Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Anggota DPR RI bawa aspirasi warga Desa Jaring Halus Langkat  

    Anggota DPR RI bawa aspirasi warga Desa Jaring Halus Langkat  

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Anggota DPR RI bawa aspirasi warga Desa Jaring Halus Langkat  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 15:48 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meresmikan Masjid Al Musannif Nurut Taqwa di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kedatangan Musa Rajekshah ke Jaring Desa Halus didampingi Pj Bupati Langkat M. Faisal Hasrimy, Kakan Kemenag Kabupaten Langkat Ainul Aswad dan Camat Secanggang Persadanta Sembiring. Menurut Musa Rajekshah, masjid dua lantai yang megah tersebut dibangun atas bantuan Yayasan H Anif menelan biaya lebih dari Rp2 milyar.

    Musa Rajekshah menjelaskan, bahwa pembangunan masjid di desa ini berangkat dari kebutuhan masyarakat setempat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sehingga tergerak untuk membangun masjid ini sebagai bentuk amanah dari orang tua almarhum Haji Anif. Harapannya masjid ini dapat dimakmurkan oleh masyarakat, sehingga kemakmuran itu juga menyebar ke seluruh desa, baik dalam hasil alam, ketenteraman, maupun hasil lautnya.

    “Ini merupakan amanah orang tua kami almarhum H Anif untuk membangun 99 masjid, saat ini sedang berjalan membangun 13 unit masjid, dan yang diresmikan hari ini Masjid Al Musannif Nurut Taqwa di Desa Jaring Halus adalah masjid yang ke 49, semoga segera terbangun 99 unit masjid sesuai amanah, mohon doanya meskipun belum diketahui dimana tempatnya,” kata Musa Rajekshah, Jumat (22/11)

    Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Musannif Nurut Taqwa, Abdul Khalik menyampaikan ucapan terima kasih kepada Musa Rajekshah atas bantuan yang diberikan Yayasan H Anif untuk pembangunan masjid yang megah hingga dua lantai. “Terima kasih pak Musa Rajekshah, kalau tidak bantuan dari bapak, kami tidak memiliki masjid representatif megah hingga dapat menampung 800 orang jamaah,” ucap Khalik.

    Tidak hanya itu Abdul Khalik juga menyampaikan, tentang pendangkalan (sedimentasi) sungai Jaring Halus dampak dari di bukanya paluh sehingga air sungai wampu yang membawa lumpur dari hulu terhenti di muara sungai Jaring Halus berdampak pada air tidak asin dan biota air tidak berkembang sehingga berpengaruh kepada pendapatan nelayan.

    “Mohon penutupan paluh agar air sungai wampu tidak masuk ke Jaring Halus, agar tidak terjadi pendangkalan yang berdampak kepada pendapatan para nelayan. Sungai dangkal kalau dibiarkan yang terancam masyarakat nelayan,” ujarnya.

    Sementara itu Pj Bupati Langkat M Faisal Hasrimy menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembangunan masjid ini, yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Masjid merupakan tempat sakral yang menjadi pusat pendidikan agama dan ibadah umat Islam. Atas nama pemerintah Kabupaten Langkat, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Haji Anif atas kehadiran Masjid Al Musannif Nurut Taqwa di Desa Jaring Halus ini,” ujar Faisal.

    Ia juga berharap masjid ini dapat meningkatkan keimanan masyarakat dan membentuk generasi muda yang cinta ibadah. “Semoga amal mulia ini dicatat sebagai amal jariyah oleh Allah SWT, dan masyarakat dapat memanfaatkan masjid ini dengan baik untuk mempererat ukhuwah Islamiyah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu Pj Bupati Langkat juga menyampaikan tentang penanganan banjir di Kabupaten Langkat terutama yang kerap terjadi seperti di Kecamatan Tanjung Pura. Masyarakat Tanjung Pura itu tidak mengharapkan bantuan tanggap darurat yang mereka butuhkan bagaimana penyebab banjir bisa teratasi dan tidak terulang lagi.

    “Saya mohon kepada bapak Musa Rajekshah untuk membawa hal ini ke kementerian terkait,” kata Faisal seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (25/11). 

    Menyahuti hal itu Musa Rajekshah menyebutkan bahwa dirinya bukan berasal dari dapil Kabupaten Langkat, tapi dia akan sampaikan hal ini ke pihak terkait. “Walaupun ini bukan daerah pemilihan saya tapi saya akan sampaikan ke Balai Wilayah Sungai Sumatera II, nanti saya cek, saya tidak tahu ini ke ranah provinsi atau kabupaten, tapi saya akan bawa aspirasi ini,” ujar Musa.

    Untuk diketahui, Pembangunan masjid oleh Yayasan Haji Anif tidak hanya terbatas di Sumatera Utara, tetapi juga tersebar di lima provinsi lain, termasuk Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Riau. Acara peresmian diakhiri dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Ketua Yayasan Haji Anif Musa Rajekshah bersama Pj Bupati Langkat M. Faisal Hasrimy disaksikan masyarakat yang hadir.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Evi Ratnasari Ajak Warga Tegas Tolak Politik Uang di Pilkada 2024

    Evi Ratnasari Ajak Warga Tegas Tolak Politik Uang di Pilkada 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Penggiat sosial Evi Ratnasari mengajak warga dengan tegas menolak praktik politik uang demi mewujudkan demokrasi yang sehat dalam Pilkada 2024.

    Hal ini sia sampaikan saat menjadi narasumber dalam sosialisasi di Desa Kauman, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, yang dihadiri oleh ibu-ibu Muslimat NU Bojonegoro, Senin (25/11/2024).

    Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu serta memahami dampak buruk dari praktik politik uang. Dalam sambutannya, Evi mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap berbagai bentuk pelanggaran selama masa pemilihan.

    “UU nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada dalam pasal 73 jo pasal 187a, 187b, dan pasal 187c mengatur tentang larangan dan pidana money politik,” jelas Evi di hadapan para peserta.

    Dia menekankan bahwa praktik politik uang tidak hanya melibatkan pemberi, tetapi juga penerima yang dapat terkena sanksi hukum.

    “Mari bersama-sama menjaga situasi damai menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, dengan berharap kelak pemilu ini bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik,” tambahnya.

    Pada acara yang ditutup dengan doa bersama untuk mewujudkan Jawa Timur yang bersih, Evi juga mengingatkan masyarakat tentang bahaya korupsi yang berakar dari politik uang.

    “Sadar atau tidak, salah satu asal mulanya korupsi politik adalah korupsi pemilu. Politik uang yang meracuni pemilu dapat menghasilkan orang-orang tak bersih yang malah makin menyengsarakan rakyat ke depannya,” ujarnya.

    Evi menegaskan bahwa praktik semacam ini dapat melahirkan pemimpin yang rawan menyalahgunakan amanah dan wewenang untuk kepentingan pribadi serta golongan. Dia berharap masyarakat dapat bersatu menjaga proses demokrasi yang jujur, bersih, dan adil.[asg/but]

  • Bawaslu Kabupaten Semarang minta pengawas jaga netralitas Pilkada 2024

    Bawaslu Kabupaten Semarang minta pengawas jaga netralitas Pilkada 2024

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Bawaslu Kabupaten Semarang minta pengawas jaga netralitas Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 16:43 WIB

    Elshinta.com – Bawaslu Kabupaten Semarang, Jawa Tengah meminta seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Semarang ke bawah dapat menjaga profesionalitas dan netralitas pada memasuki hari tenang Pilkada Serentak 2024.

    Jajaran Bawaslu ke bawah meliputi  Panwas kecamatan, Panwas Kelurahan / Desa PKD) dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

    Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto  mengatakan,  jajaran Bawaslu ke bawahnya diminta untuk bersikap profesional dan menjaga netralitas saat bertugas di masa tenang 24-26 November 2024.

    “Para anggota pengawas kami  minta untuk sungguh-sungguh menjaga situasi tetap tenang. Pencopotan alat peraga kampanye dan barang kampanye lainnya juga diimbau dilaksanakan dengan santun,” jelasnya, Minggu (24/11/2024).

    “Para pengawas bertangungjawab mencegah dan menangani pelanggaran dengan cara humanis dan tidak menimbulkan ekses,” imbuh Agus seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Senin (25/11). 

    Sementara itu Kepala Bakesbangpol Kabupaten Semarang Suyana menyebut masa tenang jelang pemungutan suara justru krusial.

    “Sebab masa tenang  menguji integritas segenap pelaksana  maupun peserta pemilihan. Pengalaman sebelumnya, masa tenang cenderung diwarnai kecurangan, politik uang maupun penyebaran hoaks untuk menjatuhkan sesama peserta pemilihan,” katanya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Politik Uang Jelang Coblosan, Begini Pandangan Tokoh Muda NU

    Politik Uang Jelang Coblosan, Begini Pandangan Tokoh Muda NU

    Surabaya (beritajatim.com) – Tokoh Muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) menyoroti praktik politik uang yang selalu terjadi menjelang hari coblosan. Pilkada serentak akan dilaksakan pada Rabu (27/11/2024) dan sudah ditetapkan pemerintah sebagai Hari Libur Nasional.

    “Dinamika politik uang yang marak terjadi menjelang pilkada ini, alangkah baiknya diniatkan sebagai sebuah sedekah.
    Namun, harus dipahami bahwa syarat utama dalam sedekah adalah ikhlas. Maka, jangan sampai sedekah tersebut disertai dengan motif agar mencapai kemenangan dan kesuksesan dalam kontestasi pilkada,” kata Gus Ubaid, Senin (25/11/2024) malam.

    “Kalau ada motif ingin menang semacam itu, justru jatuhnya sebagai risywah atau suap. Dan, ini ditandai dengan adanya rasa kecewa, gelisah saat terjadi kekalahan dalam pilkada. Maka baiknya bagi para paslon pilkada agar tetap bersedekah serta menerima secara legowo dan ikhlas dengan hasil yang sudah ditetapkan. Karena hal ini adalah bagian fundamental dalam keimanan kita, yaitu menerima terhadap takdir Tuhan Yang Maha Kuasa, baik itu takdir baik atau pun buruk,” tambahnya.

    Pihaknya meyakini sekuat apapun pengamanan dan pencegahan, money politic dalam proses pilkada tidak bisa dipungkiri. “Ini karena jika kita kembali kepada hakikat penciptaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan nafsu. Dalam Islam, bersedekah sambil mengharapkan ridha Allah diperbolehkan. Bahkan, sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, ikhlas, dan hanya mengharap ridha Allah disebut sebagai sedekah khofiyyah yang merupakan sedekah paling utama. Dan, jika sedekah itu dilakukan hanya untuk mendapatkan popularitas dan flexing, hasilnya pun akan sekadar popularitas sesaat. Mungkin kalimat ibnu athaillah al iskandariyah tepat saya tuliskan bahwa amal yang kosong dari ikhlas sama sekali tidak berarti, bagaikan jasad tanpa ruh. Keikhlasan merupakan ruh yang menjadikan setiap amal bermakna,” pungkasnya. (tok/but)

  • PKB tegur kader yang sebut OTT KPK kampungan

    PKB tegur kader yang sebut OTT KPK kampungan

    Petugas menggiring Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (kanan) dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (tengah) menuju ruang konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan

    PKB tegur kader yang sebut OTT KPK kampungan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 November 2024 – 17:00 WIB

    Elshinta.com – Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Shafiyah Asfar menegur anggota Komisi III DPR RI yang juga kader partai politik tersebut, Hasbiallah Ilyas, yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) KPK sebagai kegiatan yang kampungan.

    Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia, melainkan OTT adalah salah satu instrumen yang tetap perlu dalam pemberantasan korupsi.

    “Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT. Bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, melainkan OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan,” kata Ais di Jakarta, Senin.

    Terlepas adanya OTT atau tidak, kata Ais, pemberantasan korupsi bisa dikatakan berhasil bila angka kasus korupsi menurun secara signifikan.

    “Harus digarisbawahi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif,” ujar dia.

    Ais mengemukakan bahwa penegak hukum akan lebih baik jika fokus pada pencegahan di semua lini. Sementara itu, pemerintah Indonesia harus berkomitmen memperkuat sekaligus memperketat sistem keuangan, termasuk sistem politik dengan lebih transparan.

    Jika langkah tersebut bisa dijalankan dengan baik, menurut dia, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diminimalisasi, bahkan bukan tidak mungkin bisa dihilangkan.

    Apabila sistem keuangan diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement, dia yakin KKN bisa dihentikan sehingga tentu akan mengurangi atau menghilangkan OTT.

    Selain itu, Ais memandang perlu ada komitmen untuk reformasi sistem politik. Kalau muara masalah korupsi banyak yang bilang dari sistem politik yang transaksional, seharusnya ini yang diubah, diperbaiki lagi.

    Sumber : Antara

  • Wujud Kesiapan Pengamanan Pilkada, Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Serpas

    Wujud Kesiapan Pengamanan Pilkada, Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Serpas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebagai wujud kesiapan pengamanan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Polres Mojokerto Kota menggelar Apel Serpas (Pergeseran Pasukan) dalam rangka pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Apel dipimpin Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim Kombespol Agus Wibowo.

    Dalam sambutannya, Kepala SPN Polda Jatim Kombespol Agus Wibowo menekankan kepada anggota dalam melaksanakan pengamanan untuk senantiasa menjaga netralitas.

    “Kami harapkan dalam pelaksanaan tugas, rekan-rekan senantiasa menjaga netralitasnya, tujuan utama kita ialah melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat,” ungkapnya di Lapangan Patih Gajah Mada, Polres Mojokerto Kota, Senin (25/11/2024).

    Pihaknya juga menghimbau kepada anggota Polres Mojokerto Kota untuk tidak underestimate menghadapi setiap tahapan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, dinamika situasi ke depan akan terus berubah sangat cepat sehingga diharapkan anggota harus siap menghadapi setiap perkembangan yang ada.

    Sementara itu, Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S Marunduri dalam arahannya usai apel meminta kepada seluruh personel untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas sehingga Pilkada Serentak 2024 di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota dapat berlangsung damai dan lancar. “Saya harap kepada seluruh personel untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas,” harapnya.

    Apel pergeseran ini diikuti oleh seluruh jajaran Polres Mojokerto Kota yang terbagi menjadi Kompi Dalmas, Petugas Pengamanan TPS serta Pemantau Wilayah. Dalam pemetaannya juga Wilayah Hukum Polres Mojokerto Kota terbagi menjadi 3 Rayonisasi yaitu 1 Rayon di Kota Mojokerto serta 2 Rayon di wilayah Kabupaten Mojokerto. Hal ini merupakan wujud totalitas Polres Mojokerto Kota dalam turut menyukseskan gelaran Pilkada Serentak 2024.

    Sehingga diharapkan Pilkada Serentak 2024 di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota dapat berlangsung aman, damai dan sejuk. Usai apel, dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan personel untuk meminimalisir kendala saat pelaksanaan tugasnya. Petugas juga dibekali peralatan keamanan, obat-obatan serta vitamin untuk menjaga fisik agar tetap prima. [tin/ian]

  • Masuk masa tenang, tim gabungan tertibkan APK 

    Masuk masa tenang, tim gabungan tertibkan APK 

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Masuk masa tenang, tim gabungan tertibkan APK 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 17:45 WIB

    Elshinta.com – Memasuki masa tenang terhitung mulai Minggu (24/11/2024), tim gabungan dari Pemerintah Kota Tegal, (Sapol PP, Dinas Perhubungan, DLH, DPUPR dan Bakesbang) TNI Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal, melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). 

    Pj. Wali Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono memimpin Apel Penertiban pembersihan APK untuk pemilu Serentak tahun 2024, di Halaman Pendopo Ki Gede Sebayu, Minggu (24/11/2024).

    Hadir dalam Apel tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Sartono Eko Saputro bersama Perwaklan  Forkopimda, Asissten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muh. Afin, KPU, dan Bawaslu.

    Pemerintah Kota Tegal, bersama KPU dan Bawaslu Kota Tegal, dengan apel tersebut secara simbolis melepaskan dan menurunkan seluruh APK di wilayah Kota Tegal.

    Pj. Wali Kota menyampaikan bahwa tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu di wilayah Kota Tegal berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.
     
    Pj. Wali Kota menyampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai hari ini memasuki masa tenang, yang artinya seluruh bentuk kampanye, termasuk pemasangan APK, harus dihentikan.

    “Tujuan dari masa tenang adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merenung, tidak ada lagi pengaruh dari kampanye, dan supaya proses pemilihan berjalan dengan adil, damai, dan tanpa tekanan,” ungkap Pj. Wali Kota seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Senin (25/11). 

    Di masa tenang ini, Pj. Wali Kota Tegal mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar pelaksanaan Pilkada di Kota Tegal dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan

    “Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh elemen masyarakat, agar kita menjaga suasana kondusif, saling menghormati, dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat merusak persatuan dan kesatuan,” kata Agus Dwi Sulistyantono. 

    Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran proses pemilu. 

    Agus Dwi Sulistyantono menyampiakan ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi atas kerja keras tim gabungan dari Satpol PP, Bawaslu, Aparat keamanan TNI Polri, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah bersinergi dalam kegiatan ini.

    Menurutnya, tugas ini memang tidak ringan, tetapi Ia percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, tim gabungan dapat menjalankan tanggung jawab ini dengan baik.

    Pj. Wali Kota Tegal dalam kesempatan tersebut juga mengimbau kepada camat dan lurah untuk mengajak masyarakat di wilayahnya untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan serentak kepala daerah 2024 pada 27 November 2024 mendatang. 

    “Selanjutnya saya minta kepada para camat dan lurah agar gencar untuk mengajak masyarakat di wilayahnya, melalui berbagai media komunikasi, agar pada pesta demokrasi Pilkada 2024, tanggal 27 November 2024 nanti, menyalurkan hak suaranya dengan mendatangi TPS-TPS di lingkungannya masing-masing, sehingga target tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024 ini sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Sebab, Pilkada ini benar-benar penting untuk memilih pemimpin yang sungguh-sungguh amanah dan mencintai rakyatnya,” tutur Pj. Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono 

    Pj. Wali Kota berharap semoga pelaksanaan Pilkada Kota Tegal tahun 2024 berjalan lancar, damai, dan sukses tanpa ekses, sehingga akan terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang sesuai dengan pilihan Rakyat Kota Tegal, juga pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dan membangun Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Bangsa Indonesia yang lebih baik.

    Komisioner KPU Kota Tegal, Charis Budiman pada kesempatan tersebut menyampaikan Tim Gabungan dibagi ke dalam empat tim, namun untuk tim empat hanya untuk kendaraan material hasil penertiban.

    “Total  Personil yang diturunkan sebanyak 140 personil. Penertiban dan pembersihan akan dilakukan selama tiga hari, khusus untuk hari ini kita lakukan secara besar, dan hari kedua dan hari ketiga komposisi tim akan berkurang dan di laksanakan perkecamatan,” ujar Charis Budiman. 

    Charis juga berharap kepada tim Pasangan Calon bisa menurunkan APK secara mandiri.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polres Tuban Ungkap Strategi Pengamanan Pilkada 2024

    Polres Tuban Ungkap Strategi Pengamanan Pilkada 2024

    Tuban (beritajatim.com) – Menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Polres Tuban menggelar apel pergeseran pasukan bersama TNI/Polri pada Senin (25/11/2024). Apel tersebut bertujuan mempersiapkan pengamanan untuk memastikan proses Pilkada berjalan aman dan kondusif.

    Dalam pengamanan kali ini, Polres Tuban mengerahkan 420 personel Polri, ditambah satu SSK dari BKO Marinir, serta 521 personel TNI dari Kodim 0811 Tuban. Selain itu, satu pleton BKO Brimob yang terdiri atas 31 personel turut diperbantukan.

    Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin menjelaskan, personel yang dikerahkan tidak ditempatkan di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja, tetapi setiap dua personel akan membawahi hingga 15 TPS.

    “Hari ini sudah kami geser personel ke TPS dan PPS masing-masing. Tujuannya adalah agar mereka mengenal wilayah tugas, memahami lokasi TPS, serta mengetahui potensi kerawanan di lapangan,” ujar AKBP Oskar.

    Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak terkait, seperti KPPS, Linmas, serta petugas distribusi logistik.

    “Personel harus tahu siapa KPPS yang bertugas, jalur distribusi logistik, dan rute yang akan dilalui. Dengan demikian, mereka bisa mengidentifikasi potensi kerawanan dan mengambil langkah pengamanan yang tepat,” tambahnya.

    Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin dan Dandim 0811 Tuban saat memeriksa perlengkapan seluruh personel TNI/Polri. [foto: Diah Ayu/beritajatim.com]Pesan Kapolres untuk Personel

    Kapolres Tuban bersama Dandim 0811 Tuban menyampaikan pesan kepada seluruh personel untuk menjaga kesehatan dan netralitas selama bertugas.

    “Tugas ini berlangsung dari 25-28 November 2024. Kami berharap seluruh proses, mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara, berjalan lancar, aman, dan kondusif,” kata Oskar.

    Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik di lapangan. “Jika ada permasalahan, segera koordinasikan dengan PPS, KPPS, Bawaslu, atau tokoh masyarakat setempat,” tutupnya.

    Apel pergeseran pasukan ini menjadi langkah awal memastikan kesiapan seluruh unsur pengamanan menjelang Pilkada 2024 di Tuban. Dengan koordinasi yang matang, diharapkan pesta demokrasi ini berlangsung damai tanpa kendala. [ayu/but]

  • Legislator ini imbau netralitas dan laporkan kecurangan di masa tenang  

    Legislator ini imbau netralitas dan laporkan kecurangan di masa tenang  

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Legislator ini imbau netralitas dan laporkan kecurangan di masa tenang  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dimulai. Anggota DPR RI, Sudjatmiko, mengimbau masyarakat untuk menjaga netralitas dan menolak segala bentuk kecurangan, termasuk kampanye terselubung dan politik uang.

    Ia menekankan pentingnya Pilkada yang aman dan tertib.

    “Karena saya bertempat tinggal di Kota Bekasi, maka saya meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran apapun. Pemilu harus tertib. Bagi tim Paslon, dimohon untuk tidak melakukan kampanye terselubung,” kata Sudjatmiko kepada wartawan Minggu (24/11/2024).

    Sudjatmiko yang juga warga Kota Bekasi, mengajak masyarakat untuk waspada terhadap praktik politik uang yang kerap muncul menjelang pencoblosan.

    Ia meminta masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika menerima suap dalam bentuk apapun.

    “Agak riskan di momen seperti ini. Biasanya ada yang tetiba datang kerumah kasih amplop dengan sejumlah uang agar dipilih, waspada dan laporkan,” imbaunya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Senin (25/11). 

    Ia berharap Pilkada Kota Bekasi dapat berjalan dengan integritas tinggi dan bebas dari kecurangan.

    Sudjatmiko menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga proses demokrasi agar berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang kredibel.

    “Dengan demikian, Kota Bekasi dapat terus membangun kemajuan dan kesejahteraan warganya,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Guruh Dwi Prasetyo Resmi Jadi Anggota DPRD Kota Probolinggo Gantikan Fernanda Zulkarnain

    Guruh Dwi Prasetyo Resmi Jadi Anggota DPRD Kota Probolinggo Gantikan Fernanda Zulkarnain

    Probolinggo (beritajatim.com) – Dalam sebuah rapat paripurna yang digelar pada Senin (25/11/2024), Guruh Dwi Prasetyo resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo menggantikan Fernanda Zulkarnain. Pelantikan ini dilakukan setelah Fernanda memutuskan untuk maju sebagai calon Wali Kota Probolinggo.

    Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, memimpin langsung prosesi pengucapan sumpah jabatan bagi Guruh. Pelantikan ini dilakukan sesuai dengan peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.

    Guruh Dwi Prasetyo yang berasal dari Partai Golkar akan mengisi sisa masa jabatan Fernanda Zulkarnain hingga tahun 2029. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

    “Dengan dilantiknya Pak Guruh, maka kursi DPRD Kota Probolinggo dari Partai Golkar kembali terisi,” ujar Dwi Laksmi.

    Dwi Laksmi berharap Guruh dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah. Ia juga meminta kepada seluruh anggota DPRD untuk bersinergi dalam membangun Kota Probolinggo.

    “Kami berharap Pak Guruh dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Kota Probolinggo,” tambahnya.

    Proses pelantikan berlangsung dengan lancar dan khidmat. Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Guruh kemudian menandatangani berita acara pelantikan.

    Dengan dilantiknya Guruh, diharapkan komposisi anggota DPRD Kota Probolinggo menjadi lebih lengkap dan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjalankan roda pemerintahan. (ada/ian)