatakan Khofifah bahkan membantu perlengkapan militer, membantu mengkoordinasi rekrutmen dan pelatihan santri, serta membentuk laskar-laskar di daerahnya.

    “Kiai Wahab menginisiasi pendirian Nahdhatut Tujjar sebagai lembaga dagang yang dikelola oleh para kiai pesantren. Lembaga ini menjadi tonggak pembiayaan pergerakan NU dan gerakan nasional lainnya,” tegasnya.

    Di hari yang sama, Khofifah juga ziarah ke makam KH Bisri Syansuri di komplek Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang. Usai ziarah Khofifah juga bersilaturahmi dan ramah tamah bersama keluarga besar Ponpes Mambaul Maarif Denanyar.

    Khofifah menabur bunga di makam Nyai Khodijah, istri dari KH Bisri Syansuri

    Pihaknya menegaskan bahwa Kiai Bisri memiliki peran besar dalam perkembangan NU di Indonesia. Bahkan tidak hanya seputar keilmuan fikih, Kiai Bisri juga pernah menjadi inisiator pendirian pesantren perempuan pertama. Kiai Bisri juga terbilang progresif pada masa Orde Baru.

    “Ulama-ulama NU memiliki peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan berperan besar dalam mewujudkan bangsa kita saat ini. Jangan pernah lupa dengan perjuangan para pejuang dan ulama kita,” pungkas Khofifah. [suf]

  • Pj Wali Kota Kediri Ambil Sumpah dan Lantik Dua Pejabat, Duduki Posisi Staf Ahli

    Pj Wali Kota Kediri Ambil Sumpah dan Lantik Dua Pejabat, Duduki Posisi Staf Ahli

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengambil sumpah dan melantik Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Pengambilan sumpah dan pelatikan ini dilakukan di Ruang Kilisuci, Senin (25/11/2024).

    Ada dua pejabat yang dilantik adalah Endang Kartika Sari menduduki Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta Roni Yusianto menduduki jabatan Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Pada pelantikan ini, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit dan Kepala BKPSDM Un Ahmad Nurdin bertindak sebagai saksi.

    “Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik. Pesan saya yang paling utama selalu jaga integritas di manapun berada. Karena saudara mengemban amanah yang besar dalam jabatan ini,” ujarnya.

    Zanariah menekankan agar pejabat yang dilantik segera adaptasi di posisi baru. Susun serta jalankan rencana kerja secara optimal, penuh dedikasi, dan loyalitas tinggi. Segera petakan potensi dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan kerja untuk mempersiapkan roadmap 2025. Setelah lama vakum akhirnya jabatan staf ahli kembali diisi pejabat baru.

    “Saya berharap dengan semakin lengkapnya formasi di dalam Pemkot Kediri dapat mendorong kinerja kita semua untuk meraih target yang sudah ditentukan. Utamanya dalam bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengambil sumpah dan melantik Pejabat Tinggi Pratama

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan dengan pembangunan pesat di Kota Kediri dan dinamisnya kondisi masyarakat saat ini, pemerintah perlu benar-benar hadir dan solutif atas berbagai permasalahan yang ada.

    Seperti yang masih hangat dibahas adanya wacana PPN 12 persen. Serta telah mendapat beragam respon dari masyarakat. Dari sini, Pemkot Kediri perlu segera menganalisis kebijakan, berkoordinasi, dan memiliki berbagai rencana aksi untuk menjaga daya beli masyarakat tetap naik.

    Sekaligus menekan inflasi di Kota Kediri agar tidak terlalu tinggi. Selain itu, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem juga perlu didorong terus. Tak hanya mengentaskan kelompok miskin dan miskin ekstrem tapi juga menjaga agar kelompok menengah tidak sampai jatuh dalam lubang kemiskinan.

    Lalu pada bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia masih ada target untuk menuntaskan masalah stunting, pemerataan akses pendidikan, pengurangan angka pengangguran terbuka, meningkatkan keberdayaan masyarakat dan masih banyak lagi.

    “Saya harap ke depan ada analisis dan rekomendasi yang hadir dari staf ahli. Nanti staf ahli berikan masukan kepada kepala daerah. Staf ahli bisa kolaborasi bersama Pak Sekda, Pak Asisten dan Kepala OPD,” jelasnya.

    Zanariah menambahkan menuju tahun baru tentu akan menemui berbagai tantangan di tengah ketidakpastian. Maka harus ditingkatkan soliditas, kolaborasi, dan koordinasi antar sektoral. Segala sesuatu yang dilakukan bersama akan lebih terasa dampak baiknya.

    “Saya berpesan kepada semua bahwa Bapak Ibu adalah representasi dari Pemkot Kediri. Tunjukkan yang terbaik dan dukung seluruh kebijakan yang ada,” imbuhnya. Turut hadir, Asisten, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Belum Cerai, Paula Verhoeven Sudah Sebut Baim Wong Mantan Suami

    Belum Cerai, Paula Verhoeven Sudah Sebut Baim Wong Mantan Suami

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Proses perceraian Paula Verhoeven dan Baim Wong masih bergulir di meja hijau Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

    Keduanya baru saja menjalani proses mediasi dengan agenda pembuktian pada Rabu (20/11/2024) lalu.

    Meski belum resmi berpisah, Paula ternyata sudah punya sebutan baru untuk ayah kedua anaknya.

    Panggilan itu terungkap saat Paula menceritakan proses hijrahnya saat berada di podcast Deddy Corbuzier.

    Paula tampak enggan menyebut nama Baim. Dia pun memilih untuk menyebut ya sebagai mantan suami.

    “Ini kan wajib yah, terus di situ aku mantap, aku juga izin sama mantan suami aku saat itu,” kata Paula dikutip Senin (25/11/2024).

    “Terus beliau mengizinkan dan setelah itu mengizinkan. Saat itu kan masih ada kontrak sama brand,” sambungnya.

    Tidak hanya sekali, Paula kembali mengulangi kalimat mantan suami saat itu.

    “Setelah mantan suami aku mengizinkan langsung izin sama brand. Ya udah dari sana sampai sekarang,” pungkasnya. (Elva/Fajar).

  • Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Antikorupsi Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

    Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Antikorupsi Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Sosialisasi Antikorupsi dengan tema ‘Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat’. Acara diselenggarakan di Grand Surya, Senin (25/11/2024).

    Terdapat empat narasumber yang menyampaikan materi, yakni, Ahli Hukum Fakultas Hukum UGM Richo Andi Wijaya, Staf Teknis Kebijakan Publik Dirjen Bangda Kemendagri Mendra Wijaya, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Wahyu Wasono, dan Kepala Unit Tipikor Polres Kediri Kota Iwan Sulaiman.

    “Saya memgapresiasi terselenggaranya acara ini. Seperti kita tahu korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak dan merugikan bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Sehingga harus diberantas,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan saat ini masih banyak pengaduan masyarakat kepada Pemkot Kediri maupun Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan mal-administrasi atau dugaan tindak pidana korupsi.

    Sehingga harus disikapi dan ditangani sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, yang menegaskan administrasi pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

    Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan pengaduan masyarakat. “Kita semua sepakat bahwa diperlukan adanya penyamaan persepsi antara APIP dan APH dalam menangani pengaduan masyarakat. Khususnya terkait tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

    APIP memiliki tugas mengawasi dan mengusut kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan APH bertugas mengusut dan menindaklanjuti tindak pidana. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan penafsiran terhadap batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana, yang berpotensi menghambat proses penanganan pengaduan.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Sosialisasi Antikorupsi dengan tema ‘Sinergitas APIP-APH

    Oleh karena itu, melalui acara ini Pemkot Kediri berupaya memperkuat sinergitas antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat.

    “Semoga kolaborasi ini dapat menjadi pedoman operasional dalam melakukan koordinasi. Sehingga ke depan laporan, atau aduan dari masyarakat dapat ditangani lebih cepat, akurat dan efektif. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.

    Zanariah menjelaskan pengaduan masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui pengaduan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, atau laporan terkait pelayanan publik yang diterima. Oleh karena itu, penting untuk memahami tata cara penanganan pengaduan yang benar, serta jenis-jenis aduan yang dapat ditindaklanjuti.

    Disamping itu APIP dan APH perlu bekerjasama dalam menyosialisasikan sistem pengaduan yang ada, serta proses yang harus dilalui. Agar masyarakat semakin aware mengenai pentingnya pengaduan yang transparan dan akuntabel. Zanariah mengajak seluruh masyarakat Kota Kediri untuk memanfaatkan kanal pengaduan yang telah disediakan.

    “Acara yang melibatkan sinergitas antara APIP dan APH menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat serta dukungan masyarakat saya optimis kita dapat mewujudkan Kota Kediri sebagai kota yang bersih dari korupsi. Serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” jelasnya.

    Kegiatan ini diikuti oleh 44 orang dari OPD, perwakilan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan media masa. Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Masa Tenang, Cawagub Lukmanul Khakim Minta Doa Ibu dan Ziarah ke Makam Ayahnya di Lamongan

    Masa Tenang, Cawagub Lukmanul Khakim Minta Doa Ibu dan Ziarah ke Makam Ayahnya di Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Masa tenang sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dimanfaatkan Cawagub Jatim nomor urut 1, Lukmanul Khakim, untuk pulang ke Lamongan, Senin (25/11/2024).

    Kepulangan Lukman tak lain adalah untuk meminta doa restu kepada ibunya, sekaligus ziarah ke makam sang ayah, di Desa Gedongboyountung, Kecamatan Turi.

    “Di hari tenang ini, saya ziarah ke makam bapak. Beliau ini dulu Ketua MWC NU, Kecamatan Turi. Pernah jadi bendahara PCNU Lamongan,” kata Lukman, uzai ziarah.

    Menurut Lukman, ziarah menjadi salah satu bentuk bakti anak kepada orangtua. Sebab, kata Lukman, tugas seorang anak adalah berbakti, baik pada saat orang tua masih ada di dunia maupun saat sudah wafat.

    “Saya menyempatkan diri untuk berziarah, mendoakan beliau sekaligus juga para ahlil kubur, agar semuanya mendapatkan ampunan, sekaligus mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah,” tuturnya.

    Selain berziarah ke makam sang ayah, Lukman juga mengaku selalu menyempatkan untuk ziarah ke makam-makam ulama besar dan tokoh penting. Antara lain ke makam Gurbernur Jatim pertama, yaitu Gubernur Suryo, di Kabupaten Magetan.

    Kemudian kemudian sebagai baktinya kepada para kiai, Lukman berziarah ke makam tokoh besar NU, seperti makam Mbah Bisri Syamsuri di Denanyar Jombang, makam Mbah Wahab Hasbullah di Tambakberas Jombang dan makam Mbah Hasyim Asy’ari di Tebuireng Jombang serta ke makam Gus Dur dan makam Kiai Wahid Hasyim.

    “Saya pernah menjadi santri di Pesantren Tambakberas, dan juga santri di Denanyar Jombang. Di dua pesantren yang didirikan oleh pendiri NU tersebut, saya tentu sebagai generasi baru di NU dan di PKB, tugas kita adalah meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh pendiri NU, dalam hal ini saya melakukannya di dunia politik,” ucapnya.

    Cawagub Jatim nomor urut 1, Lukmanu Khakim, ziarah ke makam ayahnya

    Lebih lanjut, Lukkan menyampaikan, salah satu kaidah yang diajarkan di pesantren, adalah lil Wasail Khukmul Maqosid, yang bermakna hukum perantara sama dengan hukum tujuan.

    “Jadi kalau agenda besar adalah kesejahteraan bagi masyarakat Jawa timur. Maka tugas yang pertama adalah menghadirkan demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang jujur, demokrasi tanpa money politik, tanpa intimidasi dan tanpa kekerasan,” ujarnya

    Oleh karena itu, Lukman mengimbau masyarakat Jatim agar tidak sampai bermusuhan apalagi sampai terpecah belah hanya karena beda pilihan.

    “Di hari tenang ini mari bareng-bareng kita wijudkan demokrasi di Jatim ini demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang menghadirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Jangan sampai hanya karena Pilkada, berantem gak habis-habis, konflik gak habis-habis,” kata Lukman. [fak/suf]

  • Masa Tenang PDIP Surabaya gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim Piatu

    Masa Tenang PDIP Surabaya gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim Piatu

    Surabaya (beritajatim.com) – Memasuki masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, PDIP Surabaya menggelar doa bersama dan santunan kepada anak yatim piatu. Acara ini diikuti oleh ratusan kader PDIP, tokoh masyarakat, dan anak-anak yatim piatu.

    Wakil Sekretaris PDIP Surabaya, Achmad Hidayat mengatatan doa bersama dan santunan anak yatim ini bertujuan untuk mendoakan keberhasilan dua pasangan calon yang diusung PDIP, yakni Tri Rismaharini (Bu Risma) – Gus Hans untuk Pilgub Jawa Timur, serta Eri Cahyadi – Armuji untuk Pilwali Surabaya.

    Selain itu, acara ini juga diisi dengan penyerahan santunan kepada puluhan anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian sosial partai.

    Achmad menyebut acara ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus harapan bagi kemajuan Surabaya dan Jawa Timur. Dia menekankan pentingnya memanfaatkan masa tenang dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kami ingin memanfaatkan masa tenang ini untuk berdoa bersama, memohon ridha Allah SWT, agar Pilkada berjalan lancar, damai, dan hasilnya membawa manfaat bagi masyarakat. Santunan ini juga sebagai bentuk kepedulian kami terhadap anak-anak yang membutuhkan,” ujar Achmad Hidayat di DPC PDI Perjuangan Surabaya, Senin (25/11/2024).

    Achmad menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PDIP untuk selalu dekat dengan masyarakat. Dia berharap kegiatan ini menjadi pengingat bahwa politik tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

    “Harapan kami, pasangan yang diusung PDIP dapat memenangkan hati rakyat dan membawa perubahan yang lebih baik untuk Surabaya dan Jawa Timur. Namun yang terpenting, kami ingin semua proses berjalan jujur, adil, dan penuh kedamaian,” imbuhnya.

    Dalam suasana menjelang masa tenang pemilu, Achmad juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas dan persatuan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa politik harus menjadi alat untuk menyatukan, bukan memecah belah. “Kami percaya, politik bukan sekadar kontestasi kekuasaan, melainkan tentang bagaimana kita bersama-sama membangun kota dan menciptakan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Jokowi Dukung Calon Tertentu di Pilkada Serentak 2024, Al Araf Curiga Punya Maksud dan Tujuan Tertentu

    Jokowi Dukung Calon Tertentu di Pilkada Serentak 2024, Al Araf Curiga Punya Maksud dan Tujuan Tertentu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah mantan Presiden RI, Joko Widodo yang masih cawe-cawe di pilkada serentak 2024 masih menjadi sorotan publik. Tidak sedikit pihak curiga dengan kepentingan yang ingin dicapai di balik dukungannya kepada calon tertentu itu.

    Peneliti senior Centra Initiative, Al Araf menilai langkah Jokowi yang aktif mendukung paslon tertentu di Pilkada serentak 2024, secara etika itu memalukan.

    Dia berbicara demikian dalam diskusi yang digelar Imparsial berjudul Dinamika Politik dan Keamanan Jelang Pilkada: Bayang-Bayang Jokowi di Rezim Prabowo di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/11).

    “Itu, kan, sebenarnya memalukan. Secara etik itu memalukan,” kata Al Araf, Senin.

    Dia menyebut Jokowi sebaiknya bertindak sebagai negarawan dengan netral di Pilkada serentak 2024.

    Namun, kata Al Araf, Jokowi malah terang-terangan berpihak dan mendukung beberapa kandidat paslon. Al Araf menduga Jokowi punya maksud dan tujuan tertentu, sehingga ngotot ingin memenangkan kandidat tertentu.

    “Artinya kan ada kegentingan, ada kedaruratan atau pertanyaannya ada kepentingan yang dibaca dalam lima tahun ke depan oleh dia, sehingga pilkada ini harus menang,” kata Al Araf.

    Dia melihat Pilkada serentak 2024 dan keinginan Jokowi untuk memenangkan kandidat, berkaitan dengan pertarungan politik 2029.

    “Itu yang kemudian membuat situasinya memanas dan seorang mantan presiden pun habis-habisan untuk turun,” tutur dia.

    Selain menyoroti Jokowi, Al Araf juga menyinggung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang juga mendukung paslon di Jawa Tengah. Dia menyebutkan muncul tafsir di level bawah, seperti aparat hukum, ketika Prabowo sebagai presiden mendukung kandidat di Jawa Tengah.

  • Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto Desak Polres Polman Tangkap Pelaku Politik Uang

    Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto Desak Polres Polman Tangkap Pelaku Politik Uang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mendesak Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar (Polman) untuk menangkap pelaku politik uang dalam tahapan pelaksanaan Pilkada. Bambang meminta Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko mengusut tuntas dalang pemberian politik uang di Pilkada Polman.

    “Saya kira informasi soal politik uang sudah jelas. Nama-nama sudah disebut. Bahkan diduga melibatkan salah satu kandidat. Saya kira penting bagi Polres untuk mengusut kasus ini agar tidak ada tudingan kepada pihak-pihak tertentu,” ujar Bambang dalam keterangan kepada awak media, Senin 25 November 2024.

    Bambang mengingatkan Polres Polman untuk menggunakan pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada saat menjerat tindak pidana politik uang. Menurutnya, beleid tersebut sudah memuat secara tegas larangan dan sanksi bagi mereka yang berani melakukan politik uang.

    “Bawaslu juga harus proaktif memberikan informasi pada penegak hukum. Dan aturan hukumnya dan sanksinya jelas. Jadi tidak boleh ada keraguan bagi Kapolres Polman untuk menangkap dan menghukum pelaku politik uang. Harus Menangkap. Politik uang adalah kejahatan politik yang harus dihentikan!,” ucapnya.

    Menurut Bambang, keberanian Polda atau Polres untuk mengungkap tindakan politik uang dimanapun selama pelaksanaan pilkada akan menjadi prestasi. Pasalnya, kepolisian setempat dianggap berhasil menjaga kualitas demokrasi dan kondusifitas pilkada di wilayah tersebut. Alumni Ilmu Politik Universitas Airlangga ini pun mengklaim keberhasilan tersebut akan menjadi penilaian institusi Polri terhadap anggotanya.