Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Empat KRI Koarmada III adu kemampuan dalam kompetisi tembak artileri

    Empat KRI Koarmada III adu kemampuan dalam kompetisi tembak artileri

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak empat kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang berada di bawah kendali Komando Armada (Koarmada) III TNI Angkatan Laut saling beradu kemampuan dalam kompetisi menembak artileri yang digelar di perairan Papua Barat Daya.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada III Letkol Laut (S) Ajik Sismianto saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan kegiatan itu bertujuan untuk menguji kemampuan kapal sekaligus sebagai bagian dari rangkaian Hari Armada yang puncaknya diperingati pada 5 Desember 2024.

    “Empat KRI Koarmada III yang terlibat dalam kompetisi itu, yakni KRI Kapak-625, KRI Panah-626, KRI Dorang-875, dan KRI Bawal-876, kemudian ada juga KRI Mata Bongsang-873 bertindak sebagai unsur pengaman,” kata Kadispen Koarmada III.

    Kompetisi adu penembakan artileri kapal itu berlangsung selama sehari, Kamis (28/11), dipimpin oleh Komandan Komando Latihan (Dankolat) Koarmada III Kolonel Laut (P) Ahmad Muharam.

    Kolonel Ahmad, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan Koarmada III TNI AL, menjelaskan sasaran tembak dalam kompetisi itu berupa tomato killer dan skip yang terbuat dari drum dan papan berukuran 4×4 meter yang diapungkan di koordinat 01°05’400″S – 130°17’750″ T.

    Empat kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang berada di bawah kendali Komando Armada III TNI AL, yaitu KRI Kapak-625, KRI Panah-626, KRI Dorang-875, dan KRI Bawal-876 unjuk kemampuan dalam kompetisi adu penembakan artileri di perairan Papua Barat Daya, Kamis (28/11/2024). ANTARA/HO-Dinas Penerangan Komando Armada III TNI AL.

    Dia mengatakan masing-masing KRI diberikan kesempatan menembak tiga butir peluru untuk uji coba, dilanjutkan dengan tembakan penilaian sebanyak 20 butir peluru.

    “KRI Dorang -874 diberikan kesempatan sebagai penembak pertama menggunakan meriam 40 MM, disusul KRI Bawal-875 melaksanakan penembakan dengan meriam 40 MM, berikutnya KRI Kapak-625 dan KRI Panah-626 juga menggunakan meriam 57 MM,” kata Komandan Kolat Koarmada III.

    Empat kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang berada di bawah kendali Komando Armada III TNI AL, yaitu KRI Kapak-625, KRI Panah-626, KRI Dorang-875, dan KRI Bawal-876 unjuk kemampuan dalam kompetisi adu penembakan artileri di perairan Papua Barat Daya, Kamis (28/11/2024). ANTARA/HO-Dinas Penerangan Komando Armada III TNI AL.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menhan Sjafrie tekankan pertahanan penopang utama perekonomian

    Menhan Sjafrie tekankan pertahanan penopang utama perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pertahanan menjadi salah satu penopang utama perekonomian (defense supporting economy).

    Kepala Biro Informasi Pertahanan (Humas) Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Kolonel Inf. Frega F. Wenas Inkiriwang saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan poin defense supporting economy yang disampaikan Menhan Sjafrie dalam konteks umum dapat dipahami bahwa perekonomian nasional dan agenda-agenda pembangunan nasional dapat terwujud manakala pertahanan negara kuat, negara aman dan stabilitas terjaga.

    “Defense supporting economy itu tidak hanya terkait dengan industri pertahanan, karena sektor pertahanan juga menentukan perekonomian tumbuh. Perekonomian nasional butuh stabilitas, dalam konteks itu kontribusi utamanya pertahanan negara yang kuat,” kata Kepala Biro (Karo) Informasi Pertahanan (Infohan)/Humas Kemenhan RI.

    Menhan Sjafrie mendatangi Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (28/11), dan kedatangannya itu disambut di depan pelataran dalam kementerian oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Keduanya kemudian lanjut berdiskusi mengenai pengelolaan dan pengembangan industri pertahanan (indhan) nasional, termasuk beberapa perusahaan milik negara yang saat ini tergabung dalam Defend ID, yaitu PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Len Industri, dan PT Dahana.

    Dalam pertemuan itu, Sjafrie menekankan peran strategis Kementerian Pertahanan sebagai pembina teknis industri pertahanan nasional. Kemudian, keduanya juga membahas perlunya meningkatkan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan di sektor pertahanan dan BUMN.

    “Sinergi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian BUMN, serta industri pertahanan nasional dipandang penting untuk memenuhi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI,” kata Kolonel Frega menjelaskan isi pertemuan Menhan RI dan Menteri BUMN.

    Terkait penguatan industri pertahanan dalam negeri, keduanya juga menilai perlu ada wadah promosi produk industri pertahanan Indonesia di kawasan regional.

    “Hal tersebut selaras dengan kepentingan nasional Indonesia dan visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk memajukan pertahanan Indonesia, serta fokus Menhan Sjafrie dalam melanjutkan dan mengembangkan kekuatan pertahanan negara,” kata Frega.

    Dalam pertemuan itu, Menhan Sjafrie didampingi oleh beberapa pejabat Kemenhan RI, di antaranya Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenhan Mayjen TNI Rui F. G. P. Duarte, dan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri siapkan camat untuk arahkan perencanaan desa

    Kemendagri siapkan camat untuk arahkan perencanaan desa

    Jakarta (ANTARA) – Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melatih para camat menggunakan dashboard kecamatan berbasis web untuk menganalisa permasalahan layanan dasar di desa berdasarkan data empirik di lapangan.

    Plh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edi Cahyono, mengatakan tujuan kegiatan itu untuk memudahkan camat dan stakeholder untuk menentukan langkah kebijakan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan di desa berbasis kebutuhan.

    “Diharapkan nantinya tercapai output dari program, yaitu peningkatan kualitas belanja desa yang berkaitan dengan layanan dasar dalam urusan kesehatan, pendidikan air bersih dan sanitasi, sosial serta kependudukan,” kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan kecamatan memiliki peran mengintegrasikan perencanaan antara desa dengan daerah. Oleh karena itu, Kemendagri juga melakukan peningkatan kapasitas aparatur camat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • BSKDN-Ford Foundation tingkatkan layanan publik daerah lewat LPePD

    BSKDN-Ford Foundation tingkatkan layanan publik daerah lewat LPePD

    “Melalui LPePD berbagai layanan publik di daerah dapat terintegrasikan. Langkah ini dilakukan utamanya untuk mendukung peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Ford Foundation berkolaborasi mengembangkan model Layanan Publik Elektronik Pemerintah Daerah (LPePD) untuk mengatasi berbagai hambatan dan keterbatasan daerah dalam melakukan transformasi digital pelayanan publik.

    Plh. Sekretaris BSKDN Kemendagri Tomy V Bawulang mengatakan LPePD merupakan sebuah arsitektur penyelenggaraan pelayanan publik secara elektronik yang dirancang dengan model cloud computing.

    “Melalui LPePD berbagai layanan publik di daerah dapat terintegrasikan. Langkah ini dilakukan utamanya untuk mendukung peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah,” kata Tomy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan LPePD memiliki sejumlah keunggulan di antaranya efisiensi biaya serta fleksibilitas dalam pengembangan layanan sesuai kebutuhan daerah.

    “Melalui forum sosialisasi ini, BSKDN mencoba untuk lebih menyebarluaskan pemanfaatan LPePD ke berbagai daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang belum memiliki basis layanan digital atau belum optimal dalam implementasinya,” ujarnya.

    Sementara itu, perwakilan pakar dari Universitas Indonesia Teguh Kurniawan menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas, serta pendekatan komprehensif dalam menerapkan transformasi digital.

    “Implementasi strategi transformasi digital yang efektif sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” jelas Teguh.

    Menurutnya, pendekatan multi stakeholder termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini.

    Dirinya juga mengingatkan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan dan memetakan area yang perlu perbaikan dalam birokrasi.

    Ia menilai transformasi digital dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan kesiapan aparat dan budaya masyarakat yang mau beralih ke digital.

    “Begitu juga dengan budaya, budaya kita dengan budaya yang non-digital harus (diubah menjadi budaya) digital itu juga mungkin harus disesuaikan, begitu pun dengan strukturnya, kita sudah digital strukturnya juga harus mengikuti. Jadi berbagai hal ini harus jadi perhatian,” terangnya.

    Sejalan dengan itu, perwakilan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman mengungkapkan kesenjangan digital di daerah menjadi tantangan utama dalam menerapkan LPePD.

    Perencanaan yang matang dalam transformasi digital sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan antar berbagai level pemerintahan.

    Menurutnya, pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran digitalisasi pelayanan publik.

    Herman juga menekankan pentingnya kemudahan dan kepastian dalam pelayanan publik.

    “Kemudahan dan kepastian terkait apa? Kemudahan dan kepastian terkait prosedurnya, kemudahan dan kepastian terkait waktu layanan, dan yang ketiga adalah kemudahan dan kepastian terkait biaya layanan,” pungkas Herman.

    Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narasumber lainnya.

    Mereka di antaranya Penjabat (Pj.) Bupati Bengkulu Tengah Heriyandi Roni, Penjabat Sementara (Pjs.) Wali Kota Dumai T.R Fahsul Falah, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai Lukman Dahlan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Paslon Damar – Sri Harso unggul versi hitung cepat Pilkada Kota Magelang

    Paslon Damar – Sri Harso unggul versi hitung cepat Pilkada Kota Magelang

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    Paslon Damar – Sri Harso unggul versi hitung cepat Pilkada Kota Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono dan dr Sri Harso (Damai) berhasil mengungguli paslon incumbent dr Muhammad Nur Azis dan KH Mansyur Siradj (Aman) dengan meraih 40.860 suara atau 54,4 persen versi perhitungan cepat pada Pilkada 2024, Rabu (27/11). Pasangan incumbent harus pasrah dengan perolehan 34.202 suara atau 45,5 persen.

    Atas keunggulan ini, segenap para pendukung, simpatisan, dan relawan menyambutnya dengan suka cita. Mereka berkumpul di posko pemenangan wilayah Kelurahan Kedungsari, Kota Magelang untuk bersyukur dan merayakan kemenangan ini.

    Hadir sejumlah petinggi partai pengusung, di antaranya Windarti Agustina dan Hery Wibowo dari PDIP beserta jajaran, Hasan Suryoyudho dan Nella Karnela dari Partai Gerindra, Dian Mega Aryani dari Partai Demokrat, Imam Indra dari PKB, dan segenap pengurus dari partai pendukung. Segenap relawan juga Nampak hadir dalam acara tersebut.

    Di hadapan pendukungnya, Damar yang didampingi istri  mengaku sangat terharu dengan hasil perhitungan cepat yang menunjukkan keunggulan atas calon petahana. “Saya banyak megucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung yang sudah berjuang selama beberapa bulan ini demi kemenangan di Pilkada 2024,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Kamis (28/11). 

    Ia mengaku surprise dengan kemenangan ni, karena baru pertama kali terjun ke dunia politik, namun mendapat dukungan yang luar biasa dari banyak pihak. Hal itu menjadi suatu kebanggaan bagi  semuanya dan sekaligus menjadi pemacu semangat untuk ia mengabdi kepada masyarakat Kota Magelang. “Mari kita bangun bersama kota tercinta ini dengan sepenuh hati,” ujarnya.

    Dia mengaku tidak memasang target dapat meraih suara berapa banyak. Dia dan timnya hanya menargetkan kemenangan, sehingga segala daya dan upaya dikerahkan untuk meraih target tersebut.

    “Alhamdulillah dengan rasa optimis akhirnya kita mampu meraih itu. Tentu ini amanah yang harus saya emban dengan sebaik-baiknya. Kami akan berupaya keras agar kota kita ini maju dan rakyatnya makin sejahtera,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pasangan dr Muchammad Nur Aziz dan Kyai Mansyur yang sudah menjadi mitra di kontestasi Pilkada 2024 ini. Ia mengimbau kepada seluruh ASN untuk menjaga kondusivitas di lingkungan kerja.

    “Saya imbau juga masyarakat untuk menjaga kondisi Kota Magelang agar tetap lancar dan damai serta tidak euforia dengan kemenangan ini,” imbaunya.

    Calon Wakil Wali Kota Magelang, dr Sri Harso menambahkan, hasil ini merupakan asal yang baik untuk semuanya. Ia pun berharap dapat mengemban amanah ini dengan baik dan jujur untuk kemajuan Kota Sejuta Bugan ini.

    Sama halnya dengan Damar, ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah berjerih payah hingga mencapai titik ini. Tentu kami juga meminta maaf kalau banyak merepotkan, mungkin banyak juga di rumahnya dimarahi anggota keluarga, karena sering pulang terlambat,” paparnya.

    Sementara itu, salah satu tim pemenangan Paslon Damai, Marjinugroho dari Partai Demokrat mengaku bangga dengan kemenangan Paslon yang didukungnya ini. Ia pun siap bersama-sama memajukan Kota Tidar ke depan dengan program-program yang sudah disusun dan direncanakan.

    Ia juga memberikan ucapan selamat kepada Paslon Damai dan mengajak kepada semuanya unuk bersama-sama membangun Kota Magelang menjadi lebih baik lagi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemendagri: Budaya melayani jadi kunci kualitas pelayanan publik

    Kemendagri: Budaya melayani jadi kunci kualitas pelayanan publik

    Dulu bahwa teknologi tersebut benar-benar siap digunakan dengan baik. Nah, ini tentunya harus diyakinkan kesiapan kita berkatan dengan teknologinya. Kalau belum siap, manual [dulu]. Begitu siap, berikan layanan prima, jangan setengah-setengah, akhirn

    Jakarta (ANTARA) – Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan budaya melayani menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik di daerah.

    Budaya ini menjadi acuan bagi petugas layanan dalam bekerja, termasuk ketika menemui kesulitan. Apabila petugas layanan tidak memiliki budaya tersebut, maka ketika menghadapi kesulitan hanya akan fokus pada persoalan, bukan menemukan solusi terbaik.

    Hal ini berbeda dengan petugas yang memegang teguh budaya melayani yang fokus pada upaya menemukan jalan keluar. “Nah, jadi basic-nya adalah manusianya, apakah yang bersangkutan memiliki budaya melayani?” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Ini berkaitan dengan persyaratan pelayanan, kepastian waktu, dan kepastian biaya yang mesti dibayarkan.

    “Yang dibayarkan masyarakat sesuai dengan kuitansi yang diterima,” ujarnya.

    Menurutnya, pelayanan juga perlu terus diukur kualitasnya melalui survei kepada masyarakat selaku penerima layanan. Upaya ini penting untuk mengevaluasi berbagai kekurangan sehingga dapat segera diperbaiki.

    “Tidak merasa dirinya benar sendiri dan puas sendiri gitu, sementara yang dilayani bilang ‘Apanya, ngantrenya panjang, lama, tempatnya panas’,” jelas Tomsi.

    Selain itu, Tomsi menekankan pemberian pelayanan juga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Namun, pemanfaatan ini harus dipastikan lebih dulu bahwa teknologi tersebut benar-benar siap digunakan dengan baik.

    “Nah, ini tentunya harus diyakinkan kesiapan berkaitan dengan teknologinya. Kalau belum siap, manual [dulu]. Begitu siap, berikan layanan prima, jangan setengah-setengah, akhirnya dua kali kerja,” tambahnya.

    Dia juga mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar terus berupaya mempermudah pelayanan. Misalnya dengan menyatukan berbagai pelayanan dalam satu tempat.

    Ini termasuk dengan memperhatikan berbagai fasilitas yang memadai. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengakses banyak tempat untuk mendapatkan pelayanan.

    “Kalau layanan publik perizinan-perizinan berusaha dan lain sebagainya itu akan mudah, maka usaha-usaha akan tumbuh. Dengan usaha-usaha akan tumbuh tentunya banyak para pekerja yang akan bekerja, dan ini berkaitan juga dengan kesejahteraan di daerah,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bamsoet ingatkan pentingnya resolusi konflik secara damai

    Bamsoet ingatkan pentingnya resolusi konflik secara damai

    “Contoh konkret dari pendekatan ini adalah pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di Papua dan Aceh. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan s

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pendekatan damai dalam resolusi konflik sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama yang sangat tinggi dan kerap menghadapi tantangan kompleks dalam dinamika politiknya.

    Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah potensi konflik antara berbagai kelompok etnis dan agama, radikalisme serta ekstremisme.

    Model resolusi konflik yang damai tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan hubungan sosial yang harmonis antara kelompok-kelompok yang berseteru.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah “Politik Indonesia dan Tantangannya, Dalam Perspektif Damai Resolusi Konflik” di Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan (Unhan), secara daring, Jumat.

    “Contoh konkret dari pendekatan ini adalah pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di Papua dan Aceh. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan saling menghormati, sehingga dapat mengurangi ketegangan sosial,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ketua MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pendekatan damai dalam resolusi konflik memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkena dampak.

    Semisal di Aceh, proses damai yang dimulai dengan MoU Helsinki pada tahun 2005 berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama hampir 30 tahun antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia.

    Pendekatan inklusif ini mengedepankan dialog dan menjalankan pembangunan ekonomi serta pendidikan yang inklusif di daerah tersebut, yang berujung pada stabilitas di Aceh.

    “Contoh lain adalah program yang dilaksanakan oleh Komnas HAM untuk mediasi konflik di Aceh pasca damai. Program ini berhasil mengurangi potensi bentrokan antara mantan kombatan dan masyarakat sipil dengan menciptakan forum komunikasi yang inklusif. Data menunjukkan bahwa sejak dimulainya program ini, tingkat kekerasan di Aceh menurun hingga 80 persen, menjadikan Aceh sebagai contoh sukses dalam penyelesaian konflik dengan metode damai,” kata Bamsoet.

    Dia juga memaparkan, politik identitas juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi politik yang berfokus pada identitas etnis dan agama semakin menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat.

    Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, dengan label Anies dari muslim dan Ahok sebagai non-muslim, menunjukkan bagaimana isu identitas dapat memicu konflik dan memecah belah masyarakat.

    “Ke depan, peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang dialog dan rekonsiliasi harus diperkuat. Edukasi mengenai toleransi dan nilai-nilai perdamaian harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan sejak dini. Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan generasi muda yang mendapatkan pendidikan mengenai toleransi, memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang bersifat inklusif dan damai,” pungkasnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Lamongan Mulai Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 di Tingkat Kecamatan

    KPU Lamongan Mulai Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 di Tingkat Kecamatan

    Lamongan (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Lamongan memulai tahap rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat kecamatan.

    Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali mengatakan, proses rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dimulai Jumat (29/11/20024). “Rekapitulasi di tingkat kecamatan ini dijadwalkan akan berlangsung hingga 30 Desember 2024,” kata Mahrus, Jumat (29/11/2024).

    Menurut Mahrus, setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, selanjutnya akan dilakukan pergeseran logistik dari tingkat kecamatan ke KPU Lamongan tanggal 2 Desember.

    “Untuk rekapitulasi tingkat kabupaten paling lambat 12 Desember. Tapi perkiraan pasca tiga hari selesainya rekapitulasi tingkat kecamatan akan dilaksanakan tingkat KPU dengan target 3 hari selesai,” ucap Mahrus.

    Sementara untuk proses pengunggahan formulir model C Hasil ke Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap), kini sudah mencapai 100 persen.

    Mahrus mengatakan dengan tuntasnya proses pengunggahan formulir C Hasil, maka masyarakat bisa melihat seluruh hasil penghitungan suara Pilkada yang ada di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Publik bisa mengakses melalui pilkada2024.kpu.go.id,” kata Mahrus.

    Mahrus mengungkapkan, pengunggahan formulir model C Hasil yang berisi penghitungan suara di TPS tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik secara cepat dan menjaga integritas hasil masing-masing TPS.

    Sementara rekapitulasi manual berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

    “Kami memastikan, kerja-kerja KPPS juga jajaran kami di PPK, TPS, dan KPU bekerja secara transparan, terbuka dan profesional. Melalui Sirekap kami harapkan menjaga transparansi dan keterbukaan kami, kerja-kerja kami dapat dipantau oleh masyarakat secara umum, sehingga tidak ada yang namanya kecurangan maupun manipulasi yang terjadi pada proses rekapitulasi suara,” ujarnya. [fak/suf]

  • Dugaan Kecurangan, Bawaslu Bangkalan Rekom Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS

    Dugaan Kecurangan, Bawaslu Bangkalan Rekom Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS

    Bangkalan (beritajatim.com) – Dugaan kecurangan pelaksanaan pemungutan suara terjadi di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bangkalan. Bahkan kecurangan itu diduga dilakukan oleh salah satu tokoh desa dalam bentuk intimidasi.

    Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh mengatakan, laporan kecurangan itu ia peroleh dari petugas pengawas di bawah. Setidaknya terdapat tiga TPS yang diduga melakukan kecurangan hingga direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

    “Tiga TPS tersebut yakni TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis, TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis dan TPS 006 Kelurahan Kemayoran, Bangkalan,” terangnya, Kamis (28/11/2024).

    Ia juga mengatakan, bentuk kecurangan di TPS beragam. Diantaranya, di TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis, saat proses pemungutan suara dimulai, surat suara sudah dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

    Sedangkan di TPS 6 Kelurahan Kemayoran, petugas TPS diduga melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara beberapa kali ke kotak suara.

    Di lokasi lain yakni di TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis, salah satu tokoh diduga melakukan intimidasi dan mengarahkan warga agar memilih calon tertentu. “Semua kejadian itu sudah ditegur dan dicegah oleh petugas kami tapi tidak bisa dihentikan dan kegiatan itu tetap berlanjut,” imbuhnya.

    Bawaslu tak hanya menerima laporan kecurangan itu, namun terdapat dua TPS lain yakni TPS 007 Desa Bandung Kecamatan Konang dan TPS 003 Desa/Kecamatan Kamal akan dilakukan hitung ulang tau HU.

    Kini pihaknya berkoordinasi dengan KPU setempat agar rekomendasi yang sudah diberikan Bawaslu dapat segera ditindaklanjuti. “Kami rekom ke KPU supaya ditindaklanjuti. Semua bukti foto dan video dugana kecurangan itu juga sudah lengkap,” pungkasnya. [sar/suf]

  • Pemkab Jember Ikutsertakan 540 Ribu Warga dalam Program Jamsostek

    Pemkab Jember Ikutsertakan 540 Ribu Warga dalam Program Jamsostek

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, selama kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto telah mengikutsertakan kurang lebih 540 ribu warga dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sebanyak 323 ribu peserta di antaranya masih aktif.

    Warga Jember yang diikutsertakan Jamsostek ini memiliki beragam latar belakang, antara lain buruh tani, nelayan, pedagang keliling, rukun tetangga dan rukun warga. Terbaru, ada 19.939 jaminan sosial tenaga kerja untuk buruh tani tembakau diluncurkan di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Jumat (29/11/2024).

    “Ini bagian dari komitmen kami bersama Gus Firjaun (Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman), bahwa harus ada proteksi untuk masyarakat Jember,” kata Hendy.

    Hendy mengatakan, diikutsertakannya masyarakat pekerja dalam Jamsostek, merupakan bagian dari ikhtiar mencegah kemiskinan. “Jika terjadi sesuatu pada mereka, akan muncul kemiskinan. Mereka adalah tulang punggung keluarga,” katanya.

    Menurut Hendy, perlu komitmen dari Pemkab Jember untuk terus melaksanakan Jamsostek, Jaminan Kesehatan Nasional, dan J-Pasti Keren. Khusus untuk Jamsostek, pembiayaan menggunakan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) setiap tahun.

    Dalam sambutannya, Hendy mengingatkan, perlunya menjaga eksistensi Jember sebagai lumbung pangan nasional dengan menyejahterakan buruh tani, petani, dan nelayan. Pemberian jaminan sosial ini diharapkan dapat memproteksi para buruh tani agar mereka nyaman dan aman menjadi buruh tani. [wir]