Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Bawaslu Makassar waspadai politik uang pakai aplikasi digital

    Bawaslu Makassar waspadai politik uang pakai aplikasi digital

    “Kalau praktik-praktik seperti ini memang diwaspadai dan tentunya kita awasi. Namun demikian harus melalui pengkajian dan pembuktian,”

    Makassar (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mewaspadai praktik politik uang menggunakan aplikasi penyimpanan atau dompet uang digital yang dikirimkan pihak tim sukses tertentu untuk mempengaruhi pemilih memilih calon wali kota dan wakil wali kota di TPS pada Pilkada Makassar, 27 November 2024.

    “Kalau praktik-praktik seperti ini memang diwaspadai dan tentunya kita awasi. Namun demikian harus melalui pengkajian dan pembuktian,” ujar Anggota Bawaslu Makassar Ahmad Ahsanul Fadhil disela pemusnahan surat suara Gudang Logistik KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

    Pria disapa akrab Ahsan ini bilang, transaksional politik uang dengan memanfaatkan teknologi melalui dompet digital pada masa tenang hingga hari pencoblosan esok, Rabu, 27 November 2024 berpotensi dimainkan.

    Aplikasi dompet digital saat ini banyak berkembang yakni elektronik money, seperti OVO, Dana, GOPay dan lainnya hingga transfer bank dinilai berpotensi menjadi tempat transaksi praktik politik uang dalam serangan fajar jelang pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara atau TPS.

    “Untuk pengkajiannya kami tetap lakukan, karena kalau melalui dompet digital itu kan sudah ada surat edaran dari Bawaslu juga. Sama halnya dengan biaya transportasi dan transfer dan sebagainya,” katanya.

    Menurut dia, perubahan zaman menuntut model transaksi termasuk pembayaran dan penerimaan uang secara digital dan secara perlahan meninggalkan transaksi menggunakan uang tunai, seiring masifnya platfrom digital di ponsel pintar masyarakat.

    Meski demikian, pihaknya berupaya semaksimal mungkin mengawasi dugaan-dugaan praktik politik uang yang dilancarkan pihak tertentu mempengaruhi pemilih. Selain pelanggaran dan kecurangan Pemilu, pelaku dan penerimanya terancam hukum pidana bila terbukti.

    Sejauh ini, Bawaslu Makassar telah melakukan patroli di lapangan, hanya saja kata dia, belum menemui persoalan berkaitan dengan politik uang dan lebih kepada keluhan penempatan pemilih yang akan memilih di TPS jauh dari rumahnya.

    “Kalau yang money politik (politik uang) sampai saat ini belum ada temuan. Kalau informasi ada, tapi tidak ada temuan, kalau pun ada kami akan tindaklanjuti,” tuturnya menegaskan.

    Sebelumnya, KPU Makassar menetapkan empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar masing masing, nomor urut 1 Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia). Paslon nomor urut 2 Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati). Paslon nomor 3 Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi A Uskara (INImi) dan Paslon nomor urut 4 Amri Arsyid-Rahman Bando (Aman)

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Waka MPR: Intensitas politik uang meningkat patut diwaspadai

    Waka MPR: Intensitas politik uang meningkat patut diwaspadai

    “Ya, memang selalu menjadi permasalahan di dalam pemilihan langsung, baik itu legislatif maupun eksekutif, adalah maraknya dan meningkatnya intensitas dari money politics, jadi saya kira perlu diwaspadai,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengingatkan intensitas politik uang (money politics) yang meningkat pada pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pilkada, patut diwaspadai.

    “Ya, memang selalu menjadi permasalahan di dalam pemilihan langsung, baik itu legislatif maupun eksekutif, adalah maraknya dan meningkatnya intensitas dari money politics, jadi saya kira perlu diwaspadai,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan aparat penegak hukum untuk dapat bertindak tegas dan konsekuen bila mengendus adanya praktik politik uang

    Sebab, kata dia, politik uang dapat merugikan calon lain yang ikut berkontestasi hingga menyebabkan kalah dalam kompetisi.

    “Termasuk masyarakat, baik itu koalisi masyarakat sipil maupun masyarakat umum, yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak dipenuhi karena adanya money politics,” ujarnya.

    Terkait pencegahan praktik politik uang dengan membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Uang Kartal, Eddy menilai bahwa yang perlu ditekankan adalah aspek penegakkan hukumnya.

    “Undang-undang sekuat apapun, tetapi kalau pelaksanaan undang-undang tidak dilaksanakan aspek penegakkan hukum, sanksi, saya kira itu akan percuma,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyebut penguatan aspek pendidikan politik untuk mencegah praktik politik uang di tengah masyarakat juga merupakan hal penting untuk dicermati.

    “Kalaupun ada investasi yang kita berikan untuk mendidik publik lebih lanjut lagi, saya kira itu investasi yang akan sangat bermanfaat karena dikemudian hari itu akan mereduksi, mengurangi, mudah-mudahan bisa mengeliminir money politics yang justru biayanya jauh lebih besar,” ucapnya.

    Terlepas dari hal tersebut, dia pun meyakini pelaksanaan Pilkada 2024 akan berjalan dengan mulus, lancar, dan guyub, tanpa adanya gangguan berarti sebab gelaran pilkada sudah beberapa kali digelar di tanah air.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Banda Aceh rawan politik uang, panwaslih minta divideokan

    Banda Aceh rawan politik uang, panwaslih minta divideokan

    Selasa, 26 November 2024 21:55 WIB

    ANTARA – Koalisi Sipil Pemantau Pilkada Aceh menemukan dugaan adanya aktivitas politik uang yang disalurkan masing-masing tim sukses pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh selama masa tenang kepada masyarakat pemilih. Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh Indra Milwady pada Selasa (26/11) menyebut, kurangnya alat bukti menghambat pihaknya dalam mengambil tindakan tegas seraya meminta masyarakat melaporkan praktik tersebut dengan bukti rekaman video. (Aprizal Rachmad/Satrio Giri Marwanto/Gracia Simanjuntak)

  • ‘Jualan’ Inklusif dan Anti Diskriminasi Cagub Sulsel, Bagaimana Keberpihakan Mereka Pada Minoritas Gender?

    ‘Jualan’ Inklusif dan Anti Diskriminasi Cagub Sulsel, Bagaimana Keberpihakan Mereka Pada Minoritas Gender?

    FAJA.CO.ID,MAKASSAR — Dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Sulawesi Selatan (Sulsel) berlomba-lomba menunjukkan dirinya paling inklusif dan anti diskriminasi. Namun rekam jejak mereka dipertanyakan.

    Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu, Danny Pomanto-Azhar Arsyad mengaku telah menyerap semua aspirasi dari masyarakat. Karenanya mereka menjanjikan pembangunan inklusif.

    “Rakyat berhak hidup sejahtera. Tanpa diskriminasi, tanpa terkecuali. Setiap warga, etnis, budaya, dan tradisinya,” Azhar saat debat kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Minggu (10/11/2024).

    Ketua Partai Kebangkitan (PKB) Sulawesi Selatan itu menyebut tiap warga berhak hidup aman dan nyaman. Bagaimanapun latar belakangnya.

    “Mereka berhak aman dan nyaman di tanah mereka lahir dan dibesarkan. Tak boleh lagi ada yang terpinggirkan atau bahkan terabaikan dalam pembangunan,” terang Azhar.

    Hal serupa dikatakan Danny di kesempatan sama. Ia menyebut pemerintah mesti hadir untuk mereka yang terpinggirkan.

    “Tak boleh lagi ada yang terpinggirkan dan terabaikan dalam pembangunan. Pemerintah harus jadi pelindung bagi rakyat, bukan meninggalkan mereka yang berjuang sendirian,” ucap Danny.

    Wali Kota Makassar dua periode itu bahkan menyebut sejumlah unsur masyarakat yang ia maksud. Mulai dari profesi rentan, kelompok rentan, hingga pelajar.

    “Pahlawan kehidupan, para petani… Ibu Rumah tangga, kelompok rentan, penyandang disabilitas, para pelajar, mahasiswa, para tukang kayu, para kurir, pekerja salon, make up artist, dan masyarakat Sulsel,” kata Danny.

  • Bawaslu koordinasi dengan KPU tertibkan APK di masa tenang

    Bawaslu koordinasi dengan KPU tertibkan APK di masa tenang

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), petugas penghubung pasangan calon (paslon) kepala daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang masih bertebaran di masa tenang Pilkada Serentak 2024.

    Anggota Bawaslu RI RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa APK yang masih terpasang pada H-1 pemungutan suara menjadi pelanggaran terbanyak di masa tenang selama tiga hari.

    “Dugaan pelanggaran terbanyak di masa tenang itu adalah kegiatan kampanye melalui APK yang masih terpasang, baik pada 24, 25, maupun 26 November sekarang,” kata Lolly saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    “Terhadap hal tersebut, pengawas pemilihan melakukan koordinasi dengan KPU, petugas penghubung paslon dan Satpol PP untuk dilakukan penertiban,” sambungnya.

    Dia mengatakan apabila di daerah tersebut tidak ada Satpol PP, maka Bawaslu akan melakukan penertiban terhadap APK melanggar tersebut.

    Kendati demikian, Lolly masih belum bisa menyebutkan jumlah dugaan pelanggaran selama masa tenang. Menurut dia, jumlahnya masih terus bertambah.

    “Untuk jumlahnya masih bergerak. Jika datanya sudah final, segera dipublikasikan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pelaksanaan masa tenang kampanye Pilkada 2024 diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

    Masa tenang kampanye berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara, yakni pada hari Minggu, 24 November 2024 sampai Selasa, 26 November 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Logistik Pilwali Kota Malang Dipastikan Aman, Siap Coblosan

    Logistik Pilwali Kota Malang Dipastikan Aman, Siap Coblosan

    Malang (beritajatim.com) – Pesta demokrasi tingkat daerah Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang akan memasuki masa pemungutan suara pada Rabu, (27/11/2024). Distribusi logistik untuk tahapan pemungutan suara dipastikan aman dan lancar.

    Jajaran Forkopimda Kota Malang yang dipimpin oleh Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan telah melakukan pengecekan distribusi logistik Pilwali Kota Malang ke sejumlah titik. Seperti di Kelurahan Lowokwaru dan Kelurahan Kasin.

    “Kami lihat, alhamdulilah sudah lengkap. Tempat penyimpanan, kunci dipegang Ketua KPPS. Tempatnya aman, nyaman dan tidak terjadi bocor,” ujar Iwan, Selasa (26/11/2024).

    Iwan memastikan semua telah tersegel dan aman. Disisi lain dia meminta anggota KPPS dan Linmas untuk tetap menjaga kesehatan selama dua hari agar Pilkada Kota Malang berjalan dengan lancar tanpa insiden.

    “Saya harap Ketua KPPS, Lurah dan Camat bisa koordinasi dengan tim Dinkes untuk mobile memantau kesehatan dan kondisi fisik dari masing-masing anggotanya,” ujar Iwan.

    Di Pilwali Kota Malang ada 3 Pasangan Calon. Mereka adalah nomor urut 1, Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin, nomor urut 2 Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko. Dan nomor urut 3 Moch Anton – Dimyati Ayatulloh. [luc/suf]

  • LSI-Denny JA Siapkan Quick Count Pilkada Jember

    LSI-Denny JA Siapkan Quick Count Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-Denny JA menyiapkan hitung cepat (quick count) hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (27/11/2024).

    Pilkada Jember diikuti dua pasangan kandidat, yakni Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang diusung PDI Perjuangan, dan Muhammad Fawait-Djoko Susanto, yang diusung Gerindra, PKB, PKS, Nasdem, Golkar, PPP, PAN, dan tujuh partai nonparlemen.

    “Pilkada Jember kali ini tetap jadi concern kami, karena di satu sisi Jember adalah kabupaten terbesar di Tapal Kuda, Jawa Timur. Otomatis kami mendedikasikan diri sebagai lembaga untuk menciptakan proses demokrasi yang menarik ke depan,” kata Rully Akbar, peneliti senior LSI-Dennu JA, Selasa (26/11/2024).

    Hitung cepat yang diselenggarakan LSI-Denny JA akan jadi data pembanding proses hitung nyata (real count) Komisi Pemilihan Umum Jember. “Quick count ini membaca cepat hasil dua jam setelah penghitungan suara selesai,” kata Rully.

    LSI-Denny JA menggunakan metodologi multistage random sampling. Dari sekitar empat ribu TPS, ada 260 TPS yang menjadi sampel. “Teman-teman di lapangan akan mengirim data ke server pusat kami, dan bisa dikonversi sebagai angka prediksi perolehan suara di pilkada Jember,” kata Rully.

    Menurut Rully, hitung cepat perlu dilakukan karena masyarakat ingin tahu selekasnya sosok pemenangan pilkada Jember. “Karena kita tahu head-to-head di Jember ini selalu jadi pembicaraan hangat, baik di level kabupaten maupun provinsi Jatim,” katanya.

    “Kedua, ini bisa menjadi pembanding bagi masyarakat ketika mereka mendapatkan informasi lebih cepat tentang siapa yang memenangi laga pilkada, dengan tetap menghargai proses penghitungan suara di KPU,” kata Rully.

    Soal akurasi hitung cepat, LSI-Denny JA cukup tepercaya. “Kami sudah melakukan quick count ratusan kali di level daerah, provinsi, maupun presiden dan legislatif. Lembaga kami bukan lembaga yang berani berbohong mengenai datanya, karena akan dipotret secara nasional juga,” kata Rully.

    Saat pilpres kemarin, hasil hitung cepat LSI-Denny JA hanya meleset 0.08 persen dari hasil hitung nyara KPU RI. [wir]

  • KPU Batam musnahkan ribuan kelebihan surat suara dan rusak

    KPU Batam musnahkan ribuan kelebihan surat suara dan rusak

    ANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Kepulauan Riau, memusnahkan 5.418 surat suara Pilkada rusak, di Gudang Logistik KPU setempat, Selasa (26/11). Surat suara tersebut merupakan surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2025-2030. (Holdan Parlaungan/Andi Bagasela/Farah Khadija)

  • Pj Wali Kota Kediri Jadi Keynote Speaker Seminar Pajak Daerah

    Pj Wali Kota Kediri Jadi Keynote Speaker Seminar Pajak Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menjadi keynote speaker dalam Seminar Pajak Daerah, Selasa (26/11/2024) di Grand Surya. Seminar ini mengambil tema Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pengelolaan Piutang, Penagihan Pajak Daerah dan Penerapan Artificial Inteligence (AI).

    “Beberapa tahun terakhir Pemkot Kediri terus menjadikan Kediri sebagai kota yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan motivasi bagi Pemkot Kediri, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Untuk terus ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya.

    Zanariah mengungkapkan pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan penerimaan pajak daerah harus dilakukan secara maksimal, efektif, dan efisien. Pada APBD target pendapatan daerah Kota Kediri tahun 2024 sebesar 1,5 triliun.

    Terget PAD sebesar 349 miliar, target pajak daerah sebesar 142 miliar. Kontribusi pajak daerah Kota Kediri terhadap PAD sebesar 40,77 persen. Adapun upaya Pemkot Kediri dalam rangka meningkatkan PAD khusunya pajak daerah adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

    Intensifikasi dilakukan dengan menggali semua potensi pendapatan yang ada. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan menggali semua potensi pendapatan yang baru. Keduanya dilakukan secara simultan dengan pengelolaan pendapatan yang efektif, efisien, dan transparan.

    “Berbagai upaya tersebut Pemkot Kediri berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifikan. Peningkatan penerimaan pajak daerah kemudian dialokasikan untuk berbagai program pembangunan. Diantaranya, transformasi ekonomi lokal, infrastruktur modern, digitalisasi layanan pemerintah, dan peningkatan IPM,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan pada acara ini, narasumber dari Plh Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri An An Andri Hikmat berbagi materi tentang langkah-langkah strategis dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pengelolaan piutang dan penagihan, serta pemeriksaan pajak daerah.

    Lalu ada narasumber dari Dosen Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Ferry Astika menyampaikan terkait penerapan teknologi AI. Untuk menjawab tantangan zaman dan juga memberikan solusi inovatif dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akurasi dalam pengelolaan pajak.

    “Dalam konteks pengelolaan piutang pajak kita sering menghadapi tantangan besar. Seperti data yang tidak terintegrasi, sulitnya melakukan penagihan, hingga rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak,” jelasnya.

    Zanariah menambahkan implementasi AI ini tidak hanya sekedar tren. Tetapi menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan di era digital yang serba cepat dan dinamis. Zanariah mengajak seluruh Pemkot Kediri dan daerah yang hadir untuk mulai memprioritaskan transformasi digital pada pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

    “Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja keras untuk memfasilitasi kegiatan ini. Termasuk tim teknologi dan pengelola keuangan daerah yang terus berinovasi demi kemajuan bersama,”imbuhnya.

    Turut hadir Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bondowoso Hari Cahyono, Pimpinan Bank Jatim Kediri Subeki, Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu, peserta dari kabupaten/kota lain, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Menko Polkam jamin warga terdampak bencana bisa memilih

    Menko Polkam jamin warga terdampak bencana bisa memilih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Polkam jamin warga terdampak bencana bisa memilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 00:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menjamin warga yang terdampak bencana alam di beberapa daerah dapat menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara pilkada pada 27 November 2024.

    Dia menjelaskan para pemilih dapat seperti biasa datang ke TPS-TPS untuk mencoblos kepala daerah pilihannya, tetapi beberapa tempat pemungutan suara (TPS) memang harus bergeser ke tempat yang aman.

    “Dari hasil rapat koordinasi hari ini, ada beberapa wilayah yang terkendala potensi ancaman bencana, khususnya banjir, karena saat ini musim hujan cukup tinggi. Prediksi BMKG itu sampai Februari (2025), ada di beberapa wilayah di Sumatera Utara, Jawa Timur, termasuk Kalimantan Tengah yang mengalami banjir bandang. Ini memerlukan pergeseran beberapa titik TPS,” kata Menko Polkam menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers di Jakarta, Senin.

    Dalam jumpa pers yang sama, Budi memastikan penyelenggara pemilihan, yaitu KPU daerah juga saat ini dalam proses mendistribusikan logistik pilkada, termasuk ke TPS-TPS di daerah yang terdampak bencana.

    “Intinya semua sudah siap, tinggal mendorong itu ada tahapannya. Dari KPU sudah menyampaikan besok itu akan didorong di tingkat desa, kemudian setelah TPS jadi, malamnya didorong ke TPS-TPS,” kata Menko Polkam RI.

    Di lokasi yang sama, Ketua Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat menjelaskan per hari ini logistik untuk Pilkada 2024, di antaranya berupa surat suara dan kotak suara telah bergerak keluar dari gudang-gudang KPU provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

    Dia mengatakan logistik itu dalam pergerakan menuju desa-desa.

    “Besok tanggal 26 November 2024, PPS yang ada di desa tersebut bergerak menuju ke tempat pemungutan suara. Jadi, besok per tanggal 26 November 2024 seluruh petugas KPPS sudah mendirikan tempat pemungutan suara maka di situlah nanti PPS mengirim logistik ke tempat pemungutan suara,” kata Yulianto.

    PPS merupakan panitia pemungutan suara, sementara KPPS merupakan kelompok penyelenggara pemungutan suara yang bertugas di TPS-TPS.

    Dia juga menegaskan KPU RI melalui KPU di tingkat provinsi juga aktif memantau distribusi logistik itu demi menjamin semua perlengkapan terkirim ke TPS-TPS sesuai jadwal.

    “Distribusi logistik sampai hari ini dan besok masih tetap berlanjut dari tingkat desa menuju tempat pemungutan suara. Setidaknya sore hari sampai nanti maksimal malam hari itu sudah sampai. Paginya, tepat tanggal 27 November 2024 pukul 07.00, tempat pemungutan suara untuk pilkada serentak 2024 dibuka dan ditutup pukul 13.00,” kata Yulianto.

    Terkait distribusi logistik, Menko Polkam menambahkan satuan tugas (satgas) yang dikerahkan dari TNI juga ikut membantu pengiriman logistik terutama ke daerah wilayah yang terpencil dan terluar.

    “Bantuan dari Satgas TNI, distribusi di Nabire sudah bisa terlaksana. Artinya, semua siap dan pemerintah sudah secara all out (total) mendukung kesiapan KPU,” kata Budi Gunawan.

    KPU RI menjadwalkan pemungutan suara Pilkada 2024 berlangsung serentak pada 27 November di 545 daerah, yaitu 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Sumber : Antara