Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • KPU Kota Madiun gelar pemungutan suara ulang di TPS 10 Kelurahan Taman

    KPU Kota Madiun gelar pemungutan suara ulang di TPS 10 Kelurahan Taman

    Dengan adanya hadiah doorprize, kami berharap upaya ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga semangat dalam berdemokrasi.

    Madiun (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 10 Kelurahan Taman, Kota Madiun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024 karena ditemukan ada pelanggaran.

    “Pelaksanaan PSU merupakan rekomendasi dari Bawaslu Kota Madiun karena adanya pelanggaran pada hari pemungutan suara, Rabu, 27 November 2024,” ujar Ketua KPU Kota Madiun Pita Anjarsari di sela kegiatan PSU di Madiun, Minggu.

    Menurut dia, pelanggaran tersebut, yakni terdapat dua orang warga luar Kota Madiun yang menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut.

    Dua pemilih ber-KTP Surabaya dan Probolinggo tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb). Akan tetapi, mereka tetap diberikan surat suara oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 10 Kelurahan Taman.

    “Mengetahui pelanggaran tersebut, atas rekomendasi dari Bawaslu Kota Madiun, kami melakukan pemungutan suara ulang. Prosesnya tetap menggunakan mekanisme yang sama seperti Pilkada Serentak 2024,” kata dia.

    Guna meningkatkan partisipasi dan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang kembali hadir dalam PSU, pihaknya menyediakan hadiah kejutan dan sarapan gratis.

    “Dengan adanya hadiah doorprize, kami berharap upaya ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga semangat dalam berdemokrasi,” kata Pita.

    Ketua Bawaslu Kota Madiun Wahyu Sesar yang ikut memantau PSU mengatakan bahwa pelanggaran tersebut terdeteksi melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawas Pemilihan atau SIWASLIH yang dimonitor langsung dari Bawaslu RI.

    Berdasarkan laporan yang diterima, pelanggaran terjadi karena KPPS memberikan surat suara pilgub kepada dua pemilih dengan inisial P dan C, ber-KTP Probolinggo dan Surabaya, meskipun keduanya tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, atau mengajukan sebagai pemilih pindahan.

    “Kami terus memastikan pengawasan Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan prosedur. Ke depan hal ini menjadi perhatian khusus agar KPPS dan pengawas TPS lebih memahami teknis dan regulasi secara menyeluruh,” kata Wahyu.

    Ia menyebutkan jumlah DPT untuk TPS 10 Kelurahan Taman tersebut sebanyak 594 pemilih. Hasil PSU akan langsung direkap untuk disusulkan ke tingkat PPS atau kelurahan karena saat ini tahapan rekapitulasi penghitungan suara sudah memasuki tahap PPK atau kecamatan.

    Tahap rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 tingkat PPK atau kecamatan dijadwalkan berlangsung hingga 2 Desember 2024. Proses PSU juga mendapat pengamanan dari kepolisian setempat.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hendardi: Kritik PDIP Harus Dimaknai sebagai Alarm Keras bagi Kualitas Demokrasi dan Integritas Pilkada Serentak 2024

    Hendardi: Kritik PDIP Harus Dimaknai sebagai Alarm Keras bagi Kualitas Demokrasi dan Integritas Pilkada Serentak 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Pilkada serentak 2024 yang telah berlangsung beberapa waktu lalu menyisakan perdebatan. Terutama terkait dugaan keterlibatan polri dalam mendukung kontestan tertentu.

    Tidak heran, PDIP dengan tegas mengkritik tajam dugaan keterlibatan polri tersebut. Pasalnya, kondisi itu bisa semakin memperburuk demokrasi di tengah sorotan yang tajam belakangan ini.

    Merespons hal itu, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menyatakan evaluasi pelaksanaan Pilkada oleh PDI Perjuangan dapat dimaklumi sebagai aspirasi politik.

    Salah satu evaluasi dari PDIP ialah dugaan keterlibatan Polri dalam pemenangan kontestan tertentu di beberapa daerah dan berujung pada usulan pencopotan Kapolri hingga perubahan posisi kelembagaan Polri.

    Dia menjelaskan diakui atau tidak, dugaan itu tidak perlu dibuktikan kecuali menjadi dalil dalam sengketa pilkada, baik melalui Bawaslu maupun nanti di Mahkamah Konstitusi.

    “Kritik PDI Perjuangan harus dimaknai sebagai alarm keras bagi kualitas demokrasi dan integritas Pilkada serentak 2024, sekaligus juga menjadi dasar akselerasi reformasi dan transformasi Polri pada beberapa peran yang dianggap memperburuk kualitas demokrasi,” kata Hendardi dalam keterangannya, dilansir jpnn, Minggu (1/12).

    Dia menjelaskan baik secara langsung maupun tidak, publik menangkap pesan bahwa terdapat pihak-pihak yang diuntungkan oleh peran-peran Polri, selain peran normatif melakukan pengamanan dan sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada.

  • GP Ansor: Penggabungan Polri ke TNI bertentangan amanah reformasi

    GP Ansor: Penggabungan Polri ke TNI bertentangan amanah reformasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, A. Rifqi Al-Mubarok, mengatakan bahwa wacana penggabungan Polri ke dalam TNI bertentangan dengan amanah reformasi 1998.

    Rifqi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa amanah reformasi tersebut tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta keputusan Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dan TNI.

    “Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi,” ucapnya.

    Pernyataan itu untuk menanggapi anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP menyampaikan wacana terkait penempatan Polri di bawah TNI ataupun Kemendagri.

    Ia juga mengungkapkan bahwa keputusan Gus Dur yang memisahkan Polri dari TNI adalah untuk menjadikan Korps Bhayangkara sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sedangkan TNI diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

    “Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat,” ucapnya.

    Menurutnya, menggabungkan Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi.

    “Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dirinya selaku Sekjen GP Ansor, mengajak generasi muda untuk terus mengawal demokrasi.

    “Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh membiarkan perjuangan para pendahulu sia-sia. Reformasi bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju demokrasi yang lebih matang,” kata dia.

    Lebih lanjut, ia juga tegas menolak setiap upaya ataupun wacana mengenai penggabungan Polri ke dalam TNI.

    Hal yang senada juga diutarakan oleh Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin yang juga menolak tegas wacana penggabungan ini.

    GP Ansor, kata dia, berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tetap berpegang pada prinsip-prinsip reformasi.

    “Jangan pernah mundur. Indonesia membutuhkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera,” kata Addin.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Andalan Hati Buktikan Tanpa Politik Uang Kemenangan Bisa Diraih dengan Cara Bermartabat

    Andalan Hati Buktikan Tanpa Politik Uang Kemenangan Bisa Diraih dengan Cara Bermartabat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor Urut 02, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) berhasil memenangkan kontestasi Pilgub Sulsel 2024 berdasarkan hasil quick count.

    Tidak main-main, kemenangan yang diraih bahkan melebihi ekpektasi semua pihak, dimana Andalan Hati menang dengan capaian suara mencapai 76,34 persen.

    Juru Bicara Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim (MRR) mengaku sangat mensyukuri kemenangan tersebut karena diraih dengan cara bermartabat, bahkan tanpa politik uang sama sekali.

    “Alhamdulillah Andalan Hati menang tanpa money politik. Jadi selama ini orang-orang salah kalau mempersepsikan bahwa Pilgub akan dimenangkan dengan uang, dan kita berhasil buktikan itu tidak benar,” ujar MRR, Ahad, 1 Desember 2024.

    “Kemenangan Andalan Hati diraih dengan cara yang bermartabat dan jujur, serta denga cara yang baik dan tidak curang,” sambungnya menegaskan.

    Menurut MRR, kemenangan Andalan Hati patut menjadi pelajaran untuk proses demokrasi yang baik di Indonesia. Dimana keduanya, selama tahapan Pilgub, betul-betul hanya berupaya meyakinkan masyarakat memilih mereka.

    “Andalan Hati telah menawarkan berbagai macam program yang diterima oleh masyarakat, ditambah mereka juga memang sudah berbuat banyak untuk masyarakat secara nyata. Sehingga kepercayaan inilah yang menjadi buahnya,” ungkapnya.

    Di sisi lain, lanjut MRR, strategi politik yang matang dijalankan Andalan Hati dan seluruh tim pendukungnya, tentu tidak bisa dikesampingkan. Khususnya pendekatan ke masyarakat.

  • Istana Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi Sudah Layak dan Efektif

    Istana Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi Sudah Layak dan Efektif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa anggaran program makan bergizi (MBG) gratis sebesar Rp 10.000 per porsi telah melalui uji coba dan dianggap layak untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan uji coba program ini telah dilakukan selama hampir setahun di beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

    “Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Di Pulau Jawa, dengan harga maksimal Rp 10.000, ketercukupan 600-700 kalori per sajian dapat terpenuhi,” ujar Hasan, Sabtu (30/11/2024).

    Hasan juga menegaskan bahwa penurunan harga per porsi dari sebelumnya Rp 15.000 tidak memengaruhi total anggaran program MBG pada tahun 2025. Pemerintah tetap mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memungkinkan cakupan penerima program meningkat secara bertahap.

    Presiden Prabowo Subianto turut menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. “Jika satu keluarga memiliki tiga sampai empat anak, maka mereka dapat menerima Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per hari. Dalam sebulan, itu setara dengan Rp 2,7 juta,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo menyebut bahwa meski anggaran awal program ini direncanakan sebesar Rp 15.000 per porsi, penghitungan ulang menunjukkan bahwa Rp 10.000 sudah mencukupi kebutuhan gizi yang layak. “Kami ingin memastikan anggaran ini efektif untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh dan keluarga dengan anak-anak,” tegasnya.

  • Minta Pendukung Tak Berhenti Berharap, Tim RIDO Ajak Masyarakat Menunggu Hasil Resmi KPU

    Minta Pendukung Tak Berhenti Berharap, Tim RIDO Ajak Masyarakat Menunggu Hasil Resmi KPU

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), mengajak masyarakat untuk menunggu hasil resmi pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2024 yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

    Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, dalam konferensi pers di Kantor DPD Golkar DKI, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis.

    “Jadi, yang berhak menyampaikan secara resmi bukan paslon, tetapi KPU. Jadi, mari kita bersabar menunggu proses perhitungannya yang sudah mulai dilakukan di kecamatan dan rencananya akan berlangsung selama enam hari. Insyaallah, hasilnya akan diketahui setelah itu,” ujar Basri.

    Ia menegaskan agar tidak ada pasangan calon (paslon) yang mengklaim kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Menurut Basri, setiap tim pemenangan tentu memiliki metode penghitungan cepat (quick count) atau penghitungan real-time (real count), namun hasil tersebut tidak lepas dari margin of error.

    “Harus kita pahami bahwa quick count dan real count itu bukan perangkat resmi perhitungan suara. Potensi kesalahan seperti salah input data atau salah dokumen tetap ada. Jadi, mari kita percayakan sepenuhnya pada rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU,” jelasnya.

    Rekapitulasi suara akan dilakukan mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi. Sesuai jadwal, proses ini ditargetkan rampung pada 16 Desember 2024. Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengingatkan masyarakat untuk bersabar hingga hasil resmi diumumkan.

  • Tokoh Muda NU: Polri Gabung di Kemendagri, Kurang Pas

    Tokoh Muda NU: Polri Gabung di Kemendagri, Kurang Pas

    Surabaya (beritajatim.com) – Tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) ikut buka suara terkait wacana akan digabungkannya institusi Polri ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

    “Menurut saya, rencana penggabungan Polri ke Kemendagri itu kurang pas dan terkesan seperti dipaksakan, karena kecemburuan beberapa institusi lain kepada isntitusi Polri. Salah satu peran Polri sebagai penjaga kamtibmas di dalam negeri, sudah tepat berdiri sendiri dan langsung di bawah komando Presiden RI,” tegas Gus Ubaid, Minggu (1/12/2024).

    Menurut dia, memang selama ini banyak kejadian yang mencoreng nama baik Polri karena ulah beberapa oknum dari dalam intitusi penegak hukum tersebut. Dan, Kapolri sangat tegas dalam mengambil sikap kepada oknum anggotanya yang jelas melanggar hukum dan kode etik.

    “Jika kita melihat sejarah pemisahan institusi Polri dengan ABRI pada saat awal awal reformasi, tentunya kita tahu maksud dan tujuannya. Menurut saya pribadi, institusi Polri semakin baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya, terbuka, transparan, cepat, cekatan dan mengayomi. Bahkan, Kapolri meminta langsung masyarakat mengkritisi intistusinya yang dirasa kurang bagus,” jelasnya.

    Di berbagai platform unggahan video, Gus Ubaid melihat Kapolri dengan jelas dan sengaja mengundang komedian.

    “Jokesnya pun menurut saya sangat kritis sekali kepada Polri bahkan Kapolri dan jajarannya saya melihat tertawa lepas dengan kritikan para komedian tersebut. Sekali lagi saya kurang sependapat, jika Polri digabungkan dengan Kemendagri. Dan, saya berharap Polri ke depan semakin menjadi lembaga yang benar-benar tangguh, transparan, dan mengayomi masyarakatm. Bravo Polri dan semakin presisi,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Nasdem: Laksanakan APBD 2025, Pemkab Jember Harus Belajar dari Tahun Sebelumnya

    Nasdem: Laksanakan APBD 2025, Pemkab Jember Harus Belajar dari Tahun Sebelumnya

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember. Jawa Timur, berharap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 bisa benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.

    “APBD adalah tolak ukur penilaian keberhasilan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan,” kata Fatmawati, juru bicara Fraksi Partai Nasdem.

    Nasdm berharap semua kegiatan dan program prioritas benar-benar dialokasikan sesuai dengan anggaran yang proporsional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk memenuhi target pembangunan yang telah dicanangkan.

    “Pemerintah harus belajar dari tahun anggaran yang lalu dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kurang maksimal,” kata Fatmawati.

    Nasdem berharap kinerja seluruh komponen dalam pemerintah daerah dioptimalkan untuk berkomitmen melaksanakan pemerintahan yang baik. “Jalankan sembilan prinsip good governance, yaitu: akuntabilitas partisipasi ,masyarakat, transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategis, responsif, dan berorientasi pada konsensus,” kata Fatmawati.

    Fatmawati meminta pemerintah daerah untuk benar-benar mengawal kemandirian dan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada. “Jangan berharap Pemkab Jember bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain, ketika kita hanya berjalan normatif,” katanya.

    Fatmawati mengingatkan agar komitmen pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat betul-betul menjadi tujuan utama. “Sering gagalnya rencana kegiatan di pemkab Jember kepada masyarakat telah menjadi catatan tersendiri yang harus diperbaiki,” katanya.

    “Kami melihat secara garis besar APBD 2025 belum memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat. Contoh di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), kegiatan yang direncanakan hanya untuk makan dan minum rapat, perjalanan dan honor. Sebagai leading sector yang menangani stunting seharusnya lebih sensitif,” kata Fatwamati. [wir]

  • PKB Berharap Bupati Jember Segera Terbitkan Peraturan Fasilitasi Pesantren

    PKB Berharap Bupati Jember Segera Terbitkan Peraturan Fasilitasi Pesantren

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa berharap bupati segera menerbitkan peraturan kepala daerah yang menerjemahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Kami sejak awal mengemban amanat dari pondok-pondok pesantren di Kabupaten Jember untuk terus mengawal pemberlakuan Perda.Kabupaten Jember tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren,” kata Mufid, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember.

    PKB berharap Pemerintah Kabupaten Jember beriktikad baik untuk segera menerbitkan peraturan bupati terkait perda tersebut. “Ini agar manfaatnya segera dapat dirasakan masyarakat Jember,” kata Mufid.

    Dalam perda itu disepakati hanya ada dua jenis kategori pesantren yang ada di Jember yakni salaf dan khalaf. Sebelum direvisi gubernur, ada tiga kategori yakni salaf, khalaf, dan kombinasi. “Beberapa ciri-ciri yang terdapat pada pesantren kombinasi ditambahkan atau masuk pada ciri-ciri pesantren khalaf,” kata Mufid.

    Bentuk bantuan fasilitasi yang diatur dalam perda itu adalah bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi, dan atau [elatihan keterampilan. Hanya pesantren yang telah memiliki NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesantren) yang mendapatkan bentuk fasilitasi yang dimaksudkan.

    Mufid berharap pondok pesantren tidak hanya disapa saat menjelang pemilihan kepala daerah. “Sebagai ekosistem pendidikan tertua di republik ini, pondok pesantren perlu dijaga eksistensinya dan didukung kemajuannya,” katanya. PKB berharap dana hibah sebesar Rp 203,630 miliar dalam APBD 2025 juga mengakomodasi pesantren sebagaumana amanat perda.

    Pemkab Jember sendiri selama 2024 telah membelanjakan hibah untuk rehabilitasi masjid, musala, dan pondok pesatren. Sementara pada 2025, rencana hibah diproritaskan untuk fasilitasi rehabilitasi masjid. Hibah pondok pesantren direncanakan dialokasikan dalam Perubahan APBD 2025. [wir]

  • Christophorus Suryo Terpilih sebagai Ketua Pemuda Katolik Jawa Timur 2025-2028

    Christophorus Suryo Terpilih sebagai Ketua Pemuda Katolik Jawa Timur 2025-2028

    Mojokerto (beritajatim.com) – Christophorus Suryo resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Timur untuk periode 2025-2028.

    Pemilihan ini berlangsung dalam Musyawarah Komisariat Daerah (Muskomda) Pemuda Katolik Jawa Timur ke-VII yang digelar di Mojokerto, Sabtu (30/11/2024).

    Sebanyak 14 Komisariat Cabang (Komcab) Pemuda Katolik dari berbagai wilayah di Jawa Timur, termasuk Banyuwangi, Surabaya, dan Ngawi, secara bulat memilih Suryo untuk memimpin organisasi tersebut.

    “Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan teman-teman. Mari kita bergandengan tangan untuk memajukan Pemuda Katolik di Jawa Timur,” ungkap Suryo dalam pidatonya.

    Fokus Pengembangan Pemuda Katolik

    Suryo mengungkapkan bahwa salah satu capaian penting Pemuda Katolik Jawa Timur adalah bertambahnya jumlah Komisariat Cabang.

    Hal ini menjadi bukti bahwa organisasi ini semakin diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, Pemuda Katolik juga aktif berkontribusi dalam berbagai agenda pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

    Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya kontribusi nyata Pemuda Katolik di masyarakat.

    “Sekarang saatnya kita membuktikan kiprah kita secara nyata. Muskomda ini bukan sekadar arena pemilihan ketua, tetapi juga momentum untuk memperkuat jejaring organisasi sesuai dengan tagline kita, Grow, Further, and Level Up,” ujar Stefanus.

    Ia juga berharap Muskomda kali ini mampu menghasilkan ide-ide segar yang dapat mendorong organisasi ke tingkat yang lebih tinggi.

    “Pemuda Katolik Jawa Timur sudah cukup membanggakan. Saatnya kita mengubah cara berorganisasi untuk mencapai kemajuan lebih lanjut,” tambahnya.

    Agenda Strategis Muskomda

    Muskomda Pemuda Katolik Jawa Timur bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan organisasi selama periode 2025-2028. Acara ini diikuti lebih dari 50 perwakilan dari seluruh pengurus Komisariat Cabang di Jawa Timur.

    Dalam pembukaannya, Pj Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Muskomda di Kota Mojokerto.

    “Pelaksanaan Muskomda ini menunjukkan bahwa Kota Mojokerto adalah wilayah yang kondusif. Kota ini memiliki potensi besar sebagai episentrum Nusantara, terutama di kawasan Bumi Majapahit. Saya berharap Pemuda Katolik terus berkontribusi, tidak hanya untuk gereja, tetapi juga untuk masyarakat luas,” ujar Ali.

    Kehadiran Tokoh-Tokoh Penting

    Muskomda kali ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh Katolik berpengaruh di Jawa Timur, seperti:

    Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono

    Agatha Retnosari, Dewan Pembina Pemuda Katolik Jawa Timur

    Brigjen Polisi (Purn.) Sadarum

    Albertus Rudi A., Ketua Fraksi PDIP DPRD Situbondo

    Bernadus Christyoforus Agus Wahyudi Utomo, Anggota DPRD Kota Mojokerto dan Dewan Pembina Komcab Mojokerto

    Dr. Ignatius Agus Budiono, S.Pd., M.Pd., dari Komisi Kerawam Keuskupan Surabaya

    RD. Andreas Putra Krishananta, Romo Rekan Paroki St. Yosef Mojokerto

    Melalui Muskomda ini, Pemuda Katolik diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi organisasi yang berdampak positif, baik dalam lingkup gereja maupun masyarakat.

    Dengan kepemimpinan baru di bawah Christophorus Suryo, Pemuda Katolik Jawa Timur memiliki peluang besar untuk semakin maju dan memberikan kontribusi nyata di berbagai bidang kehidupan. (ted)