Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Anggota DPR sebut layanan publik di jalan tol harus ditingkatkan

    Anggota DPR sebut layanan publik di jalan tol harus ditingkatkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengatakan kualitas pelayanan publik di jalan tol perlu ditingkatkan guna memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna.

    Dia menilai pelayanan jalan tol tidak cukup hanya dengan memastikan infrastruktur fisik yang baik, tetapi juga harus dilengkapi dengan sistem pengawasan modern dan penegakan aturan yang konsisten. Dia menyampaikan hal itu sebagai pengguna rutin Jalan Tol Kunciran-Serpong.

    “Penanda arah sering muncul mendadak. Kalau pengemudi baru lewat, bisa saja panik atau salah jalur,” kata Musa dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Kantor Jalan Tol PT Marga Trans Nusa (MTN) di Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis.

    Dia menjelaskan rambu peringatan harus ditempatkan dengan jarak yang cukup sebelum titik rawan agar pengemudi dapat mengantisipasi dengan baik. Di sisi lain, ia menyoroti masih tingginya angka kecelakaan di jalan tol, baik akibat kelalaian. pengemudi maupun kondisi jalan yang tidak sepenuhnya aman.

    Dia menegaskan perlunya sinergi antara pengelola jalan tol, kepolisian, dan pemerintah dalam memperkuat pengawasan berbasis teknologi. Menurut dia, kecelakaan di jalan tol masih sering terjadi, dan tak bisa hanya diatasi dengan imbauan.

    “Harus ada penegakan hukum yang tegas dan sistem pengawasan yang modem. CCTV sudah banyak, tapi belum dikaitkan dengan sistem pengawasan lalu lintas elektronik,” kata dia.

    Dia mendorong agar sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) diterapkan juga di jalan tol. Dengan begitu, menurut dia, pelanggaran batas kecepatan dapat dipantau secara otomatis dan pelanggar bisa langsung dikenai sanksi tanpa harus menunggu razia manual.

    “Di luar negeri, pelanggaran batas kecepatan bisa langsung terdeteksi dan ditindak. Di sini speed limit 100 km per jam, tapi tidak ada sanksi bagi yang melanggar. Akibatnya, ada yang melaju terlalu cepat, ada juga yang terlalu lambat di jalur kanan. Situasi ini berpotensi menimbulkan kecelakaan,” katanya.

    Selain aspek teknologi, dia juga menekankan pentingnya inovasi dalam tata kelola pelayanan jalan tol yang memperhatikan kenyamanan pengguna di malam hari. la mencontohkan perlunya jalur getar (rumble strip) di jalan tol yang panjang dan lurus untuk mengantisipasi pengemudi yang mengantuk.

    “Kalau malam hari, banyak pengemudi yang lelah. Jalur getar bisa menjadi pengingat agar mereka tetap waspada. Ini bentuk pelayanan publik yang sederhana tapi berdampak besar terhadap keselamatan,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan pelayanan publik di sektor transportasi harus dilihat sebagai ekosistem yang menyeluruh, mulai dari perencanaan infrastruktur, keamanan pengguna, hingga sistem penegakan hukum berbasis teknologi.

    “Pelayanan publik itu bukan sekadar infrastruktur fisik. Ini soal kenyamanan, keselamatan, dan kepastian hukum di lapangan. Kalau semua pihak punya komitmen yang sama, saya yakin kualitas pelayanan jalan tol kita bisa jauh lebih baik,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati ingatkan penjajahan kini hadir lewat algoritma dan data

    Megawati ingatkan penjajahan kini hadir lewat algoritma dan data

  • Pemkot Surabaya terima penyerahan aset waduk senilai Rp176 Miliar

    Pemkot Surabaya terima penyerahan aset waduk senilai Rp176 Miliar

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penyerahan aset berupa waduk seluas 21.832 meter persegi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur senilai Rp176 miliar di Surabaya, Kamis.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya mengatakan selama bertahun-tahun waduk yang berada di depan Kampus UNESA, Lidah Wetan itu, tidak bisa dikelola oleh Pemkot Surabaya karena status kepemilikannya dikuasai pihak lain.

    “Yang namanya waduk yang bertahun-tahun tidak bisa kita apa-apakan karena ini menjadi milik orang lain. Alhamdulillah berkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maka waduk ini menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya kembali,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

    Ia mengemukakan, status kepemilikan yang tidak jelas ini menjadi salah satu penyebab banjir di kampung-kampung sekitar, karena waduk tidak bisa dikelola dengan baik. Air waduk yang meluap tidak bisa dialihkan dan akhirnya menggenangi pemukiman warga.

    “Sehingga, alirannya pasti lewat masuk ke kampung-kampung. Tapi Insya Allah ketika ini menjadi milik Pemkot Surabaya, maka ketika waduk ini penuh tidak lagi lewat kampung. Saya akan buatkan saluran langsung menuju ke sungai tengahnya Wiyung,” ujarnya.

    Kajati Jawa Timur Kuntadi menyatakan penyelamatan aset negara adalah salah satu mandat konstitusional kepada kejaksaan.

    Ia mengapresiasi kerja keras jajaran bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim dan Kejari Surabaya.

    “Keberhasilan mengembalikan aset ini adalah buah kerja keras dari semua jajaran yang kami pastikan berjalan secara profesional dan objektif,” kata Kuntadi.

    Ia menjelaskan, proses hukum yang panjang telah menghasilkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah) yang menyatakan barang bukti berupa tanah waduk seluas 21.832 meter persegi dengan nilai Rp 176 miliar dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Pemkot Surabaya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab Teddy: Kebijakan tepat harus berdasarkan data akurat

    Seskab Teddy: Kebijakan tepat harus berdasarkan data akurat

    Dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, data menjadi fondasi untuk pembuatan sekaligus implementasi kebijakan. Percuma ada kebijakan jika tidak menggunakan data yang akurat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menekankan pentingnya data akurat sebagai fondasi utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

    Hal itu ia disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta lebih dari 1.400 Kepala BPS dan Kepala Dinas Sosial dari seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis.

    “Dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, data menjadi fondasi untuk pembuatan sekaligus implementasi kebijakan. Percuma ada kebijakan jika tidak menggunakan data yang akurat,” kata Teddy dikutip dari akun Instagram @sekretariat.kabinet.

    Ia menyampaikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menempatkan data sebagai dasar dari setiap kebijakan publik. Menurutnya, tanpa dukungan data yang valid, maka kebijakan yang diambil tidak akan memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, Teddy mengatakan saat ini seluruh data sosial ekonomi telah terintegrasi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS.

    Sistem ini menjadi satu-satunya sumber data acuan dalam penyusunan dan penyaluran berbagai program pemerintah.

    Ia juga berpesan kepada para Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota agar menjaga akurasi DTSEN. Menurutnya, hal ini diperlukan agar program dan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

    “Tidak boleh lagi ada data yang salah, tidak boleh ada yang terlewat, tidak ada lagi warga yang harusnya berhak menerima bantuan namun tidak terdata,” tegasnya.

    Dalam sesi dialog, Teddy mendengarkan langsung berbagai tantangan dari perwakilan daerah, seperti sulitnya akses ke wilayah perbatasan, biaya transportasi tinggi, hingga kendala menjangkau desa terpencil.

    Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai pengingat bahwa Indonesia sangat beragam, namun memiliki semangat yang sama untuk memastikan data nasional benar, akurat, dan adil bagi seluruh rakyat.

    Teddy juga menyampaikan salam hormat Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras membangun sistem data nasional terintegrasi.

    “Presiden Prabowo menyampaikan salam hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras membangun sistem data nasional yang terintegrasi ini. Karena lewat data yang akurat, keadilan sosial dapat benar-benar terwujud,” imbuh Teddy.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua V DPR usulkan RUU Pekerja Gig guna kepastian pekerja lepas

    Wakil Ketua V DPR usulkan RUU Pekerja Gig guna kepastian pekerja lepas

    Selama ini terjadi kekosongan hukum dalam mengatur hubungan kerja di sektor Gig. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada masih berbasis sistem kerja konvensional sehingga tidak mengakomodasi model kerja baru yang mayoritas berbasis platform digital

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua V DPR RI Syaiful Huda mengusulkan secara inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig untuk memberi kepastian hukum terhadap pekerja lepas, menjamin hak dasar seluruh pihak yang terlibat, serta menciptakan hubungan kerja yang lebih setara.

    Secara umum, dia mengatakan bahwa RUU Pekerja Gig mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan pekerja yang tidak diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satu poin penting dalam RUU Pekerja Gig ini adalah adanya jaminan penghasilan bersih bagi mitra pekerja.

    “Jadi nanti entitas pemberi kerja wajib menjamin kompensasi minimum yang menjadi penghasilan bersih bagi pekerja jika memenuhi syarat tertentu,” kata Syaiful di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sejauh ini, dia mengategorikan ada 10 layanan yang masuk kategori pekerja gig dalam RUU tersebut. Adapun 10 layanan tersebut adalah bidang transportasi, pemeranan, kegiatan film, musik, estetika, penerjemahan, jurnalisme, perawatan dan pengobatan, perawatan paliatif, fotografi dan videografi.

    Rincian jenis-jenis pekerjaanya, yakni meliputi pengemudi berbasis aplikasi, kurir, aktor/aktris, kru film, penyanyi, musisi, komposer, penulis lirik, penata rias, penata rambut, penata gaya, juru bahasa isyarat, penerjemah, transkriber, jurnalis lepas, koresponden, konten kreator, YouTuber, podcaster, hingga fotografer dan videografer.

    “Selama ini terjadi kekosongan hukum dalam mengatur hubungan kerja di sektor Gig. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada masih berbasis sistem kerja konvensional sehingga tidak mengakomodasi model kerja baru yang mayoritas berbasis platform digital,” kata dia.

    Regulasi itu, kata dia, diharapkan dapat memberikan jaminan penghasilan bersih, akses jaminan sosial komprehensif (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan), serta kepastian keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja.

    “RUU ini tetap mempertahankan fleksibilitas model kemitraan independen yang menjadi ciri khas sektor Gig, namun di sisi lain mewajibkan pemberi kerja atau platform memberikan perlindungan setara dengan hubungan kerja tradisional,” kata dia.

    Menurut dia, RUU itu akan didorong untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam waktu dekat. Dia mengatakan bahwa RUU itu juga disusun untuk memperjelas hubungan kerja antara pekerja yang disebut mitra oleh pemberi kerja, salah satunya yakni ojek online.

    Terlebih lagi, kata dia, saat ini jumlah pekerja yang masuk ke dalam kategori pekerja gig di Indonesia itu tidak sedikit. Di samping itu, negara-negara lain juga sudah mengesahkan undang-undang yang melindungi pekerja gig.

    “Karena itu, diperlukan satu undang-undang khusus agar sektor usaha ini dapat berkembang secara sehat dan menjadi lini bidang kerja baru yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Huda.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Budi Arie sebut Projo akan ubah logo, tidak lagi siluet wajah Jokowi

    Budi Arie sebut Projo akan ubah logo, tidak lagi siluet wajah Jokowi

  • Sekdaprov Jatim Ajak Perkuat Sinergi dan Optimalkan Tata Kelola Anggaran Hadapi Bencana

    Sekdaprov Jatim Ajak Perkuat Sinergi dan Optimalkan Tata Kelola Anggaran Hadapi Bencana

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Timur untuk memperkuat sinergi lintas sektor, membangun budaya antisipatif, serta mengoptimalkan tata kelola anggaran kebencanaan secara efektif dan efisien dalam menghadapi potensi bencana tahun 2026.

    Ajakan tersebut disampaikan Sekda Adhy dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik bertema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Kedaruratan Bencana melalui Optimalisasi Anggaran 2026 untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien”, yang digelar di Hotel Movenpick Surabaya.

    “Forum ini bukan sekadar ajang diskusi, tetapi momentum untuk menyusun orkestrasi kerja kebencanaan Jawa Timur tahun 2026 yang lebih presisi, kolaboratif, dan berdampak nyata,” ujar Adhy.

    Dalam arahannya, Sekda Adhy menegaskan bahwa Jawa Timur tengah menghadapi puncak musim penghujan yang berpotensi disertai fenomena cuaca ekstrem sebagaimana peringatan BMKG. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan banjir rob di wilayah pesisir.

    “Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian material, tetapi juga immaterial. Karena itu, sesuai arahan Ibu Gubernur, kita tidak boleh hanya wait and see. Kita harus selalu dalam kondisi siap siaga, bergerak cepat, terkoordinasi, dan terukur,” tegasnya.

    Adhy menekankan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi budaya bersama di seluruh tingkatan pemerintahan. Antisipasi adalah kunci, kesiapsiagaan harus dibiasakan, dan respons cepat merupakan kewajiban bagi semua pihak.

    Dalam kesempatan tersebut, Sekda Adhy memberikan sejumlah instruksi operasional kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota agar langkah kesiapsiagaan berjalan konkret dan terukur.

    Pertama, seluruh kabupaten/kota diminta segera mengaktifkan posko kesiapsiagaan 24 jam serta memastikan sistem pelaporan cepat yang terhubung langsung ke posko provinsi. Kedua, Dinas Pekerjaan Umum diminta melakukan inspeksi drainase, normalisasi sungai, dan pengecekan tanggul-tanggul kritis agar tidak terjadi sumbatan yang memperparah banjir.

    Ketiga, Dinas Sosial dan BPBD diinstruksikan memastikan ketersediaan buffer stock logistik dasar di titik-titik strategis, termasuk di gudang logistik regional. Selain itu, para Sekda Kabupaten/Kota juga diminta memimpin langsung koordinasi kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.

    “Pastikan aparatur di semua tingkatan mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota memahami rencana kontinjensi, memetakan jalur evakuasi, dan menyiapkan titik pengungsian yang layak sesuai protokol kesehatan,” tegasnya.

    Sekda Adhy juga menyoroti pentingnya memastikan sistem peringatan dini (Early Warning System) berfungsi optimal serta dipahami oleh masyarakat. “Masyarakat harus tahu langkah apa yang harus diambil saat alarm berbunyi. Libatkan relawan seperti TAGANA dan DESTANA untuk terus melakukan sosialisasi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Adhy menekankan pentingnya memperkuat sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sebagai pendekatan strategis dalam mitigasi dan respons kebencanaan.

    Ia menyebut, berkat kolaborasi tersebut, Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Timur terus menurun hingga mencapai 95,75 pada tahun 2024 dan masuk kategori sedang. Meski demikian, sebagai provinsi dengan risiko bencana tinggi, Jawa Timur tetap harus unggul dalam perencanaan, cepat merespons, dan tepat dalam mengelola anggaran.

    “Kita harus mampu mengorkestrasi anggaran, sumber daya, dan kebijakan dalam sistem kerja yang solid dan terpadu. Terlebih tahun depan kita menghadapi tantangan berkurangnya dana transfer dari pusat, tentu ini berpengaruh pada alokasi anggaran penanggulangan bencana,” jelasnya.

    Untuk itu, Adhy mendorong penerapan collaborative governance dengan memperkuat perencanaan lintas sektor melalui joint budgeting, berbagi data secara real time, serta memanfaatkan sumber daya bersama melalui resource pooling.

    “Ini bukan tentang siapa yang paling berwenang, tetapi siapa yang paling cepat memberi solusi dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan jiwa,” tegas Adhy.

    Ia pun mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan menumbuhkan semangat kebersamaan menghadapi potensi bencana.

    “Mari rapatkan barisan, hilangkan ego sektoral, dan buktikan bahwa Jawa Timur tangguh, sigap, dan resilien menghadapi bencana,” pungkasnya. (tok)

  • Buka OPOP Expo 2025, Sekdaprov Jatim Dorong Digitalisasi untuk Produk Pesantren

    Buka OPOP Expo 2025, Sekdaprov Jatim Dorong Digitalisasi untuk Produk Pesantren

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong penerapan digitalisasi bagi produk-produk pesantren atau OPOP.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono, saat membuka OPOP Expo 2025 di Atrium Royal Plaza Surabaya.

    “Bagaimana OPOP itu melangkah untuk sampai kepada digitalisasi, menggunakan platform digital dalam pemasaran. Ini sudah mulai mereka menggunakan online shop-nya, menggunakan marketplace-nya, dan juga pembayarannya sudah digital,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

    OPOP merupakan program yang diinisiasi Pemprov Jatim, untuk meningkatkan perekonomian dan kemandirian pesantren. Program ini sudah berjalan selama 7 tahun, dan dinilai berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Terbukti dari tahun ketahun, jumlahnya pesantren yang memiliki usaha terus meningkat dan berkembang.

    “Baik yang didukung pendanaannya, pembinaannya oleh Pemprov, maupun oleh secara mandiri, stakeholdernya. Yang kedua, jumlah produk unggulannya bertambah. Yang ketiga, transaksinya bertambah, dan juga ada jangkauan untuk penjualnya untuk pemasarannya sampai ekspor,” katanya.

    Sekdaprov mengatakan, bahwa hal ini membuktikan program OPOP terbukti menggerakkan ekonomi pesantren, sehingga diharapkan menumbuhkan entrepreneurship. Pesantren bukan hanya sekedar tempat pendidikan, tetapi juga pemberdayakan ekonomi kemandirian pesantren.

    “Dan akhirnya bisa juga, bukan hanya memenuhi captive market di pesantrennya saja, tetapi juga masyarakat sekitar dan juga pasar,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endy Alim Abdi Nusa menjelaskan, program OPOP terbukti menumbuhkan kemandirian pesantren melalui sektor ekonomi. Tidak hanya di dalam pesantrennya, tapi seputar pesantren, hingga alumninya.

    “Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu care terhadap ekosistem perasantren. Jadi temen-temen di pesantren itu tidak hanya belajar saja terkait ilmu agama, tapi juga diajarkan ilmu yang lain yaitu ilmu ekonomi, bagaimana bisa memberdayakan semua santrinya, terus ada alumninya,” terangnya.

    Endy menceritakan, ada pesantren yang pemasarannya menembus luar Jatim. Ternyata hal itu didukung oleh jaringan alumni pesantren tersebut. Oleh karena itu, program OPOP terbukti tidak hanya meningkatkan ekonomi pesantren, tetapi juga santrinya dan alumninya.

    “Artinya itu yang kita dorong, supaya temen-temen Pesantren itu bisa berdaya dan mandiri,” tuturnya.

    Pada OPOP Expo 2025 ini, diikuti sekitar 40 pesantren dengan berbagai produk unggulan. Mulai dari makanan, minuman, kria atau kerajinan, hingga fashion. Bahkan, Bank Jatim turut memberikan dukungan terkait dengan pembiayaan atau modal. [tok/beq]

  • BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan Kenalkan Aplikasi JMO, Permudah Akses Layanan Digital

    BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan Kenalkan Aplikasi JMO, Permudah Akses Layanan Digital

    Pasuruan (beritajatim.com) – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada para pesertanya. Salah satu upaya terbaru adalah memperkenalkan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) sebagai solusi layanan digital yang mudah diakses.

    Melalui kegiatan Open Booth Sosialisasi di PT Jatim Autocomp Indonesia, Pasuruan, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan edukasi langsung mengenai penggunaan aplikasi tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen lembaga dalam meningkatkan literasi digital di kalangan pekerja.

    Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan, Sulistijo N. Wirjawan, mengatakan bahwa aplikasi JMO merupakan wujud transformasi digital dalam pelayanan publik. “Kami ingin peserta bisa menikmati kemudahan layanan tanpa harus datang ke kantor cabang,” ujarnya.

    Menurut Sulistijo, aplikasi JMO memberikan berbagai kemudahan bagi peserta, mulai dari pengecekan saldo JHT, perubahan data, hingga pengajuan klaim. Dengan sistem yang terintegrasi, peserta dapat memantau hak dan status kepesertaan mereka kapan saja.

    Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, tim BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan juga membantu karyawan PT Jatim Autocomp Indonesia melakukan aktivasi akun JMO. Antusiasme peserta terlihat tinggi karena banyak yang langsung mencoba berbagai fitur yang tersedia di aplikasi.

    “Melalui JMO, peserta dapat mengetahui saldo JHT secara real time dan bahkan mengajukan klaim di bawah Rp15 juta tanpa datang ke kantor,” imbuh Sulistijo. Ia menegaskan, cukup dengan ponsel pintar, seluruh layanan BPJS Ketenagakerjaan kini berada di genggaman tangan.

    Selain itu, JMO juga menyediakan informasi lengkap mengenai program perlindungan seperti JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP. Transparansi informasi ini memudahkan peserta memantau hak-hak mereka sebagai pekerja aktif maupun nonaktif.

    Kegiatan sosialisasi ini sekaligus memperkuat sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan dalam memberikan pemahaman kepada karyawan tentang pentingnya jaminan sosial. Pihak perusahaan pun menyambut baik langkah digitalisasi layanan tersebut.

    Sulistijo menilai, kehadiran aplikasi JMO menjadi bukti nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan pelayanan yang modern dan inklusif. “Transformasi digital ini kami lakukan agar peserta bisa mendapatkan pengalaman layanan yang lebih mudah dan transparan,” tuturnya.

    Dengan penerapan teknologi digital seperti JMO, BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh peserta di wilayah Pasuruan dapat menikmati pelayanan yang cepat, aman, dan bebas ribet. Program ini diharapkan mendorong kesadaran masyarakat untuk semakin aktif menggunakan layanan digital resmi BPJS Ketenagakerjaan. (ada/but)

  • Pangkalan TNI AU Iswahjudi gelar latihan serangan permukaan defensif

    Pangkalan TNI AU Iswahjudi gelar latihan serangan permukaan defensif