Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Ketua Tim Pemenangan WarSa Imbau Masyarakat Tunggu Hasil Penghitungan KPU Jombang

    Ketua Tim Pemenangan WarSa Imbau Masyarakat Tunggu Hasil Penghitungan KPU Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Ketua tim pemenangan Warsubi-Salman (WarSa), Farid Kurniawan Aditama, mengucapkan terima kasih pada semua partai koalisi Jombang Maju yang telah mendukung dan mengantarkan WarSa pada kemenangan mutlak.

    Hal itu disampaikan Farid menanggapi hasil perhitungan cepat (quick count) Lingkar Survei Indonesia (LSI) Pilkada Jombang 2024 dimana pasangan calon Warsubi-Salman (WarSa) meraih kemenangan telak.

    “Warsa tidak mungkin menang tanpa rekomendasi yang diberikan oleh para partai politik pendukung. Tanpa dukungan moril dan perjuangan partai politik serta seluruh tim sukses semua, termasuk para relawan, WarSa tidak akan bisa menang,” katanya, Kamis (28/11/2024).

    Kemenangan WarSa, kata dia, harus menjadi kemenangan seluruh masyarakat jombang. Namun agar situasi tetap kondusif, Farid juga mengimbau pada seluruh tim dan masyarakat Jombang untuk tetap menunggu hasil resmi dari KPU Jombang.

    Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Jombang Octadella Bhylita Permatasari mengatakan kemenangan ini juga menjadi penanda pecah telurnya kader Gerindra. Karena dalam sejarah Jombang belum pernah ada kader Gerindra menjadi bupati.

    “Ini adalah pertama kalinya kader Gerindra berhasil terpilih sebagai Bupati Jombang. Ini juga menjadi penanda bahwa Abah Warsubi bukan lagi milik Gerindra melainkan milik seluruh masyarakat Jombang,” jelasnya.

    Sesuai dengan janji politiknya, Warsubi harus melayani masyarakat Jombang untuk mewujudkan Asta Cita WarSa. “Saya ucapkan juga terima kasih untuk seluruh partai politik koalisi atas kepercayaan untuk mendukung warsa dan berjuang bersama,” ujarnya.

    Sebagai kader Gerindra, perempuan yang akrab disapa Della ini juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Warsubi-Salman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih.

    “Terima kasih pada kepercayaan masyarakat Jombang karena telah memenangkan pasangan WarSa hingga lebih dari 75 persen. 75 persen masyarakat jombang ini adalah masyarakat yang harus kita perjuangkan kemajuan dan kesejahteraannya,” tambahnya.

    Seperti diketahui, Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Jombang. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Gus Haris – Lora Fahmi Menang Telak di Pilkada Probolinggo 2024

    Gus Haris – Lora Fahmi Menang Telak di Pilkada Probolinggo 2024

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pasangan calon nomor urut 02, Gus Haris – Lora Fahmi, mengumumkan kemenangan mereka dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024. Berdasarkan hasil quick count yang dirilis Kamis (28/11/2024), pasangan ini memperoleh 80,19 persen suara, sementara pasangan nomor urut 01, Zulmi – H. Rasit, hanya mendapatkan 19,81 persen suara.

    Hasil ini menegaskan dominasi pasangan Gus Haris – Lora Fahmi di Pilkada 2024, dengan perolehan suara yang jauh melampaui target survei internal mereka, yang sebelumnya memperkirakan kemenangan di kisaran 75 hingga 78 persen.

    Dengan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 73,39 persen, hasil ini menunjukkan kepercayaan besar masyarakat Kabupaten Probolinggo terhadap pasangan Gus Haris – Lora Fahmi. “Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Kabupaten Probolinggo. Dukungan luar biasa ini mencerminkan harapan besar masyarakat untuk perubahan yang lebih baik,” ujar Gus Haris.

    Gus Haris menegaskan bahwa kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya dan Lora Fahmi, tetapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, tim pemenangan, dan para relawan yang telah bekerja keras. Ini adalah kemenangan bersama untuk kemajuan Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

    Dalam pidatonya, Gus Haris mengajak seluruh pihak, termasuk lawan politik, untuk bersatu membangun Kabupaten Probolinggo.

    “Pilkada telah selesai, kini saatnya kita bekerja bersama. Tidak ada lagi sekat-sekat yang memisahkan masyarakat, tidak ada lagi hujatan atau saling caci. Fokus utama kita adalah membangun Kabupaten Probolinggo yang lebih baik dan memulihkan perekonomian,” tambahnya.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Dengan komitmen yang kuat, Gus Haris – Lora Fahmi berjanji untuk membawa perubahan positif dan memastikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo. (ada/but)

  • Perlu Perbaikan Regulasi untuk Tata Kelola Proses Regenasi Kepemimpinan

    Perlu Perbaikan Regulasi untuk Tata Kelola Proses Regenasi Kepemimpinan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPN Bidang Politik dan Pemerintahan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Sutriyono berpendapat, tata kekola dalam penyelenggaraan proses regenerasi kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah masih perlu perbaikan dalam hal regulasinya.

    “Seperti Revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menggabungkan tiga Undang-undang, yaitu Pilpres, Pemilihan DPR/DPD/DPRD dan Penyelenggaraan Pemilu yang dilebur menjadi satu UU. Saat ini perlu disesuaikan dengan suasana kebatinan rakyat yang tengah berkembang dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” kata Sutriyono.

    Anggota Komisi II DPR Periode 2015-2019 ini menegaskan, bahwa beberapa UU memang perlu segera direvisi tidak hanya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu saja, tetapi juga UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan UU Pilkada, termasuk UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta UU Tata Ruang.

    “Semua perlu dilakukan perubahan dan perbaikan, tidak hanya sekali revisi, tapi bisa berkali-kali disesuaikan dengan tingkat update yang berkembang terhadap suasana kebatinan rakyat. Nah, kita tunggu keputusan politiknya apa, karena pemerintah dan DPR sama-sama mengusulkan revisi,” ujarnya.

    Sutriyono menilai perlunya dilakukan inventarisasi terhadap permasalahan yang muncul dari pelaksanaan UU tersebut, sepertinya halnya UU Pilkada. Sebab, Pilkada menurut sebagian orang dikatakan tidak masuk dalam rezim Pemilu, karena akarnya adalah rezim Pemerintahan Daerah.

    “Makanya banyak yang tidak nyambung kemarin. Karena di UU Pemilu sudah diatur di dalamnya penyelenggara, tetapi di UU Pilkada ini ada pengaturan soal penyelenggara juga,” katanya.

    Sehingga UU Pilkada terkesan tidak update, dan tertinggal dari UU Pemilu. Sebab, UU Pemilu sudah mengatur soal pengawas TPS, sementara UU Pilkada belum mengatur.

    “Jadi ini yang perlu disinkronkan. Termasuk soal tata kelola penyebaran, serta penempatan SDM penyelenggara Pemilu yang sekarang sentralistik di Kesekjenan KPU RI, kalau dulu sekretariat KPUD bagian dari Pemerintah daerah,” ujarnya. [hen/but]

  • Pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik

    Pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik

    Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Mochammad Afifuddin dalam Konferensi Pers Perkembangan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Ketua KPU: Pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 21:43 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan dengan baik.

    “Yang paling penting ingin kami sampaikan adalah secara umum, pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik,” ucap Afif dalam Konferensi Pers Perkembangan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu.

    Afif mengatakan pada pelaksanaan Pilkada 2024, tidak banyak peristiwa yang mengganggu kelancaran tahapan pemungutan suara, selain gangguan keamanan dan bencana yang terjadi di beberapa kabupaten.

    “Misalnya di Mamberamo Tengah karena ada keributan, kemudian ada di Distrik Kelila (sebuah distrik di Mamberamo Tengah) dan seterusnya. Perkembangan di beberapa tempat lain juga ada peristiwa banjir, misalnya di beberapa daerah Sumatera Utara,” kata Afif.

    Terkait dengan kendala-kendala tersebut, Afif mengatakan pihak-pihak terkait akan memberi informasi terbaru. Meskipun dengan kendala-kendala tersebut, Afif mengatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada 2024 berlangsung dengan baik.

    “Kami ingin menyampaikan bahwa penghitungan hasil pemungutan suara mungkin sudah dilakukan di TPS-TPS,” ucapnya.

    Hasil dari penghitungan tersebut akan disampaikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kamis (28/11) hingga Sabtu (30/11). Lebih lanjut, rekapitulasi di tingkat kecamatan akan berlangsung Kamis (28/11) hingga Selasa (3/12).

    Lebih lanjut, hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan akan disampaikan ke kabupaten pada Jumat (29/11) – Jumat (6/12). Tahapan tersebut mencakup penetapan hasil pemilihan untuk tingkat kabupaten dan kota.

    “Nanti akan ada rekapitulasi yang akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember untuk tingkat kabupaten dan kota,” ucap dia.

    Kemudian, untuk pengumuman hasil rekapitulasi pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (30/11)– Senin (9/12).

    “Kami akan meng-update beberapa perkembangan pada saatnya nanti di sini, seiring dengan tahapan-tahapan yang berjalan di daerah,” ucap Afif.

    Afif juga sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan hasil pemungutan suara.

    Sumber : Antara

  • Kandaskan Petahana, Uji Nurdin: Kemenangan Ini Milik Warga Bantaeng

    Kandaskan Petahana, Uji Nurdin: Kemenangan Ini Milik Warga Bantaeng

    FAJAR.CO.ID, BANTAENG — Pasangan Fathul Fauzy Nurdin dan Sahabuddin, atau UJI-SAH, mengklaim kemenangan dalam Pilkada Bantaeng 2024 setelah hasil quick count Script Survei Indonesia (SSI) menunjukkan mereka unggul.

    Dengan data yang telah masuk sebesar 80 persen hingga Rabu (27/11/2024) malam, UJI-SAH meraih 57,24 persen suara, mengungguli petahana Ilham Azikin dan Kanita Kahfi (IA-KAN) yang memperoleh 42,76 persen suara.

    Uji Nurdin, sapaannya, menegaskan bahwa kemenangan ini bukan hanya milik timnya, tetapi seluruh masyarakat Bantaeng.

    “Alhamdulillah. kemenangan ini adalah kemenangan untuk kita semua. Kemenangan Ini adalah milik warga Bantaeng!,” ujar Uji Nurdin dalam akun Instagram pribadinya @ujinurdin (28/11/2024).

    Ia juga menyampaikan terima kasih atas perjuangan bersama selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara.

    “Terima kasih untuk seluruh perjuangan kita bersama sejak awal hingga saat ini,” tandasnya.

    Kemenangan UJI-SAH, berdasarkan hasil quick count, disambut antusias oleh pendukungnya sebagai tonggak baru untuk membangun Bantaeng.

    Terutama para loyalis Prof Nurdin Abdullah yang merindukan kejayaan Bantaeng sebagaimana pada masa kepemimpinan selama dua periode.

    Namun, hasil resmi tetap menunggu penghitungan suara dari KPUD. Pasangan ini menyerukan agar masyarakat tetap menjaga suasana kondusif hingga hasil akhir diumumkan.

    Untuk diketahui, UJI-SAH maju dalam Pilkada Bantaeng dengan visi besar, yaitu “Bantaeng Bangkit, Maju, dan Religius.”

    Pasangan ini menargetkan Bantaeng sebagai kabupaten yang unggul di berbagai sektor, mulai dari pertanian berbasis teknologi yang menjamin ketersediaan pupuk dan air bagi petani, hingga pemerataan infrastruktur yang dapat dinikmati seluruh masyarakat.

  • DPRD Kota Kediri Setujui Raperda APBD TA 2025

    DPRD Kota Kediri Setujui Raperda APBD TA 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus mengikuti rapat persetujuan atas Raperda tentang APBD Kota Kediri tahun anggaran 2025, di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri, Kamis (28/11/2024).

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa penyusunan Perda tentang APBD tahun anggaran 2025 telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kota Kediri yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 yang telah disepakati sebelumnya.

    Berbagai saran masukan serta koreksi yang telah disampaikan oleh DPRD pada saat pembahasan, khususnya pada sisi pendapatan dan sisi belanja serta tolok ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan, maka telah tersusun Perda tentang APBD tahun anggaran 2025. Dengan struktur yang terdiri dari pendapatan, belanja, maupun pembiayaan dalam rangka mengakomodir kepentingan pelayanan terhadap masyarakat Kota Kediri.

    “Alhamdulillah, dengan semangat yang sama untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, akhirnya Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 ini dapat disetujui bersama. Ini berkat kerjasama dan dukungan semua yang telah membantu mencermati dan menelaah seluruh substansi materi Raperda ini. Keberhasilan yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan di Kota Kediri menjadi harapan besar bagi kita bersama,” ujar Pj Wali Kota Kediri.

    DPRD Kota Kediri Setujui Raperda APBD TA 2025

    Lebih lanjut, Zanariah juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan, pimpinan dan anggota badan anggaran, serta pimpinan dan anggota fraksi yang telah berkenan memberikan saran, sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif.

    Berbagai saran dan rekomendasi dari dewan yang disampaikan selama proses pembahasan dan persetujuan peraturan daerah ini, akan dijadikan catatan penting untuk ditindaklanjuti.

    “Saya minta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, untuk segera menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025. Kami juga berharap kemitraan dan sinergi yang telah terjalin, perlu terus diperkuat di masa mendatang” tutupnya.

    Perlu diketahui, fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri yang menyampaikan pendapat akhirnya yaitu dari Fraksi Golkar disampaikan oleh Imam Zarkasyi, Fraksi Gerindra disampaikan Sriana, Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Soedjoko Adi Purwanto, Fraksi PKB disampaikan oleh Afif Fachrudin Wijaya, Fraksi Gabungan (Demokrat, PKS dan Hanura) disampaikan oleh Azhari.

    Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara atas persetujuan Raperda tentang APBD Kota Kediri tahun anggaran 2025 dan penyerahan berkas oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Kediri Sudjono Teguh Widjaja kepada Pj Wali Kota Kediri.

    Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andy Mirnawaty, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, perwakilan Brigif 16 Wira Yudha Kapten Inf Katruf, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri dan anggota DPRD Kota Kediri. [nm/but]

  • Gus Umar: Omongan Qodari Lama-lama Kayak Tuhan

    Gus Umar: Omongan Qodari Lama-lama Kayak Tuhan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, melontarkan kritik pedas kepada pengamat politik Muhammad Qodari.

    Menurut Gus Umar, sapaannya, Qodari terkesan terlalu percaya diri dalam prediksinya mengenai dinamika politik Indonesia, khususnya untuk Pemilu 2029.

    “Qodari ini omongannya lama-lama kayak Tuhan,” ujar Gus Umar dalam keterangannya di aplikasi X @UnarSyadatHsb__ (28/11/2024).

    Gus Umar memberikan sindiran seolah Qodari yang mengatur ritme politik yang terjadi di Indonesia.

    “Seolah dialah yang mengatur republik ini dan seolah dia tahu apa yang akan terjadi di 2029,” cetusnya.

    Umar mempertanyakan sikap dan pandangan Qodari yang dinilainya terlalu naif.

    “Kenapa lah dia senaif ini sekarang?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pengamat politik Muhammad Qodari menyebut bahwa Pilkada 2024, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng), memiliki peran strategis sebagai batu loncatan menuju Pilpres 2029.

    Menurutnya, siapa pun yang menang di dua wilayah ini berpotensi besar menjadi calon Presiden mendatang.

    “Kalau mas Pram menang, maka calon lawannya Prabowo dan Gibran 2029 itu sudah ada. Namanya Pramono dan Anies atau Anies dan Pramono,” ujar Qodari dikutip dari unggahan akun Instagram @totalpolitikcom (22/11/2024).

    Di sisi lain, kata Qodari, saat ini Megawati dan PDIP sedang mencari sosok yang bisa dijadikan jagoan pada Pilpres 2029 mendatang.

    “Bagi PDIP, bagi ibu Mega, beliau mengatakan sedang mencari jago untuk 2029 dan jago untuk mendongkrak suaranya,” sebutnya.

  • Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Belasungkawa ke Keluarga Linmas Meninggal Tugas Pilwali

    Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Belasungkawa ke Keluarga Linmas Meninggal Tugas Pilwali

    Kediri (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, menyampaikan duka mendalam saat takziah ke rumah duka Mochammad Ibrahim, seorang anggota Linmas Kelurahan Tosaren, yang meninggal dunia pada Rabu pagi (27/11). Dalam kunjungannya, Zanariah didampingi oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji dan sejumlah pejabat lainnya.

    Saat berada di rumah duka, Zanariah bertemu langsung dengan keluarga almarhum untuk memberikan ucapan belasungkawa dan dukungan moril. “Saya turut berduka atas kepergian Bapak Mochammad Ibrahim. Pasti keluarga kaget atas kepergian almarhum yang cukup mendadak ini,” ujar Zanariah.

    Selain menyampaikan belasungkawa, Zanariah juga menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris almarhum. Ia mengapresiasi dedikasi almarhum yang telah turut serta dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

    “Terima kasih atas dedikasi almarhum dalam membantu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Semoga ini menjadi amal baik bagi almarhum,” ungkapnya.

    Zanariah berharap santunan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban keluarga. Ia juga mengingatkan agar keluarga tetap sabar dan tabah menghadapi ujian berat ini.

    Dalam kesempatan tersebut, Zanariah menegaskan pentingnya memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. “Kita harus kuatkan keluarga di situasi seperti ini. Harus sabar dan tabah. Jaga kesehatan juga untuk keluarga,” imbuhnya.

    Kunjungan Zanariah ini turut didampingi oleh Kepala Bakesbangpol Indun Munawaroh, Kepala Satpol PP Syamsul Bahri, Camat Pesantren Widiantoro, Lurah Tosaren Joko Prayitno, dan perwakilan Dinas Sosial. [nm/beq]

  • PDIP Sebut Ada Upaya Sistematis Bangun Opini Lewat Quick Count

    PDIP Sebut Ada Upaya Sistematis Bangun Opini Lewat Quick Count

    Jakarta (beritqjatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, meminta agar jajaran partai, tim pemenangan dan paslon dari PDIP tidak terpengaruh dengan rilis hasil Quick Count (QC) beberapa lembaga survei.

    Dari informasi dan pengolahan data yang dilakukan internal dan external, Deddy menyatakan pihaknya melihat berbagai indikasi yang mengarah pada upaya sistematis membangun opini publik lewat QC tersebut.

    Anggota Komisi II DPR RI itu juga menyatakan PDI Perjuangan menyimpulkan bahwa narasi yg diharapkan oleh pihak-pihak tertentu itu adalah menciptakan opini “kalah”.

    “Jika agenda ini berhasil maka akan menghancurkan moral force atau semangat jajaran partai, Tim Pemenangan dan Paslon dalam mengawal proses penghitungan manual berjenjang,” tuding Deddy.

    Padahal, dia menegaskan, yang menentukan menang kalah itu adalah perhitungan manual, bukan QC. Untuk itu, kata Deddy, DPP PDIP telah mengeluarkan seruan kepada seluruh pihak terkait agar terus mengawal dokumen C1, C Hasil dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan yang akan dilakukan besok (28/11) di seluruh Indonesia.

    “Perhitungan suara Kecamatan (PPK) tersebut sangat penting,” kata Anggota DPR RI dari Kalimantan Utara tersebut.

    Menurut Deddy, keanehan banyak ditemukan pada beberapa QC tingkat Kabupaten-Kota dan Provinsi. Sebagai contoh Deddy, menyebut provinsi seperti Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

    “Hasil Exit Poll dan rekap C1 di daerah-daerah di atas tidak konsisten dengan QC yang ada. Demikian pula Sumatera Utara dan Kota Medan, jika melihat kondisi banjir di wilayah Medan dan wilayah penyangganya, patut ditengarai hasil QC tersebut patut diragukan,” kata Deddy.

    “Khusus di Jakarta, data kamar hitung internal menunjukkan angka di kisaran 52-53% tetapi beberapa lembaga mengeluarkan hasil QC di bawah 50%. Kami menengarai ada upaya mempengaruhi hasil pilgub agar berjalan 2 putaran,” tambahnya.

    “Daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jatim dan Banten yang sarat dengan campur tangan ilegal aparatur kekuasaan sangat mungkin menghasilkan QC ala Jokowi. Daerah-daerah itu sudah sejak lama terjadi intervensi sebagaimana disampaikan Sekjen Hasto Kristiyanto dalam sebuah podcast beberapa hari lalu,”kata Deddy.

    Lebih jauh, Deddy mengatakan sesungguhnya QC adalah metode yang baik dan dapat diterima sebagai benchmark hasil pemilu. Tetapi pengalaman pemilu legislatif dan presiden yang lalu menunjukkan bahwa QC dapat diintervensi di tingkat hulu, hasil yang disampaikan dari TPS yang ditunjuk sebagai sampling, kata Deddy.

    “Sekarang kan semua lembaga pelaksana QC harus melaporkan secara detail lokasi sampling nya, ini membuka peluang intervensi. Jadi ini bukan soal tidak percaya QC, tetapi karena adanya indikasi faktor kerawanan di hulu dan di hilir,” ujar Deddy.

    “Oleh karena itu, kami sudah memerintahkan agar saksi-saksi dan para simpatisan terus mengawal proses perhitungan suara manual berjenjang hingga proses di Mahkamah Konsitusi,” katanya. [hen/beq]

  • Bawaslu masih dalami pemicu Pilkada Puncak Jaya ricuh

    Bawaslu masih dalami pemicu Pilkada Puncak Jaya ricuh

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Bawaslu masih dalami pemicu Pilkada Puncak Jaya ricuh
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI masih mendalami pemicu kericuhan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah Tahun 2024 hingga terjadi aksi saling panah dan pembakaran rumah.

    “Enggak tahu (pemicunya), perlu dicek ke teman-teman (jajaran Bawaslu). Karena hanya telepon dari teman-teman di Puncak Jaya, jadi harus memastikan lagi datanya,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.

    Bagja mengatakan bahwa pergerakan massa terjadi antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Adapun pemilihan dilakukan dengan sistem noken dan pemungutan suara telah dilakukan.

    “Kondisi di Papua Tengah memang masih pergerakan massa antara pendukung, panah-panahan masih terjadi, semoga tidak ada korban jiwa, untuk Kabupaten Puncak Jaya,” ucap dia.

    Bawaslu masih mendalami ada atau tidaknya aksi pengambilan surat suara ataupun kotak suara. Selain itu, Bawaslu juga akan mengecek kondisi di tempat kejadian untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU),

    “Mereka minta ini PSU, kami harus cek dulu alat bukti ataupun alasan untuk melakukan PSU untuk kasus demikian. Misalkan, apakah benar-benar terjadi pengambilan surat suara atau kotak suara? Itu ‘kan masih belum terkonfirmasi karena lagi menghubungi teman-teman di Papua Tengah untuk langsung turun di sana,” ujarnya.

    Ketua Bawaslu berharap kondisi tersebut tidak meluas dan menimbulkan korban jiwa. Kalau pun memenuhi syarat dilakukan PSU, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi.

    “Semoga tidak terjadi apa-apa dan tidak terjadi PSU, tapi kalau terjadi hal yang kemudian dasar jadi PSU kuat, terpaksa kita lakukan PSU, rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU,” kata Bagja.

    Sumber : Antara