Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Menhan RI terima kunjungan Kepala Staf Gabungan Yordania

    Menhan RI terima kunjungan Kepala Staf Gabungan Yordania

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania Major General Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat.

    Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, terlihat Yousef langsung diterima oleh Sjafrie di halaman utama Kementerian Pertahanan pukul 09.59 WIB

    Keduanya lalu mengikuti prosesi upacara penyambutan militer. Setelah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan Yordania, keduanya lalu memeriksa pasukan yang menjadi peserta upacara penyambutan dilanjutkan dengan pemberian penghormatan kepada patung Presiden Pertama Indonesia Soekano.

    Usai menjalani acara penyambutan, kedua pejabat tinggi itu beserta rombongan masuk untuk melakoni pertemuan yang digelar secara tertutup.

    Dalam pertemuan tersebut, ke duanya direncanakan akan membahas beragam hal, salah satunya penguatan kerja sama antara Indonesia dan Yordania di bidang militer.

    Hingga saat ini, pertemuan tersebut masih berlanjut di dalam kantor Kementerian Pertahanan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Selingkuh dengan Polwan, Anggota DPRD Kota Blitar Dibebastugaskan

    Selingkuh dengan Polwan, Anggota DPRD Kota Blitar Dibebastugaskan

    Blitar (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kota Blitar berinisial GP harus menanggalkan seluruh jabatannya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dia dibebastugaskan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang anggota Polwan berinisial W.

    Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, mengonfirmasi telah menerima surat keputusan penetapan tersangka terhadap GP sekitar satu minggu lalu. Usai menerima surat tersebut DPRD Kota Blitar kemudian mengambil sikap dengan non aktifkan GP.

    “Surat keputusan tersangka GP sudah kami terima minggu lalu. Saat ini memang tidak ada penahanan, namun yang bersangkutan kami berhentikan dari seluruh alat kelengkapan dewan,” ujar Syahrul, Jumat (14/11/2025).

    Skandal yang menjerat GP bermula dari dugaan perselingkuhan dengan Polwan berinisial W di salah satu hotel di Kota Batu, Malang. Dugaan ini muncul setelah W digerebek oleh suaminya sendiri, NW.

    Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang, disebutkan adanya keterlibatan GP dalam peristiwa tersebut, yang kemudian menyeretnya pada status tersangka.

    Syahrul menegaskan, meski proses hukum telah berjalan, DPRD tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Meskipun kasus ini mengandung unsur etik yang kuat, Badan Kehormatan (BK) DPRD memilih untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. BK telah mulai mengumpulkan informasi, namun ranah etik belum menjadi prioritas utama.

    “BK sudah bergerak mencari informasi, tapi tidak bisa mengambil keputusan secara hukum. Karena itu, ranah etik belum menjadi prioritas,” jelas Syahrul.

    Ia menambahkan, BK akan memanggil GP dalam waktu dekat untuk dimintai klarifikasi. Proses kode etik baru akan diproses sesuai aturan yang berlaku setelah seluruh proses hukum yang sedang berjalan selesai. [owi/beq]

  • Camat Wates Naik Jadi Kadis PUPR Blitar, Murni Kualitas atau Kedekatan?

    Camat Wates Naik Jadi Kadis PUPR Blitar, Murni Kualitas atau Kedekatan?

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto telah menunjuk sejumlah pejabat untuk mengisi posisi kepala dinas yang selama ini masih kosong. Salah satu yang ditunjuk Bupati Blitar untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut adalah Agus Zaenal.

    Pria yang selama ini menjabat sebagai Camat Wates tersebut kini resmi dilantik menjadi Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar. Agus Zaenal terpilih usai mengalahkan dua pesaingnya yakni Sekretaris Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sekdin PUPR), Aris Dwi Noertjahtjo serta Ricard Polri Pandatopan, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Blitar.

    Terpilihnya Agus Zaenal sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar ini sebenarnya bukan menjadi hal yang mengejutkan. Pasalnya selain mempunyai kualitas, Agus Zaenal memang memiliki kedekatan dan hubungan yang baik dengan Bupati Rijanto.

    Bahkan sebelum dipilih sebagai Kadis PUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal sudah menunjukkan loyalitasnya dengan menemani Rijanto saat pelantikan di Jakarta oleh Presiden Prabowo. Bahkan saat Retret di Magelang, Agus Zaenal juga setia menemani sang Bupati Rijanto.

    “Kata-kata pertama, alhamdulilah, bismillah semoga bisa memenuhi ekspektasi pimpinan. Tadi kan disampaikan oleh Bapak Bupati Blitar kata kuncinya adalah kepercayaan yang kedua tanggung jawab yang ketiga pesan beliau adalah kolaborasi dengan dengan OPD (organisasi perangkat daerah) lain,” ucap Agus Zaenal usai pelantikan pada Jumat (14/11/2025).

    Hubungan ini sudah terjalin sejak lama era periode pertama Bupati Blitar Rijanto. Agus Zaenal kemudian “terbuang” ketika Rini Syarifah memimpin Kabupaten Blitar. Kala kepemimpinan Rini Syarifah, Agus Zaenal ditempatkan sebagai Camat Wates.

    Namun, ketika Rijanto kembali menjadi Bupati Blitar bergandengan dengan Beky Hardihansah, Agus Zaenal pun kembali. Kini Agus Zaenal Resmi ditunjuk sebagai Kadis PUPR Kabupaten Blitar.

    Kedekatan yang terjadi ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah penunjukan Agus Zaenal ini murni kualitas atau ada hubungan relasi.

    “Kalau saya melihat bukan masalah dekat tidaknya dengan bupati ya, tapi kalau saya melihat berdasarkan prestasi masing-masing,” bantah Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi.

    Pemilihan Agus Zaenal menjadi Kepala Dinas PUPR ini pun mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, salah satunya Ketua DPRD, Supriadi. Pria yang akrab disapa Kuat itu menaruh rasa optimis atas pilihan Bupati Blitar tersebut.

    “Mereka yang menempati jabatan masing-masing ini dengan seleksi yang tidak asal-asalan pasti dipikirkan segala aspek dan sebagainya,” tegasnya.

    Bupati Blitar, Rijanto sendiri menegaskan bahwa pemilihan sejumlah kepala dinas ini murni kualitas dan sesuai dengan prosedur. Bahkan semua kepala dinas yang terpilih ini mengikuti seleksi secara terbuka.

    Bupati Rijanto menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.

    “Pejabat tinggi pratama harus jadi motor penggerak birokrasi. Saya minta semuanya bekerja dengan semangat kolaborasi, sinergi, dan kekompakan. Kita melaksanakan program strategis Presiden, Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati yang harus berjalan selaras,” tegas Rijanto. [owi/beq]

  • PKB Sidoarjo Gelar Tasyakuran: Gus Dur, Syaikhona Kholil, dan Marsinah Resmi Jadi Pahlawan Nasional

    PKB Sidoarjo Gelar Tasyakuran: Gus Dur, Syaikhona Kholil, dan Marsinah Resmi Jadi Pahlawan Nasional

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo menggelar tasyakuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Syaikhona Kholil (Bangkalan), KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Marsinah (Nganjuk).

    Acara tersebut dilaksanakan di kantor DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, Jalan Erlangga No 1 Sidoarjo, pada Kamis (13/11/2025), dan dihadiri oleh jajaran pengurus Dewan Syuro serta Tanfidz partai tersebut.

    Ketua DPC PKB Kab. Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menjelaskan bahwa tasyakuran ini merupakan wujud syukur atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan tiga tokoh penting asal Jawa Timur tersebut sebagai pahlawan.

    “Tasyakuran ini kami gelar sebagai tanda kebanggan serta syukur atas ditetapkannya tokoh-tokoh asal Jawa Timur, seperti Syaikhona Kholil atau Mbah Kholil Bangkalan, Gus Dur pendiri PKB dan Marsinah pejuang buruh adal Nganjuk sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata H. Abdillah Nasih.

    H. Abdillah Nasih, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Sidoarjo, menambahkan rasa bangganya, terutama kepada Gus Dur sebagai pendiri PKB dan Mbah Kholil sebagai ulama berpengaruh yang jasanya masih dirasakan hingga kini.

    Menurutnya, ketiga tokoh tersebut patut menjadi teladan perjuangan yang melampaui sekadar ketokohan mereka. Nilai-nilai yang diperjuangkan menjadi konteks utama penganugerahan ini, seperti Syaikhona Kholil dalam mencerdaskan santri, Gus Dur dengan sikap pluralisme kebangsaan, serta Marsinah dalam perjuangan membela kaum tertindas dan anti-kekerasan.

    “Saya kira apa yang menjadi perjuangan ketiga tokoh, bagaimana mengangkat harkat taraf hidup orang-orang lemah sehingga keadilan demokrasi tercapai. Ajaran Gus Dur dalam soal pluralisme sehingga kehidupan manusia bisa berdampingan dan damai meski beda keyakinan. Semua perjuangan ketiga tokoh tetsebut patut ditiru, dijaga oleh kita bersama sebagai generasi penerus,” urai pria yang juga Ketua DPRD Kab. Sidoarjo itu.

    Sebagai simbol acara tasyakuran, dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPC PKB Kab. Sidoarjo. Potongan tumpeng tersebut kemudian diberikan secara simbolis kepada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Sidoarjo, Idham Kholiq, yang hadir didampingi pengurus FKUB lainnya, termasuk perwakilan dari etnis Tionghoa. [isa/beq]

  • Fraksi Golkar MPR temui Sultan Yogya sebelum gelar sarasehan nasional

    Fraksi Golkar MPR temui Sultan Yogya sebelum gelar sarasehan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng melakukan kunjungan silaturahmi ke Keraton Yogyakarta untuk bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum menggelar Sarasehan Nasional tentang Obligasi Daerah.

    Mekeng menyebut pertemuan itu perlu dilakukan sebagai permintaan izin dan permohonan dukungan atas acara sarasehan yang akan digelar di Yogyakarta pada 24 November 2025 mendatang.

    “Kami merasa perlu kulo nuwun kepada Ngarsa Dalem Sri Sultan sebelum kegiatan nasional ini dilaksanakan,” kata Mekeng dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan tersebut, dia menyampaikan bahwa kegiatan sarasehan ini akan menjadi forum strategis untuk membahas potensi obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah dan investasi publik.

    “Yogyakarta kami pilih bukan hanya karena nilai historis dan budayanya yang tinggi, tetapi juga karena peran pentingnya sebagai pusat pendidikan dan pemikiran kebangsaan,” kata dia.

    Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik gagasan penyelenggaraan sarasehan nasional tersebut. Sultan menyampaikan bahwa inisiatif tersebut sangat relevan dengan semangat kemandirian fiskal daerah dan upaya memperkuat tata kelola keuangan publik di Indonesia.

    “Gagasan obligasi daerah merupakan langkah maju untuk memperkuat otonomi daerah dan kemandirian pembiayaan pembangunan. Saya menyambut dengan antusias dan, Insya Allah, akan hadir sebagai keynote speaker pada sarasehan nanti,” kata Sultan.

    Mekeng dan Sultan pun berharap agar kegiatan sarasehan nasional itu dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya wacana kebijakan fiskal daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati: Kecerdasan buatan harus dibatasi etika dan nilai kemanusiaan

    Megawati: Kecerdasan buatan harus dibatasi etika dan nilai kemanusiaan

  • Gus Dur Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Pemkab Jombang Gelar Tasyakuran

    Gus Dur Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Pemkab Jombang Gelar Tasyakuran

    Jombang (beritajatim.com) – Suasana khidmat menyelimuti Pendopo Kabupaten Jombang saat acara tasyakuran digelar untuk merayakan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kamis malam (13/11/2025).

    Penganugerahan gelar ini, yang berlangsung pada 10 November 2025 di Istana Negara Jakarta, merupakan penghargaan negara atas perjuangan luar biasa Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan pendidikan Islam.

    Acara tasyakuran dihadiri oleh berbagai tokoh penting, mulai dari Bupati Jombang Warsubi, Forkopimda, jajaran Kepala OPD, alim ulama, tokoh agama, hingga pimpinan pondok pesantren.

    Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas pengakuan negara terhadap jasa-jasa Gus Dur. “Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT,” ujar Warsubi.

    Lebih lanjut, Warsubi menekankan bahwa gelar Pahlawan Nasional ini bukan hanya kebahagiaan bagi keluarga besar Gus Dur dan para Gusdurian, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan bangsa Indonesia.

    “Kita semua patut bersyukur dan berbangga, karena Kabupaten Jombang memiliki tokoh penting seperti beliau, yang telah berkontribusi besar bagi bangsa dan negara ini,” ungkapnya.

    Sebagai tokoh utama dalam memperjuangkan keterbukaan pemahaman keagamaan umat Islam dan sebagai pelopor pluralisme, Gus Dur diakui secara luas sebagai pemimpin yang tak hanya memberikan dampak besar di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional.

    Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini menambah daftar panjang pengakuan atas perjuangannya yang tak kenal lelah.

    Acara tasyakuran tersebut juga dihadiri oleh sepupu Gus Dur, KH Fahmi Amrullah Hadziq atau Gus Fahmi, Ketua PCNU Jombang, yang dalam sambutannya mengenang sosok Gus Dur yang ikhlas dan penuh manfaat.

    KH Fahmi Amrullah Hadziq, sepupu Gus Dur, saat sambutan

    Gus Fahmi mengungkapkan bahwa meskipun Gus Dur telah wafat, perjuangannya tetap memberi dampak positif. “Ketika beliau masih hidup, beliau memberikan manfaat kepada bangsa dan negara, bahkan setelah beliau wafat pun masih bisa memberikan manfaat dan menghidupi banyak orang, yaitu warga di sekitar makam,” tuturnya.

    Doa bersama ditutup dengan harapan agar seluruh amal jariyah Gus Dur terus mengalir, dan ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah SWT. Gus Fahmi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden yang telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur, serta kepada Bupati Jombang dan seluruh jajaran pemerintahan yang turut mendukung pengakuan ini.

    Dengan penganugerahan ini, masyarakat Jombang kembali mengingat dan menghargai perjuangan Gus Dur sebagai pahlawan yang menginspirasi. Tasyakuran yang penuh haru ini menandai sebuah babak baru dalam pengakuan terhadap jasa-jasa besar Gus Dur, yang akan terus dikenang oleh generasi mendatang.

    Dengan penganugerahan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional, berarti ada empat Pahlawan Nasional asal Kota Santri. Karena sudah ada tiga Pahlawan Nasional. Mereka adalah pendiri NU (Nahdlatul Ulama) KH Hasyim Asyari dan KH Wahab Chasbullah, serta KH Abdul Wahid Hasyim. [suf]

  • Kemarin, rangkap jabatan Polri hingga sengketa pertanahan daerah

    Kemarin, rangkap jabatan Polri hingga sengketa pertanahan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.

    Dasco: DPR segera kaji putusan MK soal Polri mundur dari jabatan sipil

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa DPR RI segera mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang harus mundur atau pensiun dini jika ingin duduk di jabatan sipil.

    Secara pribadi, dia mengatakan baru akan mempelajari putusan tersebut. Secara kebetulan, dia pun bertemu dengan Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej di kompleks parlemen.

    “Saya baru mau pelajari, kebetulan ada Wakil Menteri Hukum. Jadi, secara jelasnya di pertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pemkot Surabaya terima penyerahan aset waduk senilai Rp176 miliar

    Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penyerahan aset berupa waduk seluas 21.832 meter persegi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur senilai Rp176 miliar di Surabaya, Kamis.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya mengatakan selama bertahun-tahun waduk yang berada di depan Kampus UNESA, Lidah Wetan itu, tidak bisa dikelola oleh Pemkot Surabaya karena status kepemilikannya dikuasai pihak lain.

    “Yang namanya waduk yang bertahun-tahun tidak bisa kita apa-apakan karena ini menjadi milik orang lain. Alhamdulillah berkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maka waduk ini menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya kembali,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi III DPR setujui RUU KUHAP rampung dibawa ke rapat paripurna

    Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah rampung dibahas untuk dibawa ke tingkat rapat paripurna.

    “Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah apakah naskah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan atas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat, setuju?,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang dijawab setuju oleh para Anggota DPR RI yang hadir di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi II DPR apresiasi langkah Presiden rehabilitasi guru di Luwu Utara

    Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto atas keputusan merehabilitasi dua guru SMA di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal yang sebelumnya diberhentikan dari status Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Presiden telah menunjukkan keberpihakannya kepada para guru yang bekerja dengan tulus demi kemajuan pendidikan bangsa,” ujar Indrajaya dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis

    Selengkapnya klik di sini.

    Kemendagri fasilitasi daerah tangani sengketa dan konflik pertanahan

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) dalam penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan.

    Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Amran mengatakan Kemendagri berperan memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut, sementara upaya penyelesaiannya menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “Perlu diingat bahwa kami bukan yang menyelesaikan permasalahan (pertanahan), tetapi yang memfasilitasi, sama juga dengan teman-teman pemerintah daerah,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tuban Fair 2025 Resmi Dibuka,Begini Tujuan dan Harapannya!

    Tuban Fair 2025 Resmi Dibuka,Begini Tujuan dan Harapannya!

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumdag) menggelar Tuban Fair 2025 dalam rangka memperingati Hari Jadi Tuban yang ke-732 di GOR Rangga Jaya Anoraga mulai dari tanggal 13-15 November 2025.

    Adapun pameran tersebut dibuka mulai pukul 15.00 Wib sampai 21.30 Wib dengan diikuti ratusan stand yang terdiri dari instansi Pemerintah, perusahaan dan pelaku industri.

    Tuban Fair 2025 turut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana serta perwakilan Forkopimda Tuban. Seusai berkeliling, Sekda Tuban mengatakan bahwa kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan refleksi kinerja Pemkab Tuban.

    “Melalui interaksi secara langsung antara masyarakat dengan penyelenggara layanan publik dapat mengetahui sejauh mana pelayanan dan program pembangunan sudah dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Budi Wiyana. Kamis (13/11/2025).

    Menurutnya, Tuban Fair 2025 tidak hanya untuk ajang promosi tetapi sebagai ajang evaluasi, masyarakat bisa menilai langsung pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya. “Dari situ kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan,” imbuhnya.

    Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri kecil untuk memamerkan hasil usahanya, baik potensi investasi, hasil pertanian, perikanan, serta berbagai inovasi digital yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Tuban.

    “Dengan begitu Tuban Fair ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam membangun perekonomian daerah,” kata Sekda.

    Sementara itu, Kepala Diskopumdag Tuban Gunadi menambahkan kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta pameran, terdiri dari 75 stand indoor dan 75 stand outdoor yang berasal dari berbagai sektor mulai dari pelaku UMKM, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, lembaga pendidikan hingga perbankan.

    “Hampir seluruh paguyuban kita beri ruang untuk menampilkan produk unggulan mereka, mulai dari kerajinan, hingga layanan publik seperti Dukcapil, perbankan dan cek kesehatan,” ungkap Gunadi.

    Termasuk Tuban Fair 2025 ini dibuka untuk umum dan gratis, masyarakat bisa langsung berkunjung di stand pameran dan menikmati hiburan musik yang disajikan. “Masyarakat bisa berkunjung untuk berbelanja produk asli Tuban, bersantai dan menikmati hiburan yang disediakan selama tiga hari pelaksanaan kedepan,” pungkasnya. [dya/aje]

  • Hoaks! Presiden Prabowo larang Jokowi ke luar negeri

    Hoaks! Presiden Prabowo larang Jokowi ke luar negeri

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook menarasikan bahwa Presiden Prabowo melarang Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, untuk bepergian ke luar negeri.

    Dalam video berdurasi satu menit 30 detik itu, ditampilkan rekaman amatir yang menunjukkan sekelompok orang berlari dan diklaim sebagai demonstrasi lanjutan di Yogyakarta.

    Unggahan tersebut juga mengaitkan klaim itu dengan isu bahwa Jokowi menolak menunjukkan ijazah di pengadilan.

    Video ini mendapat perhatian besar, ditonton lebih dari 800 ribu kali, serta memperoleh 41 likes, 13 ribu komentar, dan 2 ribu kali dibagikan.

    Berikut narasi dalam video tersebut:

    “Ketika Aspirasi rakyat Tidak digubris. Jokowi Menolak Tunjukkan Ijazah di Pengadilan. PRESIDEN LARANG JOKOWI KELUAR NEGRI. JOGJA SOLO SIAP NEPALKAN JOKOWI. DEMO LANJUTAN DI YOGYAKARTA”

    Video tersebut diberi narasi:

    “Jokowi perlu di nepalkan biar Termul2nya kebingungan”

    Namun, benarkah Presiden Prabowo larang Jokowi ke luar negeri?

    Unggahan video yang menarasikan Presiden Prabowo larang Jokowi ke luar negeri. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo, Istana, maupun kementerian atau lembaga terkait mengenai pelarangan tersebut.

    Pada awal November, Presiden Prabowo justru menyampaikan apresiasi terhadap capaian pemerintahan Jokowi selama dua periode, termasuk stabilitas ekonomi dan kinerja pertumbuhan nasional.

    Ia juga menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah menitipkan pesan atau meminta sesuatu darinya.

    “Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya… Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng (sahabat baik, red) sama beliau, kok takut,” ujarnya, dikutip dari ANTARA.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menepis anggapan bahwa keputusan pemerintahannya dipengaruhi oleh Jokowi. Ia menegaskan bahwa dirinya menjalankan tugas tanpa berada di bawah kendali Presiden ke-7 RI tersebut.

    Klaim: Presiden Prabowo larang Jokowi keluar negeri

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.