Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Panglima TNI tandatangani MoU pengamanan dan pengawasan kekayaan negara

    Panglima TNI tandatangani MoU pengamanan dan pengawasan kekayaan negara

    Panglima TNI tandatangani MoU pengamanan dan pengawasan kekayaan negara. (ist)

    Panglima TNI tandatangani MoU pengamanan dan pengawasan kekayaan negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 30 November 2024 – 12:06 WIB

    Elshinta.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menandatangani Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Pertahanan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung Republik Indonesia tentang dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pengamanan, perlindungan dan pengawasan kekayaan negara,  bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024)

    Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan sinergi antarinstansi dalam menjaga kekayaan Negara melalui pertukaran data, pemberian bantuan hukum, dukungan intelijen, dan penegakan hukum. Selain itu, kerja sama ini mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendorong pengelolaan kekayaan Negara yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

    Melalui Nota Kesepahaman ini, seluruh pihak berkomitmen menjaga kekayaan Negara sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam melindungi kepentingan nasional. Turut hadir dalam kegiatan diantaranya, Kasum TNI, para Asisten Panglima TNI, Danpuspom TNI, Kababinkum TNI, Wakapuspen TNI serta Pejabat terkait lainnya. 

    Sumber : Sumber Lain

  • APBD Kabupaten Pasuruan 2025 Akhirnya Disahkan, Defisit Capai Rp 369 Miliar

    APBD Kabupaten Pasuruan 2025 Akhirnya Disahkan, Defisit Capai Rp 369 Miliar

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, DPRD Kabupaten Pasuruan akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna pada Sabtu (30/11/2024).

    Dalam APBD 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3,9 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp 4,3 triliun. Hal ini mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp 369,72 miliar. Defisit ini rencananya akan ditutup melalui pembiayaan netto.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengatakan, “Defisit anggaran ini akan diatasi dengan pembiayaan netto. Kami berharap APBD ini dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan Kabupaten Pasuruan,” jelasnya.

    Penjabat Bupati Pasuruan, Nurkholis, mengapresiasi kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam proses pembahasan APBD. Ia berharap APBD 2025 dapat menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program dan kegiatannya.

    “Dengan disahkannya APBD 2025, kita dapat segera melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Saya berharap seluruh OPD dapat bekerja sama dengan baik dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pasuruan,” ujar Nurkholis.

    Juru Bicara Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, menyampaikan beberapa catatan penting terkait APBD 2025. Salah satu catatan penting adalah terkait dengan belum adanya pendampingan hukum bagi masyarakat rentan. Eko menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

    “Kami berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat, terutama anak, perempuan, dan masyarakat miskin,” tegas Eko. (ada/kun)

  • Anies Baswedan Ungkap Faktor Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta

    Anies Baswedan Ungkap Faktor Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan tanggapan mengenai kemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilgub DKI Jakarta.

    Ia menilai kemenangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan hasil kerja bersama berbagai elemen masyarakat.

    “Ada banyak faktor, saya rasa, saya hanya sebagian kecil dari kemenangannya Mas Pram (Pramono Anung-Rano Karno),” ujar Anies, Sabtu (30/11/2024).

    Anies menyoroti peran besar dari berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung pasangan tersebut, seperti aktivis demokrasi, ulama, rohaniawan, hingga relawan.

    Menurutnya, sinergi antar elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam memenangkan pasangan ini.

    “Di sana luar biasa banyak, aktivis demokrasi, kyai, ulama, rohaniawan, relawan. Itu semua bekerja bersama-sama,” lanjutnya.

    Meski dukungan dari berbagai pihak sangat penting, Anies menegaskan bahwa pada akhirnya kualitas calon itu sendiri menjadi faktor penentu. Ia mengibaratkan pencalonan kepala daerah dengan proses pemasaran suatu produk.

    “Kita mengiklankan sebuah barang pada akhirnya, sehabat-hebatnya orang mengiklankan kalau produknya tidak baik itu tidak laku. Jadi kualitas dari Mas Pram sendiri itu menentukan,” tegas Anies.

    Kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno dianggap sebagai hasil dari kombinasi kekuatan figur yang kuat dan dukungan masif dari berbagai kalangan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kerja sama dan kualitas calon adalah fondasi penting dalam kompetisi politik.

    Anies sendiri merupakan salah satu tokoh yang berada di barisan pemenangan Pramono-Rano. Selain itu ada juga nama mantan Gubernur DKI Jakarta lainnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Ikbal/Fajar)

  • Partisipasi Pilkada Rendah, KPU Harus Lakukan Evaluasi

    Partisipasi Pilkada Rendah, KPU Harus Lakukan Evaluasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Charta Politika menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta hanya diikuti 58 persen daftar pemilih tetap. Jadi, ada 42 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput pada pilkada serentak kali ini.

    Sementara Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), tingkat partisipasi pilkada di sejumlah daerah berada di bawah 50 persen. Misalnya, di Tambora, Jakarta Barat, dan Bandung, Jawa Barat, pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari separuh dari daftar pemilih tetap (DPT).

    Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha KPU harus melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan pilkada kali ini. Jika angka partisipasi Pilkada 2024 hanya 50 persen, bahkan di bawah 50 persen, maka angka partisipasi mengalami penurunan dibanding pilkada sebelumnya.

    Dia menyebut, pada Pilkada 2015 angka partisipasi pemilih mencapai 64,02 persen. Pada Pilkada 2017 angkanya naik menjadi 74,20 persen. Kemudian pada Pilkada 2018, tingkat partisipasi pemilih mencapai 73,24 persen. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebanyak 73,4 persen. “Penurunan partisipasi itu menjadi bahan evaluasi, kenapa partisipasi pemilih bisa menurun? Apa penyebabnya?,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa Pilkada 2024 menelan biaya cukup besar, sekitar Rp 37,4 triliun. Jadi, sangat merugi jika angka partisipasi pemilihnya rendah. Pilkada merupakan pesta demokrasi. Yang berpesta adalah rakyat. Jika rakyat enggan menyalurkan hak pilihnya, maka ada yang salah dengan pesta itu.

    Menurut Toha, tentu ada sejumlah kemungkinan yang menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih. Misalnya, apakah masa kampanye yang pendek menjadi penyebab penurunan partisipasi?

    Dengan masa kampanye yang pendek, maka waktu sosialisasi para pasangan calon (paslon) sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup. “Tentu ini harus dikaji secara mendalam,” ucapnya.

    Atau sosok calon yang diusung tidak diminati masyarakat. Mungkin karena calon tersebut tidak dikenal masyarakat atau karena kandidat itu dari luar daerah, sehingga pemilih tidak menyukainya. Karena masyarakat tidak senang dengan pasangan calon yang diusung, mereka kemudian memutuskan untuk golput. “Tentu kita akan menunggu evaluasi dan kajian mendalam yang dilakukan KPU,” papar Mohammad Toha. [kun]

  • PDIP Jatim Ungkap Kejanggalan Pilkada Magetan, Klaim Kemenangan Masih Memanas

    PDIP Jatim Ungkap Kejanggalan Pilkada Magetan, Klaim Kemenangan Masih Memanas

    Magetan (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Sulistyono, yang akrab disapa Kanang, menanggapi hangatnya saling klaim kemenangan antara pasangan calon (paslon) nomor urut satu, Nanik-Suyat, dan paslon nomor urut tiga yang diusung PDIP, Sujatno-Ida, dalam Pilkada Magetan. Menurut Kanang, hasil resmi dari proses pemilu ini masih jauh dari kata final.

    “Ya, kalau menurut saya ini belum final. Ada klaim sana klaim sini ya sudah, biarkan saja,” ujar Kanang kepada beritajatim, Sabtu (30/11/2024).

    Meski demikian, Kanang menekankan pentingnya memastikan proses pemilu berjalan secara jujur dan adil. Dia mengungkapkan ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan di berbagai lokasi, meski belum secara spesifik menyebut detail pelanggaran tersebut.

    “Tapi yang kita monitor sebenarnya proses. Proses pemilu ini jujur dan adil enggak? Tapi saya melihat, tim kita melihat bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di mana-mana. Ya saya enggak sebut di mana kejanggalannya,” ungkap mantan Bupati Ngawi ini.

    Kanang juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses pemilu dengan teliti untuk memastikan pemimpin Magetan yang terpilih nantinya memiliki legitimasi kuat, bukan sekadar hasil dari manipulasi.

    “Inilah yang saya akan monitor betul, akan saya teliti betul secara mikro, sehingga ke depan Magetan akan mendapatkan bupati yang legitimit betul, tidak berdasarkan akal-akalan. Maka akal-akalan inilah yang kita akan tentang, akan kita lawan,” tegasnya.

    PDIP Siapkan Gugatan Jika Diperlukan
    Saat ditanya terkait kemungkinan membawa dugaan pelanggaran ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kanang menyebut bahwa langkah tersebut masih dalam pertimbangan. Menurutnya, keputusan itu akan diambil setelah melalui evaluasi yang lebih mendalam. “Oh, itu nanti. Itu nanti ya. Apakah itu sampai ke sana atau tidak, itu nanti,” ujar anggota DPR RI Komisi VI ini.

    Berdasarkan hitungan internal PDIP, Kanang mengungkapkan bahwa pasangan Sujatno-Ida saat ini masih unggul dengan selisih suara tipis. Namun, dia menekankan perlunya pengawasan ekstra untuk memastikan validitas data. “Ya, kita masih unggul. Masih unggul selisih 250 Itu iya. Di atas itu bahkan, di atas itu. Cuman kita harus teliti lagi, ya karena kita kawal lagi,” ungkap Kanang.

    Di optimistis bahwa selisih suara tersebut dapat terus meningkat dengan pengawalan ketat. PDIP, menurut Kanang, juga fokus mendalami berbagai pelanggaran yang ditemukan selama proses pemilu. “Mungkin tidak hanya 250 itu atau 500 melampaui itu. Maka kita yang sedang akan melakukan mana-mana yang memang ada pelanggaran-pelanggaran,” tutupnya.

    Hingga kini, hasil akhir Pilkada Magetan masih proses rekapitulasi tingkat kecamatan dan menunggu keputusan resmi dari KPU.[asg/kun]

  • Jangan cari kambing hitam, kalah itu realita

    Jangan cari kambing hitam, kalah itu realita

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    Pernusa ke PDIP: Jangan cari kambing hitam, kalah itu realita
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 30 November 2024 – 15:16 WIB

    Elshinta.com – Tuduhan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal keterlibatan Polri dalam pemenangan sejumlah calon kepala daerah tidak berdasar dan cenderung sebagai upaya adu domba. 

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman mengatakan, narasi tersebut seolah sebagai alibi untuk menutupi kekalahan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu di sejumlah Pilkada.

    “PDIP kalah di kandang sendiri (Pilkada Jateng), jangan cari kambing hitam,” kata Norman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 November 2024.

    Dalam Pilkada 2024, PDIP kerap berseberangan dengan partai-partai pendukung pemerintah yang membentuk KIM Plus.

    KIM Plus ini, kata Norman, menguasai 85 persen kekuatan parlemen. Maka wajar jika PDIP bisa kalah dengan KIM Plus di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada.

    “Logikanya, 85 persen partai pro pemerintah melawan 15 persen yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah, bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik,” tegasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Sabtu (30/11). 

    Narasi PDIP yang menuding keterlibatan Polri dengan istilah partai cokelat (Parcok) justru memperkeruh suasana Pilkada yang damai.

    “Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85 persen sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi,” tandasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mungkinkah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Terjadi di Pilbup Magetan?

    Mungkinkah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Terjadi di Pilbup Magetan?

    Magetan (beritajatim.com) – Isu pemungutan suara ulang (PSU) menjadi perbincangan hangat di Magetan setelah saksi pasangan calon (paslon) bupati nomor urut 03, Sujatno-Ida Yuhana Ulfa, menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

    Rekapitulasi suara tersebut telah selesai dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 18 kecamatan pada Jumat (29/11/2024). Penolakan ini dianggap sebagai langkah awal untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Koordinator Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Magetan, M. Ramzi, mengungkapkan bahwa ada sejumlah kondisi yang memungkinkan dilakukannya PSU sesuai Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.

    “Dalam Pasal 50 disebutkan bahwa PSU dapat dilakukan jika terdapat gangguan keamanan yang menyebabkan pemungutan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, PSU juga bisa dilakukan jika terjadi bencana alam atau keadaan tertentu yang membuat suara tidak valid,” jelas Ramzi, Sabtu (30/11/2024).

    Lebih lanjut, Ramzi merinci lima kondisi lain yang dapat menjadi dasar pelaksanaan PSU, yaitu:

    1. Pembukaan kotak suara atau dokumen pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak sesuai aturan.

    2. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meminta pemilih menandatangani atau memberikan tanda khusus pada surat suara yang telah digunakan.

    3. Kerusakan surat suara sah akibat tindakan petugas KPPS sehingga suara menjadi tidak valid.

    4. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau berbeda.

    5. Pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tetap diberi kesempatan untuk memilih.

    Namun, Ramzi menegaskan bahwa penolakan hasil rekapitulasi suara oleh saksi paslon tidak otomatis menjadi dasar pelaksanaan PSU. PSU hanya dapat dilakukan jika ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menginstruksikan demikian. “Misalnya ada gugatan ke MK yang mendalilkan pelanggaran masif dan meminta PSU, lalu MK mengabulkan permohonan tersebut, maka PSU harus dilaksanakan,” pungkas Ramzi. [kun]

  • Bawaslu Magetan Selidiki Dugaan Penghalangan Warga Nyoblos di TPS Selotinatah

    Bawaslu Magetan Selidiki Dugaan Penghalangan Warga Nyoblos di TPS Selotinatah

    Magetan (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan tengah mendalami laporan terkait adanya warga yang diduga dihalangi saat hendak menggunakan hak pilih mereka pada Rabu (27/11/2024). Kejadian ini dilaporkan terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.

    Anggota Bawaslu Magetan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, M. Ramzi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dan sedang memvalidasinya.

    “Kami mendapat laporan adanya pemilih yang tidak diperbolehkan mencoblos di TPS 09 Desa Selotinatah. Saat ini, kami masih meminta klarifikasi dari rekan-rekan Pengawas TPS (PTPS) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD),” jelas Ramzi.

    Menurut laporan awal, terdapat tiga pemilih yang tidak dilayani saat datang ke TPS sekitar pukul 12.00 WIB. “Panitia Pemungutan Suara (KPPS) setempat tidak mengizinkan mereka memilih, dengan alasan jam 12.00 hingga 13.00 WIB hanya untuk pemilih dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK),” tambahnya.

    Ramzi menduga adanya kesalahan interpretasi regulasi oleh KPPS. Sesuai aturan, pada jam tersebut seluruh pemilih yang memenuhi syarat tetap berhak mencoblos. “Kami masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut. Namun, sejauh ini tidak ada indikasi pemungutan suara ulang (PSU) di TPS tersebut. Kejadian ini akan dicatat sebagai insiden khusus,” tutupnya.

    Hasil Pemungutan Suara di TPS 09 Selotinatah
    TPS 09 Desa Selotinatah mencatat total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 551 orang, dengan jumlah pemilih yang hadir sebanyak 423 orang. Hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon (Paslon) adalah sebagai berikut:

    Paslon Nomor 1, Nanik Endang Rusminiarti, memperoleh 93 suara.

    Paslon Nomor 2, Hergunadi-Basuki Babussalam, memperoleh 72 suara.

    Paslon Nomor 3, Sujatno-Ida Yuhana Ulfa, unggul dengan 244 suara.

    Suara tidak sah tercatat sebanyak 14 suara.

    Bawaslu terus memantau perkembangan dan berkomitmen untuk memastikan hak pilih setiap warga terlindungi. [fiq/kun]

  • KPU Tuban Bersyukur Tahapan Pilkada 27 November Berjalan Lancar Sesuai Tagline

    KPU Tuban Bersyukur Tahapan Pilkada 27 November Berjalan Lancar Sesuai Tagline

    Tuban (beritajatim.com) – Usai tahapan pencoblosan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban bersyukur karena pelaksanaannya berjalan lancar.

    Menurut Ketua KPU Tuban, Zakiyatul Munawaroh, berdasarkan tagline dari KPU Tuban “Pilbup Tuban Adem Ayem” sehingga tahapan pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 berjalan dengan aman, lancar dan adem ayem.

    “Saat ini kami masih melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, sampai dengan 1 Desember 2024 besok,” ujar Zakiyatul Munawaroh. Sabtu (30/11/2024).

    Saat ditanya mengenai kendala, wanita yang akrab disapa Zakiya ini menyampaikan bahwa tidak ada kendala secara signifikan dan dapat diatasi dengan cepat.

    “Kendalanya, kemarin itu ada kelebihan surat suara dan ada kekurangan, namun soal itu sudah dapat diatasi,” bebernya.

    Oleh karenanya, ia mengucapkan terima kasih kepada 13.089 petugas KPPS dan 3.734 petugas ketertiban TPS.

    “Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, Bawaslu, TNI/Polri, Kesbangspol, Linmas dan instansi terkait lainnya,” terang Zakiya.

    Sebab, kata Zakiya tanpa mereka pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak berjalan lancar. “Kami harap seluruh tahapan ini sampai dengan ditetapkannya nanti juga berjalan aman, lancar dan adem ayem,” pungkasnya. [ayu/ian]

  • Gelar Malam Anugerah UMKM Level Up, Pemerintah Berharap UMKM Selalu Berinovasi

    Gelar Malam Anugerah UMKM Level Up, Pemerintah Berharap UMKM Selalu Berinovasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan acara Malam Anugerah UMKM Level Up 2024. Penganugerahan ini menjadi puncak dari program UMKM Level Up yang sudah berlangsung selama 5 bulan dan diikuti 8.248 UMKM dari berbagai sektor.

    “Selama 5 bulan berjalan, telah terselenggarakan belasan kegiatan di 19 lokasi kota/kabupaten melibatkan 8.248 UMKM dari berbagai sektor,” ujar Ketua Tim Adopsi Teknologi Digital UMKM Poppy Ramdhania.

    Dia menjelaskan, mayoritas (67,1 %) UMKM yang mengikuti program ini bergerak di sektor kuliner, 12,2 % di sektor kerajinan tangan, 8,4 % fashion, 1,4 % kerajinan kulit, dan 10,9 % bergerak dibidang lainnya. Menurutnya, Program UMKM Level Up ini telah melalui berbagai tahapan.

    Mulai dari pendaftaran peserta UMKM, seleksi pemilihan fasilitator dan koordinator pendamping hingga pelaksanaan webinar dan workshop dengan berbagai materi terkait digitalisasi UMKM

    “Pada malam ini kami juga akan memberikan penghargaan terhadap Koordinator, Fasilitator dan UMKM yang telah melewati seleksi dan penilaian yang cukup selektif hingga terpilih menjadi yang terbaik”, ujarnya.

    Penghargaan tersebut akan diberikan kepada 2 koordinator, 10 fasilitator dan 5 pelaku UMKM yang paling berkomitmen dan memberi kontribusi besar dalam proses adopsi teknologi digital UMKM.

    “Karena keberhasilan program ini tidak lepas dari peran vital koordinator dan fasilitator yang mendampingi UMKM selama 5 bulan,” ujarnya.

    Dia berharap pelatihan dan pendampingan intensif yang sudah diberikan dapat memberi dampak bagi perkembangan usaha UMKM, serta para fasilitator dan koordinator diharapkan dapat memperluas jejaring dan meningkat kompetensinya setelah melaksanakan pendampingan,”

    “Terus maju UMKM Indonesia! Tingkatkan terus daya saing dengan selalu berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital,” tegasnya. [hen/ian]