Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • KPU Karawang: Seorang anggota KPPS meninggal dapat santunan Rp42 juta

    KPU Karawang: Seorang anggota KPPS meninggal dapat santunan Rp42 juta

    Karawang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat memastikan seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia mendapatkan santunan Rp42 juta.

    “Suhendi, anggota KPPS yang bertugas di TPS 09 Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya meninggal dunia saat bertugas. Kami mengucapkan belasungkawa,” kata Ketua KPU Karawang Mari Fitriana, di Karawang, Jumat.

    Ia juga menyampaikan agar pihak keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

    Suhendi meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai anggota KPPS di TPS 09 Desa Cibuaya. Almarhum meninggal dunia diduga akibat serangan jantung.

    Disebutkan bahwa, almarhum yang berprofesi sebagai guru memang sempat mengeluh tidak enak badan saat proses rekapitulasi suara pada Rabu (27/11) sore.

    “Jadi saat bertugas di hari pemungutan dan penghitungan suara, Rabu (27/11), almarhum sempat mengeluh mengalami keringat dingin, tidak enak badan. Keluhannya itu disampaikan ke rekan-rekannya sesama KPPS,” kata dia.

    Kemudian almarhum dibawa ke Puskesmas Cibuaya untuk diperiksa. Ketika itu almarhum sempat terlihat baik, tapi beberapa lama kemudian mengalami keringat dingin dan jantungnya berdebar-debar kuat.

    “Saat itu juga langsung dicek, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hastien Rengasdengklok. Namun sesampainya di rumah sakit, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Almarhum meninggal ketika dalam perjalanan ke rumah sakit,” katanya.

    Mari menyampaikan, sebelum hari pemungutan suara, almarhum sama sekali memang tidak menyampaikan keluhan apapun terkait kesehatannya.

    Begitu juga dari hasil tes kesehatan saat proses rekrutmen KPPS sebelumnya, almarhum dinyatakan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun.

    “Tidak ada keluhan sebelumnya, cuma mungkin namanya proses persiapan ya terlalu lelah, kurang istirahat. Jadi yah itu di luar kendali kita sebagai manusia,” katanya.

    Mari memastikan bahwa petugas KPPS yang meninggal itu akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian kerja sama yang sudah dituangkan antara KPU Karawang dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KI Pusat sebut literasi keterbukaan informasi publik diperlukan

    KI Pusat sebut literasi keterbukaan informasi publik diperlukan

    Masyarakat tidak tahu apa itu keterbukaan informasi publik. Lebih terkenal KIP yang lain, Kartu Indonesia Pintar, daripada keterbukaan informasi publik. Ini betul

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro mengatakan bahwa saat ini literasi keterbukaan informasi publik diperlukan.

    “Bapak, Ibu, bisa mengukur literasi digital, berapa masyarakat Indonesia yang terliterasi digitalisasi, tetapi belum ada literasi keterbukaan informasi publik. Kita tidak pernah tahu masyarakat Indonesia yang tahu keterbukaan informasi publik,” kata Donny di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut diketahui dirinya usai para komisioner KI Pusat berkeliling Indonesia.

    “Masyarakat tidak tahu apa itu keterbukaan informasi publik. Lebih terkenal KIP yang lain, Kartu Indonesia Pintar, daripada keterbukaan informasi publik. Ini betul,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia berpendapat bahwa literasi keterbukaan informasi publik menjadi penting karena berbeda dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

    “Indeks Keterbukaan Informasi Publik itu di sisi badan publik, pemerintah, provinsi, tetapi masyarakat belum tahu. Kita tidak pernah tahu masyarakat yang terliterasi,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo Naikkan Tunjangan Guru, Mardani Ali Sera: Pendidikan adalah Kunci

    Presiden Prabowo Naikkan Tunjangan Guru, Mardani Ali Sera: Pendidikan adalah Kunci

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan tunjangan bagi guru, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN.

    “Alhamdulillah, Pak Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan guru, baik ASN maupun non ASN,” ujar Mardani dalam keterangannya di aplikasi X @MardaniAliSera (29/11/2024).

    Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah penting dalam membenahi sektor pendidikan di Indonesia.

    “Langkah terpuji membenahi masalah pendidikan yang merupakan urusan terpenting saat kita ingin menggapai Indonesia Emas pada 2045,” ucapnya.

    Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini baru langkah awal dari upaya besar yang diperlukan untuk membangun sistem pendidikan yang unggul.

    “Ingat, ini hanya tangga pertama dari banyak tangga menyiapkan Sumber Insani untuk menjadikan Indonesia Taman Surga di dunia,” Mardani menuturkan.

    Mardani menyebut visi ini sebagai upaya menyiapkan Sumber Insani yang akan membawa Indonesia menuju visi besar Prabowo.

    Kenaikan tunjangan ini dinilai sebagai angin segar bagi para guru, sekaligus bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan untuk masa depan bangsa.

    “Masih ada urusan kualitas guru, penajaman kurikulum hingga eko sistem lainnya. Bravo Pak Presiden,” tandasnya.

    Prabowo diketahui resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer pada tahun 2025. Kenaikan gaji guru ASN itu mencakup PNS dan PPPK.

    “Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru. Karena saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan,” kata Prabowo dalam Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11).

  • Komisi II DPR cermati kaitan pilkada serentak dan tingkat partisipasi

    Komisi II DPR cermati kaitan pilkada serentak dan tingkat partisipasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya tengah mencermati implikasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan rendahnya tingkat partisipasi politik warga dalam menggunakan hak suaranya.

    “Terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih di hampir seluruh pemilihan gubernur, bupati, wali kota, Komisi II DPR RI sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan itu justru menimbulkan anomali dengan partisipasi masyarakat,” kata Rifqinizamy saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebut pihaknya juga mencermati faktor rentang waktu penyelenggaraan pilkada dengan pilpres dan pileg yang dilaksanakan dalam kurun waktu berdekatan di tahun 2024 dengan tingkat partisipasi pemilih.

    “Atau misalnya dekatnya jadwal antara pileg, pilpres, dan pilkada itu juga membuat dorongan untuk partisipasi pemilih menjadi rendah,” ucapnya.

    Selain itu, dia mengatakan pihaknya mencermati pula ihwal problematika calon anggota legislatif terpilih yang diharuskan mengundurkan diri apabila maju Pilkada 2024.

    “Salah satu faktor misalnya adalah bahwa kandidasi ini diikuti oleh calon-calon yang sangat limitatif lantaran para politisi yang telah terpilih menjadi anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) itu diharuskan mundur, bahkan sebelum dilantik,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Hal-hal seperti ini saya kira juga membuat kontestasi ini menjadi terbatas dalam konteks para kandidat, dan bisa jadi kalau kita lakukan riset mendalam ini berpengaruh terhadap dukungan publik dalam konteks pilkada.”

    Sebelumnya, KPU DKI Jakarta mengevaluasi capaian tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 pada Rabu (27/11) yang diduga lebih rendah dari Pemilu Februari 2024.

    “Menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS (tempat pemungutan suara) agak renggang. Tapi, kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada, memang biasanya cenderung lebih rendah dari pilpres,” kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11).

    KPU mengaku telah melakukan berbagai cara yakni melakukan sosialisasi ke komunitas, Organisasi Masyarakat (Ormas), sekolah, kampus untuk pemilih pemula dan muda di 100 lokasi wilayah Jakarta.

    Sosialisasi juga dilakukan ke tingkat kelurahan, forum-forum warga yang dilakukan oleh kelurahan dengan ragam bentuk sosialisasi seperti kegiatan olahraga, membuka stan pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berikut Sejumlah Artis yang Diprediksi Kalah Suara dalam Pilkada 2024

    Berikut Sejumlah Artis yang Diprediksi Kalah Suara dalam Pilkada 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menyisakan sejumlah kejutan, terutama bagi para figur publik yang terjun ke dunia politik.

    Meski memiliki popularitas tinggi, tak semua artis yang mencalonkan diri berhasil meraih kemenangan. Dalam hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, sejumlah nama tercatat tertinggal dari paslon pesaingnya.

    Berikut merupakan sejumlah artis yang kalah dalam Pilkada 2024:

    1. Krisdayanti

    Salah satu diva yang mendulang popularitas besar di Indonesia, Kridayanti, mencatatkan namanya dalam Pilkada tahun 2024.

    KD, yang lebih awam dikenal dalam dunia tarik suara, bergandengan dengan Kresna Dewananta turut serta sebagai paslon nomor urut 3 dalam Pilwali Kota Batu.

    Pasangan calon ini maju setelah mendapatkan dukungan penuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasdem, dan 9 partai non parlemen lainnya.

    Namun, hingga hari ini, pasangan calon ini tercatat sebagai paslon yang memperoleh suara terbawah di Pilwali Kota Batu 2024 dengan prosentase 20,31% suara.

    2. Hengky Kurniawan

    Sepertinya, Kabupaten Bandung Barat menjadi ladang kontestasi politik bagi para publik figur. Salah seorang artis lainnya, Hengky Kurniawan, artis yang wara wiri dalam dunia entertainment ini juga memberikan keikutsertaannya dalam Pilkada 2024.

    Kendati familiar dengan sepak terjang dunia akting dan modelnya, Hengky telah aktif berpartisipasi dalam dunia politik. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Bupati Bandung Barat hingga tahun 2023.

    Namun kali ini, pada Pilbup Bandung Barat 2024, paslon Hengky Kurniawan-Gilang Dirga dinyatakan kalah unggul dari pesaing lainnya dengan jumlah suara sebesar 23,96%.

    3. Gilang Dirga

    Salah satu artis yang juga terkenal dengan sisi humorisnya yang tinggi, Gilang Dirga, juga bergabung dalam kontestasi politik di tahun 2024 ini. Memperpanjang daftar artis dan publik figure yang ikut andil dalam Pilkada 2024.

    Menjadi pesaing dari publik figure lainnya, Gilang DIrga maju sebagai calon wakil bupati Bandung Barat, bergandengan dengan Hengky Kurniawan. Namun, pasangan calon ini dinyatakan kalah suara dengan hanya memperoleh 23,96% suara.

    4. Ramzi

    Presenter kondang dan artis tanah air, Ramzi, juga menjadi artis lain yang mencatatkan namanya dalam Pilkada 2024. Diusung oleh Partai Gerindra dan Nasdem, ia bergandengan dengan Mohammad Wahyu sebagai salah satu paslon Bupati Cianjur.

    Namun, prosentase suara pasangan calon ini kalah unggul dari pesaing-pesaingnya dengan hanya mendulang prosentase sebesar 39,91%. [aje]

  • Aep Syaepuloh sebut kemenangannya adalah kemenangan warga Karawang

    Aep Syaepuloh sebut kemenangannya adalah kemenangan warga Karawang

    Cabup Karawang Aep Syaepuloh saat mencoblos di hari pemungutan suara pilkada. (ANTARA/Ali Khumaini)

    Aep Syaepuloh sebut kemenangannya adalah kemenangan warga Karawang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 29 November 2024 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Calon Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa kemenangan pasangan Aep-Maslani pada pilkada serentak di Karawang tahun ini menjadi kemenangan masyarakat. 

    “Terima kasih kepada masyarakat Karawang, terutama partai koalisi, relawan dan pendukung. Alhamdulillah, sesuai hitung cepat pasangan Aep-Maslani meraih kemenangan,” kata Aep, di Karawang, Kamis.

    Berdasarkan data hitung cepat lembaga survei Indikator, hingga Rabu (27/11) pukul 18.11 WIB. Jumlah suara Aep-Maslani mencapai 54,67 persen. Sedangkan pasangan calon Acep Jamhuri-Gina Swara mencapai 45,33 persen. Itu merupakan potret dari jumlah data yang masuk sebanyak 97,50 persen dengan ‘margin of error’ 1,94 persen.

    Sedangkan dari data hitung cepat PKS Karawang, pasangan Aep-Maslani unggul dengan perolehan suara sebesar 55,21 persen. Aep menyampaikan bahwa kemenangan tersebut bukan hanya kemenangan Aep-Maslani. Namun juga kemenangan masyarakat Karawang yang telah memberikan amanah.

    “Tentunya ini bukan kemenangan Aep-Maslani tapi ini kemenamgan masyarakat Karawang. Ini amanah yang berikan terhadap saya dengan haji Maslani,” katanya.

    Aep meminta agar semua koalisi, relawan, simpatisan dan masyarakat pendukung tetap mengawal hasil real count atau rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Karawang. Ketua Tim Pemenangan Aep-Maslani, Dian Fahrud Jaman menyampaikan bahwa kemenangan ini merupakan awal sampai nanti adanya pengumuman resmi dari KPU Karawang.

    “Kemenangan ini jadi awal supaya kami mengawal dari TPS ke kecamatan, agar menjaga proses rekapitulasi dari TPS hingga kecamatan, sampai ke kabupaten,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • KPU Kabupaten Bekasi minta masyarakat tunggu hasil resmi rekapitulasi

    KPU Kabupaten Bekasi minta masyarakat tunggu hasil resmi rekapitulasi

    Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi nomor urut 3 saat mengumumkan kemenangan di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang pada Rabu (27/11/2024) petang. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    KPU Kabupaten Bekasi minta masyarakat tunggu hasil resmi rekapitulasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 29 November 2024 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta masyarakat menunggu hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024, menjawab respons saling klaim kemenangan tim pasangan calon.

    “Alangkah baiknya menunggu hasil resmi rekapitulasi yang kami lakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, desa dan kelurahan, kecamatan hingga kabupaten,” kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido di Cikarang, Kamis.

    Ia mengatakan penghitungan suara Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi saat ini telah memasuki proses persiapan rekapitulasi yang dijadikan sebagai bahan pleno tingkat kecamatan.

    “Per hari ini, C1 hasil yang di-upload melalui server aplikasi Sirekap Kabupaten Bekasi telah mencapai 90,5 persen,” katanya.

    Ali menyatakan rekan-rekan panitia pemilihan kecamatan sedang menyiapkan bahan-bahan pleno tingkat kecamatan dengan membentuk rekapitulasi per desa dan kelurahan yang akan diplenokan.

    “Dan sesuai tahapan besok di tanggal 29 November 2024 mulai dilakukan pleno tingkat kecamatan sampai 3 Desember 2024,” ucapnya.

    Tahapan setelah itu adalah pleno tingkat kabupaten yang akan dimulai pada 29 November hingga 6 Desember 2024. Pelaksanaan pleno tingkat kabupaten dilakukan beririsan dengan pleno tingkat kecamatan.

    “Sehingga jika pada 30 November pleno tingkat kecamatan selesai maka sudah bisa dimulai pleno tingkat kabupaten. Jika rekan-rekan kecamatan selesai kami bisa sudah laksanakan pleno tingkat kabupaten,” katanya.

    Dirinya meminta masyarakat untuk tetap menjadikan hasil penetapan resmi yang dikeluarkan KPU sebagai hasil akhir, sebagai bentuk legitimasi penyelenggara menyelesaikan pekerjaan.

    “Tentu masyarakat harus tetap menjadikan hasil penetapan yang dikeluarkan kami sebagai hasil akhir, sampai menetapkan siapa calon terpilih baik gubernur maupun bupati,” ucap dia.

    Diketahui dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi saling mengklaim kemenangan pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bekasi berdasarkan hasil hitung cepat masing-masing tim pemenangan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi nomor urut 2 BN Holik-Faizal Hafan Farid mengklaim unggul dengan persentase 45,70 persen atau 874.149 suara berdasarkan hasil penghitungan formulir C hasil tim pemenangan yang diperoleh dari para saksi.

    Mereka mengumumkan menang setelah unggul atas pasangan calon nomor urut 1 Dani Ramdan-Romli HM yang memperoleh suara 12,18 persen atau 232.979 suara serta pasangan nomor urut 3 Ade Kuswara-Asep Surya Atmaja dengan 805.671 suara atau 42,12 persen.

    Sedangkan pasangan calon nomor urut 3 mengklaim meraih kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi. Mereka mengklaim memperoleh suara 46 persen, unggul dari pasangan nomor urut 1 dengan 12 persen serta nomor urut 2 yakni 39 persen.

    Dani Ramdan menyampaikan rasa terima kasih atas semangat serta perjuangan relawan serta segenap unsur masyarakat yang telah mengorbankan tenaga, waktu serta mungkin materi selama proses Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi.

    “Insya Allah saya tetap berkhusnuzon kepada Allah SWT.Kalau menang artinya saya diberi kepercayaan dari-Nya. Kalau kalah artinya saya diselamatkan oleh-Nya,” kata Dani.

    Ia mohon maaf belum bisa membawa kemenangan dan kebanggaan untuk semua relawan yang telah berjuang.

    “Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dari-Nya,” kata Dani.

    Sumber : Antara

  • Asemrowo Pimpin Target Pemenangan Eri-Armuji di Pilwali Surabaya, Tembus 86,75%

    Asemrowo Pimpin Target Pemenangan Eri-Armuji di Pilwali Surabaya, Tembus 86,75%

    Surabaya (beritajatim.com) – Kecamatan Asemrowo mencetak sejarah dengan menduduki peringkat pertama dalam capaian target pemenangan pasangan calon (paslon tunggal) Eri-Armuji dalam Pilwali Surabaya 2024.

    Keberhasilan ini dicapai melalui kolaborasi intensif antara RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Suramadu yang bekerja keras selama sepuluh hari.

    “Kita alhamdulillah, kita berjuang bersama-sama. Semua RT, RW di Kecamatan Asemrowo berusaha keras, dari survei awal hanya 60%, kita capai target 86,75% dan itu tertinggi di Surabaya,” ujar Ketua LPM Suramadu, H. Abdul Rohim, Jumat (29/11/2024).

    Abdul Rohim menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari pembentukan Tim Gerak Cepat Tepat Sasaran (TGCTS) yang bekerja di lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Dia juga mengapresiasi peran aktif seluruh pihak dalam menyukseskan target tersebut. “Alhamdulillah, dengan kerjasama yang maksimal, Kecamatan Asemrowo mampu menjadi yang terbaik di Surabaya,” tegas dia.

    Meski bangga dengan pencapaian ini, Abdul Rohim menyampaikan pesan penting kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi terkait kebutuhan mendesak masyarakat Asemrowo. Dia berharap berbagai program infrastruktur dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan warga.

    “Kami sudah sampaikan ke Pak Wali Kota. Ada keluhan masyarakat mulai dari paving, PJU, jembatan, hingga outlet yang masih belum tersentuh. Harapan kami di 2024–2029, program ini benar-benar menjadi prioritas,” ujar dia.

    Abdul Rohim juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi banjir yang kerap melanda wilayah Asemrowo. Dia menyebut pentingnya pembangunan outlet air untuk mencegah bencana serupa di masa depan. “Sampai ada kejadian balita 6 tahun meninggal karena banjir di Kelurahan Asemrowo. Kami butuh outlet untuk menampung air dari kampung-kampung agar banjir tidak terulang lagi,” pungkas dia.[asg/kun]

  • Ketua Komisi XI sebut program Makan Bergizi Gratis peluang bagi UMKK

    Ketua Komisi XI sebut program Makan Bergizi Gratis peluang bagi UMKK

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis membuka peluang ekonomi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) di Kota Pasuruan, Jawa Timur, guna naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah.

    Menurut dia, para pelaku usaha kecil dan menengah berpeluang menjadi pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

    “Saat ini program Presiden Prabowo Subianto adalah Makan Bergizi Gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, saat menjadi pembicara pada kegiatan bertema Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik di Kota Pasuruan, Jawa Timur.

    Ia membeberkan, saat ini Presiden program tersebut bagi anak-anak sekolah.

    Legislator yang membidangi keuangan dan perbankan itu menyebut, program itu merupakan peluang besar bagi para pelaku UMKK untuk berkembang.

    Ia juga mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota itu untuk mempersiapkan diri, guna mengambil bagian dalam program andalan Pemerintah tersebut.

    Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program Makan Bergizi Gratis.

    “Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi,” ujar dia.

    Lebih lanjut dia membeberkan, untuk ambil bagian dalam program Pemerintah, para pelaku UMKK maupun UMKM harus segera mempelajari prosedur yang dibutuhkan ke depan.

    Semua seluk-beluk terkait hal itu bisa dipelajari di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibawahi oleh Pemerintah Kota Pasuruan maupun pemkot di setiap daerah.

    Hal penting sebagai pegangan pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra pemerintah adalah transparansi dan kemampuan memenuhi syarat yang ditetapkan LKPP.

    Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menjelaskan keberadaan LKPP menjadikan semua calon rekanan Pemerintah memiliki peluang sama.

    “Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar anggota dewan itu.

    Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengatakan pemkot yang dipimpinnya membuka peluang bagi pelaku UMKM maupun koperasi yang ingin menjadi mitra dalam pengadaan barang dan jasa.

    Menurut dia, proses untuk menjadi rekanan Pemkot Pasuruan sudah dengan sistem digital.

    “Saat ini proses pengadaan barang dan jasa sudah terdigitalisasi sehingga semua proses berjalan transparan dan mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan publik,” kata dia.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Partisipasi Pemilih di Pilkada Bojonegoro Belum Diketahui, KPU Masih Rekap Suara di Kecamatan

    Partisipasi Pemilih di Pilkada Bojonegoro Belum Diketahui, KPU Masih Rekap Suara di Kecamatan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 belum diketahui pasti. Tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro kini masih proses rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan.

    “Setelah rekapitulasi, bisa diketahui semuanya,” ujar Ketua KPU Bojonegoro Robby Adi Perwira, Jumat (29/11/2024).

    Robby menambahkan, proses rekapitulasi di tingkat PPK atau Kecamatan ini, ditargetkan rampung dalam tiga hari. Mulai tanggal 29 November hingga 1 Desember 2024. “Kami targetkan selesai satu sampai tiga hari, menyesuaikan dengan jumlah TPS,” katanya.

    Sebelum melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, KPU Bojonegoro mengaku sudah mengirim surat ke masing-masing tim pemenangan paslon, terkait dengan keberadaan saksi saat penghitungan. “Kami sudah mengirimkan undangan pengawas dari masing-masing tim pemenangan,” tambahnya.

    Hal itu untuk mengantisipasi serta mengawasi proses rekapitulasi di lapangan. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh masyarakat, untuk ikut mengawal proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tingkat KPPS, PPK, hingga tingkat KPU Kabupaten.

    “Kita mengajak semua pihak, termasuk media untuk mengawal proses rekapitulasi, sampai dikeluarkannya hasil resmi. Kami juga berharap semua pihak bisa menghormati hasil pilkada ini dan menjaga suasana tetap kondusif,” pungas Robby.

    Untuk diketahui, hasil penghitungan Live Count Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro 2024 yang digelar pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Wahono-Nurul Azizah sudah menunjukkan hasil penghitungan cepat.

    Hasilnya, Setyo Wahono-Nurul Azizah meraih kemenangan telak atas calon PDIP Teguh Haryono-Farida Hidayati. Data itu dari para saksi paslon nomor urut 2 yang tergabung dalam saksibojonegoromaju yang tersebar di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Bojonegoro.

    Dalam live count dengan jumlah suara masuk 100 persen menunjukkan perolehan suara Paslon nomor urut 02 sebanyak 89,32 persen dengan perolehan 699.641 suara. Partisipasi pemilih mencapai 78,45 persen atau 805.153 suara.

    Sementara suara Paslon nomor urut 01 Teguh Haryono-Farida Hidayati hanya mendapat sebesar 83.685 suara atau secara prosentase 10,68 persen. Dalam hitungan itu, suara sah sebanyak 783.326 suara dan tidak sah ada 2,79 persen sebanyak 21.827 suara. [lus/beq]