Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • KPU Kota Probolinggo Telah Musnahkan Surat Suara Lebih

    KPU Kota Probolinggo Telah Musnahkan Surat Suara Lebih

    Probolinggo (beritajatim.com) – Menjelang hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo mulai mendistribusikan seluruh logistik Pilkada 2024, termasuk surat suara, ke kantor-kantor kecamatan di Kota Probolinggo pada Selasa (26/11/2024). Setelah tiba di kecamatan, logistik tersebut akan disalurkan lebih lanjut ke masing-masing kelurahan, dan menginap di kelurahan sebelum akhirnya dibagi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemilihan.

    Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal, menjelaskan bahwa proses distribusi logistik ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. “Kami sudah mendistribusikan kotak suara dan logistik lainnya dengan tepat waktu, dan kami pastikan logistik yang disiapkan cukup untuk seluruh TPS,” ujarnya.

    Radfan menambahkan, KPU Kota Probolinggo telah melakukan skrining sebanyak tujuh kali untuk memastikan kebutuhan surat suara di setiap TPS tercukupi, termasuk menyediakan cadangan sebesar 2,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing TPS.

    Selain distribusi logistik, KPU Kota Probolinggo juga melaksanakan pemusnahan surat suara yang rusak dan kelebihan di Gudang Logistik KPU yang terletak di Jalan Anggrek, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar untuk memastikan surat suara yang tidak layak pakai tidak akan digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Radfan merinci bahwa surat suara yang dimusnahkan terdiri dari sekitar 307 lembar untuk Pilgub Jawa Timur, yang mencakup 137 lembar surat suara rusak dan 170 lembar surat suara lebih. Sementara itu, untuk Pilkada Kota Probolinggo, sebanyak 266 lembar surat suara dimusnahkan, terdiri dari 13 lembar yang rusak dan 253 lembar surat suara lebih. Total surat suara yang dimusnahkan mencapai 537 lembar.

    Dalam proses persiapan Pilkada 2024, Radfan menjelaskan bahwa tahapan pertama adalah pencocokan dan penelitian data pemilih, yang kemudian digunakan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah itu, KPU mulai mengadakan logistik, khususnya surat suara, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu. “Kami pastikan semua surat suara yang dibutuhkan sudah tersedia dan siap untuk disalurkan ke TPS,” jelasnya.

    Selain pendistribusian logistik dan pemusnahan surat suara, KPU Kota Probolinggo juga telah memulai pembangunan TPS di seluruh wilayah kota. Radfan berharap proses pemilihan pada Pilkada 2024 dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana tanpa kendala. “Kami optimis bahwa pencoblosan di Kota Probolinggo akan berlangsung sukses, dan pasca-pencoblosan pun tidak ada masalah,” ujar Radfan.

    Dengan semua persiapan yang dilakukan, KPU Kota Probolinggo berharap Pilkada 2024 di wilayah tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan target. Radfan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemilihan, serta berharap tidak ada hambatan yang mengganggu jalannya proses demokrasi. (ada/but)

  • KPU Kota Bekasi antisipasi risiko banjir dan konflik Pilkada 2024

    KPU Kota Bekasi antisipasi risiko banjir dan konflik Pilkada 2024

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    KPU Kota Bekasi antisipasi risiko banjir dan konflik Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 15:38 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas kesiapan Pilkada 2024.

    Komisioner KPU Kota Bekasi, Ais Hatala mengatakan, Rakor tersebut difokuskan pada hasil pemetaan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi rawan banjir dan konflik.

    “Sebanyak 199 titik lokasi TPS teridentifikasi rawan banjir, bukan hanya banjir besar, namun juga genangan air.  Dalam Pemilu maupun Pilkada, air adalah musuh karena dapat merusak logistik di TPS,” kata Ais kepada Elshinta pada Senin (25/11/2024).

    Ia menyebut, TPS rentan resiko tersebar di 19 kelurahan dan 8 kecamatan.

    Selain itu, Ais juga menjelaskan, terdapat 42 lokasi TPS di 10 kelurahan dan 5 kecamatan berpotensi rawan konflik.

    “Pemetaan ini berdasarkan literatur, sejarah, dan pengamatan langsung oleh PPK dan PPS,” ungkap Ais seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (26/11). 

    Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 1,8 juta jiwa, KPU Kota Bekasi  menekankan pentingnya antisipasi untuk memastikan Pilkada 27 November 2024 berjalan lancar.

    “Hasil pemetaan ini dapat membantu kelancaran Pilkada. Kepada masyarakat, kami berpesan agar menahan emosi dan tidak terpancing situasi yang dapat merusak citra Kota Bekasi. Kami telah memetakan potensi masalah untuk memastikan Pilkada berjalan lancar,” pungkasnya.

    KPU Kota Bekasi telah menyiapkan langkah antisipasi untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul pada hari pemilihan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jelang Pemungutan Suara Pilkada 2024, Forkopimda Kota Mojokerto Cek TPS

    Jelang Pemungutan Suara Pilkada 2024, Forkopimda Kota Mojokerto Cek TPS

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri bersama jajaran Forum Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) Kota Mojokerto melakukan pengecekan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota, Selasa (26/11/2024) malam.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi pemungutan suara serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Rombongan dengan menggunakan kendaraan rosa empat meninjau fasilitas TPS, logistik pemilu, hingga memastikan kesiapan petugas di lapangan di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota.

    Yakni, Penjabat (Pj) Wali Kota bersama Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot), Danrem 082, Dandim 0815, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi dan sinergi Forkopimda Kota Mojokerto dalam mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024.

    “Kami bersama Forkopimda Kota Mojokerto hadir untuk memastikan seluruh TPS di Kota Mojokerto siap, baik dari sisi fasilitas, logistik maupun pengamanan. Kami ingin masyarakat merasa aman dan nyaman saat memberikan hak suaranya,” ungkapnya.

    Selain itu, Forkopimda juga memberikan arahan kepada petugas TPS dan petugas keamanan yang bertugas di lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan. Seperti kerumunan yang dapat menghambat kelancaran proses pemilihan Pilkada Serentak 2024, 27 November 2024.

    “Kami mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga netralitas dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan persiapan matang dan pengawasan yang optimal, diharapkan proses demokrasi di Kota Mojokerto dapat berlangsung aman, damai dan sukses,” pungkasnya. [tin/beq]

  • KPU Kabupaten Pasuruan Sosialisasi Pilkada Pakai Speaker Masjid

    KPU Kabupaten Pasuruan Sosialisasi Pilkada Pakai Speaker Masjid

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sosialisasi di Kabupaten Pasuruan terus digencarkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang di TPS.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Pasuruan mempunyai cara unik dalam melakukan sosialisasi pada hari trakhir. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberitahu warga menggunakan speaker masjid atau mushola.

    “Untuk sosialisasi trakhir ini kami berkoordinasi dengan seluruh PPS di Kabupaten Pasuruan untuk mengajak masyarakat melalui speaker masjid. Pemberitahuan ini tentunya tidak menggangu masyarakat, karena dilakukan setelah sholat magrib arau isya,” jelas Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Sosdiklih dan Parmas, Selasa (26/11/2024).

    Rois juga menjelaskan bahwa selama ini pihaknya juga sudah melakukan banyak sosialisasi mulai ratap muka maupun menggelar sebuah acara. Meski begitu sosialisasi yang dilakukannya ini masih belum maksimal karena masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkannya.

    Selama ini KPU Kabupaten Pasuruan sudah menggelar sosialisasi mulai dari PPK hingga PPS. Sosialisasi di tingkat PPK yang terdiri dari 24 kecamatan ini dilakukan sebanyak lima kali sehingga totalnya 120 sosialisasi. Sementara itu pada tingkat PPS hanya melakukan sosialisasi sebanyak dua kali, sehingga totalnya 730 sosialisasi.

    Dengan sosialisasi yang sudah dilakukan ini, Rois berharap agar masyarakat datang ke TPS untuk menentukan pilihannya. Sementara target partisipasi yang ditentukan bisa melampaui pada pemilu 2024 lalu.

    “Target pemilu 2024 kemarin yakni 86 persen, dan waktu itu bisa melampauinya menjadi 88 persen. Sementara saat ini kami targetkan diatas 88 persen partisipasi pada Pilkada 2024 kali ini,” ungkapnya. (ada/but)

  • Forkopimda Probolinggo Lakukan Patroli Cek Kesiapan TPS

    Forkopimda Probolinggo Lakukan Patroli Cek Kesiapan TPS

    Probolinggo (beritajatim.com) – Menjelang hari pencoblosan Pilkada 2024, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Probolinggo menggelar patroli pengecekan ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Selasa (26/11/2024). Patroli ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis dan keamanan di beberapa lokasi TPS yang tersebar di Kecamatan Gading, termasuk Desa Kalibuntu, Desa Bulu, TPS 02 Desa Krejengan, dan Desa Duren.

    Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, menyampaikan bahwa tujuan patroli ini adalah untuk memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada Probolinggo. “Kami Forkopimda sepakat untuk memastikan Pilkada Probolinggo kali ini berlangsung dengan aman dan kondusif. H-1 ini, kami mendatangi beberapa titik untuk memberikan dukungan kepada masyarakat sekaligus memantau kesiapan teknis di lapangan,” ujar Ugas.

    Selama patroli, Forkopimda juga menyampaikan beberapa pesan penting kepada masyarakat terkait Pilkada. Salah satunya adalah pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih pada hari pencoblosan. “Kami menghimbau kepada seluruh warga agar besok, pada tanggal 27 November 2024, datang ke TPS untuk mencoblos. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menentukan masa depan Kabupaten Probolinggo,” tambah Pj Bupati.

    Pesan lain yang disampaikan oleh Forkopimda adalah terkait kesiapan logistik Pilkada. Patroli ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh logistik, termasuk surat suara dan kotak suara, sudah berada di tempat yang tepat dan siap digunakan pada hari pemilihan. “Kami ingin memastikan tidak ada kendala terkait logistik agar proses pencoblosan berjalan lancar,” ucap Ugas.

    Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, juga menyampaikan pesan penting lainnya, yaitu untuk menjaga persatuan dan keharmonisan antarwarga meskipun terdapat perbedaan pilihan politik. “Sampai detik ini, semua situasi di Probolinggo aman terkendali. Kami berharap kondisi ini terus terjaga hingga seluruh tahapan Pilkada selesai. Meski berbeda pilihan, jangan sampai ada permusuhan antarwarga,” pesan Kapolres Wisnu.

    Dalam kesempatan tersebut, Forkopimda juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, baik di tingkat TPS maupun di seluruh wilayah Probolinggo. Mereka meminta semua pihak untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana yang damai dan kondusif selama proses pemilihan berlangsung.

    Dengan patroli ini, Forkopimda Probolinggo berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung sukses dan tanpa gangguan. Semua pihak diharapkan berpartisipasi dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Probolinggo berjalan lancar, aman, dan demokratis. (ada/but)

  • Ketua MPR ingin sosialisasi Empat Pilar MPR RI lebih inovatif

    Ketua MPR ingin sosialisasi Empat Pilar MPR RI lebih inovatif

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Ketua MPR ingin sosialisasi Empat Pilar MPR RI lebih inovatif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 15:53 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menginginkan agar sosialisasi Empat Pilar MPR RI lebih inovatif agar pendekatan-pendekatan nilai kebangsaan bisa dipahami oleh para generasi muda.

    Dia mengatakan inovasi itu diperlukan karena model sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan MPR RI masih menggunakan model pendekatan belasan tahun lalu, atau sejak masa Ketua MPR RI dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid, dan periode setelahnya oleh Taufiq Kiemas.

    “Mungkin mulai perlu dipikirkan tentang inovasi dan pengembangan dengan materi yang tetap, tetapi perlu inovasi sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan di masyarakat bisa lebih inovatif,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, nilai-nilai tentang Empat Pilar MPR RI harus ditransfer ke generasi yang sudah jauh lebih muda. Jika dulu para tokoh bangsa memikirkan alih generasi dari generasi 1945 ke generasi pasca 1945, maka kini perlu dipikirkan untuk alih generasi ke generasi Z.

    “Bagaimana generasi yang lahir tahun 80-90 bisa memahami dan memberikan kesadaran terhadap bernegara terhadap Pancasila, dan UUD 1945 sebagai kesadaran berbangsa dan bernegara, menjadi kesadaran penuh,” kata dia.

    Untuk itu, dia pun meminta inovasi dalam sosialisasi Empat Pilar itu dilakukan oleh Badan Sosialisasi MPR RI dan juga Sekretariat Jenderal MPR RI, melalui desk khusus yang menangani pengembangan inovasi. Adapun sosialisasi Empat Pilar MPR RI meliputi wawasan tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UU NRI) 1945 sebagai konstitusi negara dan TAP MPR.

    Kemudian wawasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

    Sumber : Antara

  • TNI-Polri siapkan hingga jutaan personel bantu amankan Pilkada 2024

    TNI-Polri siapkan hingga jutaan personel bantu amankan Pilkada 2024

    Jangan terpengaruh pada provokasi, ciptakan suasana yang aman, damai dan kondusifBandung (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan hingga jutaan personel, untuk membantu mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Rabu (27/11) di seluruh Indonesia.

    Agus Subiyanto mengatakan pihaknya sudah menyiapkan personel untuk membantu mengamankan Pilkada serentak yang akan berlangsung di semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, oleh karena itu diharapkan masyarakat tetap tenang.

    “TNI menyiapkan 168 ribu personel yang di-BKO-kan ke kepolisian. Tersebar di berbagai wilayah, kemudian kita menyiapkan helikopter, truk yang membawa personel, pesawat udara boeing, hercules, kita juga menyiapkan KRI dari angkatan laut,” ujar Agus di Sesko TNI Bandung, Selasa.

    Lebih lanjut, Agus meminta masyarakat tetap menjaga kondusifitas Pilkada 2024, dengan tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang mengarah ke provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Baca juga: Bawaslu tindak tegas paslon yang lakukan kampanye di masa tenang

    “Jangan terpengaruh pada provokasi, ciptakan suasana yang aman, damai dan kondusif,” katanya.

    Di lokasi yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan personel dari pihak kepolisian yang akan menjaga gelaran Pilkada juga sudah dipersiapkan dan dipastikan semua anggota mengawal dari awal pencoblosan hingga berakhirnya masa Pilkada 2024.

    “Kami dibantu oleh semua pihak, ada sekitar 1,4 juta personel kita gelar di semua tempat pemungutan suara atau TPS (se-Indonesia), langkah pengamanan sampai rekapitulasi, termasuk memantau potensi konflik akibat sengketa pemilu sampai dengan nanti ditetapkan KPU. Kami bersama Panglima (TNI) besama-sama di lapangan untuk mengawal, menjaga dan memastikan pemilu berjalan aman,” kata Listyo.

    Listyo mengungkapkan bahwa pihaknya juga melakukan pengecekan logistik bersama dengan TNI, KPU, dan Bawaslu, untuk memastikan gelaran Pilkada 2024 aman dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.

    “Memasuki hari tenang. Kami melakukan kegiatan bersama dengan KPU, Bawaslu, dan panglima mengecek perkembangan terakhir. dan memastikan distribusi logistik sampai di TPS. harapannya H-1 ini semua TPS sudah berdiri juga, kita memastikan wilayah terdampak bencana, di wilayah khusus,” ujar Listyo menambahkan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Nelayan, Tukang Becak, dan Ojol Sumenep Jadi Peserta BPJS Tanggungan Pemkab

    Nelayan, Tukang Becak, dan Ojol Sumenep Jadi Peserta BPJS Tanggungan Pemkab

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak 230 nelayan, tukang becak, sopir, dan ojek online (ojol) di Kabupaten Sumenep tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di bawah tanggungan Pemkab setempat.

    “Mengikutsertakan para pekerja rentan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan merupakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, saat menyerahkan kartu keikutsertaan BPJS, Selasa (26/11/2024).

    Selain BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Sumenep juga menyerahkan bantuan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) kepada ratusan nelayan.

    “Kami ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja rentan untuk membantu kesejahteraan dan membangun ketahanan rumah tangga menghadapi kejadian yang tidak terduga,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, program tersebut juga bertujuan apabila ada pekerja rentan mengalami kecelakaan, maka keluarga yang ditinggalkan bisa terbantu dalam keuangan, karena sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

    “Keluarga atau ahli waris mereka nantinya akan dapat santunan sebesar Ro 42 juta. Tidak hanya itu, apabila peserta BPJS yang meninggal ini memiliki anak usia sekolah, maka biaya pendidikannya juga akan ditanggung Pemerintah ,” terangnya.

    Para pekerjaan rentan yang keanggotaan BPJS Ketenagakerjaannya ditanggung Pemkab Sumenep adalah mereka yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi atau masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Jadi kami tidak sembarangan mengikutsertakan orang ke BPJS. Kami kroscek dulu datanya, kerjasama dengan Pemdes dan disinkronkan dengan DTKS,” tandasnya

    Sampai saat ini tercatat ada sekitar 16 ribu pekerja rentan di Sumenep yang telah ter-cover program BPJS Ketenagakerjaan.

    Selain penyerahan kartu KUSUKA dan BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada keluarga petani dan buruh tani di tiga desa, yakni Desa Guluk-guluk, Parsanga, dan Baban.

    “Santunan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial,” ujar Bupati.

    Sementara salah satu penerima santunan dari Desa Baban, Satuni Hasanah, mendapatkan santunan JKM sebesar Rp 42 juta. Santunan itu diserahkan langsung oleh Bupati Sumenep. Saat menerima santunan JKM, Satuni terlihat tidak bisa menyembunyikan air matanya.

    “Saya tidak menyangka kalau almarhum suami saya diikutsertakan ke BPJS. Terima kasih pak Bupati untuk perhatiannya,” ujarnya sambil meneteskan air mata. (tem/but)

  • Bawaslu Bekasi minta APK, videotron dan billboard dicopot pada hari tenang Pilkada

    Bawaslu Bekasi minta APK, videotron dan billboard dicopot pada hari tenang Pilkada

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Bekasi minta APK, videotron dan billboard dicopot pada hari tenang Pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Muhamad Sodikin menegaskan seluruh alat peraga kampanye (APK) harus diturunkan di masa kampanye termasuk videotron dan billboard.

    “Semua APK, baik billboard, baliho berbayar maupun tidak berbayar, harus diturunkan,” tegas Sodikin, Senin (25/11/2024).

    Ia menekankan, tidak ada pengecualian, meskipun APK tersebut berbayar.

    “Semuanya harus bersih,” tambahnya.

    Sodikin mengakui proses penertiban APK membutuhkan waktu.

    “Memang ada proses dalam melakukan penertiban, sampai pagi ini masih butuh proses. Teman-teman di setiap wilayah, di setiap kecamatan, masih terus memberikan update kepada saya mengenai penertiban APK tersebut,” paparnya.

    Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya, termasuk rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Kita sudah rapat dengan Forkopimda. Mereka diminta membantu mengetahui perusahaan iklan atau Billboard. Kita sudah sampaikan imbauan secara resmi dan bersurat untuk membantu melakukan take down bagi videotron dan penurunan APK,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (26/11). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Personel Polres MBD jalan kaki 3 jam kawal distribusi logistik Pilkada

    Personel Polres MBD jalan kaki 3 jam kawal distribusi logistik Pilkada

    Karena sarana prasarana jalan yang belum memadai, pendistribusian logistik Pilkada di sejumlah daerah di Kabupaten MBD harus memerlukan perjuangan ekstra

    Ambon (ANTARA) – Personel Kepolisian Resor (Polres) Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku berjalan kaki selama tiga jam untuk mengawal distribusi logistik pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tempat pemungutan suara (TPS) kelurahan/desa.

    “Karena sarana prasarana jalan yang belum memadai, pendistribusian logistik Pilkada di sejumlah daerah di Kabupaten MBD harus memerlukan perjuangan ekstra,” kata Kapolres MBD AKBP Pulung Wietono, di Ambon, Selasa.

    Ia mengatakan seperti halnya yang dialami personel Polri yang mengawal pendistribusian logistik Pilkada ke desa Pota Besar, Kecamatan Pulau Wetang, Kabupaten MBD.

    Untuk sampai ke desa Pota Besar, personel pengamanan TPS, dan panwascam serta anggota PPK harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 jam perjalanan.

    “Untuk distribusi logistik pemilu ke desa Pota Besar ditempuh dengan berjalan kaki selama kurang lebih tiga jam,” ujarnya.

    Logistik Pilkada yang didistribusikan ke desa Pota Besar yaitu 2 kotak suara, 4 bilik suara, dan perlengkapan lainnya.

    “Logistik Pilkada didistribusikan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) ke panitia pemungutan suara (PPS) sudah sampai di desa Pota Besar dengan aman,” ucapnya.

    Tugas ini menjadi salah satu bentuk dedikasi Polres MBD dalam menjaga stabilitas dan kelancaran proses demokrasi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

    Ia menegaskan bahwa pengorbanan yang dilakukan anggotanya sejalan dengan komitmen institusi kepolisian untuk melayani dan melindungi masyarakat.

    “Kami ingin memastikan bahwa suara dari masyarakat di pelosok negeri ini tetap terhitung. Itu adalah bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga demokrasi di Indonesia,” tambahnya.

    Dengan semangat dan kerja keras para personel Polres MBD, diharapkan Pilkada di wilayah tersebut dapat berlangsung aman, damai, dan sukses.

    Masyarakat desa terpencil kini dapat menyalurkan suara mereka tanpa hambatan menjadi bagian dari proses demokrasi yang adil dan merata.

    Pewarta: Winda Herman
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024