Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Menang di Hitung Cepat Pilbup Blitar, Beky Ucapkan Terima Kasih untuk Rini-Ghoni

    Menang di Hitung Cepat Pilbup Blitar, Beky Ucapkan Terima Kasih untuk Rini-Ghoni

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto-Beky Herdihansah atau Beky keluar sebagai pemenang di Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar tahun 2024 versi hitung cepat. Berdasarkan hitung cepat yang dilakukan oleh internal Rijanto-Beky, diketahui bahwa pasangan calon Bupati Blitar nomor urut 1 tersebut memperoleh suara sebanyak 78,56 persen.

    Rijanto-Beky pun unggul jauh dari sang rival yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni yang hanya mendapatkan 21,54 persen. Terkait hal itu, Beky Herdihansah mengucapkan terima kasih kepada sang rival.

    “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mak Rini dan Mas Ghoni yang telah menjadi partner dalam menegakkan demokrasi di Kabupaten Blitar, ini bukan kemenangan Rijanto-Beky tapi ini merupakan kemenangan seluruh masyarakat Blitar,” ucap Beky di akun media sosial instagramnya, Minggu (1/12/2024).

    Beky berterima kasih kepada calon petahana yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni karena telah menjadi partnernya dalam menegakkan demokrasi di Kabupaten Blitar. Pria berambut biru itu menyebut bahwa kemenangan ini merupakan kemenangan masyarakat Blitar bukan hanya Rijanto-Beky.

    “Saya secara pribadi mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar yang telah mendukung dan saya mengimbau untuk tidak euforia berlebihan perbedaan pilihan dalam Pilkada adalah hal yang wajar,” imbuhnya.

    Beky meminta agar seluruh pendukung 01 dan 02 untuk bersatu dan mendukung program Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih. Diharapkan dengan dengan persatuan ini pembangunan di Kabupaten Blitar akan berjalan lebih cepat. “Sekarang saatnya bersatu bergerak bersama membangun Kabupaten Blitar,” pungkasnya. [owi/suf]

  • Dekan FH Unisla Sebut Usulan Polri di Bawah Kemendagri Berpotensi Ganggu Fungsi Penegakan

    Dekan FH Unisla Sebut Usulan Polri di Bawah Kemendagri Berpotensi Ganggu Fungsi Penegakan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pakar hukum ilmu pidana Unisla (Universitas Islam Lamongan) Ayu Dian Ningtias, memberikan tanggapan mengenai usulan penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menurut wanita yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Unisla itu, sistem peradilan pidana dimulai dari subsistem kepolisian, yakni Gatekeepers of the Criminal Justice System.

    “Mengutip pendapat Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya Hukum Acara Pidana, kepolisian berkaitan erat dengan fungsi represif terhadap kejahatan. Kecepatan jajaran kepolisian untuk mengungkap suatu kasus sangat menentukan peran dan kinerja dari subsistem peradilan pidana,” kata Dian, Minggu (1/12/2024)

    Ayu menjelaskan, pada sistem peradilan pidana terdapat subsistem yang berperan penting dalam mencapi tujuan dari sistem peradilan pidana. Di mana terdapat empat aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

    Lulusan Magister Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu menambahkan, apabila dikembalikan Kepolisian sebagai gatekeepers sistem peradilan pidana di bawah institusi TNI atau Kemendagri, akan menggangu fungsi penegakan hukum dan peran sentral dalam sistem peradilan pidana.

    Menurut Ayu, hal tersebut telah dikaji dalam naskah akademik Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI.

    Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

    Kepolisian sesuai dengan Hukum Acara Pidana merupakan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas, kekuasaan, penyelidikan dan penyidikan. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian harus mandiri dan harus langsung di bawah Presiden.

    Ayu menambahkan, sebagai institusi yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem peradilan pidana.

    “Di dalam sistem peradilan pidana masing-masing komponen harus mempunyai kesamaan dalam bertanggung jawab dan pertimbangan dalam menangani suatu perkara kejahatan, perlu adanya koordinasi serta perencanaan. Pembagian kewenangan juga haruslah jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antar subsistem,” tuturnya. [fak/suf]

  • Beredar Video Janji Bagikan Santunan Usai Menang Pilgub Jatim, Khofifah: Itu Hoax

    Beredar Video Janji Bagikan Santunan Usai Menang Pilgub Jatim, Khofifah: Itu Hoax

    Surabaya (beritajatim.com) – Cagub Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa diserang video hoax. Video tersebut beredar secara berantai di sosial media.

    Dalam video yang beredar itu, Khofifah dibuat seakan-akan menyatakan dirinya telah dipastikan terpilih sebagai Gubernur Jatim. Sebagai ucapan rasa syukurnya, Khofifah akan membagikan santunan kepada masyarakat, jika membagikan video tersebut kepada teman tiktoknya.

    “Santunan akan dikirimkan dalam waktu satu jam. Saya janji amanah, pegang ucapan saya,” ujar Khofifah dalam video hoax itu.

    Dalam postingan di IG-nya, Khofifah pun memberikan klarifikasi terkait video tersebut. “Ada yang tahu kira-kira ini suara siapa? Lewat postingan ini, saya mau menegaskan bahwa video ini adalah hoaxdan disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Khofifah, Minggu (1/12/2024).

    Khofifah pun menjelaskan bahwa itu video lamanya saat berada di Turki. Kemudian direkayasa dan dibagikan oleh orang tidak bertanggungjawab. “Ini adalah video saat saya berkunjung ke Turki awal tahun 2024 lalu, yang kemudian diolah sedemikian rupa menggunakan kecerdasan buatan (Al),” katanya.

    “Pun, sampai hari ini, saya dan juga Mas Emil masih menunggu hasil penghitungan resmi yang dikeluarkan oleh KPU Jawa Timur. Jadi, sekali lagi, barangsiapa yang mendapati video ini maka ini adalah HOAX. Maturnuwun,” pungkas Khofifah. [tok/suf]

  • PPP Desak Pemkab Jember Atasi Pendangkalan Sungai

    PPP Desak Pemkab Jember Atasi Pendangkalan Sungai

    Jember (beritajatim.com) – Musim hujan tiba dan mengguyur hampir setiap hari. DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah mengambil langkah-langkah agar bencana tidak terjadi dan meluas.

    “Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengantisipasi potensi banjir dan longsor dengan melakukan normalisasi saluran air yang mengalami pendangkalan,” kata Indah Permatasari, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

    PPP juga mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan perhatian khusus pada daerah- daerah rawan longsor. “Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan risiko bencana yang dapat merugikan masyarakat,” kata Indah.

    Fatmawati, juru bicara Fraksi Partai Nasional Demokrat, mengingatkan soal potensi megathrust atau gempa besar di Jember, termasuk soal bentuk mitigasi bencana, anggaran mitigasi dan respons cepat darurat bencana.

    Tak hanya bencana banjir, Nasdem juga mengingatkan pentingnya antisipasi bencana kebakaran. Fatmawati mempertanyakan kemampuan anggaran Rp 600 juta dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025 untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban kebakaran di seluruh wilayah kabupaten Jember, terutama jika dibandingkan dengan jumlah unit kendaraan pemadam kebakaran.

    Saat ini, banjir terjadi di tiga desa Kecamatan Tempurejo, yakni Desa Wonoasri, Curahnongko, dan Andongrejo, yang diawali hujan dengan intensitas sedang dan lebat pada pukul dua siang, Kamis (28/11/2024). Hujan berintensitas tinggi terjadi hingga pukul tujuh malam di wilayah Kecamatan Tempurejo.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Penta Satria mengatakan, sekitar Pukul 23.00 WIB, curah hujan semakin meningkat, sehingga mengakibatkan banjir.

    Air membanjiri halaman dan jalan desa dengan ketinggian air 50 cm – 1 meter dan air mulai memasuki dalam rumah warga dengan ketinggian rata-rata 50 centimeter,” kata Penta.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, 34 keluarga di Desa Andongrejo, 213 keluarga di Desa Curahnongko, dan 42 keluarga di Desa Wonoasri terdampak banjir.[wir]

  • Hadiri Pelantikan PWNU Jatim di Tebuireng Jombang, Warsubi Ucapkan Selamat Kepada Pengurus

    Hadiri Pelantikan PWNU Jatim di Tebuireng Jombang, Warsubi Ucapkan Selamat Kepada Pengurus

    Jombang (beritajatim.com) – Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dilaksanakan di Lapangan Universitas KH Hasyim Asy’ari (Unhasy) Tebuireng Jombang, Sabtu (30/11/2024) malam.

    Calon Bupati (Cabup) Jombang nomor urut 2, H Warsubi menghadiri pelantikan tersebut. Dia hadir dengan balutan busana putih dan peci hitam. Warsubi merasa terhormat bisa menjadi bagian dari proses penting dalam organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

    Cabup Jombang yang meraup suara terbanyak ini juga mengungkapkan selamat kepada KH Anwar Mansyur sebagai Rais Syuriyah dan KH Abdul Hakim Mahfufz sebagai Ketua Tanfidziyah. Keduanya diketahui telah terpilih pada Konferensi Wilayah (Konferwil) XVIII NU Jawa Timur di Universitas KH Hasyim Asy’ari pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

    “Kami berharap dengan terpilihnya para ulama tersebut, PWNU Jawa Timur dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi umat dan bangsa. Semoga amanah ini menjadi berkah dan membawa kemajuan bagi organisasi dan masyarakat luas,” lanjut Warsubi.

    Pelantikan PWNU masa khidmat 2024-2029 langsung dipimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Proses pelantikan dilakukan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akhmad Said Asrori.

    Usai pelantikan, pengurus menerima ucapan selamat dari sejumlah tokoh yang hadir, antara lain Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri dan KH Abdullah Ubab, Katib Aam KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Bendahara Umum H Gudfan Arif.

    Selanjutnya pengurus PBNU menerima buku profil pengurus PWNU Jawa Timur oleh KH Abdul Hakim Mahfudz. Pelantikan ini diikuti oleh 1480 undangan dari perwakilan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), lembaga, banom se-Jawa Timur dan pengurus PWNU se-Indonesia.

    Hadir juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Calon Gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa, Forkopimda Kabupaten Jombang, serta tamu undangan lainnya. [suf]

  • Ketua Bawaslu ingatkan cakada dan masyarakat tak terlibat politik uang

    Ketua Bawaslu ingatkan cakada dan masyarakat tak terlibat politik uang

  • DPRD Kota Malang Dorong Pemkot Gunakan E-Retribusi Pasar

    DPRD Kota Malang Dorong Pemkot Gunakan E-Retribusi Pasar

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji meminta Pemkot Malang sudah seharusnya menerapkan E-Retribusi untuk 26 pasar rakyat di Kota Malang. Menurutnya, e-retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terserap efisien jika dilakukan secara digital.

    Jika retribusi ini terserap maksimal. Maka bisa dikembalikan kepada pedagang dalam bentuk pemeliharaan, revitalisasi, dan program kesejahteraan lainnya. Bayu menjabarkan, berdasarkan kajian potensi yang pernah dilakukan, retribusi pasar seharusnya mampu mencapai Rp15 miliar per tahun. Namun, target retribusi yang dipatok pada 2025 justru hanya Rp8,5 miliar.

    Bayu lantas meminta Pemerintah Kota Malang segera beralih menggunakan sistem e-retribusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Apalagi ada sekitar 10 ribu pedagang yang berjualan di pasar.

    “Metode manual sangat berpotensi kebocoran. Kota-kota lain yang sudah menerapkan e-retribusi berhasil meminimalkan potensi tersebut. Pemerintah Kota Malang perlu segera mengimplementasikan sistem ini,” ujar Bayu, Sabtu, (30/11/2024).

    Untuk mempermudah pelaksanaan e-retribusi dia menyarankan agar Pemkot Malang menggandeng pihak ketiga, seperti perbankan. Dengan e-retribusi seluruh setoran pedagang dapat langsung masuk ke kas daerah tanpa potongan ataupun kebocoran.

    Sistem e-retribusi diharapkan menjadi solusi efektif untuk meningkatkan PAD sekaligus memastikan manfaat yang optimal bagi para pedagang dan masyarakat Kota Malang.

    “Retribusi yang masuk harus benar-benar kembali ke pedagang dalam bentuk program-program yang mendukung kesejahteraan mereka dan perbaikan pasar,” ujar Bayu. (Luc/kun)

  • Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan ke Keluarga Besar TNI/Polri, Kondang: Mari Sama Bersinergi

    Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan ke Keluarga Besar TNI/Polri, Kondang: Mari Sama Bersinergi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur, Kondang Kusumaning Ayu melaksanakan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Surabaya. Kegiatan ini dihadiri sekitar 150 peserta dari PKBB (Paguyupan Keluarga Besar Brimob), PEPABRI (Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI, dan Ibu PERIP (Purnawirawan) wilayah Kota Surabaya.

    Dalam sambutannya, Mbak Kondang panggilan akrabnya menyampaikan bahwa salah satu tugas MPR RI adalah melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjadi dasar utama menjaga keberagaman. “Yakni, sebagai kekuatan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ujarnya, Sabtu (30/11/2024).

    Menurut dia, MPR RI sebagai Lembaga negara terus mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan. Yaitu, Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara dan Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara.

    Acara sosialisasi ini juga melibatkan Letkol. (Purn.) Drs. Didi Suryadi,M.A.P sebagai pengisi materi yang ahli dalam bidangnya. Sehingga tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan semakin menambah wawasan kebangsaan kepada para peserta yang hadir. “Hal ini dapat dilihat dari semangat para peserta saat menyampaikan beberapa pertanyaan dan usulan kepada kami,” tutur Kondang.

    Dengan adanya kegiatan ini dia berharap bisa memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sebagai bangsa dan negara. “Mari kita bersama-bersama bersinergi dan berkolaborasi sehingga setiap elemen masyarakat menerakannya pada kehidupan sehari-hari,” tegas anggota Komite I DPD RI ini.

    “Hendak berburu pergi ke hutan, Jangan lupa membawa senapan. Jika Pancasila ingin jadi kenyataan. Ayo teruskan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Data Keluarganya Dicatut, Fedi Nuril Pertanyakan Perbedaan Jumlah KTP dan Suara yang Diraih Dharma Pongrekun

    Data Keluarganya Dicatut, Fedi Nuril Pertanyakan Perbedaan Jumlah KTP dan Suara yang Diraih Dharma Pongrekun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktor Fedi Nuril melontarkan pertanyaan kritis terkait perbedaan jumlah KTP yang dikumpulkan oleh Dharma Pongrekun, salah satu kandidat dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024, dengan jumlah suara yang berhasil diraih.

    Dalam sebuah pernyataan, Fedi menyampaikan bahwa dari total 840.640 KTP yang diklaim telah dikumpulkan oleh Dharma, termasuk KTP keluarganya yang disebut muncul tanpa izin di situs resmi KPU, hanya sekitar 400.000 suara yang diperoleh dalam proses pemilu.

    “Saya mau bertanya, Pak Dharma Pongrekun. Dari 840.640 KTP yang Anda kumpulkan (termasuk KTP keluarga saya, yang tanpa izin kami, tiba-tiba muncul di website KPU), jumlah suara yang Anda dapatkan hanya 400.000-an. Kalau menurut teori konspirasi, kenapa bisa begitu, Pak?” ujar Fedi.

    Selain itu, Fedi juga mempertanyakan keabsahan penggunaan KTP milik keluarganya tanpa izin, yang menurutnya merupakan pelanggaran privasi.

    Sebelumnya, Calon gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun mengklaim dirinya bersama Kun Wardana menang di Pilgub Jakarta 2024 dengan perolehan suara setidaknya 52 persen.

    Dharma menyampaikan hal itu kepada para relawannya. Dia berkata ada sejumlah hal yang membuat suaranya hanya muncul 20 persen di berbagai quick count.

    “Minimal seharusnya lebih dari 52 persen, 52,5 persen,” kata Dharma kepada para relawan di Bale Gotong Royong, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Dharma menjelaskan 52 persen suara itu terdiri dari tiga bagian. Sebanyak 10 persen suara adalah yang terekam di berbagai quick count.

  • Pasangan Mubarok Menang di Pilbup Mojokerto 2024, Pedagang Jamu Ini Bagikan Gratis Dagangannya 

    Pasangan Mubarok Menang di Pilbup Mojokerto 2024, Pedagang Jamu Ini Bagikan Gratis Dagangannya 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Hasil Quick Count Deks Pilkada Pemkab Mojokerto, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian unggul. Meski belum diumumkan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto namun masyarakat menyambut kemenangan ini.

    Salah satunya yang dilakukan pedagang jamu asal Dusun Gembongan RT 14 RW 7, Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, Rukanah. Ia memiliki nazar membagikan jamu dagangannya gratis kepada masyarakat jika pasangan Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian) menang dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto, 27 November 2024 lalu.

    Dalam media sosial (medsos) TikTok dan Instagram pribadi milik Calon Bupati (Cabup) Mojokerto, @Gus Barra dibagikan video jika ia sudah bertemu dengan pedagang jamu tersebut. Dalam video tersebut bagaimana ia memiliki niat untuk membagikan jamu dagangannya kepada masyarakat jika Mubarok menang.

    “Aku nadar ya Allah, Gus Barra dadi yo. Nek Gus Barra dadi, jamu ku sak ronjot tak kek-kekno wong sak ronjot-ronjot e (Saya nazar ya Allah, Gus Barra jadi (Bupati) ya. Kalau Gus Barra jadi, jamu saya beserta tas kurir saya bagi-bagikan ke masyarakat sak tas kurirnya,” ucapnya.

    “Saya sekarang bersama dengan Bu Rukayah, beliau Bu Rukayah yang jualan jamu, dibagi-bagikan gratis karena Mubarok menang. Dan karena kecintaannya kepada Mubarok sehingga jualan jamunya digratiskan. Sak menten niki pinten (satu botol ini harganya berapa?),” ungkap Gus Barra (Muhammad Al Barra).

    Dalam video tersebut pedagang jamu tersebut menyampaikan jika jamu dalam kemasan botol bekas air mineral berukuran 1 liter tersebut dijual dengan harga Rp12 ribu. Ia membagikan sebanyak 20 botol kepada masyarakat saat mengetahui hasil Quick Count Deks Pilkada Pemkab Mojokerto, pasangan Mubarok menang.

    “Rp12 ribu, pas mbagi-bagi aken (pas membagi-bagikan) itu berapa botol? 20 botol dibagi-bagikan karena Mubarok menang. Ini adalah bentuk kecintaan kepada Mubarok, semoga Bu Rukayah selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, jamunya tambah laris. Kalau pesen jamunya Bu Rukayah, bisa pesan di nomor ini,” ucap Gus Barra.

    Usai bertemu dengan Calon Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dan istrinya Shofia Hana, ia mengaku cukup senang lantaran diterima dengan baik. “Alhamdulilah disambut baik dengan keluarga Gus Barra. Orangnya benar-benar ramah, merakyat, tidak sombong dan Ning Hana sangat merangkul. Dijamu sangat istimewa padahal kita bukan apa-apa,” ujarnya.

    Aksi membagikan gratis dagangan jamu jualannya tersebut dilakukan sebagai rasa syukurnya atas kemenangan pasangan Mubarok di Pilkada Mojokerto 2024. Ia berharap, Gus Barra-dr Rizal dalam memimpin kabupaten Mojokerto di lima tahun kedepan semoga bisa amanah dan membawa perubahan di Kabupaten Mojokerto.

    “Saya lakukan itu tanpa pamrih, murni sebagai bancakan (Syukuran) karena Gus Barra menang. Karena saya punya nazar kalau Mubarok menang saya akan gratiskan dagangan saya. Semoga kabupaten Mojokerto di pimpin Gus Barra, bisa mewujudkan perubahan dan Mojokerto makin Barokah,” harapnya.

    Sekedar diketahui, hasil quick count Desk Pilkada Pemkab Mojokerto, Pasangan Mubarok ini meraih 372.289 suara atau 53,4 persen. Sementara itu, pasangan Calon Bupati-Wakil Mojokerto nomor urut 1, Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi dengan 46,6 persen atau 325.170 pemilih. [tin/kun]