Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • BPKSDM: 300 orang daftar seleksi PPPK 2024 di Pegunungan Arfak

    BPKSDM: 300 orang daftar seleksi PPPK 2024 di Pegunungan Arfak

    Kalau tidak ada kendala, pada 2 Desember besok kami mulai laksanakan seleksi CAT bagi PPPK formasi 2024

    Manokwari (ANTARA) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, menyatakan, pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi tahun 2024 diikuti sebanyak 300 orang.

    Kepala BPKSDM Pegunungan Arfak Edward Dowansiba dihubungi dari Manokwari, Minggu, mengatakan, pemerintah kabupaten setempat mendapat kuota PPPK 2024 mencapai 800 orang namun hanya 300 orang yang mengikuti proses pendaftaran.

    Pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Manokwari sebagai lokasi yang representatif dalam melaksanakan seleksi PPPK menggunakan metode computer assisted test (CAT) sesuai ketentuan.

    “Kalau tidak ada kendala, pada 2 Desember besok kami mulai laksanakan seleksi CAT bagi PPPK formasi 2024,” kata Edward Dowansiba.

    Edward menjelaskan bahwa proses seleksi menggunakan sistem komputerisasi tidak dapat dimanipulasi atau diintervensi oleh pemerintah daerah, sebab masing-masing peserta dapat mengetahui skor dari setiap materi seleksi yang dikerjakan.

    Kemampuan peserta dalam menyelesaikan materi ujian akan menjadi penentu kelulusan, oleh karena itu pemerintah daerah mengimbau agar peserta tidak mempercayai oknum yang menawarkan kelulusan seleksi dengan imbalan sejumlah uang.

    “Kami juga sudah laksanakan seleksi calon PNS formasi tahun 2024 yang diikuti 600 peserta, tinggal pengumuman. Datanya sudah kami kirim ke BKN Pusat,” kata dia.

    Edward mengakui bahwa setiap pengumuman hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun PPPK di Kabupaten Pegunungan Arfak, kerap menimbulkan berbagai aksi protes dari peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi seperti aksi pemalangan fasilitas umum.

    Pemerintah kabupaten kemudian menggandeng kepala distrik atau kecamatan, kepala kampung, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan aksi yang menghambat pelayanan publik di Pegunungan Arfak.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Penyebab PSU di TPS 10 Kelurahan Taman Kota Madiun

    Ini Penyebab PSU di TPS 10 Kelurahan Taman Kota Madiun

    Madiun (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada Minggu (01/12/2024). PSU ini dilaksanakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun.

    PSU tersebut didasarkan pada Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 435 Tahun 2024, setelah ditemukan pelanggaran berupa dua orang dari luar Kota Madiun yang memberikan suara di TPS 10 tanpa undangan resmi dan hanya menggunakan KTP. Keduanya tidak terdaftar sebagai pemilih pindah pilih dan hanya mendapatkan surat suara untuk Pilgub Jatim pada 27 November lalu.

    Ketua KPU Kota Madiun, Pita Anjarsari, menjelaskan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan menyiapkan TPS 10 bersama jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat yang cukup tinggi saat PSU ini. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 10 adalah 594 pemilih, dan pada pemungutan suara 27 November lalu, sebanyak 441 pemilih telah memberikan hak suaranya,” kata Pita.

    Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kota Madiun juga menyediakan berbagai souvenir menarik serta sarapan gratis bagi para pemilih. Pelaksanaan PSU berjalan lancar berkat kerja sama yang baik antara KPU, jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Taman, dan pihak terkait lainnya.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan PSU ini. Setelah proses pemungutan suara selesai, hasilnya akan langsung direkapitulasi di tingkat kecamatan, yang saat ini sedang berlangsung,” pungkas Pita.

    Dengan pelaksanaan PSU ini, KPU Kota Madiun berharap dapat memastikan pemilu yang bersih, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. [fiq/but]

  • Kampanye Bermuatan SARA, PDIP Berniat Laporkan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Polisi

    Kampanye Bermuatan SARA, PDIP Berniat Laporkan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Polisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan politik bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 masih jadi perhatian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemenangan pasangan yang diusung tidak menjadi halangan untuk memperkarakannya.

    DPP PDIP bahkan berencana melaporkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Kepolisian, terkait pernyataannya yang dinilai bermuatan SARA saat kampanye Pilkada Jakarta 2024. Sebab, pernyataan Maruarar Sirait alias Ara dalam sebuah kampanye di Jakarta diduga bermuatan SARA.

    Dalam sebuah kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ara menyatakan bahwa suara atau elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno akan terkikis dari unsur kalangan non muslim, karena didukung oleh Anies Baswedan.

    Ronny menyebut, pernyataan itu sama seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga dilaporkan ke polisi pada Pilkada Jakarta 2017. Ia meyakini, ucapan Ara kental muatan SARA, politisasi identitas, dan membawa-bawa keyakinan agama dalam kampanye politik.

    “Ya, pada 2017 saudara Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) ketika melakukan kampanye juga dilaporkan kepada kepolisian, pidana umum,” kata Ronny di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12).

    Ronny menjelaskan, tim hukum PDIP tengah mengkaji kemungkinan apakah Ara dapat dilaporkan dalam kasus pidana umum sebagaimana dulu terjadi pada Ahok.

    “Kami sedang mengkaji dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statemen saudara Ara yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemen yang ada 2017, ketika pak Ahok waktu itu, saat berkampanye,” ucap Ronny.

  • PDI Perjuangan pecat Effendi Simbolon karena berseberangan prinsip

    PDI Perjuangan pecat Effendi Simbolon karena berseberangan prinsip

    Ada semacam pembangkangan dari apa yang sudah menjadi keputusan partai dan gongnya adalah pada Pilkada Jakarta.

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengungkap alasan partainya memecat politikus Effendi Simbolon karena yang bersangkutan berseberangan dengan cita-cita, gagasan, nilai, dan prinsip partai.

    Menurut Seno, kader PDI Perjuangan semestinya menjalin komunikasi politik sejalan dengan prinsip yang dipegang partai. Akan tetapi, Effendi Simbolon tidak melakukan hal demikian.

    “Maka dalam case (kasus) Pak Effendi Simbolon ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu,” kata Seno saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Seno menjelaskan bahwa Effendi Simbolon melakukan pertemuan dengan presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dalam masa Pilkada 2024. Diketahui bahwa Jokowi mendukung pasangan calon kepala daerah yang berbeda usungan dengan PDI Perjuangan, terutama di DKI Jakarta.

    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, dengan tokoh politik yang lain, tetapi ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” kata Seno.

    Ditemui terpisah, Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu termasuk salah satu partai paling disiplin di Indonesia. Oleh karena itu, kader mesti tegak lurus dengan prinsip partai.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasto Ungkap Jumlah Kader PDIP yang Menang Pilkada 2024

    Hasto Ungkap Jumlah Kader PDIP yang Menang Pilkada 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, di tingkat Provinsi, PDIP berhasil memenangi 14 Provinisi atau setara 38 persen. Adapun, Provinsi yang dimenangi oleh PDIP diantaranya Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat.

    Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, Partai berlambang banteng moncong putih ini berhasil menang di 247 Kabupetan/Kora atau 48 persen.

    “Berdasarkan rinciannya, ada 9 kader PDIP dari 14 Provinisi yang berhasil dimenangi di Pilkada 2024. Lalu, ada 162 kader PDIP dari 247 Kabupaten/Kota yang berhasil dimenangi PDIP,” kata Hasto dalam konferensi pers tekait Pilkada serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Dia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan rakyat kepada PDI Perjuangan pada Pilkada serentak tahun 2024. Apalagi, kata Hasto, ada pihak-pihak yang berupaya untuk menenggelamkan PDIP dalam Pemilu maupun Pilkada.

    “Kami sungguh mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada PDI Perjuangan, karena di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan ternyata dukungan rakyat semakin masif,” kata Hasto.

    Dia menegaskan, proses pelembagaan partai terus menerus dilakukan, sehingga PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah, di tengah-tengah berbagai tekanan, berbagai gempuran ternyata suara rakyat.

    “Suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baik,” tegas Hasto. [hen/but]

  • Menteri PANRB: Birokrasi adalah mesin pembangunan

    Menteri PANRB: Birokrasi adalah mesin pembangunan

    Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi, bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa birokrasi adalah mesin pembangunan sehingga reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal.

    “Reformasi birokrasi fokus pada upaya efisiensi internal serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi,” kata Menteri Rini di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan.

    Kebijakan itu, kata Menteri Rini, harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

    “Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human based governance dan transformasi digital,” tuturnya.

    Rini mengatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik. Tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan angka peningkatan, baik di kementerian/lembaga maupun di provinsi/kabupaten/kota.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU: Suara tidak sah bukan hanya milik paslon yang diskualifikasi

    KPU: Suara tidak sah bukan hanya milik paslon yang diskualifikasi

    Aturan pemilihan di Kota Banjarbaru bukan dengan mekanisme kotak kosong, melainkan untuk satu pasangan calon.

    Banjarbaru (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Dahtiar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu, menyatakan klasifikasi suara tidak sah hasil pemungutan suara bukan hanya milik pasangan calon yang didiskualifikasi.

    Berdasarkan hasil perhitungan dari Sirekap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024, kata Dahtiar, didominasi perolehan suara tidak sah.

    Suara tidak sah mencapai 78.807 suara (68 persen), sedangkan pasangan Lisa-Wartono mendapatkan 36.113 suara (32 persen).

    Dahtiar lantas menjelaskan mekanisme perhitungan dan penentuan pemenang mengacu pada Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024.

    Berdasarkan SK KPU itu, kata dia, aturan pemilihan di Kota Banjarbaru bukan dengan mekanisme kotak kosong, melainkan untuk satu pasangan calon.

    “Dalam varian surat suara tidak sah, tidak sepenuhnya suara untuk paslon yang dibatalkan,” katanya menegaskan.

    Ia menegaskan bahwa suara tidak sah itu bukan berarti surat suara itu adalah surat suara untuk paslon yang dibatalkan.

    Dalam variannya itu, lanjut dia, ada surat suara yang dicoblos di dua gambar pasangan, ada yang tidak sama sekali dicoblos, ada yang dicoret, bahkan ada pula dicoblos di atas, di kiri, dan di tengah di luar kolom.

    “Tidak bisa dimonopoli atau diklaim bahwa itu adalah surat suara pilihan untuk calon yang dibatalkan,” katanya lagi.

    Ditekankan kembali bahwa klasifikasi suara tidak sah bukan hanya milik suara pasangan calon yang didiskualifikasi oleh KPU pada tanggal 31 Oktober 2024.

    Pada kesempatan itu, dia mengimbau masyarakat untuk memahami mekanisme yang ada serta memahami adanya pelanggaran pilkada yang terbukti dilakukan oleh pasangan calon yang dibatalkan karena menguntungkan diri dan merugikan pasangan calon lain.

    “Jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi dari orang-orang di luar penyelenggara pemilu,” katanya.

    Pewarta: Gunawan Wibisono
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Yakin Pramono Anung-Rano Karno Menang Satu Putaran, Hasto Kristiyanto: Jakarta Menjadi Benteng Demokrasi

    Yakin Pramono Anung-Rano Karno Menang Satu Putaran, Hasto Kristiyanto: Jakarta Menjadi Benteng Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyakini pasangan yang diusung pada pilkada DKI Jakarta 2024, Pramono Anung-Rano Karno akan ditetapkan sebagai pemenang pilkada satu putaran.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bahkan sudah menyampaikan terima kasih kepada rakyat Jakarta yang telah memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Ia meyakini, Pramono-Rano menang satu putaran pada Pilgub Jakarta 2024.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang di tengah-tengah berbagai upaya untuk menciptakan Pilkada Tidak Satu Putaran. Ternyata Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno berkat hubungan seluruh kompeten masyarakat Jakarta yang relatif memiliki informasi politik yang begitu besar, kesadaran politik yang lebih tinggi, sehingga mampu menjaga bekerjanya nilai-nilai demokrasi, Jakarta menjadi benteng demokrasi,” kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12).

    Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta yang telah menunjukkan upaya-upaya mencegah berbagai intervensi. Sebab, ada pihak yang mencoba agar Pilkada dua putaran.

    “Karena itulah berdasarkan data-data C1 yang telah dikumpulkan, berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang, maka berdasarkan laporan dari Badan Saksi Pemilu Nasional, saudara Hendra, menunjukkan bahwa Jakarta dapat dimenangkan satu putaran untuk Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno,” tegas Hasto.

  • PDI Perjuangan sebut Jawa Tengah masih jadi ‘kandang banteng’

    PDI Perjuangan sebut Jawa Tengah masih jadi ‘kandang banteng’

    54 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada masih memilih kader-kader banteng.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyebut Jawa Tengah masih menjadi “kandang banteng” atau provinsi dengan basis pemilih bagi partainya karena berkaca dari hasil Pilkada 2024.

    Deddy mengatakan bahwa pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan berhasil mendulang suara sekitar 40 persen.

    “Angka tersebut berkisar dua kali lipat dari total suara yang diperoleh yang diusung PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024,” kata Deddy di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Perolehan PDI Perjuangan pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jateng 2024 berkisar pada angka 25,6 persen. Dengan demikian, pemilih banteng masih tetap setia dengan PDI Perjuangan karena angkanya hampir dua kali lipat pemilu anggota legislatif (pileg).

    “Itu adalah bukti bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum Marhaen,” ujarnya.

    Selain itu, Deddy juga mengulas perolehan suara PDI Perjuangan pada pilkada tingkat kabupaten/kota. Partai ini berhasil menang di 19 dari total 35 kabupaten/kota se-Jateng.

    “Artinya 54 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada masih memilih kader-kader banteng. Jadi, kami berterima kasih kepada Jawa Tengah, terbukti bahwa kepercayaan pada PDI Perjuangan masih tetap tinggi,” imbuhnya.

    Atas dasar itu, Deddy optimistis bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum Marhaen, yakni orang-orang yang meyakini nilai-nilai Marhaenisme, sebuah ideologi yang dikembangkan oleh presiden pertama RI Soekarno.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil memenangi pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

    Hasto menyebutkan PDI Perjuangan berhasil menang pilkada tingkat provinsi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Ia memaknai kemenangan tersebut sebagai bentuk persemaian kandang banteng di berbagai provinsi lain di Indonesia.

    “Kita tahu bahwa dengan hasil pilkada ini ternyata terjadi persemaian kandang-kandang banteng di tempat lain. Bahkan di Riau pertama kali dimenangkan oleh PDI Perjuangan untuk pemilu anggota legislatif dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini menunjukkan suatu persemaian,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ning Ita-Cak Sandi Menang Pilwali Mojokerto Selisih 5.178 Suara

    Ning Ita-Cak Sandi Menang Pilwali Mojokerto Selisih 5.178 Suara

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mojokerto nomor urut 2, Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi mengantongi 40.091 suara atau 53,43 persen pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mojokerto 2024 lalu. Ning Ita-Cak Sandi unggul 5.178 suara dari paslon nomor urut 1 Junaedi Malik dan Chusnun Amin.

    Hal tersebut diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Mojokerto Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Tahun 2024 di salah satu hotel di Kota Mojokerto, Minggu (1/12/2024).

    Ning Ita-Cak Sandi meraih 40.091 suara atau 53,45 persen, sementara JaMin memperoleh 34.913 suara atau 46,54 persen. Suara sah tercatat 75.004, sementara suara tidak sah sebanyak 4.844. Di tiga kecamatan yang ada di Kota Mojokerto, suara Ning Ita-Cak Sandi unggul dibanding suara JaMin.

    Di Kecamatan Prajurit Kulon dengan 12.177 suara, Kranggan dengan 12.019 suara dan Magersari dengan 15.895 suara. Sementara suara JaMin di Kecamatan Prajurit Kulon 10.584 suara, Kranggan dengan 8.688 suara dan Magersari dengan 15.641 suara. Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024, pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Ashar Asumta di Kota Mojokerto unggul.

    Pasangan Risma-Gus Hans memperoleh suara sebanyak 37.072, pasangan calon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh 3.572 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, mendapatkan 35.646 suara. Suara sah mencapai 76.290, sedangkan suara tidak sah tercatat sebanyak 4.404.

    Divisi Teknis KPU Kota Mojokerto, Ulil Absor mengatakan, Rapat Pleno Rekapitulasi berlangsung lancar tanpa hambatan. “Alhamdulillah tidak ada kejadian khusus. Hasilnya, untuk Pilgub Jatim, paslon nomor urut 3 unggul, sedangkan untuk Pilwali Kota Mojokerto paslon 02, Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi (unggul),” ungkapnya.

    Masih kata mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto ini, sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, para pasangan calon memiliki waktu tiga hari sejak penetapan hasil untuk melakukan gugatan hasil perhitungan suara. Jika tidak ada gugatan, KPU Kota Mojokerto akan melanjutkan proses penetapan calon.

    “Di UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait perselisihan hasil pemilihan ada waktu tiga hari sejak ditetapkan atau sampai tanggal 4 Desember 2024, sembari kita laporan ke Divisi Teknis di atas kami terkait penetapan calon. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan Wali Kota Mojokerto terpilih bisa dilakukan pada 10 Februari 2025, Gubernur tanggal 7 Februari 2025,” tegasnya. [tin/but]