Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • 7.928 Satlinmas Surabaya Dikerahkan Jaga TPS Selama Pilkada

    7.928 Satlinmas Surabaya Dikerahkan Jaga TPS Selama Pilkada

    Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat [Satlinmas], tenaga kesehatan hingga personel TNI/Polri disiagakan dalam pengamanan Pilkada Serentak di Surabaya pada  Rabu (27/11/2024) besok.

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau (Bakesbangpol) Surabaya, Maria Theresia mengatakan, sebanyak 7.928 anggota Satlinmas akan berjaga di setiap TPS di Surabaya. Satu TPS dijaga dua anggota Satlinmas; dan diperbantukan tenaga kesehatan dari Puskesmas yang bergiliran mobile.

    “Berdasarkan data KPU, jumlah TPS di Surabaya ada 3.964. Dengan demikian, total petugas Satlinmas yang dikerahkan 7.928 orang,” terang Maria Theresia, pada Selasa (26/11/24) hari ini.

    Maria menjelaskan anggota Satlinmas ini berasal dari unsur masyarakat. Nantinya, mereka diusulkan melalui lurah kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan.

    Selain itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga turut mengerahkan petugas Puskesmas yang berkeliling di setiap 3.964 TPS di Surabaya. Hal itu, untuk mengantisipasi adanya petugas sakit selama proses penghitungan suara.

    “Tenaga kesehatan disediakan saat hari H (pencoblosan), mereka bersifat mobile di setiap TPS dan standby di Puskesmas. Puskesmas akan buka sampai pemungutan suara selesai,” ucapnya.

    Sementara itu diketahui, personel aparat kepolisian Polrestabes Surabaya bersama jajaran turut menerjunkan sebanyak 904 personel. Hal tersebut untuk menjaga kondusifitas selama berlangsungnya Pilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Ratusan personel kepolisian tersebut ditugaskan untuk mengawal pengantaran surat suara ke 3.964 TPS di Surabaya, ketika hari pencoblosan, hingga H+1 digelarnya Pilkada.

  • Ketua KPU RI Tinjau Kesiapan TPS di Lumajang

    Ketua KPU RI Tinjau Kesiapan TPS di Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifudin, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, untuk memastikan kesiapan menjelang Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung besok.

    Afifudin menyempatkan diri meninjau TPS 2 di Desa Tempeh Lor dan TPS 4 di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh. Dalam kunjungannya, ia memastikan bahwa persiapan Pilkada di wilayah Lumajang berjalan lancar tanpa kendala berarti.

    “Kami bersama pihak terkait telah memeriksa gudang logistik dan TPS untuk memastikan semua kebutuhan sudah terpenuhi untuk proses pemilihan besok,” ujar Afifudin, Rabu (27/11/2024).

    Ia didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kapolda Jawa Timur Imam Sugianto, Pangdam V Brawijaya Mayjen Rudi Saladin, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, serta Penjabat Bupati Lumajang Indah Wahyuni.

    Setelah memastikan kesiapan logistik dan TPS di wilayah Tempeh, Afifudin melanjutkan perjalanan menuju Surabaya menggunakan helikopter dari lapangan Desa Tempeh.

    “Insyaallah, semua telah siap. Logistik sudah didistribusikan ke seluruh desa dan TPS. Kami optimis proses Pilkada di Lumajang, Jawa Timur, hingga di seluruh Indonesia dapat berlangsung lancar,” tegasnya.

    Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Mohammad Zainur Rofik, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan pengamanan di 1.650 TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Lumajang. Sebanyak 420 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Brimob akan dikerahkan untuk menjaga kelancaran proses pemungutan suara.

    “Kami mengerahkan petugas dari berbagai elemen untuk memastikan keamanan Pilkada serentak 2024. Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi akan terus kami jaga selama proses berlangsung,” jelas Rofik.

    Pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting dalam demokrasi di Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan pengamanan yang ketat, diharapkan seluruh proses dapat berjalan kondusif. (ted)

  • 628 Kotak suara Pilkada Kabupaten Bulungan didistribusikan

    628 Kotak suara Pilkada Kabupaten Bulungan didistribusikan

    ANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan melakukan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Selasa (26/11). Sebanyak 628 kotak suara telah didistribusikan ke 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan Bawaslu Bulungan pun turut melakukan pengawasan melekat pada saat pendistribusian. 
    (Cica Andriyani/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

  • Tindak Pelaku Serangan Fajar, Bawaslu Diminta Tidak Tebang Pilih

    Tindak Pelaku Serangan Fajar, Bawaslu Diminta Tidak Tebang Pilih

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha menilai, praktik serangan fajar menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada 2024. Karenanya, dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas pelaku money politic atau politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi lima tahunan itu.

    Menurut Mohammad Toha, pengawasan harus dilakukan secara ketat, sehingga ruang gerak pihak yang akan melakukan politik uang semakin sempit. “Jika ditemukan pihak yang melakukan politik uang, Bawaslu harus bertindak tegas terhadap para pelaku yang merupakan perusak demokrasi,” tegasnya.

    Dia juga menekankan, Bawaslu tidak perlu takut dalam melakukan penindakan, karena mereka dilindungi undang-undang (UU) dalam melaksanakan tugasnya. Bawaslu juga tidak boleh tebang pilih dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Semua pihak yang melakukan politik uang harus ditindak tegas. Bawaslu juga harus mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang. Masyarakat juga harus menolak pihak-pihak yang akan melakukan serangan fajar atau memberi uang untuk memilih pasangan calon tertentu.

    “Jangan tebang pilih. Misalnya, karena yang melakukan politik uang adalah calon atau tim pasangan yang kuat dan incumbent, kemudian Bawaslu tidak menindaknya. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Toha menjelaskan, larangan politik sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

    Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

    Dalam Pasal 187A disebutkan, bagi mereka yang melakukan serangan fajar atau politik uang bisa dipidani dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

    “Aturannya sudah sangat jelas, maka Bawaslu RI dan jajarannya harus meningkatkan pengawasan , khususnya terhadap praktik serangan fajar yang selama ini sangat masif dilakukan di setiap pemilihan umum,” katanya. [hen/but]

  • Debat calon gubernur ketiga Pilkada Aceh diwarnai kericuhan antar pendukung

    Debat calon gubernur ketiga Pilkada Aceh diwarnai kericuhan antar pendukung

    Rabu, 20 November 2024 08:00 WIB

    Para pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Bustami Hamzah dan M Fadhil Rahmi serta pendukung pasangan nomor urut 2 Muzakir Mana dan Fadhullah saling dorong dan beradu argumen diatas panggung pada debat ketiga pemilihan kepada daerah tahun 2024 di Aceh Besar, Aceh, Selasa (19/11/2024). Pascakericuhan kedua pendukung, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menghentikan debat kandidat ketiga pilkada Aceh karena telah berakhirnya waktu dari lembaga penyiaran. ANTARA FOTO/ Irwansyah Putra/YU

    Para pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Bustami Hamzah dan M Fadhil Rahmi serta pendukung pasangan nomor urut 2 Muzakir Mana dan Fadhullah saling dorong dan beradu argumen diatas panggung pada debat ketiga pemilihan kepada daerah tahun 2024 di Aceh Besar, Aceh, Selasa (19/11/2024). Pascakericuhan kedua pendukung, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menghentikan debat kandidat ketiga pilkada Aceh karena telah berakhirnya waktu dari lembaga penyiaran. ANTARA FOTO/ Irwansyah Putra/YU

  • Pj Wali Kota Kediri Minta Doa Ulama Agar Pilkada 2024 Damai

    Pj Wali Kota Kediri Minta Doa Ulama Agar Pilkada 2024 Damai

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah dan Forkopimda Kota Kediri sowan kediaman ulama, KH Anwar Manshur Ponpes Lirboyo, mohon didoakan agar Pilkada Kota Kediri berjalan lancar.

    Pilkada Serentak 2024 akan diselenggarakan esok 27 November 2024. Demi kelancaran proses pemilihan umum ini, Pj Wali Kota Kediri Zanariah bersama Kapolres Kediri Kota, Dandim 0809 Kediri dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri datang ke kediaman KH Anwar Manshur Pondok Pesantren Lirboyo, untuk meminta doa demi kelancaran Pemilu 2024, Selasa (26/11/2024).

    “Kedatangan kami ke sini untuk meminta doa, agar Pemilu besok di Kota Kediri bisa berjalan aman, lancar, damai, dan tidak ada gangguan apapun,” ujar Pj Wali Kota Kediri.

    Saat di kediaman KH Anwar Manshur, Zanariah juga mengungkapkan bahwa tujuan datang ke sini juga untuk bersilaturahmi sekaligus mohon didoakan untuk keberkahan dan keamanan Kota Kediri, baik saat situasi pemilu seperti ini dan juga seterusnya. [nm/suf]

  • Tim Kuasa Hukum CS Ta Laporkan KPU Maros

    Tim Kuasa Hukum CS Ta Laporkan KPU Maros

    FAJAR.CO.ID, MAROS — Tim kuasa hukum Paslon nomor urut 2, Chaidir Syam – Muetazim Mansyur resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros ke Bawaslu terkait putusan lembaga pemantau Pilkada.

    Menurut mereka, penetapan LSM Pekan 21 sebagai pemantau sudah mencederai integritas Pilkada. Pasalnya, LSM itu selama ini terindikasi berafiliasi dengan gerakan kotak kosong.

    “Kami sudah melaporkan KPU atas penetapan LSM Pekan 21 sebagai pemantau. Padahal selama ini kita bisa lihat dan baca di media kalau LSM itu terafiliasi dengan kotak kosong,” kata tim hukum Maros Sejuk, Yunus Tiro, Selasa (26/11/2024).

    Menurut Yunus, di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 124 serta PKPU nomor 8 tahun 2017 sudah sangat jelas mensyaratkan netralitas bagi lembaga pemantau.

    Namun, KPU Maros justru malah meloloskan lembaga itu tanpa mempertimbangkan kiprah pengurusnya yang terang-terangan mendukung gerakan kotak kosong di media sosial.

    “Bagaimana mungkin KPU tidak melihat semua itu. Padahal di media sosial dan di media online, kita bisa lihat bagaimana kiprah sekretaris Pekan 21 itu terang-terangan mendukung kotak kosong,” paparnya.

    Parahnya lagi, kata dia, lembaga pemantau yang seharusnya netral itu, justru menjadi gerbong bagi para pendukung kotak kosong melakukan konsolidasi.

    “Saat ini hampir semua pemantau Pilkada yang masuk melalui Pekan 21 itu adalah orang-orang yang selama ini pendukung kotak kosong. Lalu apakah itu disebut netral,” lanjutnya.

    Sementara itu Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Maros, Gazali Hadis membenarkan adanya laporan tersebut.

  • Dankodiklatad tinjau Lattis Ancab 711 di Bolmut

    Dankodiklatad tinjau Lattis Ancab 711 di Bolmut

    Dankodiklatad Letnan Jenderal TNI Widi Prasetijono meninjau pelaksanaan Latihan Taktis Antar Kecabangan Batalyon Tim Pertempuran (YTP) 711 di Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. ANTARA/HO-Pendam XIII Merdeka

    Dankodiklatad tinjau Lattis Ancab 711 di Bolmut
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad), Letjen TNI Widi Prasetijono meninjau Latihan Taktis (Lattis) Antar Kecabangan (Ancab) Batalyon Tim Pertempuran (YTP) 711 di Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, Senin.

    Prasetijono menyampaikan pentingnya latihan seperti ini dalam membangun kesiapan operasional prajurit. 

    “Dengan latihan ini, prajurit diharapkan mampu merespons berbagai dinamika tugas di lapangan dengan cepat dan tepat,” katanya.

    Dalam kunjungan tersebut Dankodiklatad Widi Prasetijono didampingi Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya. Pangdam Candra Wijaya menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan profesionalisme prajurit yang terlibat dalam latihan ini.  Selain menyaksikan langsung jalannya latihan, Dankodiklatad dan Pangdam XIII/Merdeka juga menyempatkan diri membagikan bantuan sosial  berupa bingkisan kepada masyarakat setempat dan menyaksikan langsung kegiatan pengobatan gratis.

    Peninjauan ini dihadiri pula oleh sejumlah pejabat utama Kodam XIII/Merdeka dan dari Kodiklatad serta pejabat daerah setempat.

    Sumber : Antara

  • Atasi Masalah Sampah di Kecamatan, Pemkab Sumenep Tambah Armada

    Atasi Masalah Sampah di Kecamatan, Pemkab Sumenep Tambah Armada

    Sumenep (beritajatim.com) – Masalah pengelolaan sampah termasuk pengangkutannya, menjadi perhatian serius Pemkab Sumenep. Salah satunya dengan menambah armada dump truk untuk beberapa kecamatan.

    “Dump truk ini untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah di beberapa wilayah ke tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga tidak menumpuk di pemukiman warga,” kata Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, Selasa (26/11/2024).

    Bantuan berupa armada dump truk yang diserahkan itu mencakup berbagai jenis armada sampah, yakni kontainer besar dan mini dump truk. Untuk kontainer besar diserahkan ke Kecamatan Pragaan dan Kecamatan Lenteng.

    Sedangkan mini kontainer ditempatkan di Pelabuhan Kalianget untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan. Selain itu, mini dump truk juga diserahkan ke Kecamatan Arjasa guna mempercepat proses pengangkutan sampah di wilayah tersebut.

    “Bantuan armada dump truk ini merupakan upaya konkret pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah yang masih menjadi problem serius di kecamatan-kecamatan,” ujarnya.

    Karena itu, Fauzi memastikan di setiap kecamatan harus memiliki fasilitas yang memadai. Termasuk dump truk untuk pengangkutan sampah.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap kecamatan, terutama yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, dapat memiliki fasilitas yang memadai untuk mengelola sampah,” terangnya. [tem/suf]

  • Tim Pemenangan Hendy-Firjaun Turunkan Sendiri APK Pilkada Jember

    Tim Pemenangan Hendy-Firjaun Turunkan Sendiri APK Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Tim pemenangan pasangan Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman menurunkan sendiri alat peraga kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak 23 November 2024 malam.

    “Kami sengaja menurunkan alat peraga yang dicetak sendiri atau pun yang difasilitasi KPU Kabupaten Jember. Ini bukti bahwa pasangan calon nomor urut 1 dan PDI Perjuangan beserta seluruh relawannya adalah pihak yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rico Nurfiansyah Ali, Sekretaris Tim Pemenangan Hendy-Firjaun, Selasa (26/11/2024).

    Menurut Rico, 23 November 2024 adalah batas akhir kampanye. “Kami perintahkan secara serentak penurunan APK secara mandiri untuk membantu pemerintah dalam menegakkan aturan yang berlaku,” katanya.

    Gerakan serentak ini sesuai perintah Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Arif Wibowo dan arahan Hendy dan Firjaun. “Setelah debat ada arahan dari Ji Hendy dan Gus Firjaun untuk bergerak secara serentak,” kata Rico.

    Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Jember bersama Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan APK dan bahan kampanye di wilayah kerja masing-masing yang masih terpasang di masa tenang, 24-26 November 2024.

    “Kami sudah menyampaikan surat imbauan kepada pasangan calon dan partai [olitik [eserta [emilu, dan atau tim lampanye di wilayah kerja masing-masing untuk membersihkan alat peraga kampanye [emilihan sebelum jadwal masa tenang;” kata Wiwin Kurnia Riza, komisioner Bawaslu Jember.

    Bawaslu Jember selama 24-25 November 2024 telah membersihkan 14.707 APK dari dua pasangan calon bupati dan wakil bupati dan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Sebanyak 4.215 APK yang dibersihkan bergambar pasangan cabup dan cawabup Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

    Sementara untuk APK bergambar pasangan cabup dan cawabup Muhammad Fawait-Djoko Susanto, Bawaslu Jember mencopot 8.271 buah.

    Bawaslu juga mencopot 610 APK calon gubenur dan wakil gubernur Luluk Hamidah-Lukmanul Hakhim, 711 APK pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan 964 APK pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asad. [wir]