Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • 540 Polisi Amankan TPS di Pilkada Bondowoso 2024

    540 Polisi Amankan TPS di Pilkada Bondowoso 2024

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 540 personel kepolisian akan mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Bondowoso tahun 2024.

    Ratusan personel itu diterjunkan di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di 23 kecamatan se Kabupaten Bondowoso.

    Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Sudaedi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi lintas sektoral perihal penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Untuk pengamanan, kami koordinasi dengan Polres, TNI, Satpol PP dan Linmas,” ungkap Sudaedi.

    Sementara perihal antisipasi bencana alam, KPU Bondowoso menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

    “Untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terkait alam,” ucapnya.

    Kapolres Bondowoso, AKBP Lintar Mahardhono melalui Kasi Humas Ipda Bobby Dwi Siswanto mengaku siap ikut mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024.

    “Untuk personel, Polres Bondowoso menyiapkan 540 personel, Kodim 200 personel, Linmas kurang lebih 1.400 an dan Satpol PP kurang lebih 100 personel,” bebernya.

    Para personel itu akan disebar di 1.202 TPS se Kabupaten Bondowoso. Dimana titik pengamanan akan dilakukan di setiap TPS.

    “Jumlah personil yang akan berjaga kondisional. Kita akan lihat desanya. Minimal ada 1 polisi di 3 TPS. Tergantung masing-masing desa yang melaksanakan pengamanan,” urainya.

    Pihaknya juga menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pemungutan suara.

    “Kami imbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak benar. Yang kedua kita sosialisasikan kepada masyarakat jangan mudah terpancing emosi. Kita laksanakan pesta demokrasi dengan nyaman dan bahagia,” ulasnya. [awi/aje]

  • Bawaslu Mojokerto: Aduan ke Kiai Asep Tak Penuhi Unsur Pidana Pemilihan

    Bawaslu Mojokerto: Aduan ke Kiai Asep Tak Penuhi Unsur Pidana Pemilihan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bawaslu Kabupaten Mojokerto menghentikan laporan relawan Nderek Kiai Majapahit dan Loyalis Bunda Ikfina (LOBI) terkait Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Prof. DR. KH Asep Saifuddin Chalim atas dugaan netralitas Apartur Sipil Negera (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mojokerto 2024 dihentikan.

    Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari penyidik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres Mojokerto dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto telah menggelar pembahasan 2. Hasil pembahasan e diputuskan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

    “Pada pembahasan 2 Sentra Gakkumdu (Bawaslu, polisi, jaksa), perkara dengan terlapor Kiai Asep, oleh Sentra Gakkumdu diputuskan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Sesuai Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, Senin (25/11/2024).

    Pasal tersebut menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

    “Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Pilkada. Perkara dengan terlapor Kyai Asep diputuskan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sesuai Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Pilkada,” katanya.

    Sebelumnya, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Prof. DR. KH Asep Saifuddin Chalim dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto. Relawan Nderek Kiai Majapahit dan Loyalis Bunda Ikfina (LOBI) melaporkan Kyai Asep atas dugaan netralitas Apartur Sipil Negera (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mojokerto 2024.

    Anggota Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Mojokerto mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Kamis (21/11/2024). Pihaknya membawa bukti berupa Surat Keputusan (SK) Pensiun. Ayah dari Calon Bupati Mojokerto nomor urut 3, Muhammad Al Barra tersebut sudah tidak lagi menjabat sebagai ASN. [tin/beq]

  • Pemkot Blitar Segera Jalankan Makan Bergizi Gratis

    Pemkot Blitar Segera Jalankan Makan Bergizi Gratis

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Blitar kini tengah mempersiapkan pasokan bahan baku untuk program makan bergizi gratis. Diperkirakan program makan siang gratis ini memerlukan pasokan bahan makan sebanyak 2 ton per harinya.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masitoh. Menurut Dewi, saat ini Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar tengah melakukan persiapan suplay bahan baku dengan mengoptimalkan lahan-lahan sawah yang ada untuk mendukung keberlangsungan program nasional yaitu makan bergizi gratis.

    “Kebutuhan bahan makanan setiap harinya mencapai lebih dari 2 ton untuk 40 ribu siswa sehingga nantinya lahan lahan kosong akan digunakan untuk sarana pertanian mengingat saat ini luas lahan pertanian di Kota Blitar terus mengalami penurunan,” ucap Dewi Masitoh, Selasa (26/11/2024).

    Pemkot Blitar kini juga tengah berkoordinasi dengan sejumlah petani maupun KWT (kelompok wanita tani) untuk mewujudkan program ini. Sehingga diharapkan melalui program ini minat masyarakat utamanya para milenial untuk menjadi petani semakin meningkat.

    “Sebenarnya program makan siang gratis ini juga berhubungan dengan menumbuhkan minat menjadi petani dari milenial, sehingga ini kami tengah melakukan koordinasi agar kalau bisa semua bahan baku untuk program makan siang gratis ini berasal dari petani lokal,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Blitar mengusulkan anggaran sebesar 1.5 miliar untuk persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk pelajar. Usulan anggaran untuk program makan bergizi gratis itu mengikuti aturan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025.

    Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Blitar sendiri mengaku siap menjalankan program makan bergizi yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kini beberapa langkah tengah dilakukan, seperti pendataan sasaran program makan bergizi di Kota Blitar.

    Nantinya program makan bergizi akan diperuntukkan bagi satuan pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP bahkan SMA. Sedangkan jumlah sasaran di Kota Blitar untuk penerima program makan bergizi kurang lebih 20 ribu anak mulai dari TK sampai tingkat SMP.

    “Makan bergizi kita sudah koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan OPD lain tentunya kami harus koordinasi dengan Kodim 0808 Blitar karena dikoordinir TNI yang tentunya TNI juga mencakup Blitar Raya,” terang Kepala Dispendik Kota Blitar, Dindin Alinurdin. [owi/beq]

  • Gubernur Bengkulu Diduga Kumpulkan Rp 5 Miliar untuk Serangan Fajar, Per Amplop Berisi Rp50 Ribu

    Gubernur Bengkulu Diduga Kumpulkan Rp 5 Miliar untuk Serangan Fajar, Per Amplop Berisi Rp50 Ribu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah untuk mendanai Pilkada 2024. Dalam kasus ini, KPK menyita sejumlah amplop bergambar Rohidin yang diduga digunakan untuk praktik politik uang atau serangan fajar.

    “Betul untuk serangan fajar,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

    Amplop-amplop tersebut, berdasarkan keterangan saksi, berisi uang sebesar Rp 50 ribu. “Isi nominal dari keterangan saksi Rp 50 ribu, tapi masih belum dicek secara fisik. Nanti kalau sudah ada update dikabari,” ujar Tessa. Meski demikian, jumlah amplop yang disita masih dalam proses perhitungan.

    Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024). Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, dan ajudan gubernur Evriansyah alias Anca.

    KPK menduga Rohidin membutuhkan dana besar untuk pencalonannya kembali dalam Pilkada 2024. Uang tersebut didapatkan melalui pemerasan terhadap sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Beberapa di antaranya adalah Syafriandi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, yang memberikan Rp 200 juta agar tidak dimutasi.

    Selain itu, Kepala Dinas PUPR Tejo Suroso menyerahkan Rp 500 juta dari potongan anggaran dinas, sementara Saidirman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan, memberikan Rp 2,9 miliar atas permintaan Rohidin untuk mencairkan honor pegawai sebelum Pilkada. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Ferry Ernest Parera juga turut menyetor Rp 1,4 miliar.

  • Teguh Prakosa kembali bertugas sebagai Wali Kota Solo setelah masa cuti kampanye berakhir

    Teguh Prakosa kembali bertugas sebagai Wali Kota Solo setelah masa cuti kampanye berakhir

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Teguh Prakosa kembali bertugas sebagai Wali Kota Solo setelah masa cuti kampanye berakhir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Masa cuti Teguh Prakosa sebagai Calon Wali Kota Solo resmi berakhir pada Sabtu (23/11/2024). Setelah dua bulan menjalani masa kampanye Pilkada 2024, Teguh kembali aktif menjalankan tugas sebagai kepala daerah mulai Senin (25/11/2024). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Solo, Budi Murtono, Sabtu (23/11/2024).

    “Beliau cuti sampai 23 November 2024, aktif lagi mulai 24 November 2024. Namun, karena 24 November hari Minggu, beliau masuk kantor insya Allah Senin. Semua hak-haknya sebagai Wali Kota akan kembali,” jelas Budi.

    Setelah kembali bertugas, Teguh menghadapi sejumlah agenda penting. Salah satu prioritasnya adalah menyelesaikan APBD 2025 bersama DPRD Solo dan memastikan kelancaran proyek-proyek strategis yang dibiayai hibah Uni Emirat Arab (UEA).

    “Proyek yang didanai hibah UEA sudah sesuai rencana, meskipun ada beberapa kendala pada barang impor, seperti untuk pembangunan GOR Indoor Manahan. Targetnya tetap rampung tahun ini,” tambahnya.

    Teguh juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri selama proses Pilkada, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengimbau agar semua pihak bersama-sama menjaga suasana kondusif di Kota Solo.

    “Biarlah yang berpesta adalah masyarakat. Mari kita jaga kota yang kita cintai ini,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (25/11). 

    Selama masa kampanye, Teguh bersama pasangannya, Bambang Gage Nugroho, mendapatkan banyak masukan dari masyarakat. Meskipun ada beberapa kritik, seperti dianggap “kurang senyum” dan “pelit,” ia menegaskan bahwa kampanye dijalani dengan cara bersih, tanpa membagikan uang atau sembako.

    “Responnya bagus, walaupun ada masukan soal senyum dan lainnya. Saya jalani kampanye dengan biasa saja, tanpa bagi-bagi duit,” ungkapnya.

    Di sisi lain, masa tugas Dhoni Widianto sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Solo juga berakhir pada Sabtu. Pemkot Solo berencana mengadakan acara perpisahan terbatas dengan mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya.

    Kembalinya Teguh sebagai Wali Kota Solo menjadi momen penting untuk melanjutkan berbagai program pembangunan dan memastikan Solo tetap damai dan kondusif menjelang Pilkada 2024.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Rocky Gerung Sebut Sumut Harapan Jokowi Pertahankan Dinasti, Jakarta, Jatim hingga Jateng Bakal Tumbang

    Rocky Gerung Sebut Sumut Harapan Jokowi Pertahankan Dinasti, Jakarta, Jatim hingga Jateng Bakal Tumbang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menuebut harapan Jokowi mempertahankan dinastinya hanya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut). Di tempat lain akan tumbang.

    Di Sumut, Jokowi mendukung menantunya, Bobby Nasution. Bobby melawan Edy Rahmayadi yang diusung PDIP.

    “Dia mesti pastikan ada satu yang dia pegang, yaitu Medan. Karena Medan satu-satunya tempat dia bertahan secara politik dinasti kan di situ ada pak Bobby Nasution yang adalah menantu dia,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (26/11/2024).

    Hal tersebut, kata dia karena Presiden ke-7 itu tidak bisa memastikan kemenangannya di tempat lain. Seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Jokowi diketahui mendukung calon di tiga daerah itu. Bahkan aktif ikut berkampanye.

    Ia mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah, dan Khafifah di Jawa Timur.

    “Jokowi akhirnya ingin pastikan di mana yang harus dia menangkan utama, tentu mungkin kalau dia enggak dapat di Jakarta atau gagal di Jawa Tengah atau meleset di Jawa Timur,” ujarnya.

    Menurut Rocky, melalui kemenangan Bobby di Sumut, memungkinkan Jokowi percaya dinasti politikya masih bekerja.

    “Jadi kalau Jokowi mengancam supaya (Sekjen PDIP) Hasto itu berhenti untuk bertanding di Sumatera Utara, itu artinya Pak Jokowi ini sudah kalang kabut atau sudah frustrasi,” terangnya.

    Tapi jika Bobby kalah di Sumut, maka dinasti Jokowi akan keok.

    Kalau kita baca secara psikologi, memang kalau Bobby itu kalah di dalam pertandingan di Sumatera Utara, itu penanda pertama dan terakhir bahwa dinasti Jokowi keok,” pungkas Rocky.
    (Arya/Fajar)

  • Kasus Judi Online: Keponakan Megawati Jadi Tersangka, PDIP Sebut Ada Politisasi

    Kasus Judi Online: Keponakan Megawati Jadi Tersangka, PDIP Sebut Ada Politisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polda Metro Jaya menetapkan Alwin Jabarti Kiemas, keponakan Megawati Soekarnoputri, sebagai tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, pada konferensi pers yang digelar Senin (25/11/2024).

    “Kami jawab, benar (Alwin Jabarti). Cukup ya, terima kasih,” kata Wira singkat saat menjawab pertanyaan awak media terkait kasus yang kini menyita perhatian publik tersebut. Kasus ini turut menyeret beberapa staf ahli dan pegawai dari Kementerian Komdigi yang diduga terlibat dalam jaringan mafia judi online.

    Menanggapi penetapan tersangka ini, Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, memberikan pernyataan resmi. Ia tak menyangkal fakta bahwa Alwin telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Chico melihat adanya indikasi kuat bahwa kasus ini dikaitkan dengan dinamika politik menjelang Pilkada 2024.

    “Kasus Alwin Jabarti Kiemas yang baru diungkap pada masa tenang setelah ia ditahan sebulan sebelumnya adalah contoh nyata politisasi hukum,” ungkap Chico dalam keterangan tertulisnya. Ia menyoroti bahwa hukum sering digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan politik, khususnya dalam konteks pemilihan umum.

    Chico juga mengkritik keras fenomena ini, menyebutnya sebagai ancaman serius bagi demokrasi. “Penggunaan hukum sebagai alat politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Namun, rakyat Indonesia semakin cerdas dan sadar bahwa judi online dapat berkembang masif karena dilindungi oleh oknum aparat dan penguasa,” tambahnya.

  • Pengamanan Pilkada Pamekasan Libatkan 3.802 Personel Gabungan

    Pengamanan Pilkada Pamekasan Libatkan 3.802 Personel Gabungan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Polres Pamekasan, melibatkan sebanyak 3.802 personel gabungan guna memastikan keamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan, yang akan digelar serentak pada 27 November 2024.

    Personel gabungan ini terdiri dari 465 personel Polres Pamekasan, 55 personel Polda Jatim, 200 personel BKO Brimob, 8 personel BKO K9, 2.540 personel Linmas, 130 personel Satpol-PP, dan 30 personel Dishub.

    “Personel gabungan ini akan disebar di seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, Selasa (26/11/2024).

    Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjamin proses pesta demokrasi berjalan aman, damai, tertib dan kondusif sesuai dengan tagline Pilkada Bersahabat.

    “Pengamanan pilkada ini melibatkan koordinasi intensif dengan KPU, Bawaslu dan stakeholder lainnya untuk memastikan pengamanan berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.

    “Selain itu kami juga akan memperkuat pengamanan dengan menambah anggota Brimob di wilayah Pantura, seperti di kecamatan Batumarmar dan Waru. Sebab wilayah ini memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi dibanding daerah lain dan masuk kategori rawan berdasar evaluasi Pemilu 2024 sebelumnya,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pilkada Pamekasan, terdata sebanyak 666.048 pemilih, meliputi dari sebanyak 321.417 pemilih laki-laki dan sebanyak 344.631 pemilih perempuan.

    Para pemilih nantinya akan menyalurkan hak suaranya di sebanyak 1.270 TPS di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, termasuk di antaranya TPS Khusus yang nantinya akan melayani pemilih di lokasi tertentu, yakni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Pesantren. [pin/aje]

  • KPU Kabupaten Kudus geser logistik Pilkada ke PPK

    KPU Kabupaten Kudus geser logistik Pilkada ke PPK

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    KPU Kabupaten Kudus geser logistik Pilkada ke PPK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 14:44 WIB

    Elshinta.com – Jelang Pilkada serentak 2024, Pilihan Bupati Kudus maupun Pilihan Gubernur Jawa Tengah, KPU Kabupaten Kudus mulai melakukan pergeseran logistik pemilu. Dimana, pergeseran dilakukan mulai Minggu (24/11) ke empat Kecamatan yakni Jekulo, Gebog, Dawe pada pagi hari dan PPK Kaliwungu pada sore hari. Untuk Senin (25/11) ke empat kecamatan yakni Undaan, Jati, Bae dan Mejobo sedangkan untuk kecantikan Kota akan diambil langsung oleh PPK Kota pada Selasa pagi (26/11) ke gudang logistik KPU Kabupaten Kudus.

    Ketua KPU Kabupaten Kudus Ahmad Amir Faisol mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait pergeseran logistik pemilu seoerti aparat keamanan yang akan mengawal dan menjaga logistik saat berada di PPK maupun ke PPS. “Untuk yang Kecamatan Kota karena logistik pemilu kali ini tidak sebanyak pemilu kemarin, jadi memilih langsung mengambil ke gudang KPU Kabupaten Kudus kemudian langsung dikirim ke desa dan kelurahan di Kecamatan Kota pada Selasa (26/11)”, katanya, Sabtu (23/11).

    Dijelaskan Faisol, pihaknya juga sudah memetakan wilayah yang rawan baik itu rawan Potensi kerawanan dari gesekan sosial sampai bencana alam. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan.  “Kami sudah lakukan simulasi pelaksanaan pencoblosan diprediksikan penghitungan suara akan selesai sekitar pukul 19.00 WIB, semoga saja “Sirekap” lancar tidak ada kendala sehingga PPS bisa langsung mengantarkan kotak suara ke PPK malam selesai penghitungan”, imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Senin (25/11). 

    Ditambahkan, pada saat hari pencoblosan masyarakat Kabupaten Kudus diharapkan berbondong-bondong mendatangi TPS . Ada 1160 TPS dikabupaten Kudus termasuk 1 TPS Khusus yang ada di Rutan Kudus. Jumlah pemilih yakni dari 642.405 tersebar di 132 Desa / Kelurahan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Agung-Markarius Unggul di Survei Pilwalkot Pekanbaru, Elektabilitas Tembus 59,1 Persen

    Agung-Markarius Unggul di Survei Pilwalkot Pekanbaru, Elektabilitas Tembus 59,1 Persen

    FAJAR.CO.ID, PEKANBARU — Hasil survei terbaru dari Trust Indonesia menempatkan pasangan calon (Paslon) Agung Nugroho-Markarius Anwar sebagai unggulan kuat dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Pekanbaru 2024. Berdasarkan data survei yang dilakukan pada 21-23 November 2024, elektabilitas pasangan ini mencapai 59,1 persen, jauh melampaui empat pasangan calon lainnya.

    “Survei Trust Indonesia menunjukkan elektabilitas Agung-Markarius berada di level 59,1 persen. Hasil ini luar biasa dan memberikan gambaran bahwa pasangan tersebut sangat berpeluang menang telak dalam Pilwalkot Pekanbaru,” ujar Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, saat memberikan keterangan pers pada Senin (25/11) malam.

    Fadhli menambahkan, elektabilitas Agung-Markarius tidak hanya tinggi tetapi juga terus menunjukkan tren peningkatan. Dibandingkan dengan survei yang dilakukan awal September lalu, elektabilitas pasangan ini naik sebesar 6,9 persen. “Elektabilitas pasangan Agung-Markarius terus melaju pesat. Dengan tren ini, peluang mereka untuk memenangkan Pilwalkot Pekanbaru semakin besar,” katanya.

    Di sisi lain, pesaing terkuat mereka, pasangan Muflihun-Ade Hartati, justru mengalami penurunan elektabilitas. Berdasarkan data yang sama, elektabilitas pasangan ini turun dari 22,5 persen menjadi 16,4 persen. Fadhli menduga penurunan ini disebabkan oleh isu-isu negatif yang menyerang salah satu figur dalam pasangan tersebut. “Isu negatif yang menimpa Muflihun sangat memengaruhi tingkat keterpilihan mereka. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi pasangan Muflihun-Ade,” ungkapnya.