Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Setelah Deliserdang, muncul lagi Kejari Medan minta data perolehan suara 

    Setelah Deliserdang, muncul lagi Kejari Medan minta data perolehan suara 

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Setelah Deliserdang, muncul lagi Kejari Medan minta data perolehan suara 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Setelah Kejari Deliserdang membatalkan suratnya, kini muncul lagi surat dari Kejari Medan yang meminta data perolehan suara kepada KPPS. Surat Kejari Medan itu ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Dapot Dariarma.

    Surat Kejari Medan kepada Ketua KPU Medan itu tertanggal 21 November 2024, dengan nomor: B-4469/L.2.10/Dip.2/11/2024.

    “Kan wajar saja kita curiga hasil Pilkada Serentak di Sumut ini sudah terkondisikan untuk pasangan calon tertentu. Kemarin, Kejari Deliserdang sudah membatalkan surat mereka itu, ini muncul lagi surat dari Kejari Medan yang juga minta data perolehan suara kepada KPPS. Kenapa begitu kejaksaan, ada apa dengan mereka di Pilkada Serentak Sumut ini,” ungkap Wakil Ketua Relawan Blok Sumut (RBS) Edwin Syahrizal Pohan ST, SH di Medan, Rabu 27 November 2024.

    Menurut Edwin, dalam surat Kejari Medan kepada Ketua KPU Medan itu tertulis link aplikasi https//election.kejaksaanri.id/tps-data-entry untuk penginputan data perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan oleh KPPS.

    Jika kejaksaan membutuhkan data perolehan suara, lanjut Edwin, mereka tidak mesti memintan KPPS menginput ke link aplikasi mereka buat. Cukup Kejaksaan bisa memintanya ke KPU Medan.

    “Koordinasi itu harusnya cukup ke KPU Medan, tak mesti ke KPPS yang menginput data perolehan suara. Apa pihak Kejari Medan tak punya staf atau anggato untuk bekerja ke lapangan. TNI Polri saja turun langsung ke TPS untuk mendapatkan data perolehan suara yang dibutuhkan. Anggarannya kan ada untuk itu. Jika salah input dari KPPS, kan bisa beda persepsi nantinya. Maka itu, Kejari Medan cukup meminta data perolehan suara itu ke KPU Medan, jadi publik tidak curiga Pilkada Serentak di Sumut ini sudah terkondisikan,” bebernya.

    Edwin pun berharap Jaksa Agung St. Burhanuddin menertibkan jajaran kejaksaan negeri di Sumatera Utara dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, khususnya di Sumut, agar tidak muncul kecurigaan publik dengan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta pemilihan Walikota san Wakil Walikota Medan.

    “Masyarakat bisa tidak percaya nanti dengan hasil Pilkada Serentak di Sumut, jika kelakuan jajaran kejaksaan negeri di Sumatera Utara demikian dengan suratnya, khususnya Kejari Medan dan Deliserdang yang sebelumnya telah  terungkap dan membatalkannya,” tandas Edwin Pohan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Kamis (28/11). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Nurdin Abdullah Antar Putranya Unggul di Pilkada Bantaeng, Muncul Julukan Sang Penakluk Dinasti

    Nurdin Abdullah Antar Putranya Unggul di Pilkada Bantaeng, Muncul Julukan Sang Penakluk Dinasti

    FAJAR.CO.ID, BANTAENG — Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menyampaikan ucapan selamat kepada putranya, Fathul Fauzy Nurdin, atau Uji Nurdin, yang dinyatakan unggul dalam hasil quick count Pilkada Kabupaten Bantaeng 2024.

    “Alhamdulillah, selamat anakku Uji Nurdin,” ujar Nurdin dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

    Dalam pesan singkatnya, Bupati Bantaeng dua periode ini menekankan pentingnya menjalankan amanah untuk masyarakat Bantaeng.

    “Embanlah amanah ini dengan sungguh-sungguh untuk masyarakat Bantaeng,” ucapnya.

    Ia juga menyampaikan dukungan penuh dari keluarga untuk perjalanan Uji Nurdin ke depan sebagai pemimpin.

    “Papa dan mama akan selalu mendoakanmu,” tandasnya.

    Ucapan tersebut menjadi momen emosional, mengingat Nurdin Abdullah sendiri pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng selama dua periode sebelum menjadi Gubernur Sulsel.

    Kini, estafet kepemimpinan di Bantaeng diteruskan oleh putranya.

    Melihat catatan kemenangan Uji Nurdin, Nurdin Abdullah semakin menegaskan dirinya sebagai spesialis penakluk dinasti.

    Melihat ke belakang, pada 2008 Nurdin yang berpasangan dengan Andi Asli Mustajab menang atas keluarga Solthan.

    Kala itu Syahlan Sholtan-Samhi Muawwan Jamal, Arfandy Idris-Irvandi Langgara, dan Ibrahim Soltan-Sugiarti Mangun Karim harus mengakui keunggulan suara Nurdin.

    Trend itu berlanjut pada 2019, ketika Nurdin Abdullah maju sebagai calon Gubernur Sulsel bersama Andi Sudirman Sulaiman.

    Ia kembali menaklukan dinasti Yasin Limpo yang sedang berjaya. Ichsan Yasin Limpo yang berpasangan dengan Andi Muzakkar takluk.

  • Ingatkan Buku Paradoks Indonesia, Said Didu: Kami Menunggu Kebijakan Bapak Presiden Prabowo

    Ingatkan Buku Paradoks Indonesia, Said Didu: Kami Menunggu Kebijakan Bapak Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Buku berjudul “Paradoks Indonesia” yang beredar dan diketahui ditulis oleh Prabowo Subianto kini jadi pembahasan.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, membuat kesimpulan terkait isi buku tersebut. Melalui cuitannya di media sosial X, mantan anggota DPR RI ini mengulasnya dengan singkat.

    “Kesimpulan buku Paradoks Indonesia yg ditulis oleh Bpk Presiden @prabowo adalah: 1) mengubah ekonomi yg dikuasai pemodal besar menjadi ekonomi untuk rakyat Indonesia, melaui kebijakan: (1) penerapan UUD 1945 pasal 33 semakin konsekwen, (2) BUMN dan koperasi multi pihak jadi ujung tombak ekonomi, dan (3) pertumbuhan ekonomi dobel digit dg investasi besar di pertania, kehutanan, perikanan, perdagangan, pengolahan dan industri strategis,” ulas Said Didu, dikutip dari unggahannya, Kamis (28/11/2024).

    “2) Demokrasi bisa dikuasai pemodal besar MENJADI demokrasi oleh dan untuk rakyat melalui kebijakan pelaksanaan demokrasi sesuai UUD 1945 berdasarkan musyawarah mufakat,” sambungnya.

    Said Didu pun menyampaikan harapannya terkait buku tersebut agar benar-benar dilaksanakan saat ini karena telah menjabat sebagai presiden. “Kami menunggu kebijakan Bpk Presiden @prabowo sesuai yg ditulis dalam buku tersebut,” tutupnya.

    Meski begitu, sejumlah warganet mengaku tidak yakin Prabowo bakal merealisasikan apa yang telah ditulisnya itu.

    Menurut netizen, presiden Prabowo tampak masih berada dalam bayang-bayang Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Nggk Yakin akan seperti itu, dan buku itu hny tuangan dr sebuah ide yg sangat berataa utk direalisasikan klo ngeliat kondisi posisi keadaan beliau saat ini, Ah sudahlah panjang klo dijabarkan 🤭,” tulis akun @Avo***

  • Pemkab Lamongan Evaluasi TPPS, Fokuskan Konsistensi Penurunan Prevalensi Stunting

    Pemkab Lamongan Evaluasi TPPS, Fokuskan Konsistensi Penurunan Prevalensi Stunting

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya mengoptimalkan penurunan prevalensi stunting. Salah satunya dengan menggelar rapat evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) trisemester II, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Kamis (28/11/2024).

    Wakil Bupati Lamongan, sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Lamongan, Abdul Rouf menuturkan bahwa upaya konsistensi penurunan prevalensi stunting harus terus dimasifkan. Meskipun capaian angka prevalensi stunting tahun 2023 sudah menurun, yakni 9,4 persen.

    “Walaupun capaian angka prevalensi stunting kita sudah rendah yakni 9,4 persen, angka tersebut jauh di bawah target nasional maupun provinsi. Namun TPPS jangan berhenti, intervensi penurunan angka stunting harus tetap dijalankan secara masif, terukur, dan berkelanjutan (intervensi sensitif dan spesifik),” tutur Kiai Rouf, sapaan akrab wakil bupati.

    Selain untuk menurunkan prevalensi stunting, konsistensi tersebut juga bertujuan agar mampu mengukur tingkat ketepatan sasaran program yang sudah dilaksanakan.

    Selanjutnya, Kiai Rouf meminta agar forum ini dijadikan sebagai media menyampaikan laporan apa yang sudah dilaksanakan, rencana ke depan, dan solusi dari kendala yang ditemukan di lapangan.

    “Komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk percepatan penurunan stunting tertuang pula dalam Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamongan. Peraturan tersebut mengacu pada Perpres nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting,” tuturnya.

    Disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Lamongan, Aini Mas’idha bahwa pada angka prevalensi 9,4 persen saat ini, TPPS Kabupaten Lamongan memfokuskan pada pelaksanaan intervensi sensitif.

    “Karena intervensi ini secara tidak langsung memengaruhi kejadian stunting, seperti perbaikan pola asuh, pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana air bersih dan jamban yang sehat,” ujarnya.

    Realisasi intervensi sensitif di Kota Soto salah satunya adalah Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Saat ini hampir seluruh orang tua yang memiliki balita/baduta di Kabupaten Lamongan sudah mengikuti SOTH.

    “Dalam mengupayakan penurunan stunting, kami berkoordinasi lintas sektor. Tujuannya mampu melaksanakan intervensi sensitif hingga spesifik. Sehingga target kita sebagai daerah zero stunting terealisasikan,” kata Aini Mas’idhah.

    Aini memaparkan bahwa hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) tahun 2024 pada bulan Februari berada pada angka 4,11 dan 3,6 di bulan Agustus.

    Pada kesempatan yang sama, Kiai Rouf menyerahkan Bina Keluarga Balita (BKB) kit kepada 34 desa lokus stunting di Lamongan. (fak/ian)

  • Ketua KPU Sumut: Bencana banjir pengaruhi partisipasi pemilih pilkada

    Ketua KPU Sumut: Bencana banjir pengaruhi partisipasi pemilih pilkada

    Medan (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin menyebut bencana banjir yang melanda di sejumlah kabupaten/kota pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 memengaruhi partisipasi pemilih.

    “Sepertinya, ada penurunan partisipasi pemilih akibat bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah,” ujar Agus Arifin, di Medan, Kamis.

    Pada Pilkada 2024, kata dia, KPU Sumut menargetkan jumlah partisipasi pemilih di wilayah ini di angka 80 persen atau naik 5 persen jika dibandingkan Pemilu 2024.

    Agus menjelaskan bahwa KPU Sumut selama tahapan pilkada telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai.

    Akan tetapi, lanjut dia, bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah pada hari pemungutan Pilkada 2024 mempengaruhi partisipasi pemilih sehingga target yang sebelumnya telah ditetapkan sulit dapat terwujud.

    “Kita belum tahu ya, berapa penurunan partisipasi pemilihnya. Nanti disampaikan,” kata dia.

    Sejumlah wilayah di Kota Medan dan sekitarnya terendam banjir dampak meluap air sejumlah sungai akibat curah hujan tinggi sejak Selasa (26/11) malam hingga hari pemungutan suara Pilkada 2024.

    Agus Arifin sebelumnya mengatakan sebanyak 110 tempat pemungutan suara (TPS) akan melaksanakan pemungutan suara susulan dan akibat bencana alam tersebut itu.

    “Selain 110 TPS yang melaksanakan pemungutan susulan, ada 6 TPS yang melakukan pemungutan suara lanjutan,” kata dia.

    Agus menjelaskan bahwa Kota Medan merupakan wilayah paling banyak yang melaksanakan pemungutan suara susulan dengan total 56 TPS, disusul oleh Kabupaten Deli Serdang sebanyak 30 TPS, Kota Binjai sebanyak 20 TPS serta Kabupaten Asahan dan Nias masing-masing dua TPS.

    “Untuk pemungutan lanjutan, KPU Kota Medan akan melaksanakan di lima TPS dan KPU Kabupaten Deli Serdang hanya 1 TPS,” ujarnya.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pilkada Lamongan, Proses Unggah Formulir C Hasil ke Sirekap Hampir Tuntas

    Pilkada Lamongan, Proses Unggah Formulir C Hasil ke Sirekap Hampir Tuntas

    Lamongan (beritajatim.com) – Proses pengunggahan data pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Lamongan ke Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Suara (Sirekap) Pilkada 2024 terus berprogres.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan, Mahrus Ali, mengatakan data formulir model C Hasil yang sudah diunggah ke Sirekap sudah mencapai 99 persen.

    “Dari 2.073 TPS, tinggal beberapa TPS saja yang belum selesai mengunggah,” kata Mahrus, Kamis (28/11/2024).

    Menurut Mahrus, hasil hitung suara dan rekapitulasi Pilkada 2024 yang diunggah tersebut tidak menampilkan grafik yang menunjukkan persentase suara, melainkan hanya menunjukkan bukti dokumen C hasil.

    Masyarakat yang ingin melihat hasil penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada 2024 bisa mengakses melalui situs pilkada2024.kpu.go.id.

    “Pengguna situs dapat memilih hasil perhitungan apa yang hendak dilihat, yakni pemilihan gubernur, pemilihan bupati atau pemilihan wali kota. Di sana juga memudahkan pengguna situs untuk menentukan Pilkada di daerah mana yang hendak dilihat,” ujarnya.

    Proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lamongan.

    Menurut Mahrus, formulir model C/D hasil yang bisa diakses di situs tersebut merupakan hasil penghitungan suara di TPS. Tujuannya untuk memudahkan akses informasi publik, bukan sebagai hasil akhir Pilkada 2024.

    Hasil akhir tetap menunggu rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Hasil resmi akan diumumkan setelah proses rekapitulasi manual selesai,” ucapnya.

    Lebih lanjut Mahrus menyampaikan apresiasi kepada petugas KPPS yang bekerja cepat dengan mengunggah data formulir model C Hasil melalui Sirekap. Bagi petugas yang belum menuntaskan pengunggahan data, Mahrus memohon agar segera diselesaikan.

    “Data yang ditampilkan bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam Rapat Pleno terbuka,” katanya. (fak/but)

  • Ketua pemenangan Rohidin-Meriani: Selamat cagub Bengkulu Helmi-Mian

    Ketua pemenangan Rohidin-Meriani: Selamat cagub Bengkulu Helmi-Mian

    Bengkulu (ANTARA) – Ketua tim pemenangan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu nomor urut 2 Rohidin Mersyah-Meriani mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor urut 1 Helmi Hasan-Mian sebagai calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2025-2030.

    “Saya Sumardi, sebagai ketua tim pemenangan Rohidin-Mariani paslon 02 mengucapkan selamat kepada bapak Helmi Hasan dan Mian terpilih menjadi Gubernur Bengkulu periode 2025-2030. Semoga beliau dapat menjalankan amanah,” kata Sumardi di Bengkulu, Kamis.

    Dia menyampaikan ucapan selamat itu mengacu pada hasil hitung cepat suara Pemilihan Gubernur Bengkulu yang memenangkan Helmi-Mian dengan perolehan 56,18 persen.

    “Berdasarkan quick count dari yang kami baca maupun real count yang masuk bagi Partai Golkar dan partai pengusung 02 sudah 85 persen suara masuk (yang menunjukkan Helmi Hasan-Mian unggul),” kata dia.

    Dia berharap Helmi Hasan-Mian dapat menjalankan amanah dan bisa bekerja sama dengan semua instansi yang ada di Provinsi Bengkulu, baik vertikal maupun pemerintah daerah.

    “Selain sekali lagi kami ucapkan selamat kepada gubernur baru, beliau sudah terpilih dan ini sudah menjadi takdir permainan sudah selesai,” kata dia.

    Sumardi pun mengatakan pihaknya tidak berniat untuk melakukan gugatan yang berhubungan dengan pemungutan dan penghitungan suara tersebut.

    Menurut dia, langkah hukum berkaitan yang dilakukan lebih kepada upaya praperadilan calon gubernur nomor urut 2 Rohidin Mersyah yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK pasca-operasi tangkap tangan.

    “Jadi kalau berkaitan dengan suara sampai sekarang ini tidak ada, karena rakyat sudah menjatuhkan pilihan kepada calon ini, kalau pun selisih suaranya tipis atau tebal itu urusan lain, yang jelas kita mengakui bahwa pasangan Helmi Hasan dan Mian ini lebih unggul,” ujarnya.

    Pemilihan Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 diikuti dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, yakni nomor urut 1 pasangan Helmi Hasan (mantan Wali Kota Bengkulu dua periode) yang berpasangan dengan Mian (Bupati Bengkulu Utara petahana). Kemudian, nomor urut 2 pasangan Rohidin Mersyah yang merupakan Gubernur Bengkulu petahana, berpasangan dengan seorang pengusaha asal Bengkulu Meriani.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sebanyak 110 TPS di Sumut akan gelar pemungutan suara susulan

    Sebanyak 110 TPS di Sumut akan gelar pemungutan suara susulan

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Sebanyak 110 TPS di Sumut akan gelar pemungutan suara susulan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 17:45 WIB

    Elshinta.com – Menyusul terjadinya bencana alam banjir, longsor dan angin kencang di beberapa wilayah di Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menyatakan akan mengelar pemilihan suara susulan. 

    Ketua KPU Sumut, Agus Arifin menyampaikan, terdapat 110 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang susulan di seluruh wilayah Sumatera Utara Utara dan 6 pemungutan suara lanjutan. Proses tersebut seluruhnya akan dilaksanakan akan paling lama 10 hari setelah pemungutan suara Kamis 27 November 2024. 

    “Adapun TPS itu tersebar di wilayah Kota Medan sebanyak 56 TPS, Deli Serdang 30 TPS, Binjai 20 TPS, Asahan 2 TPS dan Nias 2 TPS,” ujar Agus Arifin seraya menyampaikan ada sejumlah kotak suara dan kertas suara rusak dilakukan oknum di wilayah Pulau Nias.

    Menurut Agus Arifin, hingga saat ini belum diketahui identitas pelakunya. “Kejadian tepatnya di Dusun 1 Desa Gajah. Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias dan saat ini masih pendalaman tim di Nias,” ujarnya. 

    Sementara tim pemenangan 01 yang dipimpin Hinca Panjaitan menyampaikan akan mengikuti apa yang disampaikan oleh KPU Sumut.

    “Kami mendahulukan aspek kemanusiaan, saat ini di beberapa lokasi butuh penyelamatan itu lebih penting,” ucap Hinca seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Kamis (28/11).

    Hinca menyampaikan data yang disampaikan KPU sinkron dengan data di Tim pemenangan, yakni sejumlah tempat harus menunda pemilihan karena sikon lapangan.

    Diketahui ebelumnya, Jumlah DPT Sumut pada Pilkada 2024 sebanyak 10.771.496 pemilih, sedang jumlah Tempat Pemungutan Suara(TPS) yang tersebar di 455 kelurahan dan 6.110 desa sebanyak 25.223 TPS.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU Bali lakukan rekap berjenjang sebelum umumkan hasil pilkada

    KPU Bali lakukan rekap berjenjang sebelum umumkan hasil pilkada

    Jika memang sudah ada yang mendaku/klaim kemenangan, sudah ada yang mengucapkan selamat terhadap proses itu, saya kira mereka juga memiliki data, karena paslon memiliki data dari masing-masing saksi, saya kira itu sah-sah saja

    Denpasar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mengatakan ingin melakukan rekapitulasi berjenjang terlebih dahulu sebelum mengumumkan hasil Pilkada Serentak 2024.

    Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan di Denpasar, Kamis, menyampaikan ini menanggapi beredarnya hasil hitung nyata dari internal pasangan calon, sedangkan hasil hitung dari penyelenggara hingga saat ini belum ada data yang dapat disampaikan ke publik.

    “Hasil KPU adalah hasil dari rekapitulasi berjenjang yang dilakukan dari tingkatan TPS naik ke tingkatan kecamatan oleh PPK, naik ke KPU kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota dan juga di tingkat provinsi,” kata dia.

    Saat ini proses rekapitulasi berjenjang baru akan dimulai di satu TPS, John mengatakan posisi surat suara seluruhnya sudah berada di kantor kecamatan masing-masing setelah kemarin di kirim balik oleh KPPS dan PPS desa.

    “Jadwal rekapitulasi di tingkat kecamatan mulai hari ini sampai tanggal 3 Desember, tapi yang bisa kami sampaikan hari ini hanya satu kecamatan saja yang akan melaksanakan rekapitulasi yaitu Kecamatan Bangli di Kabupaten Bangli, selebihnya di tanggal 29 November,” ujarnya.

    Setelah itu rekapitulasi berjenjang akan berlanjut ke tingkat KPU kabupaten/kota dan akan dilakukan pleno terbuka untuk kedua jenis pemilihan dalam Pilkada Serentak 2024 ini.

    Berikutnya khusus Pilkada Bali proses hitung berjenjang akan dilakukan di tingkat KPU Bali dan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil yang rencananya dilakukan pada 16 Desember 2024 akan menentukan hasil akhir pilkada.

    Meski sudah banyak beredar hasil hitung internal peserta pilkada, menurut John hal yang wajar dan sah, sebab para pasangan calon menempatkan saksi mereka di TPS pada Rabu (27/11) kemarin.

    “Jika memang sudah ada yang mendaku/klaim kemenangan, sudah ada yang mengucapkan selamat terhadap proses itu, saya kira mereka juga memiliki data, karena pasangan calon memiliki data dari masing-masing saksi, saya kira itu sah-sah saja,” ucapnya.

    Untuk hasil lebih autentik, KPU Bali mengingatkan bahwa masyarakat harus menunggu proses hitung berjenjang dan selama proses ini juga masih ada potensi peserta mengajukan sengketa.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua BKSAP: Diplomasi jalur kedua imbangi pemerintahan Prabowo

    Ketua BKSAP: Diplomasi jalur kedua imbangi pemerintahan Prabowo

    Kami harus mengimbangi Pak Prabowo, ini personal analisis. Dulu, Pak Jokowi (Joko Widodo) concentrate on domestic issues, Pak Prabowo since the first day concentrate on international issues, bahkan kayak gigi lima, berapa negara didatangi (setelah di

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa BKSAP sebagai aktor diplomasi jalur kedua (second track diplomacy) berupaya mengimbangi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menaruh fokus besar terhadap isu internasional.

    “Kami harus mengimbangi Pak Prabowo, ini personal analisis. Dulu, Pak Jokowi (Joko Widodo) concentrate on domestic issues, Pak Prabowo since the first day concentrate on international issues, bahkan kayak gigi lima, berapa negara didatangi (setelah dilantik),” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, peran diplomasi parlemen perlu beriringan dengan upaya-upaya kerja sama internasional yang dijalin oleh pemerintah.

    “Kami karena second track perlu catch up perlu dekatan, jangan sampai yang sini (pemerintah) gigi lima, kita (BKSAP) gigi (satu), itu repot karena setiap kerja sama dan kesepakatan internasional perlu ada payung legislasinya, perlu ada dukungan support dari parlemennya,” ujarnya.

    “Renstra BKSAP lima tahun ke depan ada tiga kata kuncinya: berdaya, berdampak, dan berpengaruh,” ucapnya.

    Adapun saat ini, kata dia, pihaknya baru saja melangsungkan rapat pimpinan untuk membahas soal peluncuran Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) BKSAP DPR RI periode 2024-2029.

    “Kami baru saja membahas tentang launching GKSB untuk periode ini dengan mempertimbangkan keamanan dan perdamaian sebagai bagian langkah BKSAP sebagai second track diplomacy,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga mengatakan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran yang penting sebab diperlukan pula payung legislasi atas jalinan kerja sama internasional.

    “Isu refugees tidak bisa ditangani oleh satu negara apalagi dengan adanya krisis Myanmar banyak sakali sekarang pengungsi itu datang ke daerah dekat Aceh, dan kita Indonesia sebagai negara belum signed itu convention on refugee,” kata Ravindra pada kesempatan yang sama.

    Dia menyebut sejumlah isu lain yang dihadapi Indonesia dan membutuhkan kerja sama internasional adalah isu iklim, di mana Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 30 persen secara mandiri.

    “Kedua, perlu ada mekanisme pendanaan iklim yang lebih beragam, seperti karbon kredit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi kemarin kami ada beberapa agenda ke depannya, termasuk di UN (United Nations/PBB), termasuk terkait dengan isu-isu Palestina.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024