Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Samakan Jokowi Pembunuh Tidak Berperasaan, Ikrar Nusa Bhakti Beri Alasan Begini

    Samakan Jokowi Pembunuh Tidak Berperasaan, Ikrar Nusa Bhakti Beri Alasan Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usai lengser dari tampuk kekuasaan sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) masih terus menjadi sorotan berbagai pihak. Sayangnya, sorotan masyarakat tersebut lebih kepada kritik bukan pujian.

    Pakar politik, Ikrar Nusa Bhakti mengaku tidak habis pikir dengan langkah politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang memilih jalan bertentangan dengan PDI Perjuangan.

    Dia berbicara demikian dalam diskusi yang digelar Imparsial berjudul Dinamika Politik dan Keamanan Jelang Pilkada: Bayang-Bayang Jokowi di Rezim Prabowo di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/11).

    “Enggak pernah saya melihat seseorang yang dibesarkan dalam sebuah parpol kemudian begitu berpisah dengan parpol itu, kemudian langsung mengambil garis yang bukan hanya berseberangan, tetapi bermusuhan,” kata Ikrar, Senin.

    Dia menyebutkan Jokowi sejak menjadi kandidat di Solo, Jakarta, hingga Presiden RI selama dua periode selalu diusung PDIP.

    Namun, kata Ikrar, Jokowi malah mendukung kandidat berbeda dengan PDIP pas pilkada serentak 2024 atau setelah tidak menjabat Presiden RI.

    Dia melanjutkan upaya mendukung kandidat berbeda dengan PDIP tampak menjadi langkah Jokowi menghancurkan partai yang membawa pria kelahiran Solo itu menjadi Presiden ketujuh RI itu.

    “Seperti ada yang bilang, pembunuh yang tidak berperasaan,” ujar ikrar.

    Ikrar merasa heran dengan upaya Jokowi menghancurkan PDIP, padahal parpol berkelir merah bersama-sama memenangkan kontestasi politik.

    Seharusnya, kata dia, Jokowi punya kebersamaan untuk memenangkan kandidat yang diusung PDIP pada pilkada serentak 2024.

  • PKB Puji Prabowo Bawa Investasi dari Luar Negeri Rp294 Triliun

    PKB Puji Prabowo Bawa Investasi dari Luar Negeri Rp294 Triliun

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid memuji keberhasilan Presiden Prabowo Subianto membawa komitmen investasi USD18,5 miliar atau setara Rp294,5 triliun. Komitmen tersebut diperoleh dari hasil kunjungan ke luar negeri selama dua pekan terakhir.

    Menurut Jazilul, keberhasilan ini membuktikan kemampuan diplomasi Presiden Prabowo dalam membangun kepercayaan global kepada Indonesia.

    ”Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo yang mampu meyakinkan mitranya para pemimpin dunia untuk menanamkan investasi di Indonesia. Kepercayaan global ini menjadi modal sangat berharga bagi upaya Presiden Prabowo untuk mewujudkan Asta Cita selama lima tahun kedepan,” ujar Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, Senin (25/11/2024).

    Kemampuan diplomasi Prabowo, kata Jazil sangat dibutuhkan untuk memastikan posisi tawar Indonesia di tengah ketidakpastian global saat ini. Menurutnya perang berkepanjangan antara Rusia-Ukraina, agresifitas Israel di Timur Tengah, hingga kekhawatiran mencuatnya perang dagang Amerika Serikat dan China seiring kembali terpilihnya Donald Trump harus diwaspadai oleh Indonesia.

    “Maka prinsip Presiden Prabowo seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak yang disampaikan kepada para pemimpin dunia sangat tepat untuk menjaga kepentingan Indonesia terlepas dari apapun gejolak global yang tengah terjadi,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri sejak 8 November 2024. Prabowo secara maraton mengunjungi Cina, Amerika Serikat (AS), Peru untuk KTT APEC, Brasil untuk KTT G20, dan Inggris. Prabowo menutup kunjungan ke luar negeri dengan bertemu Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammad bin Zayed di Abu Dhabi. [hen/suf]

  • Bawaslu Magetan Tertibkan 10 APK Masih Terpasang di Masa Tenang

    Bawaslu Magetan Tertibkan 10 APK Masih Terpasang di Masa Tenang

    Magetan (beritajatim.com) – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Magetan melaksanakan patroli dan pembersihan alat peraga kampanye (APK) di seluruh wilayah kabupaten, Senin (25/11/2024). Langkah ini dilakukan untuk memastikan masa tenang yang berlangsung mulai 24 hingga 26 November 2024 berjalan sesuai aturan dan bebas dari aktivitas kampanye.

    Purwanto, Anggota Divisi Penanganan dan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Magetan, menyatakan bahwa pihaknya bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan telah melakukan penyisiran di berbagai titik strategis.

    “Kami sejak pagi, mulai pukul 07.30 dari kantor Bawaslu, bergerak untuk menertibkan APK di wilayah Kabupaten Magetan. Hingga siang hari ini, ada sekitar 10 titik lokasi yang berhasil kami tertibkan,” ujar Purwanto.

    Lokasi-lokasi tersebut meliputi billboard, papan reklame berbayar, serta berbagai alat peraga lain seperti spanduk dan baliho yang masih terpasang di area publik. Penertiban ini dilakukan berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI agar wilayah Magetan bebas dari APK selama masa tenang.

    “Sejak masa tenang dimulai tanggal 24 November hingga hari ini, kami bersama jajaran terus berkoordinasi untuk memastikan semua APK yang melanggar dapat segera dibersihkan. Kami juga bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu untuk menertibkan alat peraga kampanye,” tambahnya.

    Purwanto menegaskan bahwa pembersihan ini mencakup semua jenis APK tanpa terkecuali, baik yang berbentuk billboard, spanduk, hingga baliho yang melintang di jalan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif menjelang hari pencoblosan pada 27 November 2024. [fiq/suf]

  • H-2 Pilkada Serentak, Polisi Gresik Gelar Patroli

    H-2 Pilkada Serentak, Polisi Gresik Gelar Patroli

    Gresik (beritajatim.com)- H-2 atau kurang dua hari coblosan Pilkada serentak, aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Gresik menggelar patroli bersama. Tujuannya, memastikan keamanan serta logistik pemilu 2024.

    Patroli bersama itu dimulai dari Mapolres Gresik menuju ke gudang logistik KPU. Selanjutnya, bergeser ke Kecamatan Dukun, Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, dan Manyar. Setiap gudang logistik di tempat tersebut diperiksa secara langsung untuk memastikan bahwa kotak suara dan perlengkapan pemilu lainnya dalam kondisi aman dan layak.

    “Patroli memastikan keamanan logistik pemilu hingga ke tahapan pergeseran dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke PPK di tingkat kecamatan sesuai aturan,” ujar Kapolres Gresik AKBP Arief Kurniawan, Senin (25/11/2024).

    Perwira menengah Polri ini juga mengingatkan anggotanya yang bertugas dan jajaran PPK agar memahami peran serta tanggungjawab masing-masing dalam menjaga situasi kondusif selama tahapan Pemilu.

    “Patroli ini merupakan bentuk komitmen kami memastikan kelancaran dan keamanan proses pemilu 2024 di wilayah Gresik,” paparnya.

    Arief menambahkan, koordinasi yang baik antara semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, sangat diperlukan untuk menyukseskan agenda pesta demokrasi. “Patroli dan pengecekan ini merupakan bagian dari upaya preventif aparat penegak hukum menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” imbuhnya.

    Secara terpisah, Kordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Gresik, Habibur Rohman menyatakan pihaknya telah melakukan mitigasi titik rawan di sejumlah tempat pemungutan suara menjelang pencoblosan.

    “Mitigasi sudah kami lakukan agar saat pelaksanaan pencoblosan mendapat perhatian. Selain itu, TPS di daerah rawan banjir juga menjadi prioritas karena memasuki musim penghujan,” pungkasnya. [dny/suf]

  • Perludem Temukan 3000-an Lebih Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

    Perludem Temukan 3000-an Lebih Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) mengaku menemukan bahwa terjadi ribuan kasus dugaan pelanggaran netralitas aparat negara dalam pilkada 2024.

    “Soal netralitas ASN kita melihat ada 3000 lebih kasus. Dan per 28 Oktober lalu, kita menemukan 165 kasus netralitas kepala desa di 25 provinsi. Belum termasuk pelanggaran netralitas di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan kota,” ujar Peneliti Perludem Iqbal Kholidin, Senin (25/11/2024).

    Menurutnya, Pilkada 2024 meskipun pertama kali dilakukan secara serentak, harus diakui banyak sekali petensi kecurangan yang terjadi. “Kita skeptis, tentang abuse of pawer. Masalah netralitas aparat dan penyalahgunaan sumber daya negara,” jelas Iqbal.

    Iqbal menyebut, publik tentu menyoroti bagaimana integritas Pilkada 2024 berjalan, sehingga jangan sampai preseden buruk ini malah dirawat, karena tidak ditindak secara tegas dan dilakukan evaluasi pembenahan.

    “Hasil pemilu jangan malah akan terdelegitimasi karena sikap pejabat publik tidak baik. Akibat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada,” katanya.

    Dia pun menyinggung tentang penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah oleh KPK, yang kemudian menyuruh anak buahnya mencari dana agar bisa menang Pilkada. “Ini bukan pertama. Ini kasus biasa yang terjadi akibat budaya korup dan kelakuan tidak baik,” tegas Iqbal. [hen/suf]

  • Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui Raperda APBD 2025

    Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui Raperda APBD 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemkab Lamongan bersama DPRD setempat menyetujui dan mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun aggaran 2025. Ketetapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Senin (25/11/2024).

    Persetujuan Raperda APBD tersebut ditandai dengan penandatangan APBD Lamongan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Ketua DPRD Fredi Wahyudi.

    APBD tersebut memuat pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp3,262 triliun. Sedangkan alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,272 triliun. Sebagai penyeimbang defisit Rp10 miliar akan dilakukan pembiayaan netto.

    “Dengan postur fiskal tersebut pembenahan-pembenahan di beberapa sektor pemerintahan lainnya juga terus kita lakukan, untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penyediaan Infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” ucap Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menjelaskan, ada 6 program prioritas dalam APBD 2025. mulai dari peningkatan stabilitas dan kondusifitas sosial, kemudian peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang berdaya saing dan pemutakhiran pelayanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi yang adil dan merata.

    Keempat stabilisasi dan pemeliharaan kualitas infrastruktur perekonomian, ruang publik, dan infrastruktur dasar, serta optimalisasi kawasan industri, kawasan baru, dan realisasi Ringroad Utara.

    “Kelima penguatan kualitas dan kuantitas produksi komunitas komoditas unggulan UMKM dan kemudahan akses terhadap pasar elektronik maupun non elektronik dan yang keenam peningkatan tata kelola pemerintah yang akuntabel,” tuturnya.

    Sementara itu, Nur Hasyim, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lamongan, meminta Pemkab Lamongan tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah penghasil. “Sehingga target yang telah ditentukan tahun 2025 dapat tercapai 100 persen pada akhir tahun,” kata Nur Hasyim. [fak/suf]

  • Masa Tenang, Cagub Khofifah Ziarah ke Makam Kiai Wahab dan Kiai Bisri di Jombang

    Masa Tenang, Cagub Khofifah Ziarah ke Makam Kiai Wahab dan Kiai Bisri di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Cagub (Calon Gubernur) nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengisi hari tenang Pilgub Jatim dengan ziarah ke Makam Pendiri NU KH. Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Senin (25/11/2024).

    Diawali dengan silaturahmi ke kediaman kasepuhan, Khofifah ditemui langsung oleh putri Kiai Wahab yaitu Nyai Machfudhoh binti Wahab Chasbullah.

    Bersama tim dan juga diantar zuriyah Kiai Wahab, seperti KH. Hasib Wahab, KH Rokib Wahab, Gus Mujib, Khofifah berkirim tahlil dan juga doa di pusara Pahlawan Nasional itu. Dengan khidmat dan penuh ta’dhim Khofifah menabur bunga di pusara Kiai Wahab.

    “Alhamdulillah kita hari ini berkesempatan untuk ziarah ke makam Kiai Wahab. Peran Kiai Wahab bagi bangsa Indonesia ini begitu besar, dalam menyebarkan ilmu, dalam menyebar persatuan,” kata Khofifah.

    Di era perjuangan kemerdekaan, Kiai Wahab secara langsung bergabung dalam gerakan gerilya menentang kembalinya kekuasaan Belanda. Kiai Wahab dikatakan Khofifah bahkan membantu perlengkapan militer, membantu mengkoordinasi rekrutmen dan pelatihan santri, serta membentuk laskar-laskar di daerahnya.

    “Kiai Wahab menginisiasi pendirian Nahdhatut Tujjar sebagai lembaga dagang yang dikelola oleh para kiai pesantren. Lembaga ini menjadi tonggak pembiayaan pergerakan NU dan gerakan nasional lainnya,” tegasnya.

    Di hari yang sama, Khofifah juga ziarah ke makam KH Bisri Syansuri di komplek Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang. Usai ziarah Khofifah juga bersilaturahmi dan ramah tamah bersama keluarga besar Ponpes Mambaul Maarif Denanyar.

    Khofifah menabur bunga di makam Nyai Khodijah, istri dari KH Bisri Syansuri

    Pihaknya menegaskan bahwa Kiai Bisri memiliki peran besar dalam perkembangan NU di Indonesia. Bahkan tidak hanya seputar keilmuan fikih, Kiai Bisri juga pernah menjadi inisiator pendirian pesantren perempuan pertama. Kiai Bisri juga terbilang progresif pada masa Orde Baru.

    “Ulama-ulama NU memiliki peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan berperan besar dalam mewujudkan bangsa kita saat ini. Jangan pernah lupa dengan perjuangan para pejuang dan ulama kita,” pungkas Khofifah. [suf]

  • Pj Wali Kota Kediri Ambil Sumpah dan Lantik Dua Pejabat, Duduki Posisi Staf Ahli

    Pj Wali Kota Kediri Ambil Sumpah dan Lantik Dua Pejabat, Duduki Posisi Staf Ahli

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengambil sumpah dan melantik Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Pengambilan sumpah dan pelatikan ini dilakukan di Ruang Kilisuci, Senin (25/11/2024).

    Ada dua pejabat yang dilantik adalah Endang Kartika Sari menduduki Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta Roni Yusianto menduduki jabatan Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Pada pelantikan ini, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit dan Kepala BKPSDM Un Ahmad Nurdin bertindak sebagai saksi.

    “Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik. Pesan saya yang paling utama selalu jaga integritas di manapun berada. Karena saudara mengemban amanah yang besar dalam jabatan ini,” ujarnya.

    Zanariah menekankan agar pejabat yang dilantik segera adaptasi di posisi baru. Susun serta jalankan rencana kerja secara optimal, penuh dedikasi, dan loyalitas tinggi. Segera petakan potensi dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan kerja untuk mempersiapkan roadmap 2025. Setelah lama vakum akhirnya jabatan staf ahli kembali diisi pejabat baru.

    “Saya berharap dengan semakin lengkapnya formasi di dalam Pemkot Kediri dapat mendorong kinerja kita semua untuk meraih target yang sudah ditentukan. Utamanya dalam bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengambil sumpah dan melantik Pejabat Tinggi Pratama

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan dengan pembangunan pesat di Kota Kediri dan dinamisnya kondisi masyarakat saat ini, pemerintah perlu benar-benar hadir dan solutif atas berbagai permasalahan yang ada.

    Seperti yang masih hangat dibahas adanya wacana PPN 12 persen. Serta telah mendapat beragam respon dari masyarakat. Dari sini, Pemkot Kediri perlu segera menganalisis kebijakan, berkoordinasi, dan memiliki berbagai rencana aksi untuk menjaga daya beli masyarakat tetap naik.

    Sekaligus menekan inflasi di Kota Kediri agar tidak terlalu tinggi. Selain itu, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem juga perlu didorong terus. Tak hanya mengentaskan kelompok miskin dan miskin ekstrem tapi juga menjaga agar kelompok menengah tidak sampai jatuh dalam lubang kemiskinan.

    Lalu pada bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia masih ada target untuk menuntaskan masalah stunting, pemerataan akses pendidikan, pengurangan angka pengangguran terbuka, meningkatkan keberdayaan masyarakat dan masih banyak lagi.

    “Saya harap ke depan ada analisis dan rekomendasi yang hadir dari staf ahli. Nanti staf ahli berikan masukan kepada kepala daerah. Staf ahli bisa kolaborasi bersama Pak Sekda, Pak Asisten dan Kepala OPD,” jelasnya.

    Zanariah menambahkan menuju tahun baru tentu akan menemui berbagai tantangan di tengah ketidakpastian. Maka harus ditingkatkan soliditas, kolaborasi, dan koordinasi antar sektoral. Segala sesuatu yang dilakukan bersama akan lebih terasa dampak baiknya.

    “Saya berpesan kepada semua bahwa Bapak Ibu adalah representasi dari Pemkot Kediri. Tunjukkan yang terbaik dan dukung seluruh kebijakan yang ada,” imbuhnya. Turut hadir, Asisten, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Belum Cerai, Paula Verhoeven Sudah Sebut Baim Wong Mantan Suami

    Belum Cerai, Paula Verhoeven Sudah Sebut Baim Wong Mantan Suami

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Proses perceraian Paula Verhoeven dan Baim Wong masih bergulir di meja hijau Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

    Keduanya baru saja menjalani proses mediasi dengan agenda pembuktian pada Rabu (20/11/2024) lalu.

    Meski belum resmi berpisah, Paula ternyata sudah punya sebutan baru untuk ayah kedua anaknya.

    Panggilan itu terungkap saat Paula menceritakan proses hijrahnya saat berada di podcast Deddy Corbuzier.

    Paula tampak enggan menyebut nama Baim. Dia pun memilih untuk menyebut ya sebagai mantan suami.

    “Ini kan wajib yah, terus di situ aku mantap, aku juga izin sama mantan suami aku saat itu,” kata Paula dikutip Senin (25/11/2024).

    “Terus beliau mengizinkan dan setelah itu mengizinkan. Saat itu kan masih ada kontrak sama brand,” sambungnya.

    Tidak hanya sekali, Paula kembali mengulangi kalimat mantan suami saat itu.

    “Setelah mantan suami aku mengizinkan langsung izin sama brand. Ya udah dari sana sampai sekarang,” pungkasnya. (Elva/Fajar).

  • Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Antikorupsi Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

    Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Antikorupsi Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Sosialisasi Antikorupsi dengan tema ‘Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat’. Acara diselenggarakan di Grand Surya, Senin (25/11/2024).

    Terdapat empat narasumber yang menyampaikan materi, yakni, Ahli Hukum Fakultas Hukum UGM Richo Andi Wijaya, Staf Teknis Kebijakan Publik Dirjen Bangda Kemendagri Mendra Wijaya, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Wahyu Wasono, dan Kepala Unit Tipikor Polres Kediri Kota Iwan Sulaiman.

    “Saya memgapresiasi terselenggaranya acara ini. Seperti kita tahu korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak dan merugikan bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Sehingga harus diberantas,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan saat ini masih banyak pengaduan masyarakat kepada Pemkot Kediri maupun Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan mal-administrasi atau dugaan tindak pidana korupsi.

    Sehingga harus disikapi dan ditangani sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, yang menegaskan administrasi pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

    Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan pengaduan masyarakat. “Kita semua sepakat bahwa diperlukan adanya penyamaan persepsi antara APIP dan APH dalam menangani pengaduan masyarakat. Khususnya terkait tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

    APIP memiliki tugas mengawasi dan mengusut kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan APH bertugas mengusut dan menindaklanjuti tindak pidana. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan penafsiran terhadap batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana, yang berpotensi menghambat proses penanganan pengaduan.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Sosialisasi Antikorupsi dengan tema ‘Sinergitas APIP-APH

    Oleh karena itu, melalui acara ini Pemkot Kediri berupaya memperkuat sinergitas antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat.

    “Semoga kolaborasi ini dapat menjadi pedoman operasional dalam melakukan koordinasi. Sehingga ke depan laporan, atau aduan dari masyarakat dapat ditangani lebih cepat, akurat dan efektif. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.

    Zanariah menjelaskan pengaduan masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui pengaduan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, atau laporan terkait pelayanan publik yang diterima. Oleh karena itu, penting untuk memahami tata cara penanganan pengaduan yang benar, serta jenis-jenis aduan yang dapat ditindaklanjuti.

    Disamping itu APIP dan APH perlu bekerjasama dalam menyosialisasikan sistem pengaduan yang ada, serta proses yang harus dilalui. Agar masyarakat semakin aware mengenai pentingnya pengaduan yang transparan dan akuntabel. Zanariah mengajak seluruh masyarakat Kota Kediri untuk memanfaatkan kanal pengaduan yang telah disediakan.

    “Acara yang melibatkan sinergitas antara APIP dan APH menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat serta dukungan masyarakat saya optimis kita dapat mewujudkan Kota Kediri sebagai kota yang bersih dari korupsi. Serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” jelasnya.

    Kegiatan ini diikuti oleh 44 orang dari OPD, perwakilan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan media masa. Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]