Jenis Media: Politik

  • Pemkab Bogor siagakan tim kesehatan hingga ambulans jelang Pilkada

    Pemkab Bogor siagakan tim kesehatan hingga ambulans jelang Pilkada

    Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika memeriksa kondisi ambulans di Kantor Dinkes, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin (25/11/2024). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor)

    Pemkab Bogor siagakan tim kesehatan hingga ambulans jelang Pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiagakan tim kesehatan hingga armada ambulans menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 27 November 2024.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika usai memimpin apel siaga di Kantor Dinas Kesehatan, Cibinong, Senin, memeriksa langsung 13 mobil ambulans untuk memastikan kelaikan kondisi mesin hingga kelengkapan peralatan medis di dalamnya.

    Ia juga menginstruksikan kepada Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Agus Fauzi agar para tenaga medis yang bertugas dalam kondisi prima dengan membekalinya makanan, minuman, hingga vitamin.

    “Memastikan kesiapan tim kesehatan yang akan bekerja di H-1, hari H dan H+1 tetap siaga melayani petugas dan pemilih pilkada serentak ini,” katanya.

    Ajat menekankan bahwa tim medis juga harus menjunjung tinggi netralitas dengan tetap tidak berpihak kepada pasangan calon Pilkada manapun. Termasuk tidak boleh mengarahkan pasien untuk memilih pasangan calon tertentu. Menurut dia, tim kesehatan merupakan bagian dari sistem Pilkada guna menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

    Sementara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor menetapkan jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Bogor sebanyak 3.926.080 pemilih pada Pilkada 2024. Dari total 3.926.080 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki tercatat sebanyak 1.999.656 orang, sementara pemilih perempuan berjumlah 1.926.424 orang. 

    Selain menetapkan DPT, KPU Kabupaten Bogor juga menetapkan jumlah TPS, yakni sebanyak 7.908 titik tersebar di 435 desa/kelurahan yang ada di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

    Sumber : Elshinta.Com

  • KPU Tuban Ajak Warga Coblos di TPS dan Gelar Lomba Foto Berhadiah Rp20 Juta

    KPU Tuban Ajak Warga Coblos di TPS dan Gelar Lomba Foto Berhadiah Rp20 Juta

    Tuban (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban mengimbau masyarakat untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024). Selain itu, KPU Tuban juga mengadakan lomba foto selfie di TPS dengan total hadiah Rp 20 juta.

    Ketua KPU Tuban, Zakiyatul Munawaroh, mengajak warga Tuban untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Tuban.

    “Ayo semuanya datang untuk mencoblos, tentukan pilihan kalian, dan jangan golput,” ungkap Zakiya, Selasa (26/11/2024).

    Selain mengimbau masyarakat untuk mencoblos, KPU Tuban juga menggelar lomba foto selfie di TPS yang terbuka untuk semua pemilih. Hadiah dengan total Rp 20 juta telah disiapkan untuk lomba ini.

    “Bagi masyarakat, kami menyediakan lomba foto selfie di TPS. Selain itu, teman-teman KPPS juga bisa mengikuti lomba TPS unik,” ujar Zakiya.

    Namun, mengenai informasi TPS unik yang sudah terdaftar, Zakiya menyatakan bahwa data lengkapnya baru akan diperoleh esok hari.

    “Kami belum menerima info dari teman-teman. Mungkin besok baru bisa diinformasikan,” tutupnya. [ayu/beq]

  • Irjen Pol Yudhiawan Pastikan Pemungutan Suara di Sulsel Berjalan Kondusif

    Irjen Pol Yudhiawan Pastikan Pemungutan Suara di Sulsel Berjalan Kondusif

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sulawesi Selatan mendapat perhatian penuh dari jajaran kepolisian.

    Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan bersama sejumlah pejabat daerah, melakukan pemantauan langsung ke beberapa wilayah strategis.

    Dikatakan Yudhi, pemantauan itu dilakukan guna memastikan kelancaran dan keamanan proses demokrasi.

    Sekadar diketahui, pada pemantauan tersebut turut dihadiri juga oleh Pj Gubernur Sulsel, Kasdam XIV/Hasanuddin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Ketua Bawaslu Sulsel, dan Ketua KPU Sulsel.

    Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan kelancaran dan keamanan proses demokrasi yang tengah berlangsung.

    Di antara beberapa daerah yang dipantau di antaranya Kabupaten Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Kota Parepare, dan Kabupaten Pinrang.

    “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan Pilkada berjalan aman, damai, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Yudhi kepada awak media, Selasa (26/11/2024).

    Kata Yudhi, pihaknya telah menyiapkan personel di seluruh wilayah hukumnya untuk menjaga proses Pilkada tetap berjalan dengan damai dan kondusif.

    “Polda Sulsel telah menyiapkan personel di seluruh wilayah untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak,” ucapnya.

    Lebih lanjut, kata Yudhi, ia juga memastikan bahwa semua tahapan berjalan sesuai aturan, serta terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan aparat terkait.

    Pemantauan ini juga menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sekaligus memberikan rasa percaya kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka.

  • Jusuf Kalla: Hukum Indonesia Ibarat Penyakit, Harus Dioperasi

    Jusuf Kalla: Hukum Indonesia Ibarat Penyakit, Harus Dioperasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyoroti pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama untuk mendorong kemajuan bangsa.

    Menurutnya, meski Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, proses menuju kesejahteraan rakyat dan penghormatan internasional masih terhambat oleh masalah mendasar di sektor hukum.

    “Kita rasanya agak lambat menuju ke arah negara yang maju dan sejahtera. Masalah yang paling pokok adalah masalah hukum. Sekarang hampir semua sektor hukum dan penegak hukumnya sangat perlu diperbaiki dan dikelola sebaik-baiknya. Kalau diibaratkan penyakit, ini harus dioperasi,” ujar Jusuf Kalla dalam YouTube Mahfud MD, Selasa (26/11/2024).

    Ia menekankan bahwa tanpa kepastian hukum, rencana ekonomi yang baik sekalipun sulit untuk diwujudkan.

    “Mau mengundang investor asing, mereka pasti bertanya dulu soal hukumnya. Indonesia bahkan bukan lagi pilihan pertama untuk investasi di Asia Tenggara. Sekarang Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina lebih menarik bagi investor. Itu kelemahan luar biasa kita, terutama soal kepastian hukum,” tambahnya.

    Jusuf Kalla juga menyoroti bahwa permasalahan ekonomi tidak hanya soal menarik investasi dari luar negeri, tetapi juga bagaimana memberikan kenyamanan dan kepastian bagi para investor.

    “Misalnya, proses perizinan yang berbulan-bulan itu sangat melelahkan. Kalau hukum kita bagus, semuanya akan ikut menjadi baik,” jelasnya.

    Dalam pandangannya, perbaikan hukum adalah langkah strategis untuk membangun kepercayaan internasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • Dilaporkan Politik Uang Jelang Pilwali Blitar, Ini Respon Ibin-Elim

    Dilaporkan Politik Uang Jelang Pilwali Blitar, Ini Respon Ibin-Elim

    Blitar (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar menerima laporan dugaan praktik politik uang. Pelapornya adalah IR (53), warga Perumahan BTN Pakunden, Kota Blitar.

    Dalam pelaporannya IR (53) menunjukkan sejumlah barang bukti berupa sembako, uang tunai serta brosur materi kampanye Pasangan Calon (Paslon) Syauqul Muhibbin-Elim Tyu. Laporan tersebut pun telah diterima Bawaslu Kota Blitar dan akan segera dibahas di forum penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

    “Kami telah menerima laporan dugaan praktik politik uang terkait Pilwali Kota Blitar berupa pembagian uang dan paket sembako,” ujar Anggota Bawaslu Kota Blitar, Hasan Asngari.

    Terkait hal itu, Tim Kampanye Pasangan Calon (Paslon) Syauqul Muhibbin-Elim Tyu membantah telah melakukan dugaan praktik politik uang. Zainul Ichwan selaku Ketua Tim Kampanye Paslon Ibin-Elim menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan dugaan praktik politik uang tersebut.

    “Kita masih menganalisis laporan tersebut jadi tim kampanye yang resmi tidak ada atau tidak memiliki program tersebut jadi tim kampanye resmi Ibin-Elim tidak ada program tersebut,” ungkap Zainul, Selasa (26/11/2024).

    Terkait terlapor yakni pria bernama OB dan perempuan bernama AC, pihak Ibin-Elim saat ini tengah menyelidiki apakah yang bersangkutan masuk tim kampanye atau bukan. Diketahui OB dan AC adalah terlapor dalam kasus dugaan praktik politik uang ini.

    “Ini sedang proses menggali mengkaji itu,” tegasnya.

    Sebelumnya, IR (53), Warga RT.03, RW.06 perumahan BTN Pakunden, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, melaporkan dugaan pidana Pemilu politik uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, nomor urut 2, Ibin-Elim ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar, Senin (25/11/2024).

    Menurut pelapor IR (52), pembagian uang dan sembako dilakukan oleh dua orang, yakni OBH dan AC, yang juga warga RT 3 RW 6 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

    Dugaan politik uang tersebut berupa pembagian amplop berisi uang Rp150 ribu dan paket sembako yang berisi beras 2 kilo gram, gula 1 kilogram, minyak goreng 1 kilogram disertai pamflet visi-misi paslon nomor 2, Ibin-Elim.

    “Amplop berisi uang Rp150 ribu dibagikan pada Minggu malam (24/11/2024) sekitar pukul 19.00 WIB. Dan Paket Sembako berisi beras, gula dan minyak goreng dibagikan pada Senin (25/11/2024) sekitar pukul 10.00 WIB,” jelas IR (pelapor).

    Sementara itu Ketua RT setempat, yakni RW yang juga menjadi saksi pelapor mengungkapkan, bahwa pelaku berkeliling mendatangi rumah-rumah warga dengan membawa tas warna hijau berisi sembako berupa 2 kilogram beras, gula 1 kilogram, minyak goreng 1 kilogram disertai pamflet visi-misi paslon nomor urut 2, Ibin-Elim.

    Tak hanya itu, beberapa warga yang menerima amplop berisi uang tunai Rp. 150.000 dengan pesan bahwa itu adalah shodaqoh dari Mas Ibin, calon Wali Kota Blitar.

    “Setelah menyerahkan uang, pelaku meminta tanda tangan penerima uang, disertai dengan meminta dukungan untuk paslon Ibin-Elim,” jelasnya. [owi/beq]

  • Puan Ingatkan Pilkada Harus Aman, Lancar, dan Jurdil

    Puan Ingatkan Pilkada Harus Aman, Lancar, dan Jurdil

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dia pun mengingatkan agar pesta demokrasi rakyat berlangsung berjalan dengan jujur dan adil (Jurdil).

    “Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan sukacita,” kata Puan Maharani, Selasa (26/11/2024).

    Untuk pelaksanaan Pilkada besok, Puan akan mencoblos di TPS Kebagusan, Jakarta Selatan, bersama dengan Presiden ke-5 RI yang juga merupakan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Dalam kesempatan itu, Puan juga mendorong pasangan calon (paslon) dan partai-partai pendukungnya untuk memastikan Pilkada dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.

    “Pasangan calon dan partai politik pengusung harus bisa menjaga kewibawaannya dengan menjalankan politik yang beretika,” ucap Puan.

    Mantan Menko PMK ini memahami bahwa setiap paslon dan partai memiliki strategi untuk menang di Pilkada. Namun Puan mengingatkan agar cara-cara tersebut dilakukan dengan elegan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Berikhtiar untuk menang itu penting, tapi jauh lebih penting memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih, karena sejatinya kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya sendiri,” paparnya.

    “Rakyat harus merdeka memilih, rakyat harus berdaulat penuh menentukan pilihannya. Mari sama-sama kita jaga kualitas demokrasi!” tambah Puan. [hen/beq]

  • Ketum PPI Ajak Masyarakat Pilih dengan Bijak di Pilkada 2024

    Ketum PPI Ajak Masyarakat Pilih dengan Bijak di Pilkada 2024

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia sekaligus Mantan Ketua Pengurus Besar HMI, Muhlis Ali, mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak dalam Pilkada Serentak 2024. Ia menegaskan bahwa ajang ini bukan sekadar perhelatan politik, tetapi juga kesempatan penting untuk menentukan masa depan daerah.

    “Pelaksanaan kampanye telah memberi rakyat peluang untuk mengenal visi, misi, dan komitmen para calon. Kini saatnya memilih dengan cerdas, tanpa ragu,” ujar Muhlis, Selasa (26/11/2024).

    Menurut Muhlis, Pilkada Serentak 2024 menjadi pesta demokrasi terbesar setelah Pilpres dan memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

    “Pilkada ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pemimpin yang terpilih nantinya memikul tanggung jawab besar untuk membawa kemajuan daerah masing-masing,” katanya.

    Muhlis menekankan pentingnya menjaga suasana damai selama Pilkada. Ia mengajak masyarakat merayakan pesta demokrasi ini dengan semangat kebersamaan tanpa konflik.

    “Pemilih dan pendukung tidak perlu saling bermusuhan. Ingat, siapapun yang terpilih adalah pemimpin untuk semua golongan,” tegas Muhlis.

    Ia juga mengingatkan agar masyarakat menghindari gesekan politik yang dapat memicu konflik horizontal. “Pilkada harus menjadi sarana memperkuat persatuan, bukan menciptakan perpecahan. Hindari gesekan politik dan jadikan Pilkada sebagai ajang harmoni,” sambungnya.

    Muhlis meminta masyarakat untuk fokus pada substansi demokrasi dengan memilih calon yang kompeten dan berintegritas.

    “Hindari pengaruh politik uang atau kampanye hitam. Pilihan cerdas adalah kunci keberhasilan demokrasi kita,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi peran penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas Pilkada. “Penyelenggara harus memastikan Pilkada berjalan transparan, jujur, dan adil agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” imbuhnya.

    Muhlis optimistis bahwa Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan sukses dengan partisipasi tinggi dari masyarakat.

    “Partisipasi yang tinggi menunjukkan kesadaran politik masyarakat yang semakin matang. Kita perlu bersama-sama mengawal setiap tahapan Pilkada demi memastikan tidak ada kecurangan,” tuturnya.

    Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi. “Kampanye politik damai dan edukatif harus terus didorong agar masyarakat semakin melek politik,” katanya.

    Menutup pernyataannya, Muhlis mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pilkada ini sebagai langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. “Mari jadikan Pilkada ini contoh keberhasilan demokrasi, seperti yang telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo untuk menjaga alam demokrasi di Indonesia,” pungkasnya. [dan/beq]

  • Pemkab Pasuruan Luncurkan Desk Pilkada untuk Hitung Cepat

    Pemkab Pasuruan Luncurkan Desk Pilkada untuk Hitung Cepat

    Pasuruan (beritajatim.com) – Menjelang Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan resmi meluncurkan sistem Desk Pilkada sebagai upaya mendukung penghitungan cepat hasil pemungutan suara. Sistem ini melibatkan kerjasama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasuruan.

    Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, Eddy Supriyanto, menyampaikan bahwa Desk Pilkada akan mengandalkan petugas di setiap desa. Sebanyak dua petugas ditempatkan di 365 desa, sehingga total terdapat 730 petugas yang bertugas untuk input data dari tiap TPS.

    “Desk Pilkada ini dirancang untuk menghitung cepat hasil pemungutan suara di tingkat desa. Data dari masing-masing TPS akan diinput oleh petugas ke aplikasi khusus,” jelas Eddy, Selasa (26/11/2024).

    Data hasil penghitungan cepat ini akan diolah melalui aplikasi khusus yang dikembangkan bersama Dinas Kominfo. Namun, akses terhadap data tersebut bersifat terbatas dan hanya dapat diakses oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Tri Widya Sasongko.

    “Hasil ini sifatnya rahasia. Sekda menjadi satu-satunya pihak yang memiliki akses, dan hasil akhir tetap akan diumumkan oleh KPU,” tambah Eddy.

    Eddy menjelaskan bahwa anggaran Desk Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk mendukung operasional petugas di tingkat desa hingga kecamatan.

    “Anggarannya berada di bawah Bakesbangpol, dengan porsi terbesar digunakan untuk operasional para petugas operator. Dana ini sepenuhnya diambil dari APBD 2024,” ungkap Eddy. [ada/beq]

  • Kemensos bantu logistik tangani pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur

    Kemensos bantu logistik tangani pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur

    Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat memberikan bantuan logistik untuk merespon bencana pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Senin (25/11/2024). (ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos)

    Kemensos bantu logistik tangani pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat memberikan bantuan logistik untuk merespons bencana alam pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

    Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, Kemensos menjelaskan bahwa curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur sejak 22 November 2024 hingga kemarin (Senin, 25/11), sehingga mengakibatkan warga Desa Sukaraja di Kecamatan Kadupandak terdampak.

    “Untuk bantuan rumah yang rusak berat sementara dalam proses asesmen dan mengumpulkan data serta bantuan,” kata Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.

    Ia menyebutkan sebanyak 18 unit rumah, 1 unit masjid rusak berat serta 1 unit rumah terancam. Selain itu, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 21 KK atau 60 jiwa. Wamensos Agus menerangkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tagana Kabupaten Cianjur dalam mengevakuasi warga dan terus melakukan koordinasi maupun pendataan terkait dampak bencana.

    “Ada sarana ibadah yang terkena bencana juga. Jadi, semua data itu akan dikumpulkan dulu sambil menunggu asesmen dari sana untuk proses mengajukan bantuan perbaikan rumah,” ujarnya.

    Ia menambahkan Kemensos juga memberikan bantuan berupa logistik senilai Rp 327 juta lebih. Adapun rincian bantuan, di antaranya berupa makanan siap saji 400 paket, lauk pauk saji 100 paket, dan makanan anak 200 paket. Bantuan lainnya berupa selimut 200 lembar, tenda gulung 100 lembar, tenda serbaguna 4 unit, tenda keluarga 10 unit, family kit 50 paket, dan kidsware 50 paket.

    Sumber : Antara

  • Ke Ponpes Sunan Drajat Lamongan, Risma Dapat Petuah dari Kiai Ghofur

    Ke Ponpes Sunan Drajat Lamongan, Risma Dapat Petuah dari Kiai Ghofur

    Lamongan (beritajatim.com) – Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur (Jatim) nomor urut 3, Tri Rismaharini mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Drajat di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Selasa (26/11/2024).

    Kunjungan tersebut bukan hanya sekadar silaturahmi, melainkan lebih sebagai momen untuk menimba ilmu atau “ngangsu kaweruh” dari seorang ulama sepuh Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Abdul Ghofur, Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat.

    Dalam silaturahmi itu, KH. Abdul Ghofur mengingatkan Risma tentang esensi sejati dari kepemimpinan, yang jauh lebih kompleks daripada sekadar meraih posisi kekuasaan.

    Dia menekankan pentingnya kecerdasan dalam mengambil keputusan dan kesiapan untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan yang mungkin datang dalam perjalanan.

    “Sebagai wong tuwo, kulo mboten ngurusi politik tapi kulo bagian ndungakno mergo wis tuwo. Kulo wong tuwo-ne Indonesia (sebagai orang tua, saya tidak mengurusi politik tetapi untuk mendoakan karena orang tua. Saya orang tuanya Indonesia),” kata KH. Abdul Ghofur.

    Pesan tersebut mengandung makna mendalam, yakni pentingnya keberkahan doa dari orang tua dalam perjalanan hidup seorang pemimpin. Selain itu, KH. Abdul Ghofur juga memberikan pesan bijak terkait karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin.

    “Pesen kulo, pemimpin iku kudu pinter mergawe dan siap melarat. (pesan saya, pemimpin itu harus cerdas dalam bekerja dan siap miskin). Nek gak, malah ngrepoti dan melipir wae (Kalau tidak, malah merepotkan dan lari dari tanggung jawab),” tuturnya.

    “Sing penting pinter noto penggawean, ben rakyat gemah ripah loh jinawi. Kudu pinter noto Indonesia (Yang terpenting, pemimpin harus pandai mengatur pekerjaan pemerintahan agar rakyat sejahtera dan hidup makmur. Harus pandai menata Indonesia),” imbuh KH. Abdul Ghofur.

    Dia menambahkan, bahwa pemimpin harus memiliki integritas tinggi dan mampu menuntun rakyatnya menuju kehidupan yang lebih baik. Pemimpin yang hanya mencari keuntungan pribadi dan tidak memahami kondisi rakyat, menurutnya, tidak akan pernah berhasil membangun negara yang kuat dan sejahtera.

    Kunjungan Tri Rismaharini ke Pondok Pesantren Sunan Drajat ini juga menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan antara dunia politik dan dunia pesantren.

    Sebagai seorang calon pemimpin, dia ingin membangun kepemimpinan yang tidak hanya berdasar pada politik praktis, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual yang dapat memperkaya kebijaksanaan dalam memimpin. [fak/beq]